Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri galangan kapal memainkan peranan penting dalam strategi transformasi perekonomian nasional melalui penguatan bidang maritim di kawasan strategis, seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Untuk mendorong pertumbuhan industri di kawasan tersebut, sejumlah insentif telah ditawarkan oleh pemerintah, termasuk insentif bea masuk untuk mendukung kebutuhan industri galangan kapal dalam mengimpor komponen bahan baku pembuatan kapal. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021, pemerintah memberikan pembebasan bea masuk tambahan yang di dalamnya mencakup bea masuk anti-dumping. Namun pemberian insentif tersebut tidak berjalan beriringan dengan pertumbuhan yang cenderung stagnan pada sektor manufaktur dan kinerja logistik yang di dalamnya mencakup industri galangan kapal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemberian kebijakan insentif bea masuk pada KPBPB Batam yang difokuskan pada dampaknya terhadap industri galangan kapal yang berkembang di sana. Pendekatan penelitian adalah post-positivist dengan mengacu pada kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan dalam evaluasi kebijakan menurut William Dunn. Hasil penelitian ini menunjukkan belum efektifnya pemberian insentif pajak bagi galangan kapal terhadap pencapaian tujuan dari KPBPB, termasuk meningkatkan ekosistem investasi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Meskipun telah menunjukkan efisiensi, responsivitas, dan ketepatan pemberian insentif bagi industri galangan kapal di Batam, tetapi insentif ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan dari industri dalam negeri lainnya yang berkaitan dengan industri galangan kapal. Dalam praktiknya, insentif pembebasan BMAD justru melemahkan produktivitas industri baja dan daya saing industri galangan kapal dalam negeri.

---

The shipyard industry plays an important role in the national economic transformation strategy by strengthening the maritime sector in strategic areas, such as the Batam Free Trade Zone (FTZ). To encourage industrial growth in the area, a number of incentives have been offered by the government, including import duty incentives to support the needs of the shipyard industry in importing components of raw materials for shipyard. Through Government Regulation (PP) Number 41 of 2021, the government provides additional import duty exemptions which include anti-dumping duties (BMAD). However, the provision of these incentives does not go hand in hand with the growth that tends to stagnate in the manufacturing sector and logistics performance which includes the shipyard industry. Therefore, this study aims to evaluate the provision of import duty incentive policies at the Batam FTZ which focuses on its impact on the shipyard industry that is developing there. The research approach is post-positivist with reference to the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, and accuracy in policy evaluation according to William Dunn. The results of this study indicate that the provision of tax incentives for shipyards has not been effective in achieving the objectives of the FTZ, including improving the investment ecosystem, expanding employment opportunities, and increasing competitiveness. Although it has shown efficiency, responsiveness, and accuracy in providing incentives for the shipyard industry in Batam, this incentive has not been able to accommodate the needs of other domestic industries related to the shipyard industry. In practice, the BMAD exemption incentive actually weakens the productivity of the steel industry and the competitiveness of the domestic shipyard industry. "

"ABSTRAKSebagai anggota WTO, Indonesia telah melakukan beberapa tindakan anti-dumpinguntuk melindungi industri dalam negeri dari akibat negatif dumping. Namunmengenai tepat atau tidaknya peraturan tersebut maupun dari segi pelaksanaannyamasih sering dipermasalahkan. Permasalahan yang paling mendasar ialah bahwaperaturan pemerintah baik PP 34/1996 maupun PP 34/2011 masih ditemukanketidaksesuaian dengan Anti-dumping Agreement. Terlebih terdapatnya faktor-faktornon yuridis seperti kepentingan ekonomi, prinsip akuntansi dan kebijakanperdagangan semakin membuat rumitnya penerapan peraturan anti-dumping diIndonesia. Tesis ini mencoba untuk mengungkapkan hal-hal tersebut, disamping itujuga akan memberikan perskripsi tentang hal-hal yang harus dilakukan olehpemerintah Indonesia dalam menerapkan hukum anti-dumping sebagai traderemedies dalam kerangka hukum perdagangan internasional.

---

ABSTRACTAs a member of WTO, Indonesia has imposed a number of anti-dumping measures toprotect its domestics industry from negative impact of dumping. However fairness ofsuch imposition or measures from the regulation and its implementation still secondscomplicated issues. The most fundamental problem is that both GovernmentRegulation PP 34/1996 and PP 34/2011 are still found the inconsistence with WTOAnti-dumping Agreement. Even the existence of factors other than legal such aseconomy interest, accounting and trade policy seem to escalate the complication ofthe issue. This Thesis attempt to reveal it as well as to give prescription to Indonesiangovernment about what should they do in implementation of anti-dumping law astrade remedies in frame of international trade law."

"Sistem perdagangan dunia yang diikuti dengan persaingan ekonomi antara negara-negara telah menimbulkan dampak-dampak baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif dari adanya persaingan perdagangan tersebut adalah dumping. Praktik dumping dilakukan oleh negara pengekspor dengan menentukan harga di bawah atau lebih rendah dari nilai nominalnya atau unit cost yang sebenarnya atau dapat juga dikatakan menjual dengan harga yang lebih murah di negara pengimpor dari pada di negara produsennya sendiri.Praktik dumping seringkali mengakibatkan kerugian terhadap industri dalam negeri pada negara pengimpor khususnya terhadap produsen barang yang sejenis. Untuk mengantisipasi kerugian tersebut, komunitas perdagangan internasional yang tergabung dalam World Trade Organization (WTO) memberikan suatu pengaturan mengenai mekanisme pembalasan terhadap praktek dumping yaitu dikenal sebagai tindakan anti dumping. Tindakan anti dumping yang biasanya dilakukan dengan mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk impor yang terbukti dumping, pada praktek perdagangan internasional seringkali disalahgunakan sebagai bentuk proteksi terhadap industri dalam negeri. Salah satu contoh kasus yang salah dalam menerapkan mekanisme anti dumping tersebut adalah kasus Indonesia melawan Korea Selatan dimana dalam kasus ini Korea Selatan melakukan beberapa pelanggaran terhadap mekanisme anti dumping yang diatur dalam Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tarrifs and Trade ¡994 (Anti Dumping Agreement).Latar belakang timbulnya kasus ini adalah dengan dikenakannya BMAD terhadap beberapa perusahaan eksporter produk kertas dari Indonesia. Pemerintah Indonesia yang merasa keberatan dengan tindakan antidumping Korea Selatan ini lalu mengajukan permohonan kepada Dispute Settlemcnt Body WTO untuk dibuatnya suatu panel yang bertugas untuk membuat keputusan dan rekomendasirekomendasi atas permasalahan antidumping te rse b u t Dalam keputusan akhirnya Panel memutuskan bahwa Korea Selatan terbukti melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran atas Anti Dumping Agreement dan merekomendasikan untuk mengadakan perhitungan kembali atas BMAD tang telah ditetapkan sebelumya."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana suatu negara anggota World Trade Organization WTO dapat melakukan tindakan anti dumping. selain itu, akan dibahas pula bagaimana Dispute Settlement Body DSB WTO menentukan apakah tindakan anti dumping yang dilakukan Uni Eropa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian dengan metode yuridis normative menunjukkan bahwa negara anggota dapat melakukan tindakan anti dumping apabila dapat membuktikan aspek-aspek substansial, bahwa: dumping telah terjadi timbul kerugian yang dialami industri dalam negeri yang memproduksi barang yang sejenis dengan barang dumping dan adanya hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian tersebut. Dalam hal tuduhan Uni Eropa terhadap Indonesia, DSB memutuskan bahwa tindakan anti dumping tersebut tidak sesuai dengan Anti Dumping Agreement karena Uni Eropa tidak memenuhi kewajiban untuk membuka hasil investigasi kepada perusahaan-perusahaan Indonesia dimana kewajiban tersebut merupakan aspek prosedural.

---

This thesis discusses how a member country of World Trade Organization WTO can perform anti dumping action. In addition, it will also discuss how the Dispute Settlement Body DSB of the WTO determines whether the anti dumping measures undertaken by the European Union are in compliance with applicable regulations. The result of the research by normative juridical method indicates that member countries can take anti dumping action if it can prove substantial aspects, that dumping has occurred incur losses experienced by domestic industries that produce similar goods with dumping goods and a causal relationship between the dumping and the loss. In the case of EU allegations against Indonesia, the DSB decides that the anti dumping measures are incompatible with the Anti Dumping Agreement because the EU does not fulfill its obligation to disclose the results of the investigation to the Indonesian company where the liability is a procedural aspect."

"Abstract. This research empirically examines whether a country's anti dumping policy can distort export of another country to third markets. This research tries to explore about trade deflection of Indonesia's export on Synthetic Staple Fibre Polyester (PSF) HS 550320 to non-European Union as the result of European Union's (EU) anti dumping policy on Indonesia. This research uses panel data model (fixed effects) and 20 countries (non-European Union) of Indonesia's PSF export during ten years (1996-2005). We find evidence that trade deflection for Indonesia's export on Synthetic Staple Fibre Polyester (PSF) HS 550320 occurred. Because of European Union had imposed anti dumping duty on Indonesia, Indonesia's export to nonEuropean Union had increased ranged from 25 percent to 44 percent. This result shows that dumping duty from European Union does not fully carry out negative effect for Indonesia, furthermore thisphenomena can be used as ?early warning? for Indonesia both for case of Indonesia as exporting country or third countries."

"ABSTRAKBerdasarkan permasalahan yang terjadi Pemerintah melalui Menteri Keuangantelah menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor produkPolyester Staple Fiber sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dariNegara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan dan berlaku sampai dengan tanggal22 November 2015. Kemudian dengan diberlakukan perpanjangan BMAD, banyak paraindustri khususnya industri hilir menyatakan penolakan karena akan merugikan industribenang atau spinners dan hilir tekstil dalam negeri.Penelitian tesis penulis merupakan penelitian normative yang bersifat kualitatifdengan menggunakan teori Keadilan (justice), penulis melakukan pembahasan terhadappokok-pokok permasalahan guna menghasilkan suatu kesimpulan dan saran-saran atas hasilpenelitian.

---

ABSTRACTBased on the problems that occurred the Government through the Ministry ofFinance has set the imposition of Anti Dumping Import Duty (BMAD) on imports ofPolyester Staple Fiber according Minister of Finance Regulation No. 196 / PMK.011 / 2010concerning Imposition of Anti-Dumping Duty on the Import of Polyester Staple Fiber fromIndia , Republic of China, and Taiwan and valid until November 22, 2015. Then with theimposition of the extension of BMAD, many industries, especially downstream industriesdeclared rejection because it would harm the industry of yarn or spinners and downstreamof domestic textiles.The author's thesis research is a qualitative normative research using the theory ofJustice, the authors do the study of the main issues to obtain a conclusion and suggestionson the results of research."