Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Judul dalam penulisan tesis ini adalah Posisi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Masyarakat (Suatu Studi tentang Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Tengah-Tengah Masyarakat Muslim Bekasi). Adapun masalah yang dikaji di dalamnya adalah mengenai: (1) Bagaimanakah hukum adat mengatur tentang kewarisan, (2) Adakah kesesuaiannya antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam, (3) Atas dasar apakah masyarakat menyelesaikan permasalahan warisnya berdasarkan hukum adat, (4) Apakah telah terjadi pembauran antara hukum adat dengan hukum Islam serta (5) Bagaimana posisi keduanya di daiam masyarakat. Penelitian yang dilakukan mencakup penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan melalui pembauran angket/kuesioner dan wawancara kepada beberapa responden salah satunya adalah tokoh masyarakat yang terkadang diminta memberikan fatwa dan penjelasannya mengenai permasalahan waris.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) hukum waris adat dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan itu lebih menitikberatkan pada pertimbangan rasa kekeluargaan dan kebersamaan melalui musyawarah di antara para ahli waris dengan memperhatikan kondisi ekonomi para ahli waris. (2) antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam ditemukan persamaan-persamaan di samping perbedaan-perbedaannya, (3) dan ternyata dalam masyarakat telah terjadi pembauran antara kedua sistem hukum tersebut antara yang satu dan yang lainnya tidak bertentangan sehingga dapatlah dikatakan bahwa kedua sistem hukum tersebut diterima dan diakui keberadaannya di tengah tengah masyarakat sebagai suatu sistem hukum yang digunakan daiam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul khususnya mengenai kewarisan."

"Penelitian ini mengambil naskah Undang-Undang Minangkabau (UUM) sebagai objek penelitian, dengan alasan, bahwa naskah UUM terdapat dalam jumlah yang sangat banyak, yaitu sekitar ± 83 naskah. Naskah UUM dalam jumlah yang banyak tersebut mengandung variasi teks (bacaan yang berbeda), yang menggambarkan tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan tertentu serta memperlihatkan adanya pengaruh tasawuf dan dinamika hukum adat di bawah pengaruh hukum Islam (syarak).Penelitian terhadap naskah UUM ini bertujuan untuk menghasilkan dan menghadirkan satu suntingan teks dan disertai dengan analisis isi. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian filologi dan dibantu oleh kodikologi dan ilmu sastra, khususnya sosiologi sastra, sebagai titik tolak.Metode landasan yang digunakan dalam kritik teks untuk menghasilkan suntingan teks UUM ini menghasilkan kesimpulan, bahwa naskah ML 428 (H) Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, merupakan naskah yang memiiiki keunggulan daripada tiga belas naskah yang lainnya, baik dari segi isi, maupun dari segi bahasa. Selain itu, naskah H mengandung teks yang tertua daripada naskah yang Iainnya. Dengan demikian, teks H ini dipilih sebagai dasar suntingan teks dan analisis isi.Dari analisis isi diperoieh kesimpulan, bahwa tasawuf dan hukum Islam (syarak) merupakan `jiwa' dari teks UUM. Teks UUM ini diperkirakan lahir dari situasi sosial budaya yang agak kacau, dalam arti, prilaku adat banyak yang bertentangan dengan hukum Islam (syarak), yakni sekitar akhir Abad ke-18 dan awal Abad ke-19 (1784 - 1833). Selain itu, teks UUM dapat dilihat sebagai suatu usaha ulama dalam menjadikan hukum Islam sebagai hukum adat. Dalam perjalanan hukum adat tersebut dapat dilihat adanya dua golongan, yaitu kaum ulama dan kaum adat."

"Skripsi ini membahas mengenai Hukum Waris adat Minangkabau yang hidup dan berkembang di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam pembahasannya dilakukan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Disamping itu dilakukan juga penelitian lapangan dengan mengunjungi Kabupaten Pesisir Selatan dan mewancarai tokoh masyarakat dan kepala adat serta melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Painan. Di Kabupaten Pesisir Selatan pada saat ini masyarakatnya masih hidup dan memegang adat istiadat dan hukum adat Minangkabau yang berdasarkan sistem matrilineal. Bagaimanapun kemajuan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat Minangkabau khususnya di Pesisir Selatan masih hidup berclan atau bersuku-suku. Peranan mamak sudah berkurang bergeser kepada peran ayah dimana ayah bertanggung jawab kepada keturunannya atau keluarganya. Pada saat ini mamak banyak berperan dalam bidang moral dan adat. Mengenai harta pusaka terutama pusaka tinggi baik yang berupa harta benda maupun gelar (sako) tetap dipertahankan menurut adat yang berlaku dengan arti tidak mengalami perubahan yaitu diturunkan dari mamak kepada kemenakannya. Mengenai harta pusaka rendah khususnya harta pencaharian diwariskan menurut hukum syarat. Harta seorang laki-laki diwariskan kepada anak isterinya kalau ia meninggal. Di tiap-tiap nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) banyak berperan dalam masyarakat yaitu memimpin dan mengatur masyarakat adat dan menangani sengketa-sengketa termasuk sengketa waris."