Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah susun Angke merupakan perumahan alternative dalam rangka penataan lingkungan permukiman kumuh dan efisiensi lahan yang makin terbatas dan mahal, serta adanya tuntutan kebutuhan perumahan bagi penduduk dalam jumlah besar. Pemberdayaan pemuda yang belum optimal menjadi masalah awal dalam meningkatnya jumlah angka kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas di Jakarta khususnya dirumah susun, hal tersebut menjadi kekuatiran dalam meminimalisir angka kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tehnik wawancara mendalam interview indepth, observasi partisipasi dengan mengumpulkan data baik sekunder maupun primer dan menganalisis data program pemberdayaan pemuda. Hasil penelitian ini akan lebih mengoptimalkan dalam evaluasi program pemberdayaan pemuda yang dilakukan oleh pemerintah dan komunitas pemuda, sehingga pemuda akan lebih berdaya dan produktif dalam membangun kreatifitas dan kemandirian dalam menjalankan program. Walaupun belum optimal pemerintah dan komunitas pemuda dalam melakukan evaluasi program pemberdayaan, tetapi evaluasi itu masih dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas program kepemudaan.

---

Angke flat is an alternative housing in manajing the inveronment of the slum area and to make efficient of the land, couse the land get more exfensive as well as the almands of the housing needs of the population in large numbers. Youth empowerment that has not been optimal being a problem at first in the growing number of the poverty, unemployment and crime in Jakarta. Especially at Angke Tambora the flats. It is aconcern in minimizing the number of poverty. The method used in this research is descriptive qualitative technique with in depth interviews, observation of participation by collective data both secondary and primary and analyze data on youth empowerment program.

The result of the research will further optimize in evalution the program empowering of youth conducted by government and youth community, so that youth will be more empowered and productive in developing creativity and in dependence in running the program. Although, it not optimal government and youth community in doing evaluation the empowerment program but the evaluation is still being done in aneffort to emprove the quality of the youth program."

"Inner courtyard merupakan salah satu strategi desain pasif dalam arsitektur tropis yang berkelanjutan. Hadirnya sebuah inner courtyard pada bangunan hunian di daerah urban dengan iklim tropis warm-humid menjadi ruang terbuka di tengah padatnya bangunan dengan keterbatasan lahan, untuk mencegah peningkatan suhu lingkungan. Inner courtyard dimanfaatkan sebagai ruang bagi pengudaraan pasif yang memanfaatkan kondisi iklim lingkungan, sehingga dapat meminimalisir konsumsi energi yang menghasilkan emisi karbon dan urban heat island. Skripsi ini akan membahas bagaimana inner courtyard dapat meregulasikan temperatur udara, kelembaban udara, serta aliran udara dalam menciptakan kenyamanan termal. Posisi sebuah inner courtyard dalam hunian berpengaruh penting dalam memberi akses masuknya aliran udara dari luar bangunan, dan menyesuaikan dengan orientasi bagunan untuk menciptakan shading terhadap cahaya matahari. Selain itu, geometri dari inner courtyard berupa bukaan pada area dinding dan atap, juga perbedaan elevasi memiliki dampak yang signifikan terhadap cross ventilation dan stack effect yang terjadi pada bangunan. Dengan menganalisis posisi dan geometri inner courtyard, penulis akan meninjau efek termal yang terjadi pada bangunan hunian dalam mencapai kenyamanan termal.

---

The inner courtyard is one of the passive design strategies in sustainable tropical architecture. Implementing an inner courtyard in residential buildings creates an open space, especially in tropical warm-humid urban areas where buildings are dense and space is limited. The inner courtyard acts as a space that supports passive cooling by taking advantage of environmental climatic conditions. Moreover, such cooling strategy is achieved with little to no energy consumption, which averts the increase in environmental temperature while maintaining the risks for carbon emissions and urban heat islands. This thesis aims to discuss how inner courtyards are utilized to regulate air temperature, air flow, and humidity in creating thermal comfort. The first subject of scrutiny is regarding the positioning. The positioning of an inner courtyard in a housing can be exploited to allow airflow from the outside to access the building. Additionally, by strategically considering and adjusting the position of the inner courtyard in relation to the building’s orientation, shading from direct sunlight can be provided. The second aspect this thesis aims to investigate is regarding the geometry. The geometry of the inner courtyard in the form of openings and leveling have a significant impact on cross ventilation and the stack effect that occurs in the building. By analyzing the position and geometry of the inner courtyard, the author will review the thermal effects that occur in the building in achieving thermal comfort."

"Dari segi pola keruangan di wilayah perkotaan ada beberapa teori yang menyatakan tentang struktur kota, yaitu teori Burgess, teori Hoyt, teori, Harris dan Ulimaxi serta teori tentang struktur kota Kolonial di Indonesia oleh Sandy. Teori-teori tersebat juga menyatakan tentañg adanya perbedaan kelas tempat tinggal penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan akibat bervariasinya aktifitas sosial ekonomi dan tingkat pendapatan. Bervariasinya corak kehidupan di kota akan menimibulkan segregasi (pemisahan), sehingga dimungkinkan untuk terbentuknya suatu struktur kota tertentu. Kotamadya Bukittinggi pada mulanya dibangun oleb Belanda untuk pasat Pemerintahan dan kubu pertahanannya. Kota tersebut dibangun pada suatu wilayah dataran tinggi dengan keadaan, topografi yang bervariasi dan pusat kotanya berada pada wilayah yang paling tinggi dari daerah sekitarnya. Pada perkembangan kota selanjutnya, keadaan fisik wilayah tersebat tentu akan membentuk suatu straktur kota tertentu. Berdasarkan hal tersebat di atas, penulis ingin meneliti kota Bukittinggi khususnya tentang struktur fisik pemukimannya. Adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :1. Bagaimana struktar pemukiman di Kotamadya Bukittinggi ? 2. Bagaimana pola struktur pemukiman di Kotamadya Bukittinggi jika dibandingkan dengan pola struktur penrnkiman menurat Burgess, Hoyt, Harris Ian Ullman serta Sandy?."

"Sejarah perkembangan kota telah dimulai jauh sebelum masehi. Beberapa di antara kota tersebut, seperti Athena dan Sparta di Yonani kuno telah memperlihatkan tingkat perkembangan yang sudah tinggi dan kedua kota tersebut walaupun dengan pola yang berbeda namun menjadi pusat peradaban dan kebudayaan pada masa itu dan berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Barat selanjutnya. Demikian pula kota Mahenjodaro dan Haharappa di lembah sungai Indus yang menjadi pusat peradaban India yang besar pula pengaruhnya terhadap bangsa-bangsa Asia lainnya. Kota Jeriko di Palestina, kota Ur di Babilonia, kota Anyang di sungai Hoangho di Cina, Alexandria di Mesir, semuanya juga menjadi pusat peradaban dan kebudayaan bangsa yang mendukungnya.Dalam perkembangan selanjutnya ditemukan pasang surut pertumbuhan kota baik di Eropa maupun di Asia. Dengan mundurnya perkembangan peradaban manusia sesudah kejayaan Yunani dan Romawi di sekitar taut tengah, perkembangan kota di Eropah pun mengalami perlambatan dan baru mulai berkembang kembali dengan pesat sejak dua abad yang lalu, yaitu awal abad 18, bersamaan dengan terjadinya kemajuan ekonomi di berbagai negara, yang didukung oleh munculnya industri-industri baik menengah maupun besar terutama yang melanda Eropah sehingga munculah apa yang dinamakan revolusi industri.Revolusi industri serta kemajuan teknologi yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke 19 telah memulai suatu permasalahan baru yang menyangkut eksistensi manusia di dalam lingkungan alam tempat kehidupannya. Perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah pusat industri yang kemudian berkembang menjadi kota, mulai muncul secara menoniol sejak abad industri teknologi ini. Lapangan pekerjaan baru yang terbuka dengan munculnya industri di kota-kota yang menarik penduduk pindah ke kota telah meningkatkan permasalahan di dalam lingkungan kota. Kebutuhan fasilitas perumahan di kota, kebutuhan tanah untuk perluasan kota?"

"RINGKASANKabupaten Dati II Bogor mempunyai luas wilayah 3.440,72 Km2 atau 344.072 Ha. Ada seluas ± 101.138 Ha atau 29,39% dari luas wilayah tersebut berada dalam Kawasan Puncak yaitu wilayah penanganan khusus penataan ruang dan penertiban serta pengendalian pembangunannya diatur dalam Keppres Nomor 48 Tahun 1983 dan Keppres Nomor 79 Tahun 1985. Wilayah penanganan khusus dimaksud secara administratif untuk Kabupaten Dati II Bogor terdiri atas 11 kecamatan (sekarang menjadi 13 kecamatan) yaitu:Kecamatan CiawiKecamatan CibinongKecamatan CimanggisKecamatan CisaruaKecamatan CiteureupKecamatan Gunung PutriKecamatan Gunung SindurKecamatan SawanganKecamatan Kedung Halang (Sukaraja)Kecamatan ParungKecamatan Semplak (Kemang)Kecamatan MegamendungKecamatan LimoDua wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Ciawi dan kecamatan Cisarua termasuk Kawasan Pariwisata Puncak, di samping itu Kawasan Puncak memiliki keunikan dan peran, diantaranya yang terpenting adalah :Konservasi tanah dan air bagi wilayah aliran sungai Ciliwung dan Cisadane.Konservasi Flora dan Fauna.Di samping kedua peranan di atas, juga Kawasan Puncak memiliki keindahan alam, udara nyaman dan sejuk, sehingga mendorong terjadinya migrasi dan pertambahan penduduk dan tidak dapat dihindari hukum ekonomi terjadi yaitu tingginya permintaan atau keinginan untuk menguasai atau memiliki tanah oleh berbagai pihak, mengakibatkan harga tanah di Kawasan Puncak menjadi mahal dan dapat digunakan sebagai komoditi ekonomi. Dengan demikian kawasan ini cenderung untuk dieksploitir dengan cara pembangunan rumah, vila dan hotel oleh masyarakat, tanpa memperhatikan kriteria lokasi dan standar teknis pembangunannya, bahkan membuat danau buatan yang diairi dengan cara merombak dan membendung aliran sungai Ciliwung.Menyadari betapa besarnya kontribusi Kawasan Puncak terhadap fungsi lingkungan, maka pemerintah berupaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang berlarut-larut dengan cara pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana detail tata ruang Kawasan Puncak. Hal ini memerlukan usaha penertiban kembali agar pengendalian dan usaha penertiban pemanfaatan Kawasan Puncak khususnya yang berada di Kabupaten Dati II Bogor dapat dicapai, diperlukan adanya suatu sistem administrasi.Tujuan Penelitian ini adalah :Untuk mengetahui hubungan sebab-akibat tetapi tidak timbal balik antara kebijaksanaan pemerintah, struktur organisasi , koordinasi unit kerja terkait sebagai satu kesatuan yang merupakan satu sistem administrasi dan pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.Metode PenelitianMetode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian "Pengukuran Sesudah Kejadian" (PSK) yaitu penelitian yang tidak ada perlakuan yang dilakukan si peneliti atau ada perlakuan yang terjadi sebelum diadakan pengukuran tetapi perlakuan dimaksud tidak dilaksanakan oleh peneliti sendiri.Hipotesis Penelitian ini adalah :Tidak ada hubungan antara kebijaksanaan yang ditetapkan dan pelaksanaannya dalam pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.Tidak ada hubungan antara struktur organisasi dan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.Tidak ada hubungan antara koordinasi unit kerja terkait dan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.Kesimpulan hasil analisis adalahSesuai dengan hasil penelitian diketahui, bahwa sistem administrasi dalam pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor belum berfungsi secara optimal. Hal ini disebabkan tiga komponen utama dalam sistem administrasi yaitu kebijaksanaan pemerintah mengenai pengelolaan Kawasan Puncak, struktur organisasi sebagai unit kerja pelaksana pengelolaan Kawasan Puncak dan koordinasi unit kerja terkait belum tertata dengan baik.Berdasarkan pembahasan atas ketiga komponen sistem administrasi dimaksud, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut1. Kebijaksanaan pemerintah yang menetapkan tujuan penataan ruang Kawasan Puncak, tidak relevan untuk pengelolaan Kawasan Puncak, karena Kawasan Puncak memiliki keunikan (kekhususan) fungsi.2. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dati II Bogor, di dalam pengelolaan Kawasan Puncak terdapat perbedaan-perbedaan yang meliputi perbedaan penetapan alokasi pemanfaatan ruang dan luas areal dari masing-masing lokasi perbedaan penetapan lokasi peruntukan.3. Sesuai dengan fungsi Kawasan Puncak yang harus tetap dijaga dan dipertahankan, makes perlu dilakukan tindakan sebagai berikutmencabut beberapa pasal dalam Keppres Nomor 79 Tahun 1985.mencabut beberapa pasal dalam Perda Nomor 3 Tahun 1988.mengatur dan menetapkan kembali pasal-pasal dalam Keppres dan Perda tersebut di atas setelah dilakukan penyesuaian.Khusus mengenai tujuan, agar ditetapkan dalam suatu redaksi yang lebih proporsional yaitu mencegah pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan yang telah ditentukan.4. Organisasi atau unit kerja yang diberikan wewenang untuk mengendalikan dan menertibkan pembangunan di Kawasan Puncak, balk di tingkat Propinsi Dati I Jawa Barat maupun di tingkat Kabupaten Dati II Bogor tidak mempunyai struktur organisasi, sehingga tidak memperlihatkan dengan jelas pembagian pekerjaan, departementalisasi, rentang kendali, dan pendelegasian wewenang. oleh karena itu, agar Menteri Dalam Negeri meninjau kembali Keputusan Menteri Islam Negeri Komar 22 Tahun 1989 tentang Tatalaksana Penertiban dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Puncak, sebagai landasan hukum pembentukan organisasi atau unit kerja.5. Pembentukan struktur organisasi yang akan menangani Kawasan Puncak dapat berbentuk lini dan staf, dengan sebutan Badan Otorita Kawasan Puncak. ini dimaksudkan untuk lebih menjamin pandekatan yang lebih terpadu, lintas sektoral dan lebih berpandangan jauh ke depan di dalam pengambilan keputusan.6. Pengelolaan Kawasan Puncak dengan pola organisasi seperti sekarang, larut dalam tugas-tugas rutinnya, sehingga dalam pengelolaannya umumnya bersifat reaktif yaitu lebih menanggapi masalah setelah masalah itu berkembang, mengakibatkan penanganannya menjadi mahal dan sulit dibanding bila masalah itu dicegah sebelum timbul. Oleh karena itu, unit kerja atau organisasi yang mengelola Kawasan Puncak lebih ideal berdiri sendiri yang setingkat dengan Bappeda Kabupaten dan bertanygung jawab langsung kepada Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat.7. Koordinasi adalah penyatupaduan gerak dan seluruh potensi organisasi, agar benar-benar mengarah pada sasaran yang sama secara efisien . Penyatu paduan gerak di maksud meliputi aspek keterpaduan kegiatan, keterpaduan waktu dan pelaksanaan serta aspek keterpaduan sasaran atau tujuan. Penyatupaduan gerak yang meliputi ketiga aspek tersebut belum sinkron dilaksanakan oleh TAT Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Puncak baik di tingkat Propinsi Dati I Jawa Barat, maupun Kabupaten Dati II Bogor. oleh karena itu, agar penyatupaduan gerak dari seluruh organisasi benar-benar mengarah pada sasaran yang sama, maka pola organisasi yang sekarang harus diganti dengan struktur organisasi lini dan staf, sehingga lebih memudahkan penyusunan jaringan koordinasinya baik secara interen maupun eksteren.ABSTRACTThe Administration System in the Management of Puncak Area in Bogor RegencyBogor Regency has an area of 3.440, 72 Km2 or 344-.072 Ha. The area is about 101.138 Ha or 29.39% of the area is located in Puncak Area i.e. the special management are for spatial planning and order and development control provided for in Presidential Decree Number: 48/1983 and Presidential Decree Number: 79/1985. It's mentioned that special management area, administratively for Bogor Regency comprises 11 subdistricts (now 13 subdistricts) i.e..Ciawi SubdistrictCibinong SubdistrictCimanggis SubdistrictCisarua SubdistrictCitereup SubdistrictGunung Putri SubdistrictGunung Sindur SubdictrictSawangan SubdistrictKedung Halang (Sukaraja) SubdistrictParung SubdistrictSemplak (Kemang) SubdistrictMegamendung SubdistrictLimo Subdistrict Two subdistrict i.e. Ciawi and Cisarua Subdistrict belong to Puncak Tourism Area; besides this Puncak Area has uniqueness and role, among others, the most important is:Soil and water conservation for Ciliwung and Cisadane watersheds.Flora and Fauna conservation.Besides the two roles above, Puncak Area also has natural beauty, fresh air, which encourages migration and increased number of population and economic law cannot be prevented from occurring i.e. high demand or wish to control or posses land by various parties, resulting in the price of land in Puncak Area becoming expensive and can be used as an economic commodity. Thus, this area tends to be exploited by developing houses, villas and hotels by the people, without taking into consideration the criteria of location and technical standards of criteria of location and technical standards of development, indeed a manmade lake has been constructed which is watered by damming the water of Ciliwung River.Realizing the great contribution of Puncak Area to the environmental functions, the government is making the effort to overcome prolonged environmental damage by utilization of the space in accordance with the detailed spatial planning of Puncak Area. This requires reorganization so that control and management of Puncak Area particularly those in Bogor Regency can be achieved through a system of administration.The objective of the Study is:To find out the cause-effect relations but not reciprocal between government policy, structure of organization, coordination of related work units as a unit constituting a system of administration and management of Puncak Area in Bogor Regency.Methods of Study is :The method of research used is that of "Measuring After the Event" that is a research without any treatment made by the researcher or if any made before measurement it is not done by the researcher himself.The hypothesis of the Study are:There is no related between the policy and its implementation in the management of Puncak Area in Bogor Regency.There is no related between the organizational structure and the management of Puncak Area in Bogor Regency.There is no related between work unit coordination and the management of Puncak Area in Bogor Regency.Conclusion of the analysis are:According to the results of the research, it is found out that the administrative system in the management of Puncak Area has not been functioning optimally. This is caused by three main components in the administration system i.e. Government Policy on Puncak Area management, structure of organization as an executive unit of management of Puncak Area and related work unit coordination has not yet been well ordered.Government policy which determines the objective of spatial planning of Puncak Area is not relevant to the management of Puncak Area, because it has a specific function.There are differences in the management of Puncak Area between central government and the regional differences in the allocation of spatial utilization and the areas of respective allocations differences in location of allocation.According to Puncak Area functions which should continue to be maintained and preserved, the following actions need to be taken:to revoke several articles in Presidential Decree Number 79 of 1985.to revoke several articles in Regional Regulation Number 3 of 1988.rearranging and restating the articles in the Presidential Decrees and Regional Government Regulations mentioned above after adjustments.a. Regarding the objectives in particular, these should be stated in a more proportional edition i.e.: to prevent the use of land which does not conform with stipulated allocation plan.The organization or work unit authorized to manage and control the development in Puncak Area at West Java Provincial level and at Bogor Regency level have no structure of organization, so that there is no clear job description, departmental division, span of control and delegation of authority. Therefore, the Minister of Domestic Affairs should review the Decree of the Minister Domestic Affairs Number 22/1989 concerning Procedures of Reorganization and Control of Development in Puncak Area, as the legal basis for the formation reorganize them.The structure of organization which will be managing Puncak Area may take the form of line and staff, called Puncak Area Authority. This is intended to guarantee more integrated approach, inter-sectoraly and be more forward looking in decision making.Puncak Area management under the present pattern of organization is more involved in routine tasks, so that in general management it is reactive in nature i.e. responding to problems only after the develop resulting in more expensive and difficult handling than if the problems are prevented before emerge. Therefore, it is more ideal that they work unit or organization managing Puncak Area should be independent at equal level with Regency Bappeda and reports directly to the Governor of West Java.Coordination is the union of movements of a l l organizational potentials, so that they really go towards common targets efficiently'. The union of movements concerned covers the aspects of activity integration time, integration and the implementation and aspects of integrated targets or objectives. The integration of movements covering all three aspects have not been synchronized implemented by TAT Development and Control of Puncak Area Development at West Java Provincial level as well as at Bogor Regency level. Therefore, so that the integration of movements of the entire organization is really going towards common targets, present pattern of organization should be changed to line and staff structure of organization, so that it will be better, internally as well as externally."

"Seni di mata masyarakat masih saja dianggap sebagai suatu elemen yang hanya bersifat dekoratif saja. Mereka tidak menyadari peran asli seni dalam kehidupannya sehari-hari karena disebabkan oleh latar belakang dan pendidikan yang didapat oleh masyarakat tentang arti dan peran seni sesungguhnya. Oleh karena itu. apresiasi dan penghargaan masyarakat mengenai seni pada suatu ruang kota sangatlah minim. Mereka menganggap bahwa seni hanya merupakan suatu pemborosan dan suatu elemen yang tidak berguna.Dengan mengacu pada prinsip-prinsip lersebut, skripsi ini fnencoba untuk menelaah leih lanjul aplikasi dan peran seni dalam ruang kota. Bagaimana kaitan seni dengan kualilas ruang kola secara Visual, teknis, dan fungsi seni sebenarnya? Seberapa besarkah peran seni dalam mempengaruhi kehidupan masyarakatnya? Apakah seni patut dan penting untuk dijadikan sebagai sebuah elemen dalam perancangan kota?Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji kaitlan antara seni dengan ruang kota melalui kualitas visual, kualitas fungsi, pengaruh dan eksistensi seni terhadap ruang kota, sejauh manakah peran seni dalam meningkatkan kualitas-kualitas tersebut dan bagaimana prinsip-prinsip teknis penempatan seni agar dapal memenuhi fungsinya."

"Urban planning and sustainable development in Indonesia."