Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSejak Oktober Tahun 2009, terdapat Committee on TRIMs yang secara konsisten membahas Local Content Requirements di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang dinilai melanggar Paragraf 1 (a) Daftar Ilustrasi Perjanjian TRIMs. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah adanya pengaturan penggunaan barang dalam negeri di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan Local Content Requirements yang ada dalam kerangka Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Tidak ada aturan dalam Perjanjian TRIMs yang dapat mengecualikan aturan penggunaan barang dalam negeri di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak melanggar komitmennya sebagai negara anggota dari World Trade Organization. Namun, Pemerintah Indonesia harus tetap mendorong kegiatan perdagangan barang dalam negeri.

---

ABSTRACTSince October 2009, there has been a Committee on TRIMs that consistently addresses Local Content Requirements in the mineral and coal mining sector in Indonesia which are considered to violate Paragraph 1 (a) List of Illustrations of the Agreement on TRIMs. This thesis is a normative legal research with a type of legislation approach. The conclusion of this thesis is the regulation of the use of domestic goods in the mineral and coal mining sector in Indonesia that are not in accordance with the provisions of the Local Content Requirements contained in the framework of the On Trade-Related Investment Measures Agreement (Agreement on TRIMs). There are no rules in the TRIMs Agreement which can exclude the rules for the use of domestic goods in the mineral and coal mining sector in Indonesia. Adjustments must be made by the Indonesian government so that Indonesia does not violate its commitment as a member state of the World Trade Organization. However, the Indonesian Government must continue to encourage domestic goods trading activities."

"Usaha pertambangan merupakan suatu cara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi suatu sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Pada pengusahaan sektor pertambangan minyak dan gas bumi memerlukan modal yang besar, teknologi mutakhir dan kemampuan sumber daya manusia yang ahli di dalam pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi. Tesis ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan hukum normatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa literatur hukum, artikel, ensiklopedi dan peraturan perundang-undangan.Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini mengenai konsepsi pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, peranan hukum terhadap investasi pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, dasar pengaturan mengenai investasi di Indonesia pada umumnya dan investasi di sektor pertambangan minyak dan gas bumi pada khususnya. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, hal itu merupakan amanah konstitusi. Untuk dapat menikmati kekayaan sumberdaya alam tersebut, maka diperlukan pengusahaan secara langsung oleh Negara ataupun pengusahaan tidak langsung, mengingat keterbatasan modal, teknologi dan kemampuan SDM maka dipilihlah konsep investasi dengan bekerjasama dengan pihak swasta nasional maupaun swasta nasional, melihat perkembangan investasi sektor pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia dikenal sistem Konsesi berdasar Indische Mijn Wet, Kontrak Karya berdasarkan Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960, Kontrak Production Sharing berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 dan Kontrak Kerja Sama berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2001. Melihat konsep investasi sektor pertambangan minyak dan gas bumi yang pernah diterapkan di Indonesia memerlukan payung hukum berupa peraturan perundangundangan. Hukum dalam dunia investasi berperan sebagai faktor pendorong apabila hukum dapat menciptakan certainly (kepastian), predictability (dapat diprediksi) dan fairness (untuk keadilan)."

"Tesis ini membahas mengenai Analisis Yuridis Penerapan Pasal 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) Terhadap Pelaksanaan Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Sektor Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan dalam sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian dari belanja Pemerintah Indonesia berdasarkan justifikasi cost recovery sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Jumlah Kontrak Bagi Hasil, sehingga ketentuan Pasal III GATT 1994 sebagai salah satu rujukan dalam Pasal 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) dapat dikesampingkan dan gugur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal III. 8 GATT 1994. Oleh sebab itu kebijakan TKDN dalam sektor minyak dan gas bumi dapat dimaksimalkan guna memajukan perekonomian dan menyejahterakan Bangsa Indonesia.

---

This thesis discusses the Juridical Analysis of the Application of Article 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) on the Implementation of Domestic Component Level Requirements (TKDN) in the Oil and Gas Sector in Indonesia. This research is juridical normative. The results of this study conclude that the provisions of the Domestic Component Level (TKDN) required in the Oil and Gas sector as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 15 of 2013 concerning the Use of Domestic Products in Upstream Oil and Gas Business Activities is part of the Indonesian Government's expenditure based on cost recovery justification as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 12 of 2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 08 of 2017 concerning the Number of Production Sharing Contracts, so that the provisions of Article III of the GATT 1994 as one of the references in Article 2.1Agreement On Trade-Related Investment Measures(TRIMS) can be waived and invalidated based on the provisions stipulated in Article III. 8 GATT 1994. Therefore, the TKDN policy in the oil and gas sector can be maximized in order to advance the economy and prosper the Indonesian nation.

"

"Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) membawa konsekuensi hukum tersendiri, berupa kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan kesepakatan-kesepakatan WTO, termasuk didalamnya yaitu Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) dan General Agreement on Trade in Services (GATS). Pembentukan peraturan nasional di bidang penanaman modal, serta pertambangan bidang batubara, selain tidak dibenarkan bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang terkait dengan penanaman modal yaitu National Treatment dan Most Favour Nations, juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, untuk keperluan penyesuaian ini, perlu diteliti bagaimanakah kesesuaian prinsip-prinsip perdagangan internasional dengan prinsip perlakuan sama dalam ketentuan penanaman modal asing (PMA) di bidang pertambangan batubara, serta bagaimanakah pengaturan kebijakan dan hukum PMA bidang batubara diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang bersifat deskriptifanalisis, analisa data dengan pendekatan bersifat kualitatif yaitu menguraikan dan menganalisa mengenai pengaturan hukum nasional penanaman modal asing di bidang batubara. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka, yang didukung dengan wawancara kepada narasumber pada Dirjen Pertambangan Batubara, BKPM dan PT. KPC Kutai Timur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di satu sisi Indonesia telah menyesuaikan pengaturan PMA dalam bidang batubara, yakni UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dengan prinsip-prinsip GATT/WTO mengenai national treatment dan most favour nations. Demikian pula penerapan demokrasi ekonomi dalam UU No. 4 Tahun 2009, ini telah diterapkan cukup baik melalui pengaturan kewajiban menjaga kedaulatan negara atas pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam. Pemerintah sebagai badan publik sudah tidak lagi bersanding sejajar secara perdata dengan pelaku usaha di dalam kontrak pertambangan. Namun di lain sisi, sesungguhnya UU tersebut telah bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi, karena demokrasi ekonomi menghendaki terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu tanpa kecuali, sedangkan ketentuan liberalisasi perdagangan WTO dilandasi oleh pemikiran kapitalisme membatasi hak-hak dasar individu dan hanya mereka yang mampu bersaing dapat menikmati keuntungan dari perdagangan internasional tersebut.

---

Indonesia's participation as a member of the World Trade Organization (WTO) legal consequences of its own, such as the obligation to adjust its national legislation with WTO agreements, including the Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) and the General Agreement on Trade in Services (GATS). Establishment of national regulations in the field of investment, as well as coal mining areas, besides not justified contrary to the principles of international trade-related investment that National Treatment and Most Favour Nations, also must not conflict with the principles of economic democracy in Article 33 of the 1945 Constitution. Therefore, for the purposes of this adjustment, need to be investigated how the suitability of the principles of international trade with the principle of equal treatment in terms of foreign direct investment (FDI) in the mining of coal, and how policies and legal arrangements FDI coal fields stipulated in legislation Indonesia.

This study uses normative research, descriptive analysis, data analysis with a qualitative approach that describes and analyzes the law setting national foreign investment in the coal fields. The data used are secondary data by means of data collection in the form of study or reference documents, supported by interviews with speakers at the Directorate General of Coal Mining, the Investment Coordinating Agency (BKPM) and PT. KPC East Kutai.

Based on the results of this study concluded that on the one hand have to adjust the settings Indonesia FDI in the coal fields, namely Law No. 25 of 2007 on Investment and Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal with the principles of GATT / WTO on national treatment and most favor nations. Similarly, the application of economic democracy in Law No. 4 of 2009, it has been applied quite well through setting an obligation to maintain the sovereignty of the state over the management and utilization of natural resources. Government as a public entity is no longer a civil biting parallel with businesses in the mining contract.

But on the other hand, the Act actually been contrary to the principles of economic democracy, because democracy requires the fulfillment of the economic fundamental rights of every individual without exception, while the provisions of the WTO trade liberalization based on the ideas of capitalism restrict the basic rights of individuals and only those who are able to compete can enjoy the benefits of international trade provisions contained in the WTO."

"Keynessianisme, suatu filsafat pertama yang koheren dengan intervcnsi negara dalam kehidupan ekonomi berpandangan bahwa hanya perdagangan bebas yang akan menggerakkan persaingan dan mengembangkan pemanfaatan sumber-sumber tenaga kerja dan modal secara effisien. Perdagangan bebas yang kemudian identik dengan globalisasi telah mempengaruhi perekonomian dunia telah menggejala hampir didalam semua bidang yang kemudian mempengaruhi rata hubungan ekonomi antar bangsa. Proses globalisasi itu telah rneningkatkan kadar hubungan sating keterganlungan antarnegara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia, sehingga batasbatas negara dalam berbagai praktek dunia usaha seakan-akan hilang dan dianggap tidak berlaku lagi. Dalam menghadapi perkembangan tersebut negara-negara di dunia melakukan berbagai Iangkah penyesuaian yang sebagian cenderung bersifat proteksionis misalnya dengan mendirikan berbagai blok-blok perdagangan yang pada dasarnya melanggar ketentuan General Agreement on Trade and Tariff (GATT)I World Trade Organization (WTO) yang merupakan upaya da[am melakukan proteksi terhadap industri maupun perekonomian dalam negeri.Salah satu isu penting muncul pada saat pembentukan WTO adalah Trade Related Investment Measures (TRIMs) yang muncul karena kurang berfungsinya ketentuan dalam GATT yang berkaitan dengan trade restrictive and distorsing effects yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan penanaman modal, sehingga tujuan awal perundingan ini diarahkan untuk melengkapi ketentuan yang mungkin dipertukan untuk mencegah ham batan-hambatan yang merugikan. Kesepakatan TRIMs menentukan keharusan notifikasi dart semua aturan yang tidak sesuai dengan TRIMs dalam waktu 2 (dua) tahun untuk negara maju, 5 (lima) tahun untuk negara berkembang dan 7 (tujuh) tahun untuk negara terkebelakang dan sebagai negara berkembang, Indonesia mempunyai keharusan untuk melakukan notifikasi sernua kesepakatan yang tertuang dalam TRIMs dalam waktu paling lambat 5 (lima tahun). Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan dalam 'memenuhi tuntutan liberalisasi di bidang investasi, akan tetapi kebijakan politik hukum tentunya haruslah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi di dalam negeri yang akan menghasilkan keuntungan dan keterkaitan dengan perekonomian domestik dan dengan demikian dapat memicu pertumbuhan, dan sekaligus jugs sebagai upaya agar investasi acing berdampak lebih positif pada neraca pembayaran dengan meningkatkan pangsa pendapatan dan pertambahan nilai yang tertahan dalam perekonomian."

"ABSTRAKPenurunan produksi migas di Indonesia dipicu oleh menurunnya investasi migas dikarenakan harga minyak yang rendah, lokasi cadangan minyak yang sulit dan banyaknya tax dipute atas sektor migas. Dalam rangka meningkatkan infestasi perbandingan dengan negara lain diperlukan. Tarif pajak efektif dan beban pajak merupakan pertimbangan awal investor untuk melakukan infestasi. Secara keseluruhan Malaysia dan Thailand dapat dijadikan perbandingan untuk hal ini. Thailand dengan 2 sistem kontrak migas yaitu sistem konsesi dengan kebijakan pajak yang mudah dan sederhan dan PSC serta sistem fiskal dan insentif pajak Malaysia dengan model PSC yang disesuaikan dengan lokasi eksplorasi migas dengan sistem cost recovery yang berdasarkan gross revenue dapat dijadikan masukan bagi kebijakan pajak dan sistem PSC Indonesia dalam rangka meminimalisir dispute dan menarik investor asing. Koordinasi yang intensif antara pembuat kebijakan atas industri migas sangat diperlukan agar kebijakan yang dibuat satu sama lain saling mendukung.

---

ABSTRACTThe declining in oil and gas production in Indonesia triggered by a decline in oil and gas investment due to low oil prices, the location of oil reserves that are difficult and many tax dispute in oil and gas sector. In order to improve investment, comparison with other countries is necessary. The effective tax rate and the tax burden is an initial consideration of investors to do investment. Malaysia and Thailand can be used as a comparison for this case as they are the 1st and 2nd rank in oil and gas to attract investment due to RISCO energy 2013 research . Thailand with 2 systems oil and gas contracts: concession system with an easy and and PSC as well as the fiscal system and tax incentives. Malaysia with PSC model tailored to the location of oil and gas exploration with a system of cost recovery ceiling based on gross revenue can be used as input for tax policy and system PSC in Indonesia in order to minimize disputes and attract foreign investors."

"Peranan minyak dan gas bumi sampai saat ini masih cukup signifikan dalam perekonomian nasional. Peluang untuk meningkatkan produksi masih sangat besar karena potensi cadangan minyak Indonesia juga sangat besar. Jadi penelitian ini menganalisa penguasaan pasar oleh empat perusahaan terbesar di bidang hulu migas serta bagaimana investasi perusahaan terbesar di bidang hulu migas. Selain itu penelitian ini juga menganalisa keterkaitan sektor minyak dan gas bumi dengan sektor-sektor lain dalam perekonomian serta dampak perubahan dan multiplier effect investasi dan ekspor migas terhadap output, pendapatan dan kesempatan kerja. Metode yang dapat menjelaskan hal itu adalah metode input output. Hasil dari penelitian ini adalah masih sedikit investasi perusahaan terbesar di bidang hulu migas dibanding posisinya sebagai perusahaan dominan. Dengan peningkatan investasi di bidang hulu migas akan berdampak pada peningkatan produksi migas yang selanjutnya akan meningkatkan ekspor migas. Pada akhimya diketahui bahwa sektor migas memiliki kemampuan yang kuat untuk mendorong pertumbuhan output sektor hilimya melalui distribusi outputnya kepada sektorsektor lain yang selanjutnya digunakan sebagai input antara tetapi memiliki ketergantungan yang rendah terhadap sektor-sektor lain sebagai penyedia input. Sehingga perlu ditingkatkan investasi di sektor minyak dan gas bumi untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

---

The role of oil and natural gas is still quite significant in the national economy. The opportunity to increase production is still very large because the potential for Indonesia's oil reserves is also very large. So this study analyzes the market domination by the four largest companies in the upstream oil and gas sector and how the largest companies invest in the upstream oil and gas sector. In addition, this study also analyzes the relationship between the oil and gas sector and other sectors in the economy as well as the impact of changes and the multiplier effect of oil and gas investment and exports on output, income and employment opportunities. The method that can explain this is the input output method. The result of this research is that the largest company's investment in the upstream oil and gas sector is still small compared to its position as the dominant company. Increasing investment in the upstream oil and gas sector will have an impact on increasing oil and gas production which will further increase oil and gas exports. In the end, it is known that the oil and gas sector has a strong ability to encourage output growth in the downstream sector through the distribution of its output to other sectors which are then used as intermediate inputs but have a low dependence on other sectors as input providers. So it is necessary to increase investment in the oil and gas sector to encourage Indonesia's economic growth."