Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan posisi 15 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap norma “Responsibility to Protect” dari ‘tidak setuju’ (Majelis Umum 2005) menjadi ‘setuju’ (Majelis Umum 2009). Untuk melakukan hal tersebut, penulis menginvestigasi berbagai fenomena politik, ekonomi, maupun sosial yang terjadi sepanjang 2005-2009 pada level domestik maupun internasional yang terkait dengan ke-15 negara ini, serta menganalisis pola-pola yang muncul dari temuan tersebut. Pada akhirnya, skripsi ini menawarkan ‘Model Bola Menggelinding’ sebagai kerangka analisis yang dapat menjelaskan proses shifting atau pergeseran posisi aktor negara terhadap suatu norma yang diperkenalkan. Model ini berdasar pada asumsi bahwa tidak ada norma yang sama sekali baru; setiap norma dalam Hubungan Internasional merupakan hasil evolusi atau revolusi dari norma sebelumnya.

---

This research aims to analyze the factors affecting the position shift in the United Nations General Assembly speeches of 15 state actors relative to Responsibility to Protect from ‘no’ in 2005 to ‘yes’ in 2009. In order to do so, this research tracks and investigates the various political, economical, as well as social phenomena that took place within, between, and amongst those countries throughout the time frame of 2005-2009. Departing from those findings, patterns and orders are identified in order to provide a preliminary analysis to explain the position shift. Finally, it proposes the ‘Rolling Ball Model’ as an analysis framework to explain state actors’ position shift toward an introduced norm. It relies on the assumption that each international norm emerges from either an evolution or revolution process from previously existing norms or collective values, in addition to understanding that the behavior of state actors relative to norms is dynamic from a time period to another."

"Seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, Dewan Keamanan menjadi lebih aktif menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan tidak lagi terkungkung persaingan Barat melawan Timur yang selama dekade 1980-an membuat kebuntuan Dewan Keamanan sehingga tidak mampu membuat keputusan penting karena ancaman penggunaan veto.Pasca Perang Dingin terjadi perubahan karakter konflik, yang sebelumnya didominasi konflik antar negara menjadi konflik internal, yang tidak selalu bersifat militer tetapi meliputi pembantaian etnis, penggulingan rezim, dan konflik horizontal.Untuk menyikapi perkembangan yang ada, PBB melakukan reformasi agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan dan ancaman baru era pasca Perang Dingin. Perbaikan manajemen dan struktural badan-badan PBB diperlukan sehingga PBB lebih responsif terhadap permasalahan dunia yang ada. Dewan Keamanan sebagai badan utama PBB yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional dituntut untuk semakin representatif, transparan dalam metode kerjanya, dan lebih mempunyai legitimasi sehingga keputusan-keputusannya dipatuhi negara anggota.Selama ini Dewan Keamanan dituding lebih mengutamakan kasus tertentu misalnya lebih memilih mengatasi masalah Yugoslavia daripada konflik di Rwanda. Hal ini memunculkan tudingan bahwa Dewan Keamanan hanya mau bertindak apabila anggota tetap mempunyai kepentingan dengan konflik tersebut.Karena itu, negara anggota PBB menyuarakan perlunya perluasan keanggotaan Dewan Keamanan agar lebih mengikutsertakan negara-negara berkembang sehingga Dewan Keamanan lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di berbagai wilayah dunia dan tidak selalu dibatasi kepentingan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan.Berbagai usaha telah dilakukan, seperti membentuk kelompok kerja yang membahas perluasan keanggotaan Dewan Keamanan untuk membicarakan komposisi ideal Dewan Keamanan yang diperluas dan hak veto. Namun setelah sekian lama bekerja, kelompok kerja ini belum menghasilkan keputusan mengenai bagaimana komposisi Dewan Keamanan yang ideal, meski ada kesepakatan di antara negara anggota bahwa keanggotaan Dewan Keamanan perlu diperluas.Dalam penelitian ini, penulis berusaha memberikan deskripsi mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya kesepakatan reformasi Dewan Keamanan khususnya perluasaan keanggotaan (1997-2006). Faktor penghambat yang penulis anggap sebagai hambatan mencakup hambatan struktural dan prosedural, demikian juga hambatan konflik kepentingan di antara negara anggota PBB serta realitas politik internasional yang mempengaruhi interaksi mereka.Penulis dalam penelitian ini menemukan bahwa pertarungan kepentingan negara-negara anggota PBB, pengaruh anggota tetap Dewan Keamanan dan keterbatasan prosedural dan struktural Dewan Keamanan sebagai faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan mengenai perluasan keanggotaan Dewan Keamanan di masa Kofi Annan

---

Security Council becomes more active in preserving international peace and security after the end of Cold War since the council is not marred by the competition between Western and Eastern Block which halted many Security Council efforts in making important decisions by the threat of veto during 1980s.There is a change in the character of conflict after Cold War previously dominated by interstate conflicts. This new breed of conflict is not always a military conflict but also including ethnic cleansing, regime overthrow, and horizontal conflict.United Nations, to face the new challenge, should undertake reform in order to be relevant and able to cope with new threats in the era of post Cold War. Structural and management improvement on UN bodies is needed to make UN more responsive to handle many world problems. Security Council, as major UN body responsible for maintaining international peace and security, is expected to be more representative, transparent in its working method, and more legitimized.Nowadays, Security Council is accused of giving priority to certain case. For instance, the council prefer to handle Yugoslavia rather than Rwanda. This action has caused suspicion that the council is working based on interest. This problem urges member states of UN give their voices on the need for extending the membership of UN Security Council with developing countries in order tomake the council more sensitive to problems in many parts of the world not limited by interest of five permanent member of Security Council.There are several efforts to improve UN Security Council such as establishing working group to discuss ideal composition of extended UN Security Council membership and veto. Then, working group has failed to make decision on ideal composition of UN Security Council after years of working. There is also no agreement between member states on certain proposal to extend membership of UN Security Council.In this research, writer tries to give description on causal factors towards failure of UN reform concerning Security Council membership extension (1997-2006). The causal factors is including structural and procedural factors as well as conflict of interest among members states of UN and reality of international politics that shapes their interaction.Writer in this research has found that the conflict of interest between permanent members of UN Security Council with other UN member states, influence of permanent members of UNSC to reform, limitation of structure and procedure of Security Council as causal factors towards failure of UN reform on membership extension."

"The article highlights and describes the main aspects of the mandate of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), in particular its operational dimension which has mainly been built as a worldwide response to refugee crises, and its protection role, which entails all activities aimed at ensuring that the rights of refugees and other persons of concern are respected and promoted by States. In the second part of the article, the author summarizes UNHCR's activities, both present and past, in Indonesia.""