Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu tujuan implementasi program kependudukan dan Keluarga Berencana adalah menurunkan tingkat fertilitas sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Selama kurun waktu 20 tahu pelaksanaan program KB, sejak dimulai secara resmi tahun 1970 telah membawa berbagai kebehasilan. Antara lain dapat dilihat dari cakupan pemakaian kontrasepsi hingga tahun 1989/1990 tercatat jumlah peserta KB aktif {68,6 %) dari seluruh Pasangan Usia Subur di tanah air. Demikian pula terjadi penurunan fertilitas sebesar 37,91 % selama 20 tahun terakhir dari TFR 5,61 {1970) menjadi 3,40 (1989). Tingkat penurunan tersebut akhir-akhir ini semakin tajam seiring meningkatnya penggunaan kontrasepsi. Pada tingkat regional Propinsi Bengkulu keberhasilan pelaksanaan program KB cukup tinggi, terutama dilihat dari cakupan kontrasepsi 'sampai tahun 1989/1990 tercatat (72,9 %) dari seluruh PUS melebihi pencapaian secara nasional. Namun belum diikuti dengan penurunan fertilitas yang sepadan, yakni TFR pada tahun 1989 sebesar (4,200) jauh lebih tinggi dibanding TFR secara nasional. Disamping itu meskipun. perencanaan program diatur dan ditetapkan secara nasional serta ditangani melalui susunan organisasi dalam pola yang sama, namun tingkat keberhasilannya di lapangan (tingkat desa) menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan yang cukup menyolok. Penelitian ini bertujuan mengkaji herhagai faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan: program KB di lapangan, baik kesertaan ber KB maupun dampak.program (penggunaan kontrasepsi) terhadap penurunan fertilitas. Faktorfaktor tersebut mencakup (1) faktor program yakni kegiatan motivasi KIE dan pelayanan kontrasepsi, (2) faktor. lingkungan setempat yakni keberadaan tokoh masyarakat, institusi dan kelompok sebaya, dan (3) faktor individu yakni tingkat sosial ekonomi. Untuk maksud tersebut penelitian ini menggunakan metode survei terhadap responden (PUS) dan wawancara mendalam terhadap informan. Disamping dalam bentuk participant observation, serta dukungan data sekunder. Analisa data betsifat kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ketiga faktor (variabel) di atas berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program KB di lapangan. Faktor program yakni motivasi KIE dan pelayanan kontrasepsi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program KB. Sementara faktor lingkungan setempat, yakni institusi, tokoh masyarakat dan kelompok sebayla sangat menentukan tingkat kesertaan ber KB. Meskipun hubungan tersebut tidak begitu nyata terhadap pilihan untuk ,memakai metode efektif yang digunakan oleh akseptor. Demikian 'pula faktor sosial ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kesertaan ber KB dan penurunan fertilitas. Semetara perbedaan keberhasilan yang cukup menyolok menurut lokasi (desa) lebih banyak ditentukan oleh faktor lingkungan setempat dan faktor sosial ekonomi responden. Baik tingkat kesertaan ber KB (penggunaan kontrasepsi) maupun dampak program terhadap penurunan fertilitas. Keberhasilan implementasi program KB tidakterlepas dari kemajuan dalam sektor-sektor lain terutama kemajuan tingkat sosial ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, dapat mempercepat terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahatera."

"Sistem perladangan merupakan adaptasi terbaik dari masyarakat yang tingkat teknologinya sederhana. Sistem perladangan ini dapat dipertahankan selama penduduk masih sedikit dan hutan tersedia, namun sekarang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan pertanyaan :Mengapa sistem perladangan di Bengkulu mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup ?Apakah batas secara teknis dari kawasan hutan lindung yang ada sekarang sudah memadai ?Penelitian ini mengajukan dua hipotesis.(a) Terlalu besarnya jumlah penduduk yang bergantung pada bidang pertanian kecil, memaksa sebagian penduduk menggunakan tanah di kawasan hutan lindung sehingga mengakibatkan kerusakan hutan.(b) Batas secara teknis dari kawasan hutan lindung di Kecamatan Kepahiang belum memadai.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab sistem perladangan di Kecamatan Kepahiang mengakibatkan kerusakan hutan dan mengetahui batas secara teknis yang sesuai dari kawasan hutan lindung.Variabel bebasnya adalah penggunaan tanah, yang mempengaruhi kerusakan hutan sebagai variabel tidak bebas. Responden berjumlah 127 kepala keluarga, dan data dikumpulkan melalui wawancara berdasarkan daftar pertanyaan. Sampel kesuburan tanah diambil di wilayah berlereng 15%-40% dan lebih dari 40%. Data penggunaan tanah dan kemampuan tanah berasal dari Badan Pertanahan Nasional.Data dianalisis dengan uji Kruskal Wallis, dan data peta dianalsis dengan pendekatan analisis wilayah melalui teknik Overlay, kemudian keseluruhan data dikorelasikan.Temuan hasil penelitian ini yang penting adalah bahwa sistem perladangan di Kecamatan Kepahiang dilakukan dengan membuka hutan primer dan luas tanah garapan 2,61 hektar tiap keluarga serta laju perluasan 0,49 hektar tiap keluarga tiap tahun. Daya dukung lingkungan yang ada sudah terlampaui sehingga sistem perladangan ini tidak dapat dipertahankan. Di samping itu, sifat berpindah-pindahnya bidang tanah garapan dengan mencari hutan primer mengakibatkan kerusakan hutan.Orientasi usahatani penduduk adalah perkebunan kopi, di mana penggarapan tanah wilayah berlereng lebih dari 40% menyebabkan terjadinya penurunan kandungan N,P,K dan pH. Penggarapan di kawasan hutan lindung merupakan akibat terlalu besarnya jumlah petani yang bergantung pada tanah dan timbulnya lapar tanah karena meningkatnya kebutuhan petani.Batas secara teknis dari kawasan hutan lindung menurut Tata Hutan Guna Kesepakatan, ternyata belurn memadai dan sebagian tanahnya digarap sebagai tempat usahatani. Batas secara teknis untuk kawasan hutan lindung meliputi 28.049 hektar, yang terdiri dari 15.202 hektar sebagai kawasan hutan lindung mutlak, dan 12.847 hektar sebagai daerah penyangga.

---

Shifting cultivation system is the best adaptation from community with simple level technology. The shifting cultivation system can be maintained as long as population are rare and forest are still available, however this system now results in environmental destruction, therefore rise the question:

Why do the shifting cultivation system in Bengkulu cause the destruction of environmental?

Is the present technical boundary of the protecting forest area appropriate?

The research proposes two hypothesis:

The large population that depends on small farming area, press forces the part of the population to cultivate the land in protecting forest area, that resulting forest destruction.

Technical boundary from protecting forest area in Kepahiang Sub-district is not sufficient yet.

The aims of the research are to get to know the causes of shifting cultivation system in Kepahiang Sub-district which result in forest destruction, and to know the appropriate technical boundary from protecting forest area.

The independent variable of this research is land utilization that influences forest destruction as a dependent variable.

The number of respondence are 127 head of household, and the data was collected by interviewing based on the questionnaire list, and soil fertility samples were taken from area of slope 15%-40% and more than 40 %. The data of land utilization and land capability were gained from "Badan Pertanahan Nasional".

The data were analyzed by Kruskal-Wallis test, and the data of maps were analyzed by region analysis approach with Overlay technic, then all of the data were correlated.

The important finding of this research is that the shifting cultivation system in Kepahiang Subdistrict is carried out by cultiving primary forest and cultivation area 2,61 hectare for each family with growth area 0,49 hectare each family every year. The present environmental carrying capacity is exceeded therefore this shifting cultivation system can not be maintained. In addition, the shifting cultivation system by looking for primary forest causes forest destruction.

The orientation of the farmer's work is coffee plantation, which the area cultivation in slope region is more than 40%, causes the declining deposit of N,P,K, and pH. The cultivation_ in protecting forest area is the result of too large number of farmers that depend on land, and need of land because of the increase of farmer's need.

Technical boundary of the protecting forest area according to "Tata Guna Hutan Kesepakatan" actually is not appropriate yet, and part of this land cultivated as farmer's work area. Technical boundary of this protecting forest area comprises 28.049 hectare, consists of 15.202 hectare as an absolute protecting forest area, and 12.847 hectare as a buffer zone."

"The main problem facing Indonesian people today is nutrition deficiency which brings effect to low quality of human resources. ...."

"Interaksi negatif dengan manusia muncul sebagai salah satu ancaman utama populasi harimau sumatera. Pendekatan berbasis masyarakat dalam penanggulangan interaksi negatif manusia-harimau sumatera (IMH) dapat menjadi solusi berbasis lokal yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi konsep penanggulangan IMH berkelanjutan berbasis masyarakat dengan elaborasi: hotspot IMH; pengetahuan, sikap, perilaku masyarakat; upaya kolektif masyarakat, dan; peran pemangku kepentingan di wilayah penyangga lanskap Bukit Balai Rejang Selatan (BBRS), Bengkulu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis statistika, spasial, SWOT, dan deskriptif. Zona hotspot IMH tersebar di luar perbatasan lanskap BBRS dengan probabilitas IMH tinggi pada perkebunan atau pertanian di daerah penyangga hutan. Pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap harimau sumatera dan IMH cukup baik, namun perilaku masyarakat cenderung belum mengarah pada perilaku dengan inisiatif positif. Upaya kolektif masyarakat dalam penanggulangan IMH pada kelompok desa dampingan sudah terorganisasi dengan baik. Peran pemangku kepentingan terkait upaya penanggulangan IMH di tingkat desa belum terintegrasi dan memadai. Konsep penanggulangan IMH berkelanjutan berbasis masyarakat dapat tercapai dengan elaborasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan dukungan pemangku kepentingan terkait.

---

Negative interactions with humans emerge as one of the main threats to Sumatran tiger population. Community-based approach in managing human-tiger interaction (HTI) can be a sustainable local-based solution. This study aims to provide recommendation of sustainable community-based HTI management concept by elaborating: HTI hotspot; community’s knowledge, attitude, practice; community’s collective efforts, and; role of stakeholders in the Bukit Balai Rejang Selatan (BBRS) landscape buffer area, Bengkulu. The approach used is quantitative approach with statistical, spatial, SWOT, and descriptive analysis methods. The HTI hotspot zone are spread outside the border of the BBRS landscape with a high probability of HTI on plantations or agricultures in forest buffer areas. Community’s knowledge and attitude towards the Sumatran tiger and HTI is quite good, but community’s behavior tends not to lead to behavior positive initiatives. Community’s collective efforts in managing HTI in assisted village groups have been well organized. The role of stakeholders in efforts to manage HTI at the village level is still not integrated and sufficient. Sustainable community-based HTI concept can be achieved by elaborating environmental, social, and economic aspects with the support of relevant stakeholders."

"ABSTRAKStunting (pendek) merupakan masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengantinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Kecamatan TanjungAgung Palik memiliki persentase stunting tertinggi (47,48%), Desa yang menjadi lokasipenelitian adalah Desa Sengkuang dan Desa Sawang Lebar, kedua desa tersebutmerupakan desa yang paling tinggi kejadian stunting. Tujuan Penelitian ini untukmenganalisis sosial budaya suku Rejang terkait dengan stunting. Metode penelitian inimenggunakan kualitatif Rapid Ethnografi. Informan utama dalam penelitian ini adalah 4ibu yang memiliki anak balita stunting dengan ekonomi rendah, 4 ibu yang memiliki balitastunting dengan ekonomi menengah dan 4 ibu yang memiliki anak balita normal denganekonomi rendah, yang tinggal di suku Rejang Kecamatan Tanjung Agung Palik yangdipilih dengan metode purposive sampling yang datanya sudah diketahui dari sistem e-PPGBM Puskesmas berdasarkan pengukuran antropometri. Pengumpulan data dilakukanmelalui wawancara mendalam dan observasi partisipasi yang dilaksanakan pada bulanApril-Juni 2019 di Kecamatan Tanjung Agung Palik. Hasil penelitian menunjukan bahwapenyebab stunting pada masyarakat suku Rejang disebabkan oleh 1) Lingkungan danSanitasi yang buruk, 2) Masih belum melakukan ASI eksklusif, 3) Pemberian MP-ASI dinibalita, 4) Pola pemberian makanan yang masih rendah, 5) Pengetahuan masyarakat yangmasih rendah, 6) Masih adanya kepercayaan tentang pantang makan pada ibu hamil danbalita. Disarankan agar ada upaya penurunan kepercayaan pantang makan ibu hamil dananak balita, pengetahuan lingkungan dan sanitasi, mengurangi pemberian makananprelakteal pada bayi baru lahir, pola pemberian makan dan cakupan pemberian MP-ASIdini melalui penyuluhan rutin dengan melibatkan orang tua balita dan bermitra dengandukun untuk memberikan edukasi akan pentingnya kesadaran ibu terkait gizi.

---

ABSTRACTStunting is a chronic nutritional problem on toddlers characterised by a shorter heightcompared to the children in their age group. Tanjung Agung Palik District has the higheststunting case percentage (47,48%), the villages used as a sample for this thesis are theSengkuang and Sawang Lebar village. These two village has the highest numbers ofstunting cases. The purpose of this research is to analyse from a socio-cultural aspect ofhow the Rejang Tribe deals with stunting. This research uses a Rapid Etnographic method.The main informants for this research are 4 mothers with stunted toddlers from low incomefamilies, 4 mothers with stunted toddlers from middle income families, and 4 mothers withnormal toddlers from low income families all od whic are from the Rejang Tribe in theTanjung Agung Palik District selected by purposive sampling method whose data is knownfrom the Puskesmas e-PPGBM system based on anthropometric measurements. The datawere collected through an in-depth interview and participative observation conductedbetween April to June 2019 in the Tanjung Agung Palik District. The research resultsconcluded that the stunting cases in the Rejang Tribe are caused by 1) Bad environmentand sanitation, 2) Still not doing exclusive breastfeeding, 3) Provision of early MP-ASI fortoddlers, 4) The pattern of feeding is still low, 5) Community knowledge that is still low,6) There is still a belief about abstinence in pregnant women and toddlers. It isrecommended that there be an effort to reduce the confidence of abstinence from pregnantwomen and toddlers, knowledge of the environment and sanitation, reduce prelactealfeeding in newborns, feeding patterns and coverage of early MP-ASI through routinecounseling involving parents of toddlers and partnering with traditional healers to provideeducation on the importance of maternal awareness regarding nutrition."

"Masalah sumber daya manusia kesehatan sering dijumpai di daerah-daerah era desentralisasi, seperti rendahnya mutu tenaga kesehatan dan kesesuaian antara kompetensi dengan tuntutan pekerjaan. Insentif finansial baik berupa uang maupun tunjangan merupakan intervensi untuk menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis isu kebijakan insentif bagi sumber daya manusia kesehatan pegawai negeri sipil di daerah terpencil dan sangat terpencil Kabupaten Lebong meliputi prevalence, saverity, rate of increase, degree of unmeet, dan social benefit. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 4 orang informan dan 5 orang key informan sebagai sumber informasi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi isu utama dari masalah adalah tidak ada perhatian khusus dari pemerintah berupa insentif atau reward bagi sumber daya manusia kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan kajian-kajian kebijakan insentif serta mengusulkan isu kebijakan menjadi agenda setting dalam proses formulasi kebijakan daerah.

---

Human Resources issues actually found in decentralization era for instance low quality of health workers and there was a gap between skill and tasks. The incentives in cash or the benefits are the way to attract and retain them in remote area. This research analyzed about the incentive policies for civil servant in health sector in remote area in Lebong includes prevalence, severity, the rate of increase, the degree of unmeet, and social benefits, used qualitative study with four informant and five key informant. The results showed the major issues are no commitment and reward from government. Therefore, the government needs to conduct studies and propose incentive policies in the policy formulation."

"Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan regional di Kota Bengkulu.Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data tingkat kemiskinan berdasarkan Headcount Index (HI) tahun 2004 pada 57 kelurahan dalam Kota Bengkulu yang diperoleh dari Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga Bengkulu,data profil kelurahan dan data data lain yang berkaitan...."