Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa wilayah strategis dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalahkeberadaan 92 pulau kecil terluar. Pulau-pulau tersebut mempunyai nilai penting karena sebagai tempat titik dasar penentu posisi batas wilayah negara dengan negara tetangga. Tujuan dari penyusunan atlas ini adalah menyajikan informasi spasial tentang pulau-pulau kecil terluar yang dimiliki Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.Secara garis besar isi atlas ini terdiri dari narasi, foto terestris pulau, peta, dan citra satelit multiresolusi. Kombinasi dari keempat unsur tersebut setidaknya dapat memberikan gambaran umum keberadaan dan kondisi pulau-pulau terluar.Penyusunan atlas ini melibatkan tim dari Bakosurtanal dan tim editor dari berbagai instansi pemerintah serta pihak swasta."

"Beberapa wilayah strategis dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalahkeberadaan 92 pulau kecil terluar. Pulau-pulau tersebut mempunyai nilai penting karena sebagai tempat titik dasar penentu posisi batas wilayah negara dengan negara tetangga. Tujuan dari penyusunan atlas ini adalah menyajikan informasi spasial tentang pulau-pulau kecil terluar yang dimiliki Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.Secara garis besar isi atlas ini terdiri dari narasi, foto terestris pulau, peta, dan citra satelit multiresolusi. Kombinasi dari keempat unsur tersebut setidaknya dapat memberikan gambaran umum keberadaan dan kondisi pulau-pulau terluar.Penyusunan atlas ini melibatkan tim dari Bakosurtanal dan tim editor dari berbagai instansi pemerintah serta pihak swasta."

"Tesis ini menganalisis kebijakan pengelolaan 12 pulau kecil terluar Indonesia terkait dengan bagaimana proses sekuritisasi, strategi pengelolaan sumberdaya lingkungan hidup dan pengelolaan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman kedaulatan negara. Metode analisis isi ( content analysis) terhadap kebijakan pengelolaan 12 pulau kecil terluar Indonesia digunakan melalui tabulasi skema Barry Buzan, et al, indikator kinerja aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pendekatan kesejahteraan pada 12 pulau kecil terluar Indonesia dengan pendekatan kualitatif. Variabel yang diamati adalah proses sekuritisasi, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat terhadap ancaman kedaulatan negara. Hasil penelitian memperlihatkan proses sekuritisasi 12 pulau kecil terluar untuk mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia hanya terjadi pada derajat politisasi dimana isu PKT hanya penting dibicarakan antar lembaga saja terutama Pulau Nipa dan Pulau Miangas. Sepuluh dari keduabelas PKT Indonesia justru mengalami desekuritisasi akibat kebijakan pengelolaan 12 PKT lebih menekankan aspek lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pengelolaan lingkungan hidup ( environment) 12 pulau kecil terluar Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat sepenuhnya mampu mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia. Degradasi lingkungan baik secara alami maupun tekanan antropogenik pada 12 PKT Indonesia tidak menjamin keberlanjutan SDA. Strategi pengelolaan kesejahteraan ( prosperity approach) 12 pulau kecil terluar Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia dengan segala keterbatasan pada lima pulau yang berpenduduk terkait dengan jarak, infrasruktur, ketimpangan ekonomi dengan negara tetangga. Hal ini berpengaruh pada kualitas hidup dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk setempat yang pada akhirnya berdampak pada nasionalisme. Strategi pengelolaan 12 PKT Indonesia pada akhirnya memerlukan proses sekuritisasi, pendekatan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk keberlanjutan kedaulatan negara."

"Sejak diberlakukannya UU 23/2014, maka tata ruang terdahulu menjadi tidak berlaku dan kewenangan perencanaannya telah dialihkan ke pemerintah pusat. Beberapa rencana pembangunan dalam RTRW telah diadopsi untuk pelaksanaan pembangunan di Pulau Sebatik, tetapi masih belum jelas arah pemanfaatannya. Penelitian ini menganalisis variasi penataan ruang dan pergeseran konsep tata ruang dalam RTRW dan RZWP3K Pulau Sebatik serta orientasi pemanfaatan eksisting berdasarkan persepsi masyarakat dikaitkan dengan arahan pemanfaatan pulau terluar dalam PP 62/2010. Penelitian ini menggunakan analisis keruangan dan TOPSIS Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution . Penelitian ini menemukan perbedaan perencanaan antara RTRW dengan RZWP3K dalam hal kawasan sempadan pantai. Konsep tata ruang terdahulu, lebih mengutamakan aspek kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pendukung ekonomi dengan penyediaan sarana prasarana pendukung ekonomi, dimana konsep tata ruang yang ada sekarang mengutamakan aspek pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Berdasarkan persepsi masyarakat, pemanfaatan eksisting yang berlangsung saat ini di Pulau Sebatik lebih kepada pemanfaatan dalam aspek pertahanan dan keamanan.

---

Since the enactment of Law number 23 2014, the former spatial plan has become invalid and its planning authority has been transferred to the national government. Several development plans in the RTRW have been adopted for development implementation on Sebatik Island, but the direction of its utilization still not clear. This study analyzed the variation of spatial planning and the shifting of the spatial concept in RTRW and RZWP3K of Sebatik Island also the orientation of existing utilization based on community perception related with the outer islands utilization direction in PP 62 2010. This research uses spatial analysis and TOPSIS Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution . In this research, there is a difference of planning between RTRW and RZWP3K in terms of coastal border area which is quite significant compared to other areas. The previous concept of spatial prioritizes the welfare aspect of the community through the development of economic support sectors by providing the infrastructures, whereas the existing concept prioritizes defense and security aspects, community welfare and environmental conservation. According to the public perception, the current utilization in Sebatik Island is more to the utilization in defense and security aspects."

"Discusses aspects of the long and impressive manuscript traditions of these islands, which share many aspects of manuscript production. Many hitherto unaddressed features of palm-leaf manuscripts are discussed here for the first time as well as elements of poetic texts, indications of mistakes, colophons and the calendrical information used in these manuscripts. All features discussed are explained with photographs. The introductory chapters offer insights into these traditions in a wider setting and the way researchers have studied them. This original and pioneering work also points out what topics needs further exploration to understand these manuscript traditions that use a variety of materials, languages, and scripts to a"

"AbstrakThis study aims to describe the economic potential of islands in Sumenep District. This study uses a qualitative descriptive approach, carried out by collecting data through observation, in-depth interviews, and data tracking. Sumenep District has the largest number of islands in East Java, 287 islands, spread across nine subdistricts. These islands have considerable economic potential, from oil and gas to fisheries, epinephelinae, cromileptes altivelis, and lobster. This area has a great need for the existence of a transportation network as a means of economic mobility of the community, which also affects the price of basic necessities far higher than the area of Sumenep Regency on the mainland, Madura Island and Java Island."