Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSatu-satunya Perusahaan milik Negara yang telah ditugaskan untuk menampung dan mengelola semua kegiatan pengusahaan tenaga listrik di Indonesia, adalah Perum Listrik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972.Dalam hubungan ini campur tangan Pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan atas penggunaan tenaga listrik dimaksudkan. agar tenaga listrik serta kekayaan alam lainnya sebagai sumber pembangkitan yang merupakan kekayaan nasional yang vital dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin bagi kesejahteraan rakyat.Perjanjian yang dilakukan antara Perusahaan Umum Listrik Negara dengan Pelanggan, adalah perjanjian jual beli tenaga listrik. Dalam perjanjian tersebut terdapat dua kategori, yaitu konsumen umum dan konsumen khusus.Di dalam penulisan Skripsi ini dipergunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.Penentuan persyaratan perjanjian jual beli tenaga listrik dilakukan secara sepihak oleh Perusahaan Umum Listrik Negara, lazimnya dinamakan Standard Contract,yang lebih menampakkan ciri aspek hukum publik, sehirigga oleh karenanya tidak lagi terdapat kebebasan berkontrak secara murni.Dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, membawa konsekwensi pula bagi Perusahaan Umum Listrik Negara untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, hal mana sesuai dengan fungsinya sebagai pelayanan umum (public service)."

"PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan. Dalam menjalin hubungannya dengan konsumen, PLN haruslah tunduk pada hukum yang ada. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Ketenagalistrikan telah memberikan perlindungan kepada konsumen tenaga listrik yang salah satunya dalam hal pencantuman klausula baku yang dibuat oleh Pelaku Usaha. Namun, sangat disayangkan klausula baku yang ada dalam Pernyataan Kontrak Penyambungan dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik masih terdapat klausula eksonerasi dan klausula inkorporasi yang merupakan klausula baku yang dilarang menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah untuk melakukan kontrol atas klausula baku agar kepentingan konsumen tidak dirugikan.

---

PT PLN (Persero) is a state owned company that runs electricity business. In a relationship with consumer, PLN must obey the existing law. Civil Code, Law concerning Consumer Protection, and Law concerning Electricity have given protection for electricity consumer, one of which in terms of inclusion of standard form clause that Seller made. However, it is unfortunate that standard form clause in Statement of Contract Connection and Electricity Power Purchase Agreement found exemption clause and incorporation clause that are forbidden clauses according to Law concerning Consumer Protection. For that required the role of government to control standard form clause so the interest of consumers not harmed."

"ABSTRAKDengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkanpelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.Contoh dari Badan Layanan Umum yang telah berdiri dan yang menjadi fokusanalisis tesis ini adalah Badan Layanan Umum Transjakarta Busway yang diaturdalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan LayananUmum Transjakarta Busway. Bagaimanakah dengan permasalahan pokoktersebut, tesis ini juga menganalisis prosedur dan mekanisme pendiriankewenangan, tugas dan kewajiban dari Badan Layanan Umum dan BadanLayanan Umum Transjakarta Busway. Penelitian tesis ini menemukan bahwa haltersebut diatur Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Gubernur Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi,dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Transjakarta Busway, sebagai pelaksanaandari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

---

ABSTRACTBy the enactment of Law Number 1 Years of 2004 Regarding the Treasuries,Public Service Entities was established for improving the level of service to thepublic and to educate the public society. The example of the Public ServiceEntities is Transjakarta Busway which based on Governed of the regionalprovince of Jakarta and based on Number 48 Years of 2006 regarding theEstablishing, Organization, and Operation of Public Service of Trans Jakarta(Busway). Because of these Law Statement, the standard procedures, theAuthority, which have been established among others of Transjakarta Busway.From this research, the writer mentioned about the Government Law Number 23Years of 2005 about the management of financial Public Service Legal Entitiesand the Law from Governor of Jakarta Number 48 Years 2006 about Creating,Organization, and Working Scheme of Public Service Entities of Trans Jakarta(Busway). As the practical administration of Law Number 1 Years of 2004Regarding the Treasuries."

"ABSTRAKIsi dari tesis ini membahas mengenai perubahan peruntukan dari lahan untuk fasilitas sosial(fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang berada di Pluit,Jakarta Utara menjadi peruntukankawasan bisnis terpadu yang terdiri dari gedung apartemen,gedung perkantoran,town house,rumah kantor,pusat perbelanjaaan dan hotel berikut segala fasilitasnya.Sebelumnya diatas lahanini berdiri fasilitas olah raga yang terdiri dari lapangan sepak bola, lapangan tennis,lapangan bolabasket,lapangan bulu tangkis dan sebuah gedung pertemuan.Tujuan penulis membahas masalahini untuk membuka wawasan masyarakat awam bahwa melakukan perubahan peruntukan tanahbukan merupakan sesuatu yang tabu atau dilarang oleh pemerintah,hal ini juga diatur didalamUndang Undang dan Peraturan Pemerintah yang membuka kesempatan untuk mengadakanperubahan suatu peruntukan tanah.Didalam tesis ini,penulis menggunakan metode penelitianYuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang analisanya berbasis dan mengacu padanorma hukum yang ada,baik yang terdapat pada peraturan perundang undangan,peraturanpemerintah,peraturan pemerintah daerah,maupun peraturan peraturan lain yang sejenis. Dalampembahasan tesis ini penulis menggunakan teori positivisme dari Hart danJohn Austin yangmengatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa kepada rakyatnya yang harus dilaksanakandan apabila dilanggarmaka akan dikenakan sanksi atau hukuman baik berupa denda maupunancaman pidana.Kesimpulan dari tesis ini jelas terlihat bahwa pemerintah daerah dan pemerintahpusat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengadakan perubahan peruntukansuatu lahan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku

---

ABSTRACTThe thesis discusses about the change on land usage from social facility and public facility inPluit, Jakarta Utara for the purpose of integrated business complex consisting of apartments,offices, town houses, home office, shopping center, hotels and their supporting facilities,Previously, there was a sport facility in this area consisting of soccer field, tennis court, basketball field, badminton court, and a meeting hall.The purpose of discussing this problem is that toput an insight to the general society that changing the land usage is not a taboo or is prohibitedby the government, as regulated in the Law and Government Regulation, which providesopportunity to change a land usage.In the thesis, the writer uses normative juridical approach,which is categorized into a legal research, of which the analysis is based and referred to theapplicable legal norms, either the law, government regulation, regional regulation, or otherregulations. In the discussion, the writer uses positivism theory of Hart and John Austin whichsaid that law is the order from the ruler to the society resulted in the obedience and execution, ofwhich if it is being violated then a legal sanction will be forced, either in form of penalty orcriminal sentence.The conclusion of the thesis is clear that the regional and central governmentprovides opportunity to the society to change the land usage according to the applicable law andregulations"

"ABSTRAKDi Indonesia pengelolaan tenaga listrik diusahakan Perum Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pernerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. Adanya campur tangan Pernerintah dalani pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan tenaga listrik, dirnaksudkan agar tenaga listrik serta juga kekayaan alam sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, yang keseluruhannya itu merupakan kekayaan Nasional yang vital, dapat dipergunakan dan dirnanfaatkan se-efisien rnungkiri bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Peruni Listrik Negara sebagai pengelola tunggal tenaga listrik, rnemberikan kesempatan yang seluas-luasnya ke pada inasyarakat untuk rnemakai atau mernpergunakan tenaga listrik guna kebutuhannya sendiri. Para pernakai/konsumen tenaga listrik, mengadakan transaksi dengan Perurn Listrik Negara dengan jual beli tenaga listrik. Konsuinen tenaga listrik dapat dibagi clalani du bagian 1. Konsumen Urnurn adalah mereka yang mernakal tenaga listrik sesuai dengan peraturan yang tertuang dalarn Peraturan Menteri P.U.T.L. No. 023/PRT/1978 dan No. 024/PRT/1978, dalam hal mi perjanjian. bersifat publik. 2. Konsurnen Khusus adalah rrtereka yang rnemakai tenaga ustrik, dengan mengadakan perjanjian jual bell tenaga us trik yang tertuang dalam surat persetujuan / perjanjian secara khusus, dalam hal mi perjanjian bersifat perdata. Penelitian yang dilakukan dalarn menyusun skripsi mi rnenggunakan dua macam metode penelitian yaitu, Penelitian Kepustakaan dan Lapangan (wawancara). Dalam penelitian yang penulis lakukan telah diketemukan dua hal dalam melakukan perjanjian jual bell tenaga listrik, yaitu perjanjian yang bersifat Publik (bagi konsuinen Uinuni) dan perjanjian yang bersifat khusus / perdata (bagi konsumen Khusus) Dalam hal yang pertama konsumen hanya berhak memakai tenaga listrik untuk kebutuhannya sesuai dengan daya tersedia tidak dapat melakukan penuntutan bila perusahaan melakukan wanprestasi. Seclangkan dalam hal yang terakhir baik konsumen atau perusahaan bila melakukan wanprestasi, maka masing- rnasing pihak dapat menuntut ganti kerugian terhadap siapa yang melakukannya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam hal mi adalah bahwa asas kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat rnutlak dalam arti salah satu pihak dalam perjanjian, terutania yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah tidak dapat dengan be bas menentukan isi perjanjian. Dan saran yang dapat diberikan adalah agar pelayanan perusahaan terhadap konsumen lebih ditingkatkan yang di sesuaikan dengan kemajuan teknologi mutakhir dewasa ini."

"Tesis ini membahas kedudukan PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara bidang ketenagalistrikan pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan ditinjau dari hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan kedua undang-undang tersebut, PT PLN (Persero) tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan guna melindungi kepentingan hajat hidup orang banyak sebagaimana\ dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah tetap menerapkan Public Service Obligation kepada PT PLN (Persero).

---

The thesis discusses about the position of PT PLN (Persero) as State-Owned Enterprises in electricity after the enactment of Law No. 30 Year 2009 concerning Electricity in terms of antitrust law and unfair competition as stipulated in Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The conclusion of the thesis shows that based on the laws, PT PLN (Persero) is not practicing monopolistic and unfair competition. And in order to protect the interests of livelihood of the people as stated in Article 33 of the Constitution of 1945, the government continues to implement the Public Service Obligation to PT PLN (Persero)."