Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penataan ruang adalah salah satu fungsi pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penataan ruang dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat ll. Dalam hal ini di tingkat daerah kebijakan tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Umum Tata Ruang Propinsi. Sejak tahun 1970, sebenarnya Indonesia telah berusaha menyususn suatu Undang-undang Penataan Ruang. Setelah melalui proses panjang dan sulit akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 1992. Meskipun demikian berbagai persoalan hukum mengenai kerangka hukum penataan ruang tetap muncul. Persoalan hukum muncul karena kebijakan penataan ruang substansinya terlalu umum, sehingga masih dibutuhkan peraturan-peraturan di bidang lain untuk menunjang pelaksanaan penataan ruang. Selain itu bentuk peraturan perundangan yang berlakt saat ini juga sebenarnya kurang sesuai menurut azas hukum yang ada. Kajian terhadap peraturan penataan ruang kota di Indonesia perlu dilakukan karena sebenarnya banyak kelemahan hukum dalam peraturan untuk penataan ruang, balk Persoalan prosedur hokum penyusunannya maupun persoalan substansi produk hukumnya"

"Jl. Kali Besar Barat dan Timur merupakan cikal bakal perkembangan kota Jakarta ke arah Selatan yang dimulai sejak Abad ke 15. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menetapkan daerah ini termasuk ke dalam Kawasan Wisata Budaya dan Sejarah karena memiliki ciri khusus berupa deretan bangunan tua dan plaza Iinier kota berupa arkade dan trotoar. Untuk itu akan dilaksanakan progam revitalisasi di daerah ini dengan meningkatkan kualitas ruang Iuar (open space) dan menghidupkan suasana kota di malam hari. Program ini melibatkan penghuni lahan dan masyarakat setempat dalam bentuk Public Private Partnership. Menurut Canter, keterlibatan ini akan efektif bila masyarakat diminta pendapatnya berupa persepsi dan preferensi yang obyektif dalam menentukan alternatif manajemen, perencanaan dan penilaian terhadap pembangunan tersebut. Untuk itu digunakan kuesioner user survey yang merupakan langkah efektif untuk mendapatkan gambaran sikap terhadap revitalisasi berupa sikap terhadap kualitas ruang luar dan preferensi terhadap peningkatan kualitas ruang luar. Skala yang dikembangkan terdiri dari aspek-aspek architectural features yang menjadi obyek program revitalisasi, yaitu aspek arkade/trotoar, bangunan bersejarah, tepi kali, jalan/lalulintas dan utilitas. Menurut Gifford, pengamat (dalam penelitian ini ialah penghuni atau user) dapat menilai arsitektur pada sejumlah kota tidak saja menilai kualitas, tapi juga melakukan preferensi terhadap bentuk-bentuk arsitektural. Hasilnya berupa gambaran respon subyek penelitian terhadap kondisi kualitas ruang luar dan preferensi tindakan yang diharapkan dari pelaksana program revitalisasi di JI. Kali Besar Barat dan Timur. Metode analisis deskriptif ini dipilih karena menurut Canter tidak ada penelitian atau studi (pendekatan psikologi) yang memberikan gambaran secara deskriptif yang dapat langsung memberikan rekomendasi desain spesifik yang diinginkan dari responden. Penggunaan user survey berupa kuesioner ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi pemda DKI Jakarta dalam merumuskan model pembangunan yang mengikutkan partisipasi masyarakat."