Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilu pada dasarnya merupakan sarana pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat sekaligus sebagai sarana pengakuan dan perwujudan hak azasi manusia, karena itu pemilu berfungsi sebagai sarana legitimasi politik, perwakilan politik, mekanisme pergantian atau sirkulasi elit dan sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik. Sampai Pemilu 1999 Indonesia telah 8 kali melaksanakan pemilihan umum dengan menggunakan sistem proporsional. Sejak tahun 1966 sampai sekarang terjadi polemik dalam masyarakat, apakan sistem ini di pertahankan atau diganti dengan sistem lain yaitu sistem distrik. Perdebatan semakin menarik seiring dengan lemahnya kinerja DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maupun penyimpangan pelaksanaan sistem ini selama pemerintahan Orde Baru yang berdampak luas dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.Oleh karena itu pembahasan dalam tesis ini lebih ditekankan pada pelaksanaan sistem proporsional dalam pemilihan umum Orde Baru khususnya upaya-upaya sistimatis pemerintah baik secara konstitusional maupun cara-cara represif guna kemenangan Golkar sebagai partai pemerintah."

"PendahuluanPerjalanan sejarah Dwifungsi ABRI sejak tahun 1945 hingga sekarang sudah cukup panjang, kiranya sudah saatnya untuk diteliti secara ilmiah; terutama yang menyangkut beberapa hal pokok dari Dwifungsi ABRI tersebut, yaitu antara lain. Apakah benar Dwifungsi ABRI tersebut merupakan ciri khas ABRI, atau juga berlaku di negara-negara lain ?. Apakah benar Dwifungsi ABRI tersebut sesuai dengan tuntutan suatu Angkatan Bersenjata bagi Republik Indonesia yang berlandaskan Ideologi Pancasila ? Dengan kata lain, apakah Dwifungsi ABRI merupakan salah satu bentuk pelaksanaan atau pelestarian nilai-nilai Pancasila/UUD 1945 yang cocok bagi Republik Indonesia ? Apakah Dwifungsi ABRI tersebut sesuai bagi ABRI di masa mendatang ? Pertanyaan-pertanyaan pokok tersebut tentunya sangat menggugah untuk mencari jawab atau duduk perkaranya; apalagi mengenai hal ini terdapat berbagai pendapat yang hidup dalam masyarakat kita. Mengenai pendapat tentang Dwi fungsi ABRI pada dasarnya dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Pihak ABRI sesuai dengan doktrinnya, menganggap Dwifungsi adalah kepribadiannya. Para pengamat melihat Dwifungsi ABRI adalah hal yang wajar, tetapi ada pihak lain yang menganggap perlu pembatasan, bahkan tidak relevan sama sekali tetapi secara yuridis formal diakui misalnya dalam UU No. 20 tahun 1982. Dengan latar belakang tersebut penulis memilih judul tulisan ini, yaitu : Perkembangan pelaksanaan Dwifungsi ABRI dalam rangka melestarikan Pancasila. Hipotesis. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap perkembangan kehidupan kenegaraan di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 peranan Dwifungsi ABRI yang cukup menojol ternyata makin meningkatkan Ketahanan Nasional. Hipotesis yang dapat dikemukakan ialah bahwa peranan Dwifungsi ABRI (terutama di bidang sosial politik) berarti merupakan salah satu upaya ABRI dalam rangka melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maksud dan tujuan penulisan, Pertama, dengan latar belakang dan hipotesis singkat di. atas, maka maksud yang hendak dicapai ialah ingin memberikan sumbangan pengkajian ilmiah mengenai Dwifungsi ABRI dengan sudut pandang yang bersifat multi disiplin, melihat Dwifungsi ABRI sepanjang sejarahnya (dengan titik berat pengkajian pada masa Orde Baru), sehingga jelas terbukti atau tidaknya posisi Dwifungsi ABRI tersebut dalam rangka pelestarian Pancasila. Pandangan multi disiplin yang dimaksud dicakup dalam rangka Ketahanan Nasional dengan tidak melupakan juga tinjauan teoritis mengenai hubungan sipil-militer di berbagai negara sebagai bahan anding agar jelas kedudukan Dwifungsi ABRI tersebut. Kedua, tujuan dari penulisan ini ialah untuk membuktikan apakah hipotesis yang dikemukakan terdahulu dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak terbukti sama sekali. Dengan demikian penulis dapat menyumbangkan beberapa pemikiran lebih lanjut agar Dwifungsi ABRI tersebut makin dapat memberikan arti yang lebih besar bagi upaya melestarikan Pancasila di masa-masa yang akan datang. "

"Pemilihan umum yang telah dilaksanakan pada tahun 2004, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) W Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Dalam sistem itu para pemilih diharuskan untuk memilih dua tanda gambar, yaitu tanda gambar partai politik dan tanda gambar orang sebagai calon anggota legislatif Selain itu, dalam sistem pemilihan umum proporsional ini, diatur juga mengenai asas yang dipergunakan yaitu asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) dan asas jujur dan adil (Jurdil). Dengan penggunaan sistem pemilihan yang proporsional dan penggunaan asas Luber dan Jurdil, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :1. Apakah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD itu telah-benar dilaksanakan secara langsung, dalam arti rakyat memilih secara langsung anggota DPR dan DPRD sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara ?2. Seberapa besar sebenarnya peran partai politik dalam proses penentuan para caleg dan caleg terpilih untuk menjadi anggota DPR ? Dan, apakah ada hubungannya antara peran partai politik dalam proses penentuan para caleg dan caleg terpilih tersebut dengan penerapan sistem pemilihan umumnya itu sendiri ?"

"Penelitian ini merupakan studi mengenai TVRI masa Orde baru yang diarahkan pada peran TVRI dalam pendidikan politik rakyat dengan menganalisis penayangan pidato kampanye Pemilu masa orde baru melalui TVRI.Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari naskah pidato kampanye Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang ditayangkan di TVRI, Undang-Undang tentang Pemilu, Arsip Surat Keputusan - Surat Keputusan baik yang dikeluarkan oleh Presiden, Menteri-Menteri maupun Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan kebijakan kampanye melalui TVRI, wawancara dengan tokoh-tokoh yang terkait, informasi dari surat kabar, buku-buku, dan sumbersumber lain, Baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder.Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Iangkah-langkah penelitian historis,, yakni melalui pengumpulan sumber (heuristik), kemudian data yang telah terkumpul melaui proses kritik, selanjutnya penulis melakukan interpretasi dan terakhir menyajikan uraian deskriptif (historiografi).Media massa (termasuk didalamnya TVRI) umumnya berfungsi sebagai medium hiburan, medium penerangan, medium promosi dan medium pendidikan, termasuk pendidikan politik. Idealnya, melalui TVRI masyarakat dapat diberikan pemahaman tentang politik, baik melalui pemberitaan maupun acara-acara yang dapat menjelaskan hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Pada masa Orde baru TVRI tidak menunjukkan fungsinya dalam pendidikan politik, Hal ini disebabkan karena Pemerintah Orde Baru menerapkan sistem pers otoritarian. Dalam system ini Pemerintah dengan kekuasaannya dapat membuat aturan kultural yang ketat dengan cara melarang opini yang tidak sejalan dengan negara, media massa harus dibawah kontrol negara. Pemerintah Orde Baru telah mengorganisir TVRI untuk mendukung dan memajukan kebijakan pemerintah, serta menjadikan TVRI menjadi abdi negara.Peran TVRI sebagai pendukung dan abdi negara ditampilkan dengan jelas pada pemilu Orde Baru, yaitu Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, diantaranya dengan dibuatnya aturan yang membatasi pidato kampanye Pemilu di TVRI dalam bentuk waktu yang relatif singkat dan adanya sensor dari Pemerintah.Kemenagan Golkar sebagai Partai pemerintah sebenarnya telah dapat diperkirakan, namun manjadikan TVRI sebagai alat propaganda Pemerintah untuk mempertahankan status quo adalah harga yang harus dibayar mahal. Munculnya sikap tidak percaya dari OPP nonGolkar dan masyarakat terhadap TVRI dari Pemerintah adalah buktinya.

---

The aim of this research is to study the role of TVRI in the Orde Baru periode aimed to the role of TVRI on the people of political education by analyzing the presentation of the public election speech campaign during Orde Baru period on TVRI.The data collected was the manuscript of the campaign speech of the organization of public election participants presented on TVRI, the public election regulations, the file of the decrees, the decrees either issued by President and minister or the government regulation related to the campaign policy on TVRI, the involved figures interview, the newspaper information, the related literatures and other primary or secondary sources.The research employed a descriptive historical design. The data was collected, and it was critized, interpreted and presented in the descriptive design (historiography).Mass media (including TVRI) generally functions as a medium of entertainment, information, promotion and education, including the education on politics. Ideally, TVRI can present the comprehension of politic through either news report or program. It can explain the government's right and obligation to people in the nation and country life.The result of the research shows that in the Orde Baru period, TVRI didn't show its function on political education. This caused the Orde Baru government applied the otoritarian press system. In this, the government with its power could apply a strick cultural law to forbid the irrelevant opinion with the government, mass media had to be controlled by the government, the Orde Baru government had organized TVRI to support and apply the goverment policy and made TVRI a servant of the state.The role of TVRI as a supporter and servant of the state was clearly presented in the Orde Baru public election, such as public election in 1971, 1977, 19S2, 1987, 1992 and 1997. In addition, the government made regulation to limit the public election campaign speech on TVRI with the limited time and sensor from the goverment party could be predicted, but it made TVRI a government propaganda device to hold back the status quo wich must be expensively paid. It arose the unbelievable attitude from the organization of public election participants, not Golkar and people to TVRI and government."