Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembatasan terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa untuk memperoleh tanah dengan status Hak Milik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan didasarkan pada Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K/898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa dengan didasarkan pada praturan tersebut, Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak sepenuhnya berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

ABSTRACTThis thesis is about the restrictions for Indonesian Citizens of Chinese Descendant to own a land with proprietary status in Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta Special Region), based on Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K/898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi. The method used for this thesis is juridicial normative, and the qualitative method is used for data analysis. This study concludes that based on the regulation, Indonesian citizens of Chinese Descendant are not eligible to own a land in Daerah Istimewa Yogyakarta with proprietary status, and Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria is not copmpletely enforced in Special Region of Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta)."

"ABSTRAKDalam rangka memenuhi kebutuhan akan rumah, proses jual beli rumah dapat dilakukan oleh pihak developer selaku pihak penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman. Dalam proses jual beli rumah, tidak jarang ditemukan berbagai permasalahan. Salah satu contoh dari permasalahan konsumen terkait sektor perumahan adalah kasus Perumahan Violet Garden. Permasalahan ini terjadi akibat ketidakjelasan penyerahan sertifikat hak atas tanah oleh pihak developer kepada konsumen. Hal ini disebabkan sertifikat hak atas tanah tersebut telah dijadikan jaminan kredit modal kerja kepada Bank Swasta, dan pihak developer mengalami kemacetan dalam pembayaran. Oleh karena itu, konsumen yang telah melunasi pembayaran belum dapat menerima sertifikat hak atas tanah. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai penyerahan sertifikat hak atas tanah. Namun demikian, terdapat ketentuan-ketentuan di dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah yang secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada konsumen. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak developer berdasarkan kasus ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai penyerahan sertifikat hak atas tanah, dan melaksanakan fungsi kontrol secara tegas untuk meminimalisir pelanggaran dalam proses tersebut. Selain itu, konsumen juga diharapkan untuk menjadi konsumen yang bijak dengan melakukan upaya-upaya untuk memastikan apakah objek jual beli tidak bermasalah, untuk menghindari terjadinya kerugian.

---

ABSTRACTIn order to fulfill the need of housing, the process of buying and selling houses can be done by developers as the promoter of housing and residential areas. In the process of buying and selling houses, many problems are often found. One example of a consumer problem related to the housing sector is the case of Violet Garden Housing. This problem occurs due to unclear handover of land certificate by the developer to consumers. This is because the land certificates have been used as collateral for working capital loans to a private bank, and the developer is having difficulty making the payment. Therefore, consumers who have paid off their houses cannot receive the land certificate. Based on the result of this study, there are no regulation specifically regulating the handover of land certificate. However, there are provisions in the Decree of the Minister of Public Housing No. 09/KPTS/M/1995 concerning Conditional Sale and Purchase Agreement which indirectly provide consumer protection. Legal violations committed by the developer based on this case is violations of Law No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, Law No. 1 Year 2011 concerning Housing and Residential Areas, and Decree of the Minister of Public Housing No. 09/KPTS/M/1995 concerning Conditional Sale and Purchase Agreement. Based on the results of this study, the government is expected to make changes to the regulations regarding the handover of land certificate, and to perform the control function efficiently to minimize violations of the handover of land certificate. In addition, consumers are also expected to be smart consumers by making efforts to ascertain whether the object of buying and selling does not have a problem, in order to avoid losses."

"Seiring tingginya komplain konsumen atas produk perumahan. Sehingga dapat disimpulkan system manajemen mutu yang ada kurang berjalan dengan baik atau ada yang salah dalam penerapan sehingga membuat mutu dari produk perumahan mengalami penurunan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui elemen elemen apa saja dari sistem manajemen mutu eksisting di perusahaan yang berpengaruh tinggi terhadap mutu produk. Variable variable penelitian diperoleh dari studi pustaka. Populasi dari penelitian ini adalah personil unit proyek perusahaan pengembang yang bertanggung jawab langsung terhadap penerapan system manajemen mutu perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan dari arsip dan kuesioner. Metode analisis menggunakan gap analysis dan qualitative risk analysis untuk mengetahui risiko tertinggi pada proses pembangunan jembatan dan mengembangkannya berbasis risiko dengan hasil gap analysis. Hasil penelitian didapatkan 20 kegiatan proses pembangunan perumahan, 6 risiko tertinggi pada pembangunan perumahan, dan 4 tindakan pengembangan terhadap SMM Pembangunan perumahan.

---

Along with high consumer complaints over housing products. So it can be concluded that the existing quality management system is not running well or there is a wrong in the application so as to make the quality of the housing product has decreased. This study aims to determine the elements of any element of existing quality management system in the company that has a high effect on product quality. Variable research variable obtained from literature study. The population of this study is the personnel of the project unit of the developer company directly responsible for the implementation of the company's quality management system. This study uses primary and secondary data obtained from archives and questionnaires. The analysis method uses gap analysis and qualitative risk analysis to find out the highest risk in bridge development process and develop it based on risk with gap analysis result. The results obtained 20 activities of the housing development process, 6 highest risks in housing construction, and 4 actions development on SMM Housing development."

"Kepastian hukum pemilikan tanah diawali dengan kepastian hukum letak batas bidang tanah. Penentuan letak batas bidang tanah dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan yang dikenal dengan asas kontradiktur delimitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas kontradiktur delimitasi terhadap kepastian hukum pemilik hak atas tanah yang berbatasan dan untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya perbedaan data fisik dalam sertipikat hak atas tanah yang berbatasan tersebut, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah atas perbedaan data fisik pada sertipikat hak atas tanah yang berbatasan, dan solusi penyelesaian dalam upaya pencegahan terjadinya perbedaan data fisik bidang tanah berbatasan di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan asas kontradiktur delimitasi terhadap kepastian hukum pemegang sertipikat hak atas tanah yang berbatasan belum terlaksana dengan baik oleh karena faktor hukum yang lemah dan sistem publikasi negatif bertenden positif, serta petugas dan pejabat kantor pertanahan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pendaftaran tanah, serta ketidakpedulian masyarakat dalam proses penetapan batas bidang tanah. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah atas perbedaan data fisik pada sertipikat hak atas tanah yang berbatasan adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Upaya pencegahan terjadinya perbedaan data fisik bidang tanah berbatasan di masa yang akan datang adalah dengan merubah sistem pendaftaran tanah menjadi sistem publikasi positif atau setidaknya unsur positif dalam sistem publikasi negatif lebih ditingkatkan lagi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sertipikat menjadi semakin kuat.

---

Legal certainty land ownership started by legal certainty the limits of land parcels. The determination of the limits of land parcels done by the landowner and the neighboring landowners known as the contradictoire delimitation principle. This research aims to review the implementation of the contradictoire delimitation principle to legal certainty the land rights which borders and to know the causes of the difference of physical data on certificate of bordering land rights, the legal protection against the holders certificate of land rights over the difference of physical data on the certificate of bordering land rights, and solution in the effort of prevention of the difference of physical data on certificate of bordering land rights in the future. This research is the juridical normative research with secondary data. The results of the discussion indicates that the implementation of the contradictoire delimitation principle to legal certainty the land rights which borders have not done well because of the weak law factors and the system of negative publicity positive tendentious, as well as the officers and officials of the land office do not apply the precautionary principle in the process of land registration, and indifference of public in the process of setting limits land parcels. Legal protection of the certificate holders against land over differences physical data on certificate of rights over the lend bordering is preventive legal protection and repressive legal protection. Efforts to prevent for differing data physical the field of land bordering in the future is to change the system land registration being a system of positive publicity or at least the positive element in the system negative publicity be improved so public trust in certificate is becoming stronger."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan online di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan mengidentifikasi kendala dalam implementasi sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan implementasi dilakukan melalui sistem online yang menunjukan adanya perbaikan administrasi pajak namun belum dapat mencapai tujuan implementasinya yaitu memberi kemudahan dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kendala dalam sistem online adalah kendala Sumber Daya Manusia dan kendala sarana dan prasarana.

---

This undergraduate thesis discusses about the implementation of Duty on Land and Building Acquisition online collection system in Depok Municipality. This study aims to analyze the implementation and identify the obstacles in the implementation of the online system. This research uses qualitative approach and qualitative data analysis technique.

The results of this study indicates that the implementation is done through online system, which indicates tax administrative improvement though it has not been able to achieve the implementation goal to providing convenience in the collection of Duty on Land and Building Acquisition. Constraints in the online system are human resource constraints and constraints of facilities and infrastructure."