Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilu pada dasarnya merupakan sarana pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat sekaligus sebagai sarana pengakuan dan perwujudan hak azasi manusia, karena itu pemilu berfungsi sebagai sarana legitimasi politik, perwakilan politik, mekanisme pergantian atau sirkulasi elit dan sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik. Sampai Pemilu 1999 Indonesia telah 8 kali melaksanakan pemilihan umum dengan menggunakan sistem proporsional. Sejak tahun 1966 sampai sekarang terjadi polemik dalam masyarakat, apakan sistem ini di pertahankan atau diganti dengan sistem lain yaitu sistem distrik. Perdebatan semakin menarik seiring dengan lemahnya kinerja DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maupun penyimpangan pelaksanaan sistem ini selama pemerintahan Orde Baru yang berdampak luas dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.Oleh karena itu pembahasan dalam tesis ini lebih ditekankan pada pelaksanaan sistem proporsional dalam pemilihan umum Orde Baru khususnya upaya-upaya sistimatis pemerintah baik secara konstitusional maupun cara-cara represif guna kemenangan Golkar sebagai partai pemerintah."

"PendahuluanPerjalanan sejarah Dwifungsi ABRI sejak tahun 1945 hingga sekarang sudah cukup panjang, kiranya sudah saatnya untuk diteliti secara ilmiah; terutama yang menyangkut beberapa hal pokok dari Dwifungsi ABRI tersebut, yaitu antara lain. Apakah benar Dwifungsi ABRI tersebut merupakan ciri khas ABRI, atau juga berlaku di negara-negara lain ?. Apakah benar Dwifungsi ABRI tersebut sesuai dengan tuntutan suatu Angkatan Bersenjata bagi Republik Indonesia yang berlandaskan Ideologi Pancasila ? Dengan kata lain, apakah Dwifungsi ABRI merupakan salah satu bentuk pelaksanaan atau pelestarian nilai-nilai Pancasila/UUD 1945 yang cocok bagi Republik Indonesia ? Apakah Dwifungsi ABRI tersebut sesuai bagi ABRI di masa mendatang ? Pertanyaan-pertanyaan pokok tersebut tentunya sangat menggugah untuk mencari jawab atau duduk perkaranya; apalagi mengenai hal ini terdapat berbagai pendapat yang hidup dalam masyarakat kita. Mengenai pendapat tentang Dwi fungsi ABRI pada dasarnya dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Pihak ABRI sesuai dengan doktrinnya, menganggap Dwifungsi adalah kepribadiannya. Para pengamat melihat Dwifungsi ABRI adalah hal yang wajar, tetapi ada pihak lain yang menganggap perlu pembatasan, bahkan tidak relevan sama sekali tetapi secara yuridis formal diakui misalnya dalam UU No. 20 tahun 1982. Dengan latar belakang tersebut penulis memilih judul tulisan ini, yaitu : Perkembangan pelaksanaan Dwifungsi ABRI dalam rangka melestarikan Pancasila. Hipotesis. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap perkembangan kehidupan kenegaraan di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 peranan Dwifungsi ABRI yang cukup menojol ternyata makin meningkatkan Ketahanan Nasional. Hipotesis yang dapat dikemukakan ialah bahwa peranan Dwifungsi ABRI (terutama di bidang sosial politik) berarti merupakan salah satu upaya ABRI dalam rangka melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maksud dan tujuan penulisan, Pertama, dengan latar belakang dan hipotesis singkat di. atas, maka maksud yang hendak dicapai ialah ingin memberikan sumbangan pengkajian ilmiah mengenai Dwifungsi ABRI dengan sudut pandang yang bersifat multi disiplin, melihat Dwifungsi ABRI sepanjang sejarahnya (dengan titik berat pengkajian pada masa Orde Baru), sehingga jelas terbukti atau tidaknya posisi Dwifungsi ABRI tersebut dalam rangka pelestarian Pancasila. Pandangan multi disiplin yang dimaksud dicakup dalam rangka Ketahanan Nasional dengan tidak melupakan juga tinjauan teoritis mengenai hubungan sipil-militer di berbagai negara sebagai bahan anding agar jelas kedudukan Dwifungsi ABRI tersebut. Kedua, tujuan dari penulisan ini ialah untuk membuktikan apakah hipotesis yang dikemukakan terdahulu dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak terbukti sama sekali. Dengan demikian penulis dapat menyumbangkan beberapa pemikiran lebih lanjut agar Dwifungsi ABRI tersebut makin dapat memberikan arti yang lebih besar bagi upaya melestarikan Pancasila di masa-masa yang akan datang. "

"Pemilihan umum yang telah dilaksanakan pada tahun 2004, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) W Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Dalam sistem itu para pemilih diharuskan untuk memilih dua tanda gambar, yaitu tanda gambar partai politik dan tanda gambar orang sebagai calon anggota legislatif Selain itu, dalam sistem pemilihan umum proporsional ini, diatur juga mengenai asas yang dipergunakan yaitu asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) dan asas jujur dan adil (Jurdil). Dengan penggunaan sistem pemilihan yang proporsional dan penggunaan asas Luber dan Jurdil, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :1. Apakah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD itu telah-benar dilaksanakan secara langsung, dalam arti rakyat memilih secara langsung anggota DPR dan DPRD sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara ?2. Seberapa besar sebenarnya peran partai politik dalam proses penentuan para caleg dan caleg terpilih untuk menjadi anggota DPR ? Dan, apakah ada hubungannya antara peran partai politik dalam proses penentuan para caleg dan caleg terpilih tersebut dengan penerapan sistem pemilihan umumnya itu sendiri ?"

"Studi ini hendak menelaah tentang wacana nasionalisme Indonesia; bagaimana ia dikonstruksikan oleh Orde Baru dengan rezim kekuasaan dan pengetahuan yang dimilikinya, sekaligus juga hendak dilihat juga bagaimana masyarakat lokal merespons wacana tersebut dengan membangun wacana tandingan (counter discourse). Secara teoritis-sosiologis, studi ini hendak melihat beberapa teori tentang nasionalisme yang dikembangkan oleh para ahli sosiologi. Konteksnya adalah bahwa serangkaian konstruksi wacana tersebut dijalankan di dalam suatu situasi dimana ideologi-ideologi besar (salah satunya nasionalisme) sedang menyurut pengaruhnya seiring dengan proses modernisasi yang sedang menapakkan diri sementara pada saat yang sama globalisasi sedang mengancam eksistensi negara kebangsaan. Terjadinya pedebatan di kalangan para penggagas teori nasionalisme, cukup memberikan satu wawasan tentang bagaimana seharusnya nasionalisme diletakkan dalam belantara sosiologi. Ernest Gellner (1998) misalnya, menempatkan nasionalisme sebagai situasi yang tak terelakkan dari transformasi peradaban manusia dari zaman pra-modern ke era modern. Dan untuk itu, nasionalisme tidak membutuhkan segala atribut yang berkaitan dengan masa lalu suatu bangsa. Pandangan Gellner tersebut dikritik oleh Anthony Smith (1998), karena pada hakekatnya untuk tumbuh dan berkembang dalam suatu bangsa, nasionalisme membutuhkan akar-akar budaya etnik yang diatributkan sebagai warisan masa lalu. Studi ini memberi catatan bahwa, baik Gellner maupun Smith mengidap kelemahan mendasar, yaitu melihat nasionalisme sebagai sesuatu entitas yang eksis dan 'benar' di dalam dirinya sendiri. Keduanya melupakan bahwa 'nasionalisme' pada hakikatnya adalah konstruksi sosial, yang tidak bebas nilai, yang di dalamnya ada relasi-relasi kekuasaan yang sangat menentukan eksistensinya. Dengan menggunakan pendekatan Michel Foucault tentang 'genealogi' dan 'power/knowledge' maka akan tampak betapa gagasan mengenai nasionalisme Indonesia dipenuhi oleh relasi kekuasaan-pengetahuan. Akhirnya studi ini mencatat; teori Gellner tentang nasionalisme tidak bisa banyak menjelaskan secara komprehensif mengenai makna nasionalisme Indonesia. Dalam hal ini teori Smith lebih relevan. Meski demikian, dengan konsep 'genealogi' dan 'power/knowledge' Foucault-lah makna nasionalisme bisa lebih dipahami dan dijelaskan.

---

This study is a reading of Indonesian nationalism; on how the New Order regime had constructed through its systemic power relation and knowledge management and how civil society members did some counter discourses. Sociologically, focus of this study is on the contestation between major ideology (including nationalism) and modernization and globalization which challenge the existence of nation-state.

Discussions on nationalism in sociology have been established by many social scientists and find its relevance nowadays. Ernest Gellner (1998) put nationalism as a consequence of civilization progress, a transformation from pre-modern era to modern situation, thus nationalism does not need attributes that rooted in the history (past) of its nation. Anthony Smith does not agree with this theory as Smith believes that the growth and dynamic of nationalism is associated with ethnic sentiments that rooted in the origin of a nation.

This study noted that either Gellner or Smith's theory have elementary weakness because both of them put nationalism as natural entity and exist in itself. Indeed nationalism is socially constructed which no free values within. Power relation influences its construction and growth, and how the society response to it. Through Michel Foucault's theory of 'genealogy' and 'power/knowledge' we can see that such nationalism ideas, include Indonesian nationalism, contained by power/knowledge relations.

The study found Indonesian nationalism is a part of modernization process and rooted in the ethnic sentiments as well as a product of power relation that socially construct. The 'genealogy' and 'power/knowledge' of Michel Foucault's was proven able to comprehend the dynamic of Indonesian nationalism better than Gellner and Smith's explanation on nationalism."