Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peran Notaris dalam membantu menyelesaikanmasalah waris melalui pembuatan keterangan mewaris yang mencerminkan fungsiformal sebagai alat bukti yang dipergunakan untuk peralihan harta waris danfungsi material yang isinya menggambarkan tentang siapa ahli waris dan berapabagian masing-masing ahli waris. Ujian yang sesungguhnya dari keteranganmewaris adalah apabila tidak mempunyai cacat baik secara formil terlebih lagisecara materil dan tempat ujian tersebut adalah Pengadilan. Denganmengkombinasikan analisa pembahasan antara teori tentang landasan hukumpembuatan keterangan mewaris dan praktik pembuatannya oleh seorang Notarisdengan ujian berupa kasus-kasus waris yang didalamnya terdapat keteranganmewaris akan diketahui bahwa seorang Notaris sangat layak diberikankewenangan dalam membuat keterangan mewaris dan kedepan kewenangantersebut tidak terbatas kepada Warga Negara Indonesia keturunan Tiong Hoa sajaakan tetapi untuk seluruh Warga Negara Indonesia secara keseluruhan danmasyarakat diharapkan dapat mempergunakan jasa seorang Notaris untukmembuat surat keterangan mewaris.

---

AbstractThis thesis study about role of Notary in assisting to solve the problem of heritagemaking of Attestation Of Admissibility To The Succession expressing formalfunction as a instrument of evidence utilized for the switchover of heritage andmaterial function which its contents describes about who is heir and howmuch/many shares of each heir. Real test for Attestation Of Admissibility To TheSuccession when no handicap was found formally and materially in particular andthe test place is in court. By combining descriptive analysis among both theoryabout basis for law making of Attestation Of Admissibility To The Successionand the how a Notary make it. Based on cases which Attestation Of AdmissibilityTo The Succession involved known that a Notary has premium and highly priorityrights in making Attestation Of Admissibility To The Succession and in tehefuture the rights is not limited to Indonesian clan of Chinese only however to allIndonesian as a whole and society expected will maximize to use service a Notaryto make Attestation Of Admissibility To The Succession."

"Pemisahan dan pembagian harta warisan merupakan bagian penting dalam sebuah pewarisan. Seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah objek waris tidak haruslah berada dalam keadaan terbagi untuk para Ahli Warisnya. Hal inilah yang membuah pemisahan dan pembagian harta warisan penting, karena para Ahli Waris haruslah segera melakukan pemisahan dan pembagian harta waris tersebut ketika terbukanya pewarisan. Agar pemisahan dan pembagian harta waris tersebut memiliki sebuah kepastian, maka dibuatlah sebuah akta autentik mengenai pemisahan dan pembagian tersebut. Akta autentik ini dibuat oleh seorang Notaris yang merupakan seorang pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam memperhitungkan bagian harta waris sebagai dasar pembuatan akta pemisahan dan pembagian harta waris. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang mengkaji hukum sebagai konsep norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat serta menjadi pedoman dalam bertingkah laku masyarakat. Dalam melakukan analisis,  penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif bertujuan untuk mengungkap kebenaran dan memahami kebenaran tersebut berdasarkan bahan hukum yang berkualitas. Dalam Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 178/Pdt.G/2018/PN Yyk menyatakan bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Waris yang dibuat oleh Notaris yang tidak memperhitungkan dan mencantumkan bagian yang seharusnya didapatkan oleh seluruh Ahli Waris merupakan akta yang sah. Namun dibalik itu, salah satu Ahli Waris tidak mengetahui berapa bagian yang seharusnya ia dapatkan, sehingga mengakibatkan ia menerima harta waris jauh dibawah yang seharusnya ia dapatkan. Maka perlu sebuah perhitungan bagian yang seharusnya didapatkan seluruh Ahli Waris sebelum dilakukannya pemisahan dan pembagian harta waris. Notaris diharapkan melaksanakan seluruh tahapan sebelum maupun ketika dilakukannya pemisahan dan pembagian harta waris. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk Ahli Waris dalam memberikan persetujuannya atas objek waris yang akan dipisahkan dan dibagikan.

---

Separation and division of inheritance is an important part in an inheritance. As stipulated in the Civil Code, an object of inheritance does not have to be in a state of division for its heirs. This is what makes the separation and distribution of inheritance important, because the heirs must immediately separate and distribute the inheritance when the inheritance is opened. In order for the separation and distribution of the inheritance to have a certainty, an authentic deed is made regarding the separation and distribution. This authentic deed is made by a Notary who is a public official who has the authority to make an authentic deed and other authorities regulated in the Notary Position Act. The problem raised in this study is the role and responsibility of the Notary in calculating the share of inheritance as the basis for making the deed of separation and distribution of inheritance. In answering these problems, a normative juridical legal research method is used which examines law as a concept of norms or rules that apply in society and becomes a guide in people's behavior. In conducting the analysis, this study uses qualitative analysis methods aimed at revealing the truth and understanding the truth based on quality legal materials. In the Decision of the Panel of Judges at the Yogyakarta District Court Number 178/Pdt.G/2018/PN Yyk, it is stated that the Deed of Separation and Distribution of Inheritance made by a Notary that does not take into account and include the portion that should be obtained by all the Heirs is a valid deed. But behind that, one of the heirs did not know how much part he should get, thus causing him to receive an inheritance far below what he should get. So it is necessary to calculate the share that should be obtained by all the heirs before the separation and distribution of inheritance is carried out. Notaries are expected to carry out all stages before and during the separation and distribution of inheritance. This can be a consideration for the heirs in giving their approval for the object of inheritance to be separated and distributed."

"Istri selaku pasangan yang masih hidup semestinya menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) meskipun terdapat perjanjian perkawinan karena menurut Pasal 1063 KUHPerdata perjanjian perkawinan tidak melepaskan hak mewaris dari pasangan yang masih hidup, sehingga pihak tersebut tetap menjadi ahli waris. Oleh karena itu, istri memiliki hak sebagai ahli waris dan diterangkan ke dalam Surat Keterangan Waris (SKW) oleh notaris. Pada kenyataannya, ditemukan bahwa istri tidak berhak menjadi ahli waris dikarenakan terdapat perjanjian perkawinan pisah harta, sehingga SKW yang sudah dibuat oleh notaris dibatalkan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2023/PN Sby. Penelitian dilakukan dengan maksud menganalisis ketidaktepatan pertimbangan hukum majelis hakim dalam membatalkan SKW yang dibuat notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang memaparkan masalah secara eksplanatoris untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi dokumen. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menjelaskan bahwa sebelum penghapusan penggolongan penduduk, masyarakat membuat SKW kepada lembaga-lembaga penerbit seperti lurah/camat, notaris, dan BHP sesuai golongan mereka. Selepas dihapuskan, maka masyarakat bebas hendak membuat SKW di lembaga manapun. Adapun pembatalan SKW yang dibuat notaris oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2023/PN Sby adalah tidak tepat. SKW yang dibuat oleh Notaris AH sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan berlaku yaitu KUHPerdata.

---

The wife as the surviving spouse should be the heir as stipulated in Article 832 of the Civil Code (KUHPerdata) despite the existence of a marriage agreement because according to Article 1063 of the KUHPerdata the marriage agreement does not release the right to inherit from the surviving spouse, so that party remains the heir. Therefore, the wife has the right as an heir and is explained in the Certificate of Inheritance (SKW) by a notary. In reality, it was found that the wife was not entitled to be an heir due to the existence of a property separation marriage agreement, so that the SKW that had been made by the notary was cancelled as in the Surabaya District Court Decision Number 204/Pdt.G/2023/PN Sby. The research was conducted with the intention of analysing the inaccuracy of the legal considerations of the panel of judges in cancelling the SKW made by the notary. This research is a doctrinal legal research that describes the problem in an explanatory manner to collect secondary data in the form of legal materials through document studies. The materials that have been collected are then analysed qualitatively. The results of the analysis explain that before the abolition of population classification, people made SKW to issuing institutions such as lurah/camat, notary, and BHP according to their class. After the abolition, people were free to make SKWs at any institution. The cancellation of the SKW made by the notary by the panel of judges based on legal considerations in Surabaya District Court Decision Number 204/Pdt.G/2023/PN Sby is inappropriate. The SKW made by Notary AH is in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, namely the Civil Code."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk pada Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN) dan Kode etik Notaris. Dalam pembuatan suatu akta Notaris hanya bertanggungjawab terhadap kebenaran formil. Seringnya terjadi permasalahan mengenai pemalsuan pada dokumen yang diserahkan dalam pembuatan suatu akta yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak, salah satunya yaitu surat kuasa waris palsu yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli. Pemalsuan terhadap dokumen pembuatan suatu akta mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan tidak jarang Notaris menjadi turut tegugat pada gugatan tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai akibat hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang berdasarkan surat kuasa waris yang dipalsukan; dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang menggunakan surat kuasa waris palsu. Peneliatan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian preskriptif, metode analisis data kualitatif, jenis data sekunder dan bentuk hasil penelitian menggunaka prekriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah akibat hukum bagi Notaris dalam akta perjanjian pengikatan jual beli yang berdasarkan surat kuasa palsu maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban, karena Notaris membuat suatu akta berdasarkan apa yang dimintakan oleh para pihak dan berdasarkan pada kebenaran formil. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan dimana Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk menyetujui diperiksa atau tidak diperiksa selama Notaris sudah bertindak sesuai dengan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN) dan Ikatan Notaris Indonesia melakukan perlindungan berupa pengayoman dengan mendampingi Notaris yang mendapatkan gugatan.

---

Notaries in carrying out their positions are subject to the Law on Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary Law No. 2 of 2014 (UUJN) and the Notary Code of Ethics. In making a deed, the Notary is only responsible for formal truths. The deed made by a notary has absolute legal force. There are often problems regarding falsification of documents submitted in making a deed which results in losses for the parties, one of which is a fake inheritance power of attorney which is used as the basis for making a deed of sale and purchase agreement. Forgery of documents for making a deed results in losses for the parties and it is not uncommon for a Notary to become a defendant in the lawsuit. The formulation of the problem raised in this study regarding the legal consequences of a Notary in making a deed of binding sale and purchase agreement based on a falsified inheritance power of attorney; and legal protection for Notaries in making a deed of sale and purchase binding agreement using a fake inheritance power of attorney. This research uses normative juridical research methods, with prescriptive research typology, qualitative data analysis methods, types of secondary data and the form of research results using analytical prescriptive. The results obtained from the study are the legal consequences for the Notary in the deed of binding sale and purchase agreement based on a fake power of attorney, the Notary cannot be held accountable, because the Notary makes a deed based on what is requested by the parties and is based on formal truth. In addition, the legal protection provided where the Notary Honorary Council is authorized to approve the examination or not to be examined as long as the Notary has acted in accordance with the Law on Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary Law No. 2 of 2014 (UUJN) and the Indonesian Notary Association provide protection in the form of protection by assisting Notaries who get a lawsuit."

"Penelitian ini membahas peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pemberesan warisan, dimana budel pewaris telah habis dibagikan semasa hidupnya berdasarkan adat Tionghoa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan akta perjanjian pemberesan warisan yang dibuat Notaris tanpa adanya harta warisan; bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dan Notaris yang membuat akta perjanjian pemberesan warisan tanpa adanya harta warisan jika terjadi sengketa; dan bagaimanakah hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1626 K/Pdt/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian adalah judul akta perjanjian pemberesan warisan tidak mencerminkan isi akta dimana tidak ada prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 1234 KUHPerdata, yaitu dalam hal ini untuk melakukan pemberesan warisan, karena pewaris tidak lagi memiliki budel yang telah dibagikan kepada anak-anaknya semasa hidup. Namun akta Notaris tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak yang membuatnya selama tidak ada tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang melanggar kesepakatan dalam perjanjian dapat dituntut melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, termasuk Notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, namun tetap harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Walaupun hakim dalam gugatan konvensi untuk pembagian warisan menyatakan pembagian warisan yang dilakukan pewaris semasa hidupnya berdasarkan adat Tionghoa tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan mengesampingkan hukum perdata yang berlaku nasional bagi masyarakat Tionghoa, namun hakim menerapkan hukum progresif untuk memenuhi rasa keadilan dengan menolak gugatan ganti kerugian yang diajukan dalam gugatan rekonvensi karena perbuatan melawan hukum.

---

This study discusses the role of the Notary in making the deed of inheritance settlement agreement, where the inheritance has been distributed by the heir during his lifetime based on Chinese Tradition. The problem in this study is how is the validity of the deed of inheritance agreement made by the notary without the inheritance; how the legal consequences for the parties who bound themselves in the agreement and the Notary who made the deed of inheritance agreement without the inheritance in the event of a dispute; and how the judge made the verdict in the case of the Supreme Court Decision Number 1626 K/Pdt/2018. The research method used is normative juridical research, with explanatory research type. The result of the research is that the title of the deed of inheritance settlement agreement does not reflect the content of the deed where there is no achievement as referred to Article 1234 of the Indonesian Civil Code, which in this agreement is to do the inheritance settlement, since the heir no longer has the inheritance that has been distributed to his children during the heir's life. However, the notary deed remains valid and binds the parties made it, as long as there is no claim from those who feel disadvantaged. Parties who violate the mutual agreement in the contract, could be prosecuted for committing unlawful act as Article 1365 of the Indonesian Civil Code, including Notary who make mistake in making the deed and causes losses to other parties, but still must be proven by a court decision. Although the judge in the convention lawsuit for inheritance distribution stated that the inheritance distribution done by the heir during his lifetime based on Chinese Tradition did not conflict with the applicable regulations and overrode the civil law applied nationally for Chinese community, the judge applied the progressive law to fulfill a sense of justice by rejecting the claim for compensation due to the unlawful acts submitted in the reconvention lawsuit."

"Penelitian ini menganalisis aturan mengenai pembuatan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris dalam kasus perkawinan kedua dimana terdapat kesalahan dalam penerapan hukum harta peninggalan pewaris yang tidak menerapkan ketentuan Pasal 180 KUHPerdata. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boedel waris belum terbagi. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan dengan bentuk penelitian preskriptif dengan memberi saran untuk mengatasi permasalahan yang dibahas berupa adanya contoh pembuatan akta keterangan hak mewaris dengan pembagian yang benar sesuai dengan ketentuan kitab undang-undang hukum perdata untuk pewarisan perkawinan kedua. Analisa yang penulis dapatkan bahwa terdapat akibat hukum terhadap pembuatan akta keterangan hak mewaris yang salah menerapkan pembagian harta perkawinan dan harta peninggalan pewaris dalam perkawinan kedua sehingga menyebabkan kerugian bagi ahli waris lainnya. Bahwa akta keterangan hak mewaris merupakan opini hukum dari Notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum aktual, sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan mengikat berkaitan dengan pembagian warisan dan hanya bisa dibatalkan oleh hakim. Sehingga Notaris, selaku pembuat akta keterangan hak mewaris diwajibkan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan diperlukan pemahaman serta wawasan yang luas mengenai prosedur pembuatan dan isi akta keterangan hak mewaris.

---

This study analyzes the rules regarding the making of a deed of inheritance rights made by a Notary in the case of a second marriage where there is a wrongly applied inheritance law of the heir who does not adjust article 180 of the Indonesian civil code. This thesis was made because of the conflict occurred among the heirs, which cause the inheritance not to be divided. The research methods used in the writing of this thesis are doctrinal research or library research with a form of the prescriptive method by providing suggestions to solve a problem, in the form of an example of making a deed of inheritance rights with the correct distribution by the provisions of the civil law code for the inheritance of second marriages. The results obtained from this research are the legal consequences for making a certificate of inheritance rights that wrongly applied the distribution of marital assets and inheritance of heirs in second marriages, leading to losses to other heirs. The deed of inheritance rights contains a legal opinion from a Notary based on the actual legal fact, as authentic proof that has binding force related to the distribution of inheritance and can only be canceled out by the judge. So the Notary, as the maker of the deed of inheritance rights is required to adjust the precautionary principle and requires a broad understanding and insight regarding the making and contents of the deed of information on inheritance rights procedures."