Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9567 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ladd, Everett Carll.
New York: W.W. Norton , 1972
140 LAD i
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Kinloch, Graham C.
New York: Prentice-Hall, 1981
301 KIN i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ardila Fitriani
"Skripsi ini membahas fungsi ideologi PDI Perjuangan dalam perumusan UU BPJS. Untuk membahas hal tersebut, skripsi ini meggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Temuan penelitian yang diperoleh bahwa UU BPJS ini adalah manifestasi nilai keadilan sosial dan gotong royong dari ideologi Pancasila PDI Perjuangan. Selain ideologi, landasan perjuangan PDI Perjuangan dalam UU ini adalah Dasa Prasetya partai sebagai ideologi kerja partai dan perintah Rakornas III di Bali. Pembuktian adanya fungsi ideologi dalam perumusan UU ini terlihat dari usulan pasal dan perdebatan pasal yang mengandung nilai ideologi partai. Selain itu,terdapat kekuatan ekstra parlementer yaitu Komite Aksi Jaminan Sosial yang mendorong disahkannya UU ini. Berdasarkan temuan tersebut terbukti bahwa PDI Perjuangan merupakan partai ideologis. Hal ini karena ideologi mempengaruhi strategi pemikiran aktor-aktor partai ini dalam perumusan UU BPJS.

This research explains the function of PDI Perjuangan (Indonesian Democratic Struggle Party) in BPJS (Social Welfare Caretaker Body) Law making process. The method used in this research is qualitative with in-depth interview and document study as instruments to collect the data. This research founds that BPJS Law is the manifestation of social equality and communality of Pancasila, the ideology of PDI Perjuangan. In addition, the struggle foundation of PDI Perjuangan is DasaPrasetyaPartai (10 party's paradigm) as their working ideology, which is derived from 3rd National Congress in Bali to strengthening the ideology of the party. In the BPJS Law making process, PDI Perjuangan sounds their demands, which contains ideological value on each demands. Beside of that, there are driving force outside parliament, which is KAJS (Social Walfare Action Committee), who always influencing the goal of this law making process. Based on that founding, thesis that PDI Perjuangan is the ideological party in the BPJS Law making process has been proven."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S45849
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Daniel Togar Maringan
"Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai dasar Pancasila khususnya sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa dapat berfungsi sebagai acuan pemerintahan di kota Bandung sehingga tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah dapat terlaksana secara maksimal tanpa mengurangi makna persatuan dan kesatuan bangsa. Bahwa masyarakat dan pemerintahan disiapkan dan memperlengkapi diri dalam pemahaman nilai-nilai dasar itu sehingga dapat mewujudkan tujuan nasional melalui penyelenggaraan Otonomi.
Penyelenggaraan Otonomi Daerah sejak tahun 2001 yang lalu dimaksudkan untuk makin memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. Setelah lebih setahun di kotamadya Bandung terasa ada nuansa peningkatan pelayanan aparatur pemerintahan, namun juga sekaligus kekecewaan sebagian masyarakat.
Fungsi-fungsi negara yang diemban oleh Pemerintahan kota Bandung adalah kewajiban yang harus terwujud makin baik. Untuk itu perlu mengevaluasi, apakah sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu telah menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan sehari-hari? Bila yang menjadi acuan pelayanan kepada masyarakat ini bukan nilai-nilai dasar Pancasila, maka terwujudnya ketahanan individu masing-masing warga jauh dari harapan. Selanjutnya secara berjenjang ketahanan keluarga sampai dengan ketahanan nasional tidak terselenggara dengan baik.
Ketahanan Nasional niscaya didukung oleh berbagai pelayanan pemerintahan yang mengacu kepada nilai dasar Pancasila, khususnya nilai-nilai Ketuhanan YME.
Pelayanan pemerintahan dengan mengacu kepada "shared values" yang berbeda misalnya sikap membedakan layanan kualitas kepada berbagai segmen masyarakat yang dilayani, hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial yang dalam ini senantiasa menjadi ancaman, sebagai akibat dari ketidakmerataan hasil pembangunan.
Realitas yang terjadi, pelayanan aparatur pemerintahan dipengaruhi oleh masyarakat maupun tingkatan sosial hidup warga yang datang untuk dilayani.
Kecemburuan yang diakibatkan perbedaan layanan ini, akan menimbulkan rasa saling curiga satu sama lainnya. Pada gilirannya dapat memicu terjadinya konflik yang bernuansa "SARA".
Dari kacamata Ketahanan Nasional kondisi kecemburuan itu cenderung sangat tidak menguntungkan, sebab dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan bahkan disintegrasi bangsa. Karena itu nilai-nilai Ketuhanan YME harus dapat dimiliki dan dilaksanakan baik melalui proses asimiliasi, akulturasi dan interaksi sosial yang kondusif maupun norma yang berlaku. Bilamana tidak berhasil dilaksanakan, maka secara laten hal ini akan menjadi potensi yang mengancam integritas, identitas dan kelangsungan hidup berbangsa. Dengan kata lain akan berdampak negatif terhadap ketahanan nasional. Karena itu, agar potensi negatif yang mengancam tidak menjadi efektif, sewajarnyalah, hasil temuan penelitian ini diantisipasi dengan pencarian solusi yang tepat

The Implementation of Core Shared Values of Pancasila in Conducting Region Otonomi (Case Study in Bandung City-West Java), 2003
The problem in this Thesis is how Pancasila core of shared values especially the first sila the only One God functioned as root factor in governing Bandung city service, in order making maximum aim of conducting Region Otonomi, Instead of decreasing unity and integrity of nation. People and civilian service officer are to be ready and be required themselves in encreasing core shared values. In turn, to realise the nation aim through conducting Region Otonomi.
Since the beginning of 2001 Region Otonomi has launched in Indonesia. The goals are to grade up the integrity of Republic of Indonesia and to encerase the whole people wellfare of life. Allmost 2 yers in Bandung there is encreasing of quality service in the part of government personels, also the dissapointed of a little part of people.
State functions which are conducted by Bandung City Government as obligation ought to be influenced better. For needed to evaluate, is the first sila believing to the only One God has been as root factor in conducting service daily ? When root factor in conducting service to the people is not the shared values of Pancasila, as a fact the resilien of individual also the people is out of hope. In turn, countinually the resilien of people up to national resilien of nation has been not enough well.
National Resilien ought to be supported by a certain of government service which has root factor to the shared values of Pancasila, especially the values of the Only One God.
Government service which has root factor different with Pancasila, for example to make unequal in the qualitry of service for the whole people. In this style of service is going to make social problem, which is the constraint as unequal of the development output.
In Reality, government personnel service is influenced by the religious majority of the people, social status of the people. Unequal treatment caused of different service of the officer is going to encrease the bad feeling one-another. In turn, this is going to be real conflic as SARA (tribe, religion, ras, separated class of people).
In point of national resilien, this condition tends unbeneficial, cause encreasing disintegration of nation. As first shared values of pancasi la the Only One God ought to be owened and implemented as proses asimiliation, aculturation, and social interaction in conducting and actual norm. In another words, it is going to collapse as latent potensial for integration, identity and the contraint of nation life. In other words, thia is going to be negatif contribution for National Resilien. Because of that negatif potensial is inefective, this thesis founding should be anticipated to find out the right solution.
"
Lengkap +
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T7188
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Dewasa ini, tingkat identifikasi orang Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara terus-menerus dipertanyakan oleh berbagai pihak. Korupsi, kekerasan atas nama etnis dan agama, ketidakadilan hukum, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, serta upaya beberapa daerah untuk memisahkan diri dari Indonesia, merupakan sejumlah contoh gejala yang terjadi di masyarakat yang sering diatribusikan sebagai menurunnya atau bahkan hilangnya keber-pancasia-an orang Indonesia. Meskipun demikian, bangsa Indonesia juga terkenal sebagai bangsa yang ramah, suka gotong royonh, dan memiliki solidaritas yang tinggi terlebih saat sesamanya tertimpa bencana alam atau sedang membela negara dalam olahraga sepak bola. Di tengah-tengah situasi paradoksikal tersebubt, penelitian ini hendak menghasilkan sebuah alat ukur yang valid yang mampu menghasilkan indeks keber-Pancasila-an individu-individu Indonesia dalam kelima silanya. Indeks ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar intervensi pendidikan dan sosial guna memelihara dan/atau meningkatkan keber-Pancasila-an orang Indonesia. Validasi konkuren skala keber-Pancasila-an dilakukan dengan memberikan skala keber-Pancasila-an yang sudah teruji reliabilitasnya kepada 290 mahasiswa dari berbagai latar belakang perguruan tinggi, etnis, dan agama di Jakarta."
Lengkap +
MPUNAIR 14:1 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Mannheim, Karl, 1893-1947
New York, N.Y.: Harcourt, Brace, 1954
321.07 MAN i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Carlton, Eric
London: Routledge & Kegan, 1977
303 CARi
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Melania Shinta Nugraheni
"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara motif moral mengikat dan jenjang penafsiran dengan ideologi politik. Penelitian ini menguji dua hipotesis yang berseberangan dalam ideologi politik, bahwa orang-orang dengan ideologi politik yang berbeda memiliki persamaan atau perbedaan mekanisme psikologis antara satu sama lain. Hasil analisis korelasional menunjukkan bahwa setidaknya satu tipe dari dua tipe motif moral mengikat, yaitu keteraturan sosial, berhubungan dengan konservatisme; r 161 = 0,53, p.

The purpose of this study was to investigate the relationship between group binding moralities and construal level with political ideology. This study tested dual hypothesis of political ideology in psychology whether people with different political ideology have similar or different psychological underpinnings from each other. Correlational analysis conducted in this study showed that at least one type of two group binding moralities, social order, is related to conservatism r 161 0,53, p.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"[Skripsi ini membahas bagaimana ideologi pasifisme diekspresikan dalam dua
buah film animasi karya Hayao Miyazaki yang berjudul “Hauru no Ugoku Shiro”
dan “Kaze Tachinu”. Penelitian ini menggunakan kajian ekspresif dalam
pendekatan psikologi sastra. Hasil penelitian menyatakan bahwa latar belakang
biografis menjadi penyebab Miyazaki menganut pasifisme; kedua film tersebut
mengekspresikan ideologi pasifisme melalui kisah antar tokoh yang disampaikan
lewat dialog dan adegan khas pengeboman kota hingga menjadi lautan api serta
pesawat perang yang hancur berjatuhan karena perang., This thesis examines how the ideology of pacifism is expressed in two of Hayao
Miyazaki’s animation movies which are “Hauru no Ugoku Shiro” and “Kaze
Tachinu”. This research uses expressive analysis from psychological approach to
literature. The result states that Miyazaki’s background is the cause of him became
a pacifist and both movies express the ideology of pacifism through stories
between the characters, which are delivered by dialogues and typical scenes of
city bombings and broken war airships.]"
Lengkap +
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2014
S58038
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Istiqomah
"Beberapa variabel psikologi ditemukan menjadi faktor disposisi yang mempengaruhi ideologi politik misalnya motivasi epistemik, right wing authoritarianism dan social dominance orientation. Selain faktor psikologi, faktor agama diprediksikan dapat menjadi faktor disposisi ideologi politik karena agama dan politik mempunyai akar kebutuhan psikologi yang sama. Sifat multiinterpretatif ajaran Islam tidak bisa melihat Islam secara monolitik sehingga Muslim akan berbeda-beda dalam bersikap politik. Penelitian ini bertujuan melihat peran agama dan faktor psikologis dalam memetakan tipologi ideologi politik Muslim di Indonesia. Studi pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai 12 partisipan dari organisasi Islam untuk menggambarkan perbedaan sikap politik dan perbedaan interpetasi dalam memahami ajaran Islam. Beberapa Muslim digambarkan meyakini dan memahami ajaran Islam sebagai pedoman menyeluruh (total) dalam semua aspek kehidupan termasuk kehidupan politik dan bernegara.
Totalitas dalam Islam tersebut diduga menjadi prediktor terhadap ideologi politik Muslim. Untuk itu perlu dilakukan adaptasi dan analisis struktur skala totalisme Islam (studi 1a) dengan partisipan sebanyak 653 muslim. Selanjutnya menguji korelasi dan regresi dengan variabel yang terkait dengan ideologi (1b) dengan partisipan sebanyak 376 mahasiswa muslim. Selanjutnya studi 2 menggunakan survei sebanyak 1208 muslim dari beberapa provinsi dengan karakteristik tertentu yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis utama yaitu keberagaman ideologi politik Muslim di Indonesia. Hasilnya terdapat 6 kelompok ideologi politik dengan perbedaan karakteristik pada motivasi epsitemik, right wing authoritarianism, social dominance orientaiton dan totalisme Islam.

Some psychological variables are found as the disposition factors that influence to political ideology such as epistemic motivation, right wing authoritarianism and social dominance orientation. Besides psychological factors, the religious factors are predicted to be a disposition factor for political ideology because religion and politics have the similar root in psychological needs. The multi-interpretative nature of Islamic teachings cannot be seen Islam as monolithically interpretation, so Muslims will be different in their political behavior. This study aims to analyze the role of religion and psychological factors in mapping the typology of Muslim political ideology in Indonesia. A preliminary study was conducted by interviewing 12 participants from Islamic organizations to illustrate differences in political attitudes and differences in interpretation in understanding Islamic teachings. Some Muslims are depicted as believing and understanding the teachings of Islam as an absolute guidance (total) in all aspects of life including political and state life.
Totality in Islam is thought to be a predictor of Muslim political ideology. For this reason, it is necessary to adapt and analyze the structure of the Islamic totalism scale (study 1a) with 653 Muslim participants and test correlation and regression with variables related to ideology (1b) with a total of 376 Muslim student participants. Furthermore Study 2 focused on a survey to 1208 Muslims from several provinces with certain characteristics aimed at proving the main hypothesis of the diversity of Muslim political ideologies in Indonesia. The result is that there are 6 groups of political ideologies with different characteristics in epistemic motivation, right wing authoritarianism, social dominance orientation and Islamic totalism.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2019
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>