Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6322 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mitchell, Charles
New York: Clarendon Press Oxford, 1994
346.077 MIT l (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Christhoper Imantaka
"ABSTRAK
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas lautan yang sangatlah luas. Oleh karena itu sarana pengangkutan laut merupakan salah satu alternatif yang sering dipergunakan untuk mendukung perekonomian antar pulau-pulau di Indonesia. Dalam proses pengangkutan laut sering kali dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu dalam pengangkutan laut sering kali dibuat perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi itu di buat untuk mengalihkan risiko yang mungkin bisa terjadi dimanapun terhadap kapal maupun barang yang diangkutnya. Terjadinya risiko pada pengangkutan laut bukan hanya terjadi karena faktor alam laut tersebut, tetapi juga bisa dikarenakan pihak ketiga yang melakukan perbuatan yang menjadikan pemilik kapal/barang mengalami kerugian. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh pihak ketiga, maka pemilik kapal/barang yang mengasuransikan kapal/barangnya bisa memilih untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak ketiga atau pihak asuransi. Jika pemilik kapal/barang tersebut memilih untuk mengklaim kepada pihak asuransi, maka pihak asuransi akan mendapatkan hak subrogasi untuk menuntut kepada pihak ketiga. Penanggung yang ingin mendapatkan hak subrogasi harus memenuhi syarat-syarat pada subrogasi. Pada akhirnya penelitian ini akan menjelaskan penerapan prinsip subrogasi yang ada pada pengangkutan laut.

ABSTRACT
Indonesia is an archipelagic country that has a vast ocean. Therefore, sea carriage transportation is one of the most frequently used alternative to support inter island economic activities in Indonesia. In the process of sea carriage of goods, business actor often faced with various risks that might be happen. Thereof, in sea carriage of goods agreement often made an insurance agreement as an accessory agreement. The insurance agreement is made to transfer risks that might be happen to carrier ship or goods. The occurrence of the risks of sea carriage of goods are not only caused by natural factors, but can be caused by third party who commits an act that harms the shipowner. If the risks caused by third party, then the shipowner that insured his her ship or goods can choose to demand compensation toward the third party or the insurance company. If the shipowner chooses to claim it toward the insurance company, then the company is going to get the subrogation right to demand for compensation toward the third party. Insurer who wants to get the subrogation right has to fulfil the requirements on subrogation. Finally, this research of the thesis is going to explain the application of the subrogation principal in sea carriage of goods. "
2017
S70054
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Jabal Altariq
"Penelitian ini membahas mengenai pengambilalihan (take over) kredit dengan menggunakan subrogasi dengan menganalisis pengikatan agunan dan biaya yang menjadi beban debitur. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini bersifat yuridis normatif. Oleh karena itu, dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder serta dilengkapi dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara. Berdasarkan analisa dapat disimpulkan bahwa pengambilalihan (take over) kredit dengan menggunakan subrogasi mempunyai kepastian hukum mengenai jaminan kredit yang beralih langsung tanpa harus melalui mekanisme roya dan menghemat biaya dalam pembebanan Hak Tanggungan.

This research is about take over credit using subrogation by analyzing the collateral binding and the debtor burden cost. The thesis research used juridical norms approach. Therefore, the writer used literary research to collect secondary data, and used field research through interview to get the primer data. Based on the data analysis the writer concludes that the takeover credit using subrogation have legal certainty regarding the collateral of credit that change over directly without using the Roya mechanism and will efficient the cost during making guarantee right certificate.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T34967
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jacklin Praycilia Thomas
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai masalah-masalah hukum penerapan hak subrogasi perusahaan asuransi umum dalam asuransi pengangkutan barang melalui laut. Tesis ini mempunyai 2 dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana penerapan hak subrogasi oleh Perusahaan Asuransi Umum kepada Pengangkut dan keterkaitannya dengan Putusan Mahkamah Pelayaran. Kedua, bagaimana keterikatan Perusahaan Asuransi Umum, PT Asuransi AXA Indonesia, dalam perjanjian Pengangkutan yang dibuat antara Pengangkut dengan Tertanggung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tujuan dari hak subrogasi adalah untuk mencegah Tertanggung memperoleh ganti kerugian ganda dan mencegah Pengangkut tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyebabkan kerugian bagi Tertanggung. Dalam menerapkan hak subrogasinya, Perusahaan Asuransi Umum dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri yang berwenang dalam jangka waktu 1 satu tahun setelah penyerahan barang atau setelah hari seharusnya barang muatan itu diserahkan oleh Pengangkut. Penerapan hak subrogasi oleh Perusahaan Asuransi Umum dihambat dengan adanya pandangan dan pendapat mengenai adanya putusan Mahkamah Pelayaran dan keterikatan Perusahaan Asuransi Umum pada perjanjian Pengangkutan. Adanya Putusan Mahkamah Pelayaran dapat menjadi keuntungan dan juga hambatan dalam penerapan hak subrogasi oleh Perusahaan Asuransi Umum. Perusahaan Asuransi Umum tidak terikat pada perjanjian Pengangkutan karena perusahaan asuransi bukanlah pihak dalam perjanjian Pengangkutan yang memberikan janji. Hal ini ditinjau dari asas pacta sunt servanda dan asas kepribadian. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 499/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 257/PDT/2016/PT.DKI merupakan suatu kekeliruan karena General Average tidak terjadi dan PT Asuransi AXA Indonesia tidak terikat pada Perjanjian Pengangkutan.

ABSTRACT
This Thesis discussed legal issues of implementation of the right of subrogation of general insurance company in marine cargo insurance. This thesis has 2 two problems. First, how the impact of the decision of the Admiralty Court against implementation of right of subrogation by General Insurance Company in Marine Cargo Insurance. Second, the linkage of General Insurance Company, PT Asuransi AXA Indonesia on Contract of Carriage made by carrier and insured. This research used in juridical normative. The purposes of the right of subrogation are to prevent the insured get double indemnity and to prevent Carrier from not be responsible for his actions caused the loss for insured. In order to implement the right of subrogation, the General Insurance Company could submit tort lawsuit to the authorized District Court within a period of 1 one year after delivery of goods or after the day should be delivered goods by Carrier. The implementation of right of subrogation inhibited by view and opinion about the existance of the Decision of Admiralty Court and the linkage of General Insurance Company on Contract of Carriage. The Decision of Admiralty Court can be advantage and obstacle to implement right of subrogation by General Insurance Company. General Insurance Company is not bound by the Contract of Carriage because General Insurance Company is not the party of Contract of Carriage. It is based on the principle of pacta sunt servanda and principle of personality. Therefore the Decision of West Jakarta District Court No. 499 PDT.G 2015 PN.JKT.BRT jo. The Decision of DKI Jakarta High Court No. 257 PDT 2016 PT.DKI is a oversight because General Average did not occur and PT Asuransi AXA Indonesia is not bound by Contract of Carriage.Keywords right of subrogation, marine cargo insurance, contract of carriage. "
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aryo Hastungkoro Harimurti Mukarta
"Dalam melakukan klaim subrogasi, perusahaan penjaminan kredit sering mengalami kendala di mana pihak yang dijamin tidak melunasi pinjamannya sesuai kesepakatan. Hal ini membuat perusahaan penjaminan kredit mengklasifikasikan pihak terjamin yang berpotensi untuk melunasi pinjaman kreditnya, dan pihak terjamin yang tidak berpotensi untuk melunasi pinjaman kreditnya. Penelitian ini mengevaluasi prediksi potensi klaim subrogasi pada penjaminan kredit menggunakan berbagai model pembelajaran mesin berdasarkan data dunia nyata dari perusahaan penjaminan kredit besar di Indonesia. Eksperimen menggunakan Logistic Regression, sebuah metode prediksi berbasis persamaan linier, Penalized Logistic Regression, bentuk dari Logistic Regression yang koefisien-koefisiennya diberikan penalti, dan Random Forest Classifier, sebuah metode berbasis ensemble learning. Model diuji menggunakan Hold-out Validation dan data prediksi dibandingkan dengan data uji untuk false positive dan false negative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Random Forest Classifier memberikan hasil yang lebih baik, menunjukkan kinerja rata-rata yang lebih baik dibandingkan dengan Logistic Regression dan Penalized Logistic Regression . Temuan studi ini dapat digunakan oleh analis klaim dan subrogasi baik dari perusahaan penjaminan kredit maupun peneliti independen dalam menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing model dan untuk menyusun aturan keputusan yang efektif secara empiris untuk mengevaluasi kebijakan subrogasi.

In making subrogation claims, credit guarantee companies often encounter problems where the guaranteed party does not pay off their loan according to the agreement. This makes credit guarantee companies classify those who have the potential to pay off their credit loans, or those that are not potential to pay off their credit loans. This study evaluates the prediction of potential subrogation claims in credit guarantees using various machine learning models based on real-world data from a large credit guarantee company in Indonesia. The experiment used Logistic Regression, a linear equation-based prediction method, Penalized Logistic Regression, a form of Logistic Regression whose coefficients are penalized, and the Random Forest Classifier, an ensemble learning-based method. The model was tested using Hold-out Validation and prediction dataset were compared to test dataset for false positives and false negatives. The results showed that the Random Forest Classifier gave better results, indicating a better average performance compared to Logistic Regression and Penalized Logistic Regression. The findings of this study can be used by claims and subrogation analysts from both credit guarantee companies and independent researchers in assessing the strengths and weaknesses of each model and to construct empirically effective decision rules for evaluating subrogation policies."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Atira Azrani
"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana konsep mekanisme pengalihan piutang secara subrogasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah berdasarkan peraturannya di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pada dasarnya, subrogasi diatur dalam KUHPerdata yaitu penggantian hak terhadap pihak yang berpiutang kepada pihak ketiga yang membayarkan kepada pihak yang berpiutang yang disebabkan atas suatu perjanjian maupun undang-undang.  Lebih lanjut, subrogasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk penyelamatan kredit. Dalam Putusan Nomor 442/Pdt/2020/Pt.Sby, pengalihan piutang secara subrogasi dan jaminan yang dibebankan dalam perjanjian kredit adalah tanah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah (PPJB Tanah). Maka dari itu, penulis mengkaji aspek hukum terhadap pengalihan hak atas tanah dengan PPJB sebagai jaminan dari perjanjian kredit yang telah dialihkan secara subrogasi kepada pihak ketiga.

This paper analyzes how the concept of the mechanism for transferring receivables by subrogation in a credit agreement with the collateral of a binding agreement for the sale and purchase of land rights based on its regulations in Indonesia. This paper is prepared by using doctrinal research method. Basically, subrogation is regulated in the Civil Code, which is the replacement of the rights of the indebted party to the third party who pays the indebted party caused by an agreement or law.  Furthermore, subrogation can be utilized as a way to rescue credit. In Decision Number 442/Pdt/2020/Pt.Sby, the transfer of receivables by subrogation and the collateral charged in the credit agreement is land with a Land Sale and Purchase Agreement (PPJB Tanah). Therefore, the author examines the legal aspects of the transfer of land rights with PPJB as collateral for credit agreements that have been transferred subrogated to third parties."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chita Kalinda Netania
"ABSTRAK
Prinsip indemnitas dan subrogasi merupakan prinsip utama dalam asuransi,
terutama asuransi kerugian, yang harus dipegang teguh agar asuransi dapat
berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu ganti rugi. Salah satu jenis asuransi
kerugian yang berkembang pesat seiring meningkatnya jumlah kendaraan
bermotor dan risiko atasnya adalah asuransi kendaraan bermotor. Sebagian besar
kendaraan bermotor ternyata tidak dibeli secara tunai tetapi dengan menggunakan
fasilitas pembiayaan, seperti perjanjian pembiayaan konsumen (PPK), yang tidak
dapat dipisahkan dari perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Skripsi ini akan
membahas pengaturan prinsip indemnitas dan subrogasi di Indonesia, (termasuk
perbandingannya dengan beberapa negara lain), serta penerapannya dalam
putusan Pengadilan Negeri No. 176/Pdt.G/2011/Jkt.Ut yaitu putusan atas gugatan
ganti rugi kepada pihak ketiga atas sebuah mobil, yang masih berada dalam masa
PPK dan pertanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif,
dimana penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu undang-undang, konseptual
dan studi kasus. Selain itu, penulis menggunakan metode analisis kualitatif.
Setelah melakukan perbandingan dan analisis, ternyata pengaturan prinsip
indemnitas dan subrogasi masih belum baik dan Majelis Hakim pada kasus
tersebut, belum memahami dan menerapkan kedua prinsip tersebut. Agar dapat
dilaksanakan dengan baik, maka pengaturan kedua prinsip tersebut harus
diperbaharui, diatur lebih lanjut atau diperjanjikan secara jelas dalam polis, serta
pengetahuan hakim dalam bidang hukum asuransi harus terus ditingkatkan.

ABSTRACT
Indemnity and Subrogation Principles are two main principles in insurance
law that have to be implemented so the purpose of insurance, indemnification, can
be achieved. These principles are also applied in Automobile Insurance. In
Indonesia, a lot of people bought their vehicles using a Counsumer Financing
Agreement, which cannot be separated from Insurance Agreement. In this
􀁕􀁈􀁖􀁈􀁄􀁕􀁆􀁋􀀏􀀃 􀀬􀀃 􀁚􀁌􀁏􀁏􀀃 􀁊􀁌􀁙􀁈􀀃 􀁄􀁑􀀃 􀁈􀁛􀁓􀁏􀁄􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁄􀁅􀁒􀁘􀁗􀀃 􀁋􀁒􀁚􀀃 􀁌􀁑􀁇􀁈􀁐􀁑􀁌􀁗􀁜􀀃 􀁄􀁑􀁇􀀃 􀁖􀁘􀁅􀁕􀁒􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀂶􀁖􀀃
principle regulation is in Indonesia, including comparison 􀁚􀁌􀁗􀁋􀀃 􀁒􀁗􀁋􀁈􀁕􀀃 􀁆􀁒􀁘􀁑􀁗􀁕􀁌􀁈􀁖􀂶􀀃
regulation, and whether The Judges have already implemented those two
principles in their decision or not (Court Decision No. 176/Pdt.G/2011/Jkt.Ut).
The decision itself is related to Insurance Agreement and Consumer Financing
Agreement. This research is a normative and qualitative research. After analyzing
the problem in this research, I came to the conclusion that the regulation about
indemnity and subrogation principles is still not good enough, and the judges still
􀁋􀁄􀁇􀁑􀂶􀁗􀀃􀁘􀁑􀁇􀁈􀁕􀁖tood and didn􀂶t implement those two principles in their decision. In
my opinion, the government should make a new and a better regulation and the
insurer and the insured have to make detailed regulations on insurance policy
regarding indemnity and subrogation principles and lastly, the judges have to
improve their knowledge in Insurance Law, so the two principles can be well
implemented in court."
Universitas Indonesia, 2014
S53536
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pardomuan, Peniel Alexander
"ABSTRACT
Prinsip subrogasi adalah salah satu prinsip penting dalam hukum asuransi, khusus nya dalam Marine Cargo Insurance. Skripsi ini akan membahas ketentuan perundangan subrogasi di Indonesia dan perbandinganya dengan Negara Belanda dan Amerika Serikat, kapan perusahaan asuransi mendapatkan hak subrogasinya, juga penerapan prinsip subrogasi itu sendiri dalam perkara antara PT. AXA Indonesia melawan PT. Salam Pasific Indonesia Lines dan Raetsasia P I Services Pte.Ltd, dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding, yaitu putusan atas ganti rugi tenggelamnya muatan kapal yang dimiliki oleh Tertanggung. Metode penelitian yang dipakai adalah Yuridis-normatif dimana penelitian didasarkan pada peraturan perundang-undangan, konsep dan studi kasus. Dari analisa dan perbandingan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa prinsip subrogasi belum diterapkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan subrogasi yang lebih baru dan terperinci, selain itu wawasan hakim terkait prinsip dasar asuransi perlu dikembangkan agar hukum asuransi bisa berjalan sesuai dengan tujuanya.

ABSTRACT
Subrogation principle is one of the most important principles in insurance law, especially in marine cargo insurance. In this research, I will elaborate the regulations of subrogation in Indonesia and how it compared to the regulation of other countries such as Netherlands and United States of America, and when the insurance company will get its subrogation rights. Furthermore, I will explain about whether the principle of subrogation has been implemented correctly or not by the judges in case between PT. AXA Indonesia v. PT. Salam Pasific Indonesia Lines and Raetsasia P I Services Pte.Ltd. The case itself is a marine cargo related dispute. The research method used in this research is juridical normative, which will be based on the regulations, the concept and a study case. This research came with a conclusion that principle of subrogation has not been well implemented by the judges in this present case. Therefore, I suggest that Indonesia have to make a new detailed regulation for subrogation and need to improve its judge rsquo s knowledge and ability on the insurance law, especially with the basic principles. "
2017
S68727
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pangaribuan, Joen Ulli Ursulla
"ABSTRAK
Prinsip subrogasi sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam hukum asuransi karena keberadaan dan implementasinya berkaitan dengan pihak ketiga yang berada di luar dari skema hubungan hukum penanggung dan tertanggung dalam sebuah perjanjian asuransi, sampai saat ini hanya diatur secara terbatas. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan prinsip subrogasi berdasarkan hukum di Indonesia dan perbandingannya dengan hukum di Negara Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat, serta implementasinya dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/PDT.G/2013/PN.JBI yakni sebuah putusan mengenai perkara gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar hak subrogasi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian terhadap tertanggung sehubungan dengan terjadinya sebuah kecelakaan kapal, serta hak penanggung untuk mengajukan permohonan penahanan kapal. Skripsi ini merupakan sebuah penelitian yuridis-normatif yang menggunakan tiga pendekatan yakni peraturan, konseptual, dan studi kasus. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa pengaturan mengenai prinsip subrogasi di Indonesia belum cukup dan majelis hakim dalam perkara yang bersangkutan belum dapat menerapkan prinsip subrogasi dengan tepat. Agar dapat tercapainya kepastian hukum, maka pengaturan prinsip subrogasi dan penahanan kapal harus diperbaharui, diatur lebih lanjut, dan diperlengkap, serta hakim harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif mengenai berbagai bidang hukum termasuk hukum asuransi.

ABSTRACT
Principle of subrogation, one of the most important and fundamental principles in insurance law due to its existence and its implementation which relates to third parties who is outside of the insurer 39 s insurance relationship with the insured in an insurance agreement, up to date is still minimally regulated. This research elaborates the regulation of the subrogation principle based on the Indonesian law as well as its comparison to the law of the United Kingdom, the Netherlands, and the United States, and also its implementation in the decision of District Court Number 10 PDT.G 2013 PN.JBI, a decision regarding a lawsuit on the basis of subrogation rights owned by the insurance company as the insurer to a third party causing damage to the insured rsquo s vessel, as well as the right of the insurer to apply for the detention of the vessel. This research is a juridical normative study using three approaches, which are rules, conceptual, and case studies. Based on the analysis and research conducted by the author, it is discovered that the regulation regarding the principle of subrogation in Indonesia is not nearly enough and the judges in the case concerned cannot apply the principle of subrogation properly according to law. In order to achieve legal certainty, the subrogation principle and vessel detention regulations shall be amended and further regulated comprehensively, also the judges shall have comprehensive understanding and knowledge concerning various specific areas of law including insurance law."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rosdiana Dewi Purnamasari
"Prinsip subrogasi merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam hukum asuransi yang ketentuannya terdapat dalam pasal 284 KUHD. Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip subrogasi dalam Charterer rsquo;s Liability Protection Indemnity Insurance pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2014. Pada putusan tingkat kasasi Majelis Hakim telah keliru dengan menyatakan penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat sesuai dengan Pasal 284 KUHD.
Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan mendasarkan pada ketentuan undang-undang dan teori mengenai subrogasi dalam asuransi. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa diperlukan penambahan materi tentang subrogasi dalam asuransi sebagai muatan pelatihan bagi para hakim supaya tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan pertimbangan hukum dalam kasus yang berkaitan dengan subrogasi dalam asuransi.

The principle of subrogation is one of the principles contained in the law of insurance of which provision is in article 284 KUHD. This thesis discusses the implementation of subrogation principle in Charterer 39s Liability Protection Indemnity Insurance on Supreme Court Decision Number 1210 K Pdt 2014. In the appeal verdict, the judges have been mistaken by stating that the plaintiff has no right to sue in accordance with Article 284 KUHD.
The research method used is normative juridical based on legal and theoretical provisions related to subrogation in insurance. In the end, the authors come to a conclusion that it is necessary to add material about subrogation in insurance as a training content for judges to avoid mistakes in doing legal considerations in cases related to subrogation in insurance.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>