Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia diberkahi dengan potensi cadangan energi panas bumi terbesar di dunia, setara dengan 28,61 Gigawatt electric (GWe). Namun, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia saat ini hanya sekitar 2,13 Gigawatt listrik (GWe), jauh dari potensi yang sebenarnya. Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi diperlukan bagi Indonesia untuk mencapai pemanfaatan energi berkelanjutan di Indonesia. Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi tentu akan menjadi tujuan pemerintah di tahun-tahun mendatang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah sistem yang kompleks dan dinamis, yang tentunya menjadi tantangan dalam mengembangkan energi panas bumi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami struktur kompleks pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia dan menganalisis kebijakan terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Maka dari itu, pendekatan holistik dan sistematis dengan sistem dinamis digunakan dalam penelitian ini.

---

ABSTRACT

Indonesia is blessed with the largest potential geothermal energy reserves in the world, equivalent to 28.61 Gigawatt electric (GWe). However, the installed capacity of geothermal power plant in Indonesia is currently only around 2.13 Gigawatts of electricity (GWe), far from its true potential. The development of geothermal power plant is needed for Indonesia to achieve sustainable energy utilization in Indonesia. Increasing the utilization of geothermal energy will certainly be the aim of the government in the coming years to maintain sustainable development. However, the development of geothermal power plant is a complex and dynamic system, which is certainly a challenge in developing geothermal energy in Indonesia. This study aims to comprehend the complex structure of geothermal power plant development in Indonesia and analyze the geothermal power plant development-related policy in Indonesia. For this purpose, a holistic and systematic approach with a system dynamics approach is used."

"Dalam rezim SDGs, pendekatan yang ditujukan untuk memberantas kemiskinan adalah collaborative partnership. Diskursus ini mengemuka karena kemiskinan merupakan isu multisektoral yang dinamis dan kompleks. Pemetaan solusinya pun merujuk pada pelibatan berbagai jenjang organisasi, multidispilin, dan lintas yurisdiksi. Penelitian ini akan meninjau penerapan dan hal yang berpengaruh pada tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan pendekatan postpositivism. Selain itu, semangat reformasi birokrasi dan inovasi sektor publik juga merupakan cerminan dari penerapan tata kelola kolaboratif pada level pemerintahan lokal, khususnya di Kabupaten Pinrang. Pada 2016, sebagai momentum reformasi birokrasi, Pemerintah Pinrang membentuk OPD yang concern dalam menanggulangi kemiskinan melalui kerangka kolaboratif antar jenjang pemerintahan dan pihak non pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan trust dan mutual understanding mengalami stunting kolaborasi sehingga kinerja kolaborasi tidak mampu mengentaskan kemiskinan di angka 6 persen pada tahun 2018.

---

in SDGs regime, collaborative partnership used to reduce poverty. The rise of collaborative governance discourse is just because an involvement of the multiple stakeholders in multiple organizations across multiple jurisdictions who has its own understanding of the problem and solution differently. In this paper, we examine the implementation of collaborative governance and its affected in Pinrangs poverty alleviation by using postpositivism approach. Since 2016, local government initiated The Poverty Reduction Department (Bagian Penanggulangan Kemiskinan) as a special board for eradicating poverty by an integrative framework for collaborative governance. This board intended to assist on the Regional Poverty Alleviation Coordination Team (TKPKD), to integrate a number of poverty alleviation programme, and also to merge the database differences between The Central Statistics Agency (BPS) and TKPKD. However, while BPK has an important role to play, there are many conditions and settings that bother for driving progressively cyclical or iterative interactions between multiple stakeholders. In addition, the Pinrang poverty rate was increased in 2016 period. BPS announced that the number of people living below the poverty line was 256.054 in 2017 or 8,5 percent of the total population. This study argues that a lack of trust and mutual understanding shape the prospects for and challenges of initiating and sustaining collaborative governance in Pinrangs poverty alleviation programme.

"

"Negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan pekerjaan yang layak serta melindungi hak setiap warga negaranya, baik yang terdapat dalam wilayahnya maupun yang terdapat di wilayah negara lain, saat mereka melakukan pekerjaan tersebut. Kantor perwakilan baik diplomatik maupun konsuler, berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional berperan dalam melindungi warga negara pengirim di dalam wilayah negara lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada setiap warga negara, termasuk kepada TKW. Perlindungan terhadap hak-hak TKW menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena banyaknya kasus pelanggaran hak mereka serta peranan penting mereka bagi perekonomian negara, mengingat banyaknya devisa yang diperoleh negara dari mereka. Kantor perwakilan Indonesia memberikan perlindungan tersebut diberikan dalam bentuk bantuan hukum serta dalam bentuk pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian kerja dan hukum kerja negara tempat TKW tersebut bekerja.

---

State has the responsibilities to provide a proper mean of support to their citizen and protect the interest of their nationalities, which lives in their territory or lives in other state territory, while them doing their mean of support. State Representation Office, diplomatic representation or consular representation, based on international law and national law play the important role in protecting the interest of their citizen who live in the receiving state territory. The Representation Office gives such as protection to all citizens including to the women migrant worker. The protection upon the interest of women migrant worker become a very important issue because the massive number of the violation of their rights and they play a very significant role in developing our country economical growth. Indonesian?s representation office gives such protection in form legal assistance and assistance in fulfillment the women migrant worker based on their contract and local labor code."