Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Film merupakan media audio visual yang dapat menampilkan atau menciptakan suatu realitas sosial, termasuk fenomena kekuasaan sosial. Maka dari itu, penelitian ini fokus membahas gambaran kekuasaan sosial melalui tokoh-tokoh dalam film Дорогие Товарищи! (Dorogie Tovariŝi!) ‘Kawan-Kawan Yang Terhormat!’. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kekuasaan yang dapat mengendalikan atau memberikan pengaruh dari agen kepada target melalui tokoh-tokoh dalam film. Fenomena kekuasaan tersebut akan dianalisis melalui teori semiotik Christian Metz serta kekuasaan French dan Raven dengan metode analisis konten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena kekuasaan muncul dalam film digambarkan melalui para agen memberikan pengarahan dan perintah kepada target dengan kuasanya.

---

Film is an audio-visual medium that can display or create a social reality, including the phenomenon of social power. Therefore, this research focuses on discussing the depiction of social power through the characters in the film Дорогие Товарищи! (Dorogie Tovariŝi!) ‘Kawan-Kawan Yang Terhormat!’. The purpose of this research is to identify the power that can control or exert influence from the agent on the target through the characters in the film. The phenomenon of power will be analyzed through Christian Metz's semiotic theory and French and Raven's power using the content analysis method. This research finds that the phenomenon of power appears in the film is portrayed through agents giving directions and orders to targets with their powers."

"Kemenangan Kelompok Islam di Aljazair dalam demokrasi melalui pemilihan umum putaran pertama pads 1991 menjadi suatu fenomena menarik di tengah situasi Timur Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa Timur Tengah merupakan kawasan yang memiliki karakteristik negara monarkhi absolut dan republik sosialis. Front Islamique du Salut (FIS) di Aljazair merupakan kelompok Islam kedua setelah Syiah yang banyak mendapatkan dukungan dari masyarakatnya. Dalam situasi masyarakat yang tengah mengalami kesulitan, FIS menawarkan pembaharuan kepada rakyat kecil. Hal tersebut memberikan nilai positif bagi FIS untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Aljazair.Namun, menjelang pemilu putaran kedua, Presiden Aljazair, Chadli Benjedid mengundurkan diri dan Dewan Keamanan Nasional yang merupakan kepanjangan tangan dari militer. Pihak militer melakukan pembatalan atas hasil pemilu yang dimenangkan oleh FIS dan membuat kebijakan bahwa FIS merupakan partai terlarang. Pembatalan yang dilakukan militer tersebut dalam dunia perpolitikan disebut sebagai Military Putcsh.FIS dituduh sebagai kelompok fundamentalis yang jika berkuasa akan memberangus nilai-nilai demokrasi, tuduhan tersebut dilayangkan bukan saja oleh kalangan dalam negeri saja, melainkan juga negara barat seperti Amerika Serikat dan Perancis. Kedua negara tersebut mengkampanyekan bahwa fundamentalisme merupakan ancaman baru setelah keruntuhan komunisme.

---

The winning of Islamic Group in Algeria on democratic first round election in 1991 became an amazing phenomenon in Middle East which has particular characteristic as the absolute monarchy and socialist republic country. Front Islamique du Salut (FIS) in Algeria is the second Group of Islam after Shi'ite which gets supports from the Algerian molested society. FIS coming, order to give the new concept for making condition of Algeria become better than before. Besides that, FIS also already seized the attention of Algerian common people because of it fight orientation.

But, toward the second circle election, the President of Algeria, Chadli Benjedid retreat from his position and National Security Council as the military subordinate, canceled the election result that is won by FIS. The council makes a new policy and announces that FIS is forbidden party. The military's cancellation is a new concept of Military Putcsh in political sector. That cancellation is also considered as Military Putcsh many country of the world.

FIS is pointed as the fundamentalist group. In the government perspective, FIS is predicted become the dictator government if its party dominates the Algerian power. It is also predicted that FIS will eliminate the democratic values. It's prediction not only given by the domestic administrator, but also foreign country such as America and French. They campaign about the dangerous of fundamentalism after communist debacle."

"Penelitian ini mengikuti karakteristik penelitian hukum sebagai berikut: (1) menjelaskan bagaimana hukum berlaku dalam keadaan tertentu, (2) merupakan kegiatan penyelesaian masalah; (3) deskripsi tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum; (4) merupakan disiplin preskriptif yang bersifat normatif, bukan hanya bersifat disiplin analitis yang empiris. Penelitian ini juga merupakan penelitian inter-disipliner (socio-legal) yaitu menggunakan disiplin-disiplin non-hukum untuk mengkaji keberadaan hukum dam konteks sosialnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah Savigny, pendekatan interpretivism Habermas dan pendekatan transendental. Penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa Bung Karno sebagai penggali Pancasila sungguh mengambil kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dari peradaban Bangsa Indonesia untuk kemudian dijadikan dasar bagi negara Republik Indonesia yang merdeka di tahun 1945. Penelitian ini menunjukkan bahwa Serat Sasangka Jati sebagaimana dijelaskan oleh R. Soenarto Mertowardojo, sungguh-sungguh memiliki benang merah yang sangat mengakar terhadap peradaban dan kebudayaan Nusantara terutama masyarakat Jawa. Dengan demikian nilai-nilai yang terkandung dalam Serat Sasangka Jati dapat dijadikan tolok ukur untuk melihat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa dalam kebudayaan Nusantara terdapat dominasi yang serasi antara nilai-nilai antinomis, di mana yang menonjol adalah tiga hal sebagai berikut: (1) komunalisme lebih dominan daripada individualisme; (2) spiritualisme lebih dominan daripada materialisme dan (3) romantisisme lebih dominan daripada rasionalisme. Ketiga hal ini ternyata terlihat jelas dalam Serat Sasangka Jati, dan apabila Pancasila dilihat dari perspektif Serat Sasangka Jati, semakin jelaslah konsistensi nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila dengan nilai-nilai kebudayaan Nusantara dalam hal ini Serat Sasangka Jati. Dengan demikian memahami Pancasila apabila tidak melalui tolok ukur dari akar pemahaman kebudayaan Nusantara akan menyebabkan anomie dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebudayaan Jawa sangat menentukan pola kehidupan bernegara di negara modern Indonesia. Dengan demikian pandangan mengenai pola kehidupan bernegara yang berdasarkan kebudayaan Jawa perlu ditemukan pemahamannya terutama dari Serat Sasangka Jati, sehingga pemahaman kehidupan bernegara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila hendaknya (seharusnya) sungguh-sungguh mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Preskripsi dari penelitian ini dalam memahami Pancasila adalah perlunya kesadaran bahwa sumber kekuasaan negara adalah satu yaitu tatanan Sang Pencipta, oleh sebab itu konsep Pamoring Kawula Gusti sejatinya adalah konsep yang membawa manusia untuk melaksanakan kehidupannya sesuai dengan tatanan Sang Pencipta. Kesadaran terhadap tatanan Sang Pencipta tersebut tertuang dalam sikap tindak (hati dan pikiran) Hasta-Sila, sikap tindak tersebut apabila meresap dalam perikehidupan masyarakat Indonesia akan membawa kepada masyarakat yang harmonis secara spiritual (post secular society) karena muncul ketenangan pada masing-masing individu, rasa saling menghormati antar keyakinan, tegaknya hubungan (adil) antar golongan masyarakat dan terutama sekali dengan alam semesta sebagai wadah kehidupan manusia.

---

This research strictly follows the characteristics of legal research as follows: (1) explains how the law applies in certain circumstances, (2) is a problem-solving activity; (3) a description of the main definitions in law; (4) is a normative prescriptive discipline, not only an empirical analytical discipline. This research is also an inter-disciplinary (socio-legal) research that uses non-legal disciplines to examine the existence of law and its social context. This research uses the historical approach of Savigny, the interpretivism approach of Habermas and the transcendental approach. This dissertation research shows that Bung Karno as the digger (Penggali) of Pancasila really took the crystallization of the values ​​contained in the civilization of the Indonesian nation and then became the basis for the independent Republic of Indonesia in 1945. This research shows that Serat Sasangka Jati as described by R. Soenarto Mertowardojo, really has a very deep-rooted common thread to the civilization and culture of the archipelago (Nusantara), especially the Javanese people. Thus, the values ​​contained in Serat Sasangka Jati is able to be used as benchmarks to see the values ​​contained in Pancasila. This study identifies that in the culture of the archipelago (Nusantara), there is a harmonious dominance between antinomic values, in which three things stand out as follows: (1) communalism is more dominant than individualism; (2) spiritualism is more dominant than materialism and (3) romanticism is more dominant than rationalism. These three things are clearly visible in Serat Sasangka Jati, and if Pancasila is seen from the perspective of Serat Sasangka Jati, there is consistency of values ​​between Pancasila and the cultural values ​​of the archipelago in this case is Serat Sasangka Jati. Thus, understanding Pancasila if not through benchmarks from the roots of understanding the culture of the Nusantara will cause anomie in the legal system in Indonesia. This study shows that Javanese culture greatly determines the pattern of statehood in the modern Indonesia. Thus, an understanding of the pattern of statehood based on Javanese culture needs to be found, especially from Serat Sasangka Jati, so that the understanding of the life of the Republic of Indonesia based on Pancasila should truly reflect the identity of the Indonesian nation. The prescription of this research in understanding Pancasila is the need for awareness that the source of state power is one, namely the order of the Creator, therefore the concept of Pamoring Kawula Gusti is actually a concept that leads humans to carry out their lives according to the order of the Creator. Awareness of the order of the Creator is contained in the attitude of action (heart and mind) Hasta-Sila, the attitude of this action if it permeates the lives of the Indonesian people will lead to a spiritually harmonious society (post secular society) because tranquility appears in each individual, mutual respect between beliefs, the establishment of (fair) relationships between groups of people and especially with the universe as a place for human life."

"Memasuki tahun ke-lima pelaksanaan program, P2KK semestinya menjadi program yang mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat di Kelurahan. Namun demikian, sampai akhir tahun 2015 masih ada kelurahan yang belum dapat mengakses program tersebut, bahkan Kelurahan Kotabaru tercatat tidak dapat mengakses P2KK secara penuh dalam 2 dua tahapan pelaksanaan selama 2 dua tahun berturut-turut yakni pada tahun 2014 dan 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif di mana tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran mengenai pelaksanaan P2KK di Kelurahan Kotabaru. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan P2KK di Kelurahan Kotabaru tidak berhasil mencapai tujuannya yaitu menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KK yang disebabkan oleh kendala yang bersumber dari internal dan eksternal komunitas.

---

Entering a fifth years of P2KK, it should have become an accessible program for sub district rsquo s people at any level. However, until the end of 2015, there are several sub ditricts could not access that program. Even, Kotabaru sub district could not completely access P2KK in two implementation stages in two consecutive years 2014 and 2015 respectively . This research employs descriptive qualitative approach in order to provide a thorough description about the implementation of P2KK at Kotabaru sub district. The findings show that implementation of P2KK at Kotabaru sub district cannot achieve its goal which is the establishment of people empowerment in development. It is due to the lack of people participation in the implementation stage of P2KK that caused by both internal and external communities."