Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi political marketing Partai NasDem sebagai partai politik baru dengan tujuan memenangkan Pemilu Legislatif 2014, khususnya bagaimana peran kepemilikan media dalam strategi tersebut. Penelitian kualitatif ini menggunakan kerangka konsep political marketing Lees‐Marshment (2001) dan strategi kampanye partai politik Nursal (2004). Kesimpulan utama, Partai NasDem merupakan sales oriented party dan banyak menggunakan pull political marketing dalam menyampaikan pesan politik mereka. Melihat dari fakta di Indonesia bahwa partai politik masih sangatlah lekat dengan figur ketokohan untuk dapat mengangkat elektabilitasnya, maka dibahas pula pembelajaran dari fenomena Partai Demokrat yang dapat memenangkan pemilu pada keikutsertaannya yang kedua kali karena kekuatan figur tokoh SBY. Sehingga penelitian ini dapat melengkapi strategi political marketing Partai NasDem yang ada saat ini.

---

This study aims to determine how political marketing strategy NasDem Party as a new political party with the aim of winning the 2014 legislative elections, in particular how the role of media ownership in the strategy. This qualitative study uses the concept of political marketing framework Lees‐ Marshment (2001) and political partyʹs campaign strategy Nursal (2004).

The main conclusion, NasDem Party is party oriented sales and using pull political marketing in their political message. View of the fact that political parties in Indonesia are still very closely with the figures to be able to lift the electability, then discussed the phenomenon of learning from the Democratic Party who can win elections on the participation of two times the force of character figures SBY. So this study can complement the strategy of political marketing NasDem Party that exists today."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Ketua DPW Partai NasDem Malut Mukti Baba dan beberapa pengurus partai. Sehingga NasDem merekrut elit partai lain untuk menjadi anggota partai dan Caleg DPRD Malut Pileg 2014. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan dua teori yakni: Pertama, teori partai politik dari Otto Krichheimer dan Kantz S. Richard tentang partai Catch-all. Kedua, teori modal politik dari Kimberly L. Casey, modal sosial dari Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam dan Francis Fukuyuma dan teori modal ekonomi dari Pierre Bourdieu.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisa data menggunakan deskriptif analisis. Penelitian menggunakan dua metode pengumpulan data yakni: Pertama, wawancara mendalam terhadap informan yang memahami proses rekrutmen elit partai. Kedua, melalui dokumentasi dengan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, menganalisa bahan-bahan yang relevan dengan masalah penelitian, seperti buku, artikel dari internet, naskah, dan arsip yang berhubungan dengan topik penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Partai NasDem merekrut elit partai lain pada Pileg 2014 di Malut yakni: Pertama, elit yang direkrut merupakan elit populer. Kedua elit partai yang direkrut merupakan elit politik lokal. Ketiga, elit yang direkrut memiliki basis massa. Keempat, elit partai yang direkrut memiliki dukungan modal finansial.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa dalam menghadapi kontestasi politik pada Pileg 2014, Partai NasDem merekrut elit partai lain dari latar belakang partai yang memiliki ideologi berbeda-beda dan merekrut elit partai yang memeliki modal politik, modal sosial dan modal ekonomi dengan tujuan untuk meraih dukungan eloktoral yang signifikan pada Pileg 2014 di DPRD Malut.

---

ABSTRACT

This research is based on the departure of Malut Mukti Baba, the head of the NasDem Party, and several other party members. As a result of this departure, the Nasdem Party recruited elites from other parties to become its member and to become candidates in the 2014 Legislative Election.

As a theoretical foundation, this research used two theories namely: First, the theory of the political parties Kantz Krichheimer and Otto S. Richard about Catch-all parties. Second, the theory of the political capital of Kimberly L. Casey, the social capital of Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam and Francis Fukuyama and the economic capital theory of Pierre Bourdieu.

This research used qualitative methods, while the technique of data analysis using descriptive analysis. The study used two methods of data collection are: First, in-depth interview to the informant who understand the process of recruitment of the party elite. Secondly, through the documentation with data collection by reading and analyzing the materials that are relevant to the research problems, such as books, articles from the internet, and archives related to the research topic.

The principal findings of this research because of the Party elite NasDem recruit another party in 2014 Malut Pileg namely: First, the elite recruits a popular elite. Secondly, the party elite who recruited the local political elite. Third, the elite recruits a mass base. Fourth, the party elite recruits have the support of financial capital.

The theoretical implication shows that in facing the 2014 Legislative Election, NasDem Party recruit elite other parties of background party has and ideology different and recruit the party elite who own a political capital, social capital and economic capital for the purpose of gaining support eloctoral significant in 2014 parliament legislative election of the Malut."

"Tesis ini banyak mengungkap tentang bagaimana dinamika partai politik dan perempuan partai untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam legislatif menjelang pemilu 2004. Tesis ini dianggap penting karena analisis terhadap peran partai politik dan perempuan partai menjadi penentu utarna keberhasilan peningkatan partisipasi politik perempuan, terutarna partisipasi politik dengan menduduki jabatan politik merupakan partisipasi politik tertinggi menurut konsep hirarki partisipasi politik.Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan inferensial tesis ini mencoba melukiskan peran partai dan perempuan partai untuk diambil kesimpulan umum dari masalah yang sedang dibahas. Kesimpulan ini diharapkan akan menjadi dasar deduktif dan prediktif untuk memikirkan berbagai tindakan yang bisa digunakan oleh perempuan partai dalam usaha meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen untuk pemilu 2009.Berdasarkan basil temuan, beberapa hambatan meningkatkan keterwakilan perempuan meliputi dua hal: 1), keterbatasan prespektif; yang berpengaruh terhadap pandangan patriarkhis dalam melihat masalah dan kepentingan perempuan. sehingga memunculkan keengganan, diskriminasi, dominasi dan stereotype partai-partai pada kepentingan perempuan. 2) kendala institusional dan keorganisasian; mencakup sistem rekrutmen, penyaringan, nominasi, proses kaderisasi anggota, tidak adanya kebijakan yang fair (male - oriented) dan mengakomodir keterwakilan perempuan. Untuk menghadapi beberapa hambatan di atas, perlu diketahui peluang yang ada, yaitu: pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, ketetapan untuk memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender dalam setiap rekrutmen kepengurusan di setiap tingkatan penempatan beberapa ealeg perempuan di nomor jadi.Dari kendala dan peluang yang ada, aktifis perempuan partai politik mempunyai beberapa strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, yaitu: 1) Melakukan perubahan paradigma melalui peningkatan kepedulian publik terhadap posisi perempuan dalam politik, 2) Reformasi Konstitusi dan Sistem Politik, 3) Membangun jaringan kerja (networking) antar kelompok perempuan; 4) Membangun infrastruktur yang akan membantu persiapan caleg perempuan dalam menghadapi pemilu 2004,5) penyadaran pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen dengan melakukan sosialisasi bagi pemilih untuk memilih caleg perempuan, 6) rekrutmen dan pelibatan banyak perempuan dalam struktur partai.

---

This thesis explains mostly about the dynamic of political party and party's women in increasing women representative in the parliament approaching the general election in 2004. The thesis is considered important because the analysis of the role of political party and party's women in increasing women representative in the parliament is the most significant indicator of the success of the increasing of women political participation, especially, political participation by holding political position as the highest level of political participation hierarchy.

Applying the inferential and qualitative method of research, this thesis describes the role of political party and party's women on which the general conclusions on the concerned subject is based. It is hoped that the conclusions could be the deductive and predictive basis for the woman activists of political party to formulate the practical actions in attempt to increase the women representative in the parliament in the next 2009 general election.

Based on the result of this research, there are two inhibiting factors in increasing the women representative. 1) the weakness of perspective resulting in the patriarchal view in treating the problem and interest of women. The obscure paradigm of the parties' thinking is resulting in the appear of the reluctance, discrimination, domination and stereotype of the political parties in treating the representative of women. 2) the institutional and organizational obstacles comprising of the system of recruitment, selection, nomination, the cadre forming process, and no fair (male-oriented) and accommodative decision accommodating the women representative. To solve the inhibitions above, we must know several chances, they are: fully 30 percent women representative, a regulation for gender balances attention in every structural recruiting and nomination for women in strategic number.

To solve the above problems, political party's women have formulated the strategies to increase the women representative. 1) changing paradigm of thinking and political consciousness of the general election's stakeholders; 2) reforming constitution and political system; 3) building a women networking, 4) giving aid of technical assistance, 5) voter's consciousness socialization to vote women candidate, 6) recruiting and promoting many women in structural of party."

"Pemasaran politik jadi salah satu bidang kajian di ilmu komunikasi yang terus berkembang. Selain di dorong oleh golongan akademik, kajian ini makin relevan seiring dengan implementasi dari berbagai konsep dan permodelan pemasaran politik di arena politik selama beberapa dekade terakhir. Salah satu model yang sudah cukup mapan dalam kajian pemasaran politik adalah Comperhensive Political Marketing/CPM yang secara spesifik membahas bagaimana pemasaran politik dilakukan oleh partai. Memandang bahwa partai politik memiliki orientasi yang berbeda-beda dalam menciptakan produk politik dan memasarkannya dalam pemilihan umum, model CPM ini menyediakan perspektif yang khas dalam melihat bagaimana partai politik mengatur strategi dan berperilaku dalam pemilu. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana strategi komunikasi sebuah partai dengan melakukan studi kasus terhadap Partai NasDem di Pilpres 2024 dengan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai produk yang memiliki pasar baru/berbeda dengan pasar yang sebelumnya telah terbentuk. Hasil dari studi menunjukkan kesimpulan yang selaras dengan premis dari CPM, bahwa orientasi penjualan memiliki celah yang justru bisa membuat partai gagal dalam mendesain dan mengomunikasikan produk hingga akhirnya berujung pada kegagalan elektoral.

---

Political marketing is a field of study in communication science that continues to grow. Apart from being driven by academic groups, this study is increasingly relevant along with the implementation of various concepts and models of political marketing in the political arena over the last few decades. One model that is quite well established in the study of political marketing is Comprehensive Political Marketing/CPM which specifically addresses how political marketing is carried out by parties. Considering that political parties have different orientations in creating political products and marketing them in general elections, this CPM model provides a unique perspective in seeing how political parties organize strategies and behave in elections. This research tries to see how a party's communication strategy is by conducting a case study of the NasDem Party in the 2024 Presidential Election by declaring Anies Baswedan as as a product that has a new market/different from the market that has been formed before. The results of the study show that the conclusions are in line with the premise of CPM, that sales orientation has loopholes that can actually make parties fail to design and communicate products that ultimately lead to election failure."

"Tesis ini ingin mengetahui sejauh mana iklan politik partai pada pemilu legislative 2014 berperan sebagai ruang publik pemilu. Dalam hal ini akan dibahas bagaimana struktur kepemilikan televisi dan iklan politik komersial televisi berpengaruh terhadap pembentukan ruang publik pemilu. Tesis ini menggunakan konsep ruang publik dan analisis diskursus menurut teori tindakan komunikasi Habermas, serta pendekatan ekonomi politik komunikasi untuk mengetahui faktor-faktor struktural yang mempengaruhi ruang publik pemilu. Hasil studi ini menunjukkan bahwa iklan politik partai pada pemilu legislatif gagal untuk membangun ruang publik pemilu karena didominasi oleh iklan pencitraan, adanya komersialisasi iklan politik dan konsentrasi kepemilikan media. Kelemahan dibidang peraturan hukum dan penegakan hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilu ikut menyumbang bagi kemungkinan terjadinya praktik keberpihakan politik media. Dalam hal ini telah terjadi kolonisasi ruang publik pemilu oleh koalisi antara elit politik dan elit media untuk kepentingan politik mereka. Media penyiaran telah gagal berperan sebagai ruang publik untuk membangun demokrasi Indonesia yang berkualitas.

---

This thesis discusses the political discourse on party political advertising in the 2014 legislative election, to determine wheter the party political advertising can function as a public sphere of election according Habermas’s conception. In addition, it also discusses how the ownership structure of commercial television and commercial political advertising will influence the public sphere of election. The methodology in this thesis uses the concept of public sphere and discourse analysis according to Habermas's theory of communication action, as well as the political economy of communication approach to determine the structural factors that influence the public sphere of election.

The results of this study stated that the party political advertising in legislative election dominated by advertising imagery that failed to build a public sphere of election. Furthermore, the commercialization of political advertising and concentration of media ownership has resulted media bias to a particular political party. Weakness in the field of rule of law and law enforcement related to the election contributed to the political bias of media practices. In this case there has been a colonization of public sphere in the legislative election by a coalition between the party political elite and the media elite for their political interests. Broadcast media have failed to act as a public sphere to build the quality of democracy in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra pada pemilu legislatif tahun 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori kampanye politik modern. Pada kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra terlihat bahwa media memainkan peran sentral, terutama televisi dan media berbasis internet. Studi ini menemukan bahwa kampanye politik Partai Gerindra sangat profesional. Partai Gerindra mempekerjakan tenaga ahli diluar kader partai untuk merancang kampanye politiknya. Kampanye politik yang dilakukan Partai Gerindra fokus terhadap satu figur politik untuk menarik dan mempengaruhi pemilih.

---

This undergraduate-thesis analyzes about Gerindra’s political campaign in legislative election 2014 using the modern political campaign theory. Media played a central role in Gerindra’s political campaign, mainly used television and internet. The study finds that Gerindra’s political campaign was highly professional. The party employed a marketing expert outside of their party members to design Gerindra’s political campaign. The campaign is focused or personalized to one political figure to attract and influenced voters."

"Penelitian ini bertujuan melakukan analisis normatif terhadap penyederhanaan partai politik di Indonesia. Inkonsistensi pengaturan partai politik di setiap rezim pemerintahan menjadi latar belakang penulisan tesis. Kebijakan penyederhanaan partai di era Presiden Sukarno dilakukan dengan melakukan pembubaran partai. Di era Presiden Suharto melakukannya dengan penggabungan (fusi) partai. Pada era Orde Reformasi dilakukan pembebasan dan pembatasan sekaligus. Inkonsistensi kebijakan memunculkan perlakuan diskriminatif terhadap partai politik. Perlakuan tersebut dalam bentuk peraturan perundangan dan pelaksanaannya. Sebagai studi kasus penelitian ini dilakukan terhadap Partai Idaman. Partai baru berdiri ini dijadikan studi kasus karena melakukan upaya hukum uji materi terkait pasal diskriminatif verifikasi partai politik dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil penelitian ini menunjukan pengaturan partai politik di era reformasi berjalan inkonsisten dan diskriminatif. Pengaturan diskriminatif tidak hanya terjadi pada UU Pemilu, tetapi juga pengaturan dalam bentuk peraturan pelaksanaanya di Komisi Pemilihan Umum. Pengaturan dan pelaksanaan yang diskriminatif bertentangan dengan hak dasar yang diatur dalam konstitusi. Adanya perlindungan dalam bentuk upaya hukum terhadap pengaturan diskriminatif dan pelaksanaannya digunakan Partai Idaman dengan melakukan upaya hukum di setiap tahapan yang dilalui melalui pengadilan sesuai kompetensinya. Sebagai saran dalam penelitian ini disampaikan pandangan bahwa pengaturan penyederhanaan partai politik di Indonesia seharusnya memiliki arah yang jelas. Peta jalan (road map) dalam jangka panjang, konsisten dan non diskriminatif. Pelaksanaan pengaturannya juga harus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan Pemilu. Penggunaan sistem informasi dalam bentuk perangkat keras dan lunak yang menjadi dasar penilaian lulus verifikasi partai politik juga disarankan memenuhi standar dan kualifikasi yang sesuai dan didaftarkan di Kementerian Komunikasi dan Informasi.

---

The thesis aims to conduct a normative analysis of the simplification of political parties in Indonesia. The inconsistency of the regulation of political parties in each government regime is the background of the writing of the thesis. The simplification of party policies in President Sukarno era was carried out by dissolving parties. In President Suharto era was done through party fusion. In the latest era or the Reform era, both liberation and restrictions were carried out. Policy inconsistencies lead to discriminatory treatment of political parties. Such treatment is in the form of regulations and their implementation. As a case study, this research was conducted on Partai Idaman. This emerging party was used as a case study relate to its activity to carried out legal efforts to test material related to the discriminatory article on verification of political parties in Law No. 7 of 2017 concerning General Elections (Elections) in the Constitutional Court (MK). The results of this study indicate that the regulation of political parties in Reform era is inconsistent and discriminatory. Discriminatory arrangements do not only occur in the Election Law, but also in the form of implementing regulations in the Election Commission. Discriminatory arrangements and practices are contrary to the basic rights stipulated in the constitution. The existence of protection in the form of legal remedies against discriminatory arrangements and its implementation is used Partai Idaman by conducting legal remedies at each stage that is passed through the court in accordance with its competence. As a suggestion in this study, the view was made that the regulation of simplification of political parties in Indonesia should have a clear direction. The long run roadmap is needed, but consistent and non-discriminatory. The implementation of the regulation must also be carried out with due regard to the principles of organizing elections. The use of information systems in the form of hardware and software which is the basis for evaluating passing political party verification is also recommended to meet appropriate standards and qualifications and be registered at the Ministry of Communication and Information."

"Partai politik baru mengalami tantangan tersendiri di dalam negara pascaotoritarianisme. Klientelisme dan polarisasi merupakan tantangan utama yang dihadapi dalam pertarungan demokrasi elektoral. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru pada Pemilu 2019 memiliki latar belakang berbagai aktor yang dapat dibagi tiga kelompok, yakni LSM, profesional, dan ormas Islam. Kompetisi internal antarkelompok aktor di PSI dalam menentukan strategi dan isu kampanye menghadapi Pemilu 2019 merupakan fokus studi ini, dengan menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data. Pendekatan teori strukturasi dan ideational perspective digunakan untuk menganalisis interaksi dan kompetisi berbagai aktor di PSI dalam menentukan strategi kampanye yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan interplay dari ketiga aktor dominan memengaruhi strategi kampanye PSI menghadapi Pemilu 2019. Pemilihan strategi kampanye juga disesuaikan dengan posisi PSI di dalam sistem politik Indonesia yang terpolarisasi, dipotret melalui lembaga-lembaga pollster dengan mengedepankan pendekatan perilaku pemilih. Maka justifikasi dari temuan riset ini menunjukkan kelompok-kelompok tertentu menjadi lebih relevan dalam memengaruhi keputusan strategis partai. Studi ini menyimpulkan bahwa sumber daya otoritatif dan reflexive monitoring bagi agen dalam teori strukturasi sangat memiliki peran krusial dalam sistem politik Indonesia yang sangat cair secara ideologis.

---

New political parties experience their own challenges in a post-authoritarianism country. Clientelism and polarization are the main challenges faced in the struggle for electoral democracy. The Indonesian Solidarity Party (PSI) as a new party in the 2019 Election has a background in various actors which can be divided into three groups, namely NGOs, professionals, and Islamic mass organizations. Internal competition between groups of actors at PSI to determine campaign strategies and issues facing the 2019 Election is the focus of this study, using qualitative methods in data collection. The theoretical approach of structuration and ideational perspective is used to analyze the interaction and competition of various actors in PSI in determining the chosen campaign strategy. The results showed that the interplay of the three dominant actors influenced PSI's campaign strategy in facing the 2019 Election. The election of campaign strategy was also adjusted to PSI's position in Indonesia's polarized political system, portrayed by pollster institutions by prioritizing the voter behavior approach. Justification of the findings of this research shows that certain groups are more relevant in influencing party strategic decisions. This study concludes that authoritative and reflexive monitoring resources for agents in structuration theory have a very crucial role in Indonesia's ideologically fluid political system"

"Melihat keberhasilan representasi perempuan, salah satu langkahnya adalah melalui angka keterwakilannya dalam pemilihan umum dan faktor pendukungnya ialah sistem elektoral dari negara tersebut. Indonesia menganut sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka yang menaruh kebebasan untuk masyarakat dalam memilih calon legislatifnya. Akan tetapi, sistem ini memiliki kelemahan bagi representasi perempuan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki relasi dengan tokoh politik tertentu. Mengambil studi kasus dari Partai Nasdem, partai ini muncul sebagai partai baru yang resmi mengikuti Pemilu tahun 2014. Pada tahun 2019, Partai Nasdem berhasil mendapatkan angka keterpilihan caleg perempuan terbanyak. Namun, nyatanya caleg-caleg perempuan dari Nasdem memiliki latar belakang yang memanfaatkan dinasti politik mereka. Hadirnya caleg perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan berpotensi untuk merugikan bagi caleg perempuan yang tidak memilikinya. Menggunakan teori modal sosial dari Robert D. Putnam, modal ini merupakan modal yang melekat dalam hubungan antar individu dan memungkinkan seseorang yang memiliki sedikit relasi bisa mendapatkan keuntungan dari komunitas yang memiliki koneksi yang erat. Dalam upaya untuk mendefinisikan lebih jauh mengenai modal sosial, penulis juga menggunakan jenis modal sosial dari Putnam, yaitu bonding social capital. Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh caleg perempuan dari Partai Nasdem. Pertama adalah tahap rekrutmen dari partai yang lebih menitikberatkan kepada caleg-caleg yang memiliki modal sosial. Kedua dalam tahapan Daftar Calon Tetap (DCT), caleg yang berasal dari dinasti politik dan memiliki relasi dengan intrapartai cenderung ditempatkan di nomor strategis.

---

Looking at the success of women's representation, one step is through their representation figures in general elections and the supporting factor is the country's electoral system. Indonesia adheres to an open proportional legislative election system which provides freedom for the people to choose their legislative candidates. However, this system has weaknesses for women's representation, especially for those who do not have relationships with certain political figures. Taking a case study from the Nasdem Party, this party emerged as a new party that officially participated in the 2014 elections. In 2019, the Nasdem Party succeeded in getting the highest number of female legislative candidates elected. However, in fact the female legislative candidates from Nasdem have a background that takes advantage of their political dynasty. The presence of female legislative candidates who have kinship relationships has the potential to be detrimental to female legislative candidates who do not have them. Using the social capital theory of Robert D. Putnam, this capital is capital that is inherent in relationships between individuals and allows someone who has few relationships to benefit from a community that has close connections. In an effort to further define social capital, the author also uses Putnam's type of social capital, namely bonding social capital. The type of research in this paper uses qualitative research with secondary data. The results of this research show that there are several challenges faced by female legislative candidates from the Nasdem Party. First is the party recruitment stage which focuses more on legislative candidates who have social capital. Second, in the Permanent Candidate List (DCT) stage, legislative candidates who come from political dynasties and have intra-party relations tend to be placed in strategic numbers."