Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini meninjau pandangan Maslow tentang manusia melalui kerangka yang disusun oleh penyusun buku 'Thories of personality' yaitu Ziegler dan Hjelle. Dari-buku ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa Maslow memiliki pandangan tentang manusia secara optimis dan banyak kemiripan dengan tema-tema filosofis dalam eksistensialisme dan fenomenologi. Selain itu Maslow merupakan tokoh psikologi, maka penulis berusaha menghubungkan filsafat dengan psikologi melalui pandangan Maslow sendiri sebagai pencetus psikologi humanistik dengan berbagai tema filsafat manusia dan budaya. Karena Maslow dan psikologi humanistiknya mengkritik pandangan tentang manusia menurut aliran psikologi (selainnya), maka penulis menghubungkan pandangan Maslow tersebut dengan situasi saat ini, khususnya relevansi pandangannya tersebut dengan kehidupan manusia di Indonesia. Akhirnya, tema-tema filosofis seperti tentang kebahagiaan, hakikat pendidikan, kebenaran, hakikat manusia dalam masyarakat dan potensi manusia oleh penulis diungkapkan sebagai tambahan atas konsepsi Maslow tentang manusia. Hal ini sangat berkaitan karena memang tema-tema tersebut pada dasarnya membicarakan persoalan manusia dan kemanusiaan juga. Dapat penulis simpulkan bahwa pandangan Maslow tentang manusia masih tetap relevan dengan kehidupan manusia saat ini, termasuk di Indonesia."

"Istilah 'Self' dalam filsafat Barat Modern menunjukkan sebagai identitas yang melekat pada diri seseorang. Konsepsi tentang 'Self' berbeda-beda sesuai dengan pendekatan yang digunakan masing-masing filsuf dalam memaknainya. Namun secara umum dapat dikatakan, perdebatan tentang konsepsi 'Self' dalam Filsafat Barat Modern, mengarah kepada autentisitas esensialis dan eksistensialis.Ketika dikaitkan masalah konsepsi 'Self' dalam filsafat Barat Modern dengan wacana Orientalisme "Timur" dan "Barat" yang dirumuskan oleh Edward W. Said, dalam bukunya Orientalisme, bisa jadi stereotype-stereotype seperti, rasional, beradab, dan dewasa, diciptakan "Barat" tentang keberadaannya atau identitasnya merujuk pada salah satu atau beberapa gagasan konsepsi filosofis tentang 'Self' apakah itu bersifat deteministik, anti-deterministik, atau mungkin pragmatisme. Karena, konsepsi 'Self' dalam filsafat Barat Modern secara umum, memungkinkan adanya pembenaran akan eksploitasi terhadap sesuatu yang berada diluar seperti benda-benda, alam semesta, dan bahkan manusia yang dilainkan sebagai objek.Konstruksi identitas yang dibangun "Barat" atas "Timur" oleh Edward W. Said, berhasil dikupas menjadi sebuah persoalan yang sebelumnya dianggap tidak ada dan ditiadakan yaitu persoalan kekuasaan imperialistik yang dibingkai oleh corak kebudayaan yang orientalistik. Secara epistemologis, Edward W. Said berhasil membongkar, menyikap, menelanjangi kebusukan kultural yang diklaim secara ilmiah oleh kekuasaan koloni. Sementara itu, ditingkat ontologi Edward W. Said berhasil membongkar, menyibak, dan menelanjangi pula penyebab akhir kekuasaan imperialistik yang dibingkai oleh nilai-nilai kemanusiaan, yaitu sifat-sifat yang secara menyeluruh dan mendasar adalah antikemanusiaan itu sendiri.Konsepsi 'Self' dan identitas manusia yang selama ini dianggap netral, terjadi dengan sendirinya, dan universal berhadapan dengan fakta yang dikemukakan Said. Maka 'Self', tidak bisa tidak harus dipahami, dalam konsepsi hibriditas dan autentisitas. Kesadaran akan kemungkinan terjadinya fundamentalisme kebudayaan inilah yang menjadikan kritik Said hanya sebagai gerbang bagi peninjauan ulang konsepsi 'Self' bagi manusia. Dalam upaya meredefinisi identitas, aspek autentisitas dan hibriditas menjadi rumusan yang tidak bisa dihindari, baik bagi "Timur" dan "Barat". Namun disisi lain, Said sendiri tidak melakukan perumusan atau menceritakan upaya Timur dalam merumuskan identitasnya. Dengan kata lain, Said seperti menyetujui bahwa Timur memang tak memiliki kemampuan untuk merumuskan atau menceritakan diri selain melalui suara orientalis dan kritikus- orientalis seperti Said."

"ABSTRAKHukum sebagai fenomena sosial tidak pernah bisa lepas dari konteks sosial dan politik dimana hukum itu hidup dan berkembang. Dalam pengertian itu hukum dapat dimengerti bukan hanya sebagai instrumen belaka melainkan sebagai basis berdirinya bangun sosial dan politik yang dibangun dalam setiap bentuk kehidupan sosial.Hukum liberal atau hukum modern mendasarkan diri pada positivisme untuk menemukan hukum-hukum yang tetap bagi gejala-gejala sosial. Metode positivistik menghasilkan sistem politik berbasis demokrasi dan sistem ekonomi berbasis pasar. Sistem hukum yang dihasilkan, terutama dalam kerangka politik, adalah sistem hukum yang mendasarkan dirinya pada aturan hukum atau the rule of law. Aturan hukum menjadi landasan bagi pemisahan kekuasan diantara para pemegang kekuasaan yang tujuannya adalah agar kekuasaan tidak terkonsentrasi dan proses check and balances dapat terjadi. Sehingga ada jaminan bagi warga negara bahwa para pemegang kekuasaan tidak menjalankan kekuasaannya dengan sewenang-wenang dan dengan demikian keadilan hukm dapat diwujudkan. Hukum yang positivistik ini meyakini bahwa di dalam hukum ada keadilan yang dilahirkan oleh prinsip imparsial dan netralitas. Sehingga kekuasaan tidak berpihak dan keadilan dapat dimiiiki oleh semua orang tanpa pandang bulu.Namun dalam kenyataannya humanisasi yang menjadi salah satu tujuan yang mendorong lahirnya hukum liberal, dengan pengakuan hak-hak individual, tidak begitu saja mendorong terjadinya kehidupan sosial yang lebih baik dan lebih adil bagi sebagian orang (yang posisinya dalam struktur dan hirarki sosial memang rendah). Kenyataan ini mendorong para pengkritik hukum liberal untuk mencari tahu apa yang sesunggulmya terjadi dalam kehidupan manusia modem yang ditopang dengan hukum liberalnya. Pencarian itu bermuara pada penemuan yang menyatakan bahwa ternyata hukum liberal tidak saja digunakan sebagai pendukung bagi kehidupan ekonomi kapitalis dan sistem politik demokratis, melainkan lebih dari itu hukum liberal jugs ditengarai oleh para kritikus hukum kritis sebagai penyebab dari terjadinya ketidakadilan yang ada dalam kehidupan sosial. Hukum dijadikan sebagai alat legitirnasi bagi hirarki sosial yang tidak adil dan timpang. Upaya yang ingin dicapai oleh para pengkritik hukum liberal, khususnya para penganut aliran hukum kritis, adalah tersadarkannnya masyarakat akan ketidakadilan yang dihasilkan oleh hukum liberal sehingga perubahan dapat dilakukan melalui rumusan hukum yang baru. Sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih adil tanpa dominasi dan penindasan."

"ABSTRAKProblem aborsi, pada saat ini, tidak sebatas menyentuh ranah medis, melainkan telah masuk ke dalam ranah Negara. Hal ini terlihat pada terbentuknya hukum aborsi yang diterapkan oleh berbagai Negara di dunia. Dalam hukum aborsi, dapat dilihat adanya syarat-syarat tertentu yang mesti dipatuhi oleh pihak terkait untuk dapat melakukan aborsi atau tidak. Dengan kata lain, kebebasan bertindak seseorang terhadap dirinya sendiri diberikan batasan oleh Negara. Skripsi ini bertujuan untuk mengkritik pembentukan hukum aborsi yang dilakukan oleh Negara, melalui pengkajian tentang hilangnya kebebasan individu di dalam hukum aborsi, dengan menggunakan pemikiran John Stuart Mill tentang kebebasan individu.

---

ABSTRACTAbortion, at this moment, not merely touch the medical sphere, but has entered into the realm of the State. This is seen in the formation of the abortion law applied by many countries in the world. In the abortion law, there are certain conditions that must be adhered to by the related parties to be able to have an abortion or not. In other words, freedom of action of a person against himself given restrictions by the State. This thesis aims to criticize the establishment of legal abortions performed by the State, through the assessment of the loss of individual liberty in the abortion law, using John Stuart Mill?s idea of individual liberty."

"Pembahasan di sini didasarkan pada hipotesis,bahwa kesenjangan teoritis komunikasi pembangunandesa di Indonesia besarl dari ketiadaan penelitian yang sistematis tentang pautan antara data-data empiris bersama dokumen pembangunan,dan proses penyususnan teori baru komunikasi pembangunan desa. dalam aspek ontologis, studi komunikasi pembangunan hanya tertuju pada proses komunikasi yang terbatas, sebagai imlikasi dari pertautannya dengan studi pembangunan yang memiliki posisi-posisi paradigmatis terbatas pula. Konsekuensinya, studi komunikasi pembangunan tidak merespons jaringan di luar proyek dan globalisme pembangunan. Adapun epistermologi komunikasi pembangunan masih terbatas pada positivisme, post-positiveisme dan teori kritis. dalam konteks metodologis, aspek komunikasi tidak sekedar menjadi variabel pengaruh (penyebab), melainkan kini (minimal dalam kasus PPK) juga sebagai hasil (variabel terikat) dari proyek pembangunan. Pada sisi aksiologi, oleh karena didominasi paradigma modernisasi, maka komunikasi pembangunan selama ini hanya menjadi pendukung modernisasi, maka komunikasi pembangunan selama ini hanya menjadi pendukung modernisasi. Orientasi terhadap teori-teori modernisasi mengakibatkan pembacaan persoalan hanya dari dalam, sehingga komunikasi pembangunan terbatas melihat antar komunikator yang terlihat langsung."

"Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk mengintegrasikan konsep action dari filsafat politik yang digagaskan oleh seorang filsuf asal Jerman bernama Hannah Arendt dengan teori keadilan prosedural. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu guna menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keadilan prosedural. Latar belakang tulisan ini berangkat dari ketertarikan penulis untuk mempertanyakan kembali hakikat dari implementasi keadilan prosedural. Konsep yang relevan dalam perspektif filsafat politik Hannah Arendt membantu pembaca untuk memahami lebih dalam keberadaan dari teori keadilan prosedural. Analisis filosofis terhadap konsep Action Arendt dapat menawarkan perspektif baru untuk memperkuat otonomi individu. Penguatan prinsip keadilan prosedural menggunakan teori filsafat Hannah Arendt memungkinkan pembentukan sistem politik yang lebih harmonis, yang mampu mengakomodasi kebutuhan akan partisipasi aktif dan tanggung jawab dalam prosedur keadilan yang adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana kedua domain tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi dalam menciptakan struktur politik yang adil dan dinamis.

---

This article aims to integrate the concept of action from the political philosophy argued by a German philosopher named Hannah Arendt with the theory of procedural justice. The purpose of writing this final assignment is to create a more comprehensive understanding of procedural justice. The background of this writing starts from the author's interest in re-questioning the authenticity of the implementation of procedural justice. A relevant concept is present in the theory of procedural justice in order to understand more in-depth relevance of the Theory of Procedural Justice, through the perspective of Hannah Arendt's political philosophy. A philosophical analysis of the concept of Action Arendt can offer a new perspective to strengthen the autonomy of the individual. The research uses qualitative research methods to explore how the two domains are interrelated and interact in creating a just and dynamic political structure."