Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKALASAN DAN TUJUAN SKRIPSI Hak milik seseorang dalam Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi Sosial, Jika kepentingan Umum/Negara menghendaki, pemerintah dapat membatasi/menguasai pemakaian hak milik tersebut. Besar-kecilnya pembatasan/ penguasaan tersebut dapat dijadikan indikator(petunjuk) untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan pemerintah mengatasi kepentingan Umum/ Negara tersebut. Dalam masalah perumahan yang merupakan kepentingan Umum/Negara indikator tersebut adalah besar-kecilnya campur-tangan pemerintah dalam mengatur hubungan dan menyelesaikan sengketa sewa-menyewa perumahan. HASIL PENELIUAN Di bawah PP no.49/1963 kewenangan untuk mengadili/memutus sengketa tentang hubungan sewa-menyewa perumahan berada di tangan KUP. Dengan berlakunya PP no.55/1981 kewenangan tersebut beralih ke tangan Pengadilan Negeri, Akan tetapi PP no.55/1981 masih mengandung kelemahan; antara lain; Cl). Tidak seluruhnya kewenangan mengadili sengketa sewa-menyewa perumahan beralih ke Pengadilan Negeri, KUP masih berhak mengadili sengketa penggunaan perumahan tanpa hak. C2), Masih terdapat kemungkinan KUPC Dinas Perumahan OKI Jaya ) digugat di Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa( Onrechtmatlge overheidsdaad ), KESIMPULAN DAN SARAN 1, Perkembangan peraturan perundang-undangan dari mulai UU no,1/1964 sampat dengan PP no,55/1981 beserta peraturan pelaksanaannya( khususnya di OKI Jaya J menunjukkan kesungguhan Panerintah untuk menghapuskan pe rumahan ber SIP, 2, Sudah waktunya sistim SIP dihapuskan, 3, Sudah waktunya Ponerintah merancang/membuat Undang-Undang yang mengatur hubungan Sewa-menyewa perumahan yang lengkap dan terkodifikasi."

"Dengan dikeluarkannya ?Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1958 tentang Urusan Perumahan dan mulai berlaku pada tanggal 17 April 1958, maka buku ini dibuat untuk menjelaskan tentang peraturan baru tersebut. Dan undang-undang sebagai supplement pada buku ini.Buku ini berisi kumpulan dari karangan-karangan yang diterbitkan dalam majalah Pantjawarna dan kumpulan keputusan dari badan peradilan yang berhubungan dengan perumahan."

"Di Provinsi DKI Jakarta khususnya kota madya Jakarta Timur masih banyak Permukiman kumuh dan ilegal termasuk dalam katogori terkumuh di tingkat DKI Jakarta. Dalam upaya penanganan pembangunan perumahan dan permukiman Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain melalui Penataan lingkungan Perumahan dan Permukiman. Dalam Perbaikan lingkungan dengan penekanan pada 3 aspek yaitu aspek sosial, ekonomi dan fisik lingkungan.Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana permukiman di suatu kawasan perlu koordinasi dan sinkronisasi antar unit terkait sesuai bidangnya serta peran aktip dari masyarakat. Permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya koordinasi dan sinkronisasi yang dapat menimbulkan risiko yang akan mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan yaitu mutu, waktu dan biaya. Tujuan Tesis ini adalah mendapatkan metode pendekatan manajemen proyek dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur akan bermanfaat untuk mengetahui risiko risiko yang berpengaruh terhadap kinerja mutu proyek, sehingga dapat mengatasi dampak, penyebab dan tindakan yang diperlukan. Tahapan dalam penyusunan tesis ini adalah menetapkan Sasaran,Identifikasi faktor- faktor risiko, analisa risiko, evaluasi risiko dan memberi tanggapan dan perlakuan atas risiko, memantau dan mengkaji ulang, komunikasi dan konsultansi dan tahapan terakhir menyusun dokumentasi. Untuk mengetahui faktor risiko dilakukan secara kualitatif dengan menganalisa data persepsi dari kuesioner dan analisa risiko secara kuantitatif terhadap variabel risiko data diolah dengan dibantu oleh SPSS versi 13. Dengan mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dalam mengelola risiko yang ada diharapkan kinerja mutu dalam Penataan lingkungan Perumahan Permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta akan semakin baik.

---

In DKI Jakarta province, particularly East Jakarta municipality, there are still many slum and illegal settlement area and labeled as the dirtiest in the level of DKI Jakarta. In order to manage the settlement development, the DKI Jakarta administration had conducted some activities, among others, slum settlement arrangement. In the improvement of the environment, the highlight was shed into 3 aspects, social, economy and physical environment. In fulfilling the need of facility and infrastructure of settlement in an area, coordination and synchronization are needed among related units in accordance with the respective field and active participation of people. The coordination and synchronization may cause risk that will afffect the target achievement defined, they area, quality, time and cost.

The purpose of this thesis is to get structured project management approaching method and risk management application that will be beneficial to recognize the risks affecting the project quality performance, in turn, it may overcome the impact, cause and action needed. The phase of this thesis composition is to define objective, risk factor identification, risk analyses, risk evaluation and providing responses and handling to the risk, observing and reviewing, communication and consultation from the last phase of document composition. In recognizing the risk factor, the qualitative way is performed to the risk variable, the data was processed by SPSS version 13. Knowing what action should be done in managing the existing risks, it is expected that the quality performance in the slum settlement area in DKI Jakarta will get better."

"Pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan akibat adanya migrasi dan juga pertambahan populasi adalah hal yang tidak bisa dihindari. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan akan hunian dengan persediaan rumah yang ada. Disamping itu timbulnya permukiman kumuh di perkotaan akibat urbanisasi menjadi masalah bagi kota. Ternyata masalah akan penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman ini dialami oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang jumlahnya 46,7 dari warga Jakarta. Kelompok ini adalah golongan yang perlu dibantu oleh pemerintah dalam rangka memenuhi keterbatasan kemampuan mereka dalam memiliki hunian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun program penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman berdasarkan kebijakan perumahan dan permukiman yang mengarah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas implementasi kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan yang telah dijabarkan dalam rencana pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah sudah memadai akan tetapi masih mengalami kendala dalam implementasi kebijakannya.

---

Population growth in urban areas due to migration and population growth is inevitable. This causes an imbalance between the need for occupancy with existing home supplies. Besides, the emergence of slum settlements in urban areas due to urbanization becomes a problem for the city. It turns out the problem will be the provision of housing and structuring of this settlement area experienced by low income people who amount to 46,7 of the citizens of Jakarta. This group is a group that needs to be assisted by the government in order to meet the limitations of their ability in having a dwelling. The Provincial Government of DKI Jakarta has developed a program of housing provision and structuring of settlement areas based on housing and settlement policies that lead to low income communities.

This descriptive qualitative research aims to analyze the effectiveness of policy implementation from DKI Jakarta Provincial Government in providing housing and settlement arrangement for low income people. The policies outlined in the housing development plan and settlement arrangements for low income communities are adequate but still face obstacles in the implementation of their policies."

"Wilayah peri urban Kota Jakarta dipilih sebagai kawasan permukiman karena ketersediaan lahan dan harganya lebih rendah dibanding Jakarta. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah peri urban Kota Jakarta, besarnya permintaan, dan arah pertumbuhannya. Dengan menggunakan pendekatan rumah tangga, kami menganalisis karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengestimasi willingness to pay WTP dengan menggunakan metode Ordinary Least Square OLS dan menganalisis jumlah permintaan rumah sederhana dengan menggunakan regresi data panel Fixed Effect Model FEM di wilayah peri urban Kota Jakarta. Hasil analisis menunjukan bahwa pengeluaran non-makanan dan pengeluaran transportasi menjadi determinan yang signifikan di seluruh wilayah peri urban Kota Jakarta dan permintaan rumah sederhana paling besar ke wilayah barat peri urban Kota Jakarta. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga dan upah, menyediakan rumah sederhana yang meminimalisir biaya transportasi, serta memberikan skema pembiayaan dan besar subsidi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing rumah tangga berpenghasilan rendah. Hal tersebut diharapkan agar perumusan kebijakan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat tepat sasaran, tepat guna, tepat kebutuhan, dan tepat lokasi.

---

Jakarta peri urban areas are chosen as residential areas because of the land availability and the lower price compared to Jakarta. This paper aims to analyse the characteristics of low income families in Jakarta peri urban areas in buying houses, the magnitude of demand, and the direction of growth. By utilizing household approach, we analyzed low income families characteristics for estimated willingness to pay WTP by using Ordinary Least Square OLS method and analyzed low income housing demand by using Fixed Effect Model FEM panel data regression.

The result show that non food expenditure and transportation expenditure are significant determinant in Jakarta peri urban areas and the most low income housing demand to the west Jakarta peri urban areas. Therefore, the government should maintain the stability of prices and wages, provide housing that minimizes transportation costs, and provide financing scemes and subsidies according to the ability of each families. It is expected to the policy formulation of housing provision for low income families can be precise, appropriate, efficient, and location appropriate."

"Tugas Karya Akhir ini membahas tentang gerakan sosial yang terjadi di permukiman liar perkotaan, dengan mengambil studi kasus pada permukiman kampung Tanah Merah Jakarta Utara. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai proses gerakan sosial yang terjadi di dalam kelompok masyarakat tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan yang terjadi pada masyarakat yang bermukim di kampung tanah merah berhasil melakukan pergerakan sosial dalam proses memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara, yakni pemberian KTP dan pengesahan RT dan RW yang ada pada permukiman kampung tanah merah tersebut. Dari proses gerakan sosial yang terjadi pada masyarakat tanah merah tersebut secara konseptual sejalan dengan pemikiran dari Castell mengenai aliansi organisasi yang membuat sebuah gerakan sosial dapat berlangsung atas dasar prakarsa Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB), serta pemikiran Tilly mengenai mobilisasi dan sumber daya yang membuat sebuah gerakan dapat eksis dan tetap berlangsung.

---

The focus of this thesis discusses the social movements that occur in urban settlements, with a case study on Tanah Merah village settlements in North Jakarta. By using qualitative methods, this study is a descriptive research, which aims to provide an overview of the social movements that occur in certain communities. The results showed that the movement that occurs in people who live in Tanah Merah villages had succes did social movements in the process of fighting for their rights as citizens, namely the provision of ID card and validation RT RW and village settlements which exist on that settlement because of Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) organization. The social movements that occurred in the red soil is conceptually in line with the thinking of the alliance Castell organization that makes a social movement can take place, as well as thinking about Tilly and the mobilization of resources to make a movement can exist and persist."

"ABSTRAKMelihat pertumbuhan penduduk yang cepat dewasa ini masalah perumahan dirasakan semakin penting. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah perumahan sangat berbeda, oleh karena itu harus mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu perhatian pemerintah adalah membangun rumah-rumah negara untuk tempat tinggal pegawai negeri sipil bersama dengan keluarganya. Selanjutnya, titik berat masalah terletak pada proses pengalihan rumah negara kepada pegawai negeri sipil dengan cara sewa bell. Pokok permasalahan adalah mengapa proses pengalihan rumah negara harus dengan sewa beli tidak dengan pengikatan jual beli?, dan bagaimana pelaksanaan pengalihan rumah negara apabila menggunakan sewa beli?. Dalam penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, memakai studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data, sedangkan studi dokumen tersebut menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Lalu setelah dilakukan analisa, kesimpulam dalam penelitian adalah bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, pengalihan rumah negara kepada pegawai negeri sipil dilakukan dengan cara sewa beli, sedangkan rumah negara yang dapat dialihkan adalah rumahnegara golongan III saja, dan syarat-syarat dari pengalihan rumah negara dapat dilihat dari subjek dan objek perjanjian sewa beli rumah negara yang mempunyai kekhususan. Saran dalam penulisan ini adalah, sewa beli dalam masyarakat Indonesia lebih baik diatur dalam suatu undang-undang, karena dengan adanya undang-undang sewa bell, maka terdapat suatu pegangan yang pasti bagi semua pihak guna menghindari kesimpang siuran, dalam merumuskan isi perjanjian sewa beli walaupun pembelinya pegawai negeri sipil harus tetap perlu dipertimbangkan, supaya tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan dipihak penyewa beli dan penyeleksian calon pembeli rumah negara hendaknya dilakukan dengan teliti oleh pihak yang berwenang dan memprioritaskan kepada mereka yang belum mempunyai rumah."