Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu tujuan implementasi program kependudukan dan Keluarga Berencana adalah menurunkan tingkat fertilitas sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Selama kurun waktu 20 tahu pelaksanaan program KB, sejak dimulai secara resmi tahun 1970 telah membawa berbagai kebehasilan. Antara lain dapat dilihat dari cakupan pemakaian kontrasepsi hingga tahun 1989/1990 tercatat jumlah peserta KB aktif {68,6 %) dari seluruh Pasangan Usia Subur di tanah air. Demikian pula terjadi penurunan fertilitas sebesar 37,91 % selama 20 tahun terakhir dari TFR 5,61 {1970) menjadi 3,40 (1989). Tingkat penurunan tersebut akhir-akhir ini semakin tajam seiring meningkatnya penggunaan kontrasepsi. Pada tingkat regional Propinsi Bengkulu keberhasilan pelaksanaan program KB cukup tinggi, terutama dilihat dari cakupan kontrasepsi 'sampai tahun 1989/1990 tercatat (72,9 %) dari seluruh PUS melebihi pencapaian secara nasional. Namun belum diikuti dengan penurunan fertilitas yang sepadan, yakni TFR pada tahun 1989 sebesar (4,200) jauh lebih tinggi dibanding TFR secara nasional. Disamping itu meskipun. perencanaan program diatur dan ditetapkan secara nasional serta ditangani melalui susunan organisasi dalam pola yang sama, namun tingkat keberhasilannya di lapangan (tingkat desa) menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan yang cukup menyolok. Penelitian ini bertujuan mengkaji herhagai faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan: program KB di lapangan, baik kesertaan ber KB maupun dampak.program (penggunaan kontrasepsi) terhadap penurunan fertilitas. Faktorfaktor tersebut mencakup (1) faktor program yakni kegiatan motivasi KIE dan pelayanan kontrasepsi, (2) faktor. lingkungan setempat yakni keberadaan tokoh masyarakat, institusi dan kelompok sebaya, dan (3) faktor individu yakni tingkat sosial ekonomi. Untuk maksud tersebut penelitian ini menggunakan metode survei terhadap responden (PUS) dan wawancara mendalam terhadap informan. Disamping dalam bentuk participant observation, serta dukungan data sekunder. Analisa data betsifat kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ketiga faktor (variabel) di atas berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program KB di lapangan. Faktor program yakni motivasi KIE dan pelayanan kontrasepsi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program KB. Sementara faktor lingkungan setempat, yakni institusi, tokoh masyarakat dan kelompok sebayla sangat menentukan tingkat kesertaan ber KB. Meskipun hubungan tersebut tidak begitu nyata terhadap pilihan untuk ,memakai metode efektif yang digunakan oleh akseptor. Demikian 'pula faktor sosial ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kesertaan ber KB dan penurunan fertilitas. Semetara perbedaan keberhasilan yang cukup menyolok menurut lokasi (desa) lebih banyak ditentukan oleh faktor lingkungan setempat dan faktor sosial ekonomi responden. Baik tingkat kesertaan ber KB (penggunaan kontrasepsi) maupun dampak program terhadap penurunan fertilitas. Keberhasilan implementasi program KB tidakterlepas dari kemajuan dalam sektor-sektor lain terutama kemajuan tingkat sosial ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, dapat mempercepat terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahatera."

"LATAR BELAKANG MASALAHPenduduk dunia terus bertambah setiap saat, dengan laju pertumbuhan yang terus bertambah cepat. Fenomena ledakan penduduk ini telah muncul pada abad-abad terakhir dan menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang utama tentunya menyangkut sumber daya, misalnya pemenuhan kebutuhan pokok pangan, kesehatan dan pasokan energi. Persoalannya adalah apakah pertambahan penduduk ini dapat diikuti pertambahan yang sepadan di bidang pangan, sedangkan sejak saat sekarang saja jumlah penduduk dunia yang miskin dan lapar sudah cukup besar. Tanpa usaha-usaha untuk membatasi pertumbuhan tersebut, sangat dikhawatirkan bahwa pada suatu saat yang tidak terlalu lama lagi penduduk dunia akan tidak dapat tertampung. Dan kalau saat itu tiba, akan timbul ketegangan-ketegangan internasional yang sangat membahayakan kehidupan manusia secara menyeluruh. Greg Cashman dalam buku "What Causes War 7", menjelaskan bahwa salah satu penyebab dari timbulnya peperangan adalah karena pertumbuhan penduduk. Dalam teori Lebensraum disebutkan bahwa Lebensraum adalah tempat yang dibutuhkan oleh manusia untuk ruang hidup sehingga mereka tumbuh, berinteraksi dan akhirnya coati. Hitler lebih menekankan pada aspek normatif dari Lebensraum, yaitu jika seseorang percaya bahwa tempat dapat menyebabkan peningkatan penduduk"

"ABSTRAKPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran diterbitkan sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak. Peraturan ini menambah blangko akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat tetapi status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukan hubungan sebagai suami isteri. Anak yang memiliki akta kelahiran ini mempunyai kedudukan hukum sebagai anak luar kawin. Disebabkan karena orang tua tidak memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan. Sehingga tidak memiliki bukti secara hukum berupa kutipan akta perkawinan. Penelitian dilakukan dalam tataran dari segi normatif. Melakukan wawancara untuk memperkuat dan mendukung analisis. Implementasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang belum terdapat percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran. Terhambatnya kepemilikan akan menghambat perlindungan dan pengakuan hukum dari Negara. Implementasi dapat terwujud apabila ada kesadaran dan itikad baik dari masyarakat. Disarankan kepada Pemerintah untuk terus menggiatkan penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan yang belum tercatat. Selain itu perlu untuk menggiatkan sosialisasi pentingnya akta kelahiran. Tanpa sosialisasi, masyarakat tidak akan sadar dan tidak akan mendapatkan informasi akta kelahiran yang benar.Kata Kunci : Implementasi, Akta kelahiran, Catatan Sipil.

---

ABSTRACTDecree the Minister of Home Affairs Number 9 of 2016 regarding Accelerated Improvement of Birth Certificates Ownership in Civil Registry Service Office Serang District as a form of state acknowledgement on the child 39 s identity. This regulation adds blank birth certificates of children from the marriage which has not been recorded, but the status of their parents on Family Card shows a legally relationship as husband and wife. Children who have a birth certificate will have legal standing as a child born out of wedlock, because their parents did not fulfill the marriage registry. So it does not have legal proof on marriage certificate. The study was conducted in terms of the normative level. Hold interviews to strengthen and support the analysis. Implementation at Civil Registry Service Office Serang District has accelerated increase of birth certificates. Obstructive ownership will hamper the protection and legal recognition of the State. Implementation can be realized if there is awareness and goodwill of the community. Suggested to the Government to continue to intensify the birth certificates issue of children from unrecorded marriages. It is also necessary to encourage the socialization of the importance of birth certificates. Without socialization, people will not notice and will not get a birth certificate information correctly.Keywords Implementation, Birth Certificate, Civil Registry."

"Isu-isu penting dalam aspek kependudukan yang muncul dalam pemberitaan pada periode Mare-Mei 2009, disajikan dalam tulisan ini. Masalah kelembagaan keluarga berencana masih menjadi isu penting dalam pemberiataan. Isu ini kembali muncul di saat mendekati terbentuknya pemerintahan baru dengan harapan pemerintahan yang baru lebih peduli pada kelembagaan keluarga berencana. meningktanya jumlah angkatan kerja dengan sumberdaya manusia yang rendah serta meningkatnya pengangguran dan banyaknya buruh migran yang kurang mendapat perhatian, adalah isu penting lainnya. Terkait dengan itu, isu tentang trafficking juga muncul terutama pada buruh migran perempuan. Dan isu lainnya adalah tentang perlunya perubahan paradigma dalam mengentaskan kemiskinan dan pembangunan kesehatan"

"Dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia, maka disusunlah program pembangunan yang bersifat menyeluruh, terarah dan terpadu, serta berlangsung terus menerus. Rangkaian program pembangunan tersebut lazim disebut pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai, pembangunan tersebut tidak mungkin dapat terwujud dalam beberapa tahun, atau beberapa Pelita atau satu dua generasi. Yang penting bahwa semua upaya pembangunan harus diarahkan sedemikian hingga setiap tahap makin mendekati kearah tujuan tersebut dan akhirnya mencapai tujuan nasional yang sesuai dengan apa yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945. Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, manajemen merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan pembangunan. Sumber daya manusia Indonesia cukup besar. Jumlah penduduk Indonesia sampai pada saat ini menduduki urutan kelima sesudah RRC, India, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Menurut Sensus Penduduk tahun 1961 penduduk Indonesia berjumlah 97.055.348 dan pada sensus penduduk tahun 1971 penduduk Indonesia berjumlah 119.208.229. Sensus penduduk tahun 1980 memberikan jumlah 147.490.298 dan Supas 1985 berjumlah 163.875.889. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia tergolong cukup tinggi. Dalam kurun waktu 1961-1971 laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,1 persen pertahaun, tahun 1971-1980 meningkat menjadi 2,3 persen. Tahun 1930-1990 pertumbuhan penduduk diperkirakan turun menjadi 2 persen dan tahun 1990-2000 diperkirakan turun menjadi 1,9 persen. Turunnya laju pertumbuhan penduduk masih re latif kecil dan masih menimbulkan masalah kependudukan di Indonesia pada masa-masa yang akan datang seperti masalah kependudukan pada tahun-tahun yang sudah lewat. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, dapat merupakan modal dasar dalam pembangunan tetapi dapat juga merupakan penghambat bagi pembangunan. Sebagai tenaga kerja yang besar, merupakan modal dasar bagi pembangunan. Sebaliknya sebagai tenaga kerja yang jumlahnya besar, bila tidak dapat dibina dan dimanfaatkan secara tepat, dapat merupakan penghambat pembangunan dan merupakan salah satu mata rantai yang rawan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kenyataan menunjukkan bahwa ada beberapa masalah dalam kependudukan di Indonesia yaitu jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, persebaran yang tidak merata dan kualitas penduduk yang rendah. Masalah penduduk digambarkan dalam buku Rencana Pembangun Lima Tahun. Keempat yaitu: jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang tinggi, penyebaran yang tidak merata, dan struktur umur yang kurang seimbang serta masalah kualitas penduduk yang perlu ditingkatkan. Pada buku tersebut dapat dilihat bahwa keadaan penduduk Indonesia masih merupakan masalah yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas."

"Angka CPR Indonesia menunjukkan adanya peningkatan berarti semenjak 2002/2003 hingga 2007. Namun begitu, data SDKI 2007 menyebutkan angka pemenuhan KB yang tidak terpenuhi juga masih cukup tinggi. SDKI 2007 menuliskan bahwa ada sebesar 61,4 % wanita yang menggunakan kontrasepsi dan sebesar 9,1% wanita berstatus unmet need.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pendidikan, pengetahuan KB, dan otonomi wanita terhadap kejadian unmet need (kebutuhan KB tidak terpenuhi) di Provinsi Yogyakarta dan NTT menurut SDKI 2007. Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. Hasil multivariat menyebutkan bahwa interaksi antara media dengan pengetahuan menjadi faktor utama dalam menyebabkan kejadian unmet need di Yogykarta. Sedangkan jumlah anak masih hidup merupakan faktor utama dalam menyebabkan kejadian unmet need di NTT. Pendidikan rendah, pengetahuan kurang, dan kurang memiliki otonomi menyebabkan unmet need lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang berpendidikan tinggi, pengetahuan baik, dan memiliki otonomi di Yogyakarta dan NTT.

---

Contraceptive prevalence rate of Indonesia showed a significant improve since 2002/2003 to 2007. However, unmet need of family planning still high on 9,1 % in IDHS (2007). IDHS describes that there are 61,4 of 100 women using contraceptive and there are 9 of 100 women are unmet need. The purpose of this study was to determine the relationship of education, knowledge of family planning, and women's autonomy for unmet need in Yogyakarta and NTT according to IDHS 2007. Regression analysis shows that several variables are significantly related to total unmet need in Yogyakarta dan NTT. The findings in Yogyakarta show that interaction between media and knowledge is a major statistically significant relationship. But in NTT, total number of children is a major statistically significant relationship. Although, education, knowledge, and autonomy have no significant association with unmet need, low of education, knowledge, and no having autonomy give higher total unmet need in Yogyakarta and NTT. Therefore recommended that inYogyakarta and NTT, health care services make full use of opportunities to provide family planning information and services."

"Adalah suatu keharusan bagi negara-negara berkembang dan industri baru, terutama untuk mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam proses pembangunan. Indonesia memulai kebijakan kependudukan yang terarah dan sistematis sejak era "Orde Baru". Kini diperlukan reformasi kebijakan kependudukan yang didukung oleh "stakeholders" dari penerapan suatu "good governance" yang merupakan cita-cita dari perjuangan pembaharuan tata pemerintahan dengan berpegang pada amanat konferensi cairo (tahun 1994). Untuk itu diperlukan sosok visi dan misi bahwa penduduk secara menyeluruh harus mampu dijadikan modal bagi pembangunan dan sekaligus penikmat hasil pembangunan tersebut."