Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan undang-undang deposit telah dilakukan di Perpustakaan Nasional, pada bulan November 1993 dan Juni 1994. Tujuannya ialah untuk meneliti sejauh mana Perpustakaan Nasional RI telah dapat melaksanakan Undang-Undang Deposit yang telah dikeluarkan sejak tahun 1990 sampai dengan pertengahan tahun 1994, juga untuk mengetahui beberapa permasalahan yang ada sejak undang-undang tersebut dikeluarkan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung terhadap Pustakawan dan juga beberapa Penerbit dan Pengusaha Rekaman. Cara penyusunan pertanyaan dan juga pemilihan beberapa sampel Penerbit dan Pengusaha Rekaman dijelaskan. Hasilnya menunjukkan bahwa telah tercatat 487 Penerbit Swasta, 109 Penerbit Pemerintah dan 60 Pengusaha Rekaman yang sudah aktif untuk menyerahkan hasil karya mereka kepad Perpustakaan Nasional untuk didepositkan. Meskipun jumlah penerbit dan pengusaha rekaman yang sudah aktif ini relatif kecil bila dilihat dari banyaknya penerbit yang ada di Indonesia. Penyebabnya karena banyak penerbit dan pengusaha rekaman tidak tergabung dalam Lembaga induk atau organisasi yang ada seperti IKAPI, ASIRI dan sebagainya. Pelaksanaan serah simpan karya cetak dan rekam ini di Perpustakaan Nasional dianggap sangat bermanfaat untuk tujuan pelestarian hasil karya budaya bangsa, untuk itu perlu ditingkatkan pelaksanaanya dengan usaha-usaha sebagai berikut : (1). Mewajibkan para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam untuk mendepositkan karya mereka. (2) Memasyarakatkan undang-undang deposit kepada masyarakat secara umum melalui media elektronik dan media cetak. (3) Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait macam IKAPI, ASIRI, SPS untuk tujuan pemantauan. (4) Membentuk Tim Pemantau yang bertugas untuk mengawasi serah simpan karya cetak dan karya rekam agar para wajib tersebut taat dengan peraturan yang ditetapkan."

"Skripsi ini mengangkat masalah proses pengumpulan angka kredit oleh pustakawan fungsional dengan meninjau iklim kerja, kendala-kendala yang mungkin muncul dalam pengumpu1an angka kredit dan rincian kegiatan kerja pustakawan sesuai dengan isi SK dan SEBnya. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dalam 5 tahun berjalan , pelaksanaan SK ini menemukan baberapa masalah dalam proses pengumpulan angka kredit yang diperngaruhi oleh faktor dan ptistahawari yang berssangkutan, faktor Tim Penilai, faktur- lingkungan kerja, dan faktor isi atur-an dalam SK dan SEB tersebut.SK MENPAN ini pada dasarnya merupakan peluang bagi pustakawan dalam melaksanakan fungsi kerjanya secara profesi_onal dan merupakan kesempatan memperbaiki mutu kerja, kesejah-teraan sosial dan ekanomi pustakawan. Namun demikian, masih perlu adanya perjuangan yang terus menerus memperbaiki isi SKdan Petunjuk Pelaksanaan SK ini agar tercapai kondisi yang stabil dan mapan untuk diterapkan secara tepat. Kemungkinan disiplin ilmu lain untuk masuk ke bidang kerja perpustakaan dan informasi akan sangat membantu Pengembangan kualitas koleksi dan infomasi yang dikelola oleh pustakawan sesuai subjek perpustakaan tersebut. Kondisi bahwa masih banyaknya pustakawan fungsional yang belum naik pangkat menjadi masalah yang cukup serius untuk diperhatikan, mengingat batas waktu 'dead line' pengumpulan jumlah minimal angka kredit yang harus diselesaikan sudah dekat (max 6 tahun ). Salah satu cara untuk melaksanakan kabijaksanaan SK ini agar efektif dan efisien adalah dengan memfungsikan kembali Kelompok Pustakawan yang sudah terbentuk di kedua lukasi penelitian. Agar SK ini dapat dilaksanakan sebagaimana ide dasar awal pembuatannya."

"Perjanjian jual-beli internasional yang dilakukan melalui internet semakin marak terjadi. Timbul permasalahan mengenai hukum mana yang berlaku terhadap perjanjian tersebut. UU ITE memberikan kewenangan bagi para pihak dalam sebuah transaksi elektronik internasional untuk melakukan pilihan hukum. Dalam hal tidak adanya pilihan hukum, UU ITE mengatur bahwa penentuan hukum yang berlaku didasarkan pada asas HPI. UU ITE tidak mengatur asas HPI mana yang sebaiknya digunakan. Terdapat beberapa asas HPI yang dapat digunakan seperti Lex Loci Contractus, Lex loci Solutionis, The Proper Law of the Contract, dan The Most Characteristic Connection. Perjanjian jual beli via internet termasuk dalam perjanjian antar orang yang tidak hadir atau contract between absent persons. Penentuan locus dapat dilakukan berdasarkan mailbox theory dan acceptance theory. Ketentuan dalam UU ITE tidak menggambarkan seara jelas teori mana yang dianut oleh Indonesia. Teori yang sebaiknya digunakan adalah acceptance theory, karena dengan teori tersebut, kedua pihak mengetahui adanya kesepakatan di antara mereka. Kesulitan-kesulitan yang terdapat pada teori lex loci contractus, lex loci solutionis, dan the proper law of the contract dalam menentukan hukum yang berlaku pun dapat dipecahkan dengan menggunakan teori the most characteristic connection. Dalam melakukan pilihan hukum, UU ITE juga mewajibkan para pihak untuk tetap memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil serta batasan-batasan yang terdapat dalam HPI.

---

International sales agreement made through the Internet are increasingly prevalent. Problems arise as to which law should apply to such kind of agreement. Law No. 11 Year 2008 emphasizes the use of choice of law by the parties. In the absence of choice of law, Law No. 11 Year 2008 stipulates that the law applicable to international electronic transaction is determined based on the private international law principles. However, it does not stipulate which private international law principle that should apply. There are several principles that could be used, such as lex loci contractus, lex loci solutionis, the proper law of the contract, and the most characteristic connection. An international sales agreement by means of internet is categorized as a ldquo contract between absent persons rdquo . The determination of the place of contracting can be done by using mailbox theory and acceptance theory. Law No. 11 Year 2008 does not depicture which theory that should apply. The prevailing theory should be the acceptance theory, because the parties will then know the existence of agreement between them and to be bound to it. The difficulties found in using the lex loci contractus, lex loci solutionis, and the proper law of the contract can be solved by using the most characteristic connection. In making a choice of law, Law No. 11 Year 2008 also requires both parties to observe their interests fairly and the limitations under private international law."

"ABSTRAKPekerja/buruh dan pengusaha adalah para pelaku utama di tingkat perusahaan. Di satu sisi, para pengusaha dan pekerja mempunyai kepentingan yang sama yaitu kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan, namun disisi lain tidak dipungkiri diantara keduanya terdapat perbedaan bahkan potensi konflik. Konflik tersebut berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak yang pada dasarnya memang ada perbedaanSebelum th 2004, penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih didasarkan pada peraturan yang lama yaitu UU No. 22 Th 1957 ttg Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Undang-undang No. 22 Th 1957 tersebut membagi perselisihan hubungan industrial menjadi perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Dikenal pula Iembaga P4D (Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah) dan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat)Pada tanggal 14 Januari 2004 disahkanlah Undang-undang No. 2 Th 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mulai berlaku efektif pada tanggal 14 Januari 2004. Berkaitan dengan disahkannya UU No. Th 2004 adalah menyangkut eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial yang berakibat dihilangkannya lembaga yang selama ini ada dan dikenal untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yaitu P4D dan P4P.Dalam UU No. 2 Th 2004, perselisihan hubungan industrial tidak hanya dipandang sebagai perselisihan hak dan perselisihan kepentingan, tetapi juga menyangkut perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja dan serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. UU No. 22 Th 1957 hanya mengatur penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan secara kolektif saja, sedangkan dalam perspektif lain penyelesaian perselisihan hubungan industrial pekerja secara perorangan belum terakomodasi.Apabila dikaji dari soal efisiensi waktu penyelesaiannya, maka dapat dilihat bahwa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut UU No. 22 Th 1957 sangat bertele-tele. Dan proses bipartit hingga panitia penyelesaian perselisihan perburuhan Pusat. Dan hasil tersebut, ternyata masih berkepanjangan karena hasil dan P4P itu masuk dalam kualifikasi Beschikking, sehingga dapat dimajukan upaya hukum PTUN sampai Mahkamah Agung.Dalam UU No. 2 Th 2004 mempunyai semangat bahwa penyelesaian sengketa dari awal hingga akhir tidak akan melebihi waktu 140 hari, namun bukan berarti pula undangundang ini lebih baik dan UU No. 22 Th 1957 Ttg Penyelesaian Perselisihan Perburuhan karena tidak konsekuensi sanksi terhadap tingkatan pengadilan apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan untuk memberikan putusan yang final terhadap permasalahan sengketa hubungan industrial"