Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam hukum perjanjian dikenal adanya doktrin atau asas pacta sunt servanda, yang berarti bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Hal ini menjadikan suatu perikatan atau kontrak mengikat para pihak di dalamnya. Dalam pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh BPMIGAS) dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) diikat dalam suatu kontrak yang bernama Kontrak Bagi Hasil. Keberlangsungan Kontrak Bagi Hasil Migas yang berjumlah sekitar 316 (tiga ratus enam belas) buah ini menjadi pertanyaan banyak pihak pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut BPMIGAS dinyatakan inkonstitusional. Maka dengan memperhatikan asas pacta sunt servanda, kepastian hukum dan nilai investasi dalam industri yang merupakan penyumbang terbesar kedua setelah pajak bagi APBN setiap tahunnya, Pemerintah segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 K/08/MEM/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian, pengusahaan migas yang diikat dalam Kontrak Bagi Hasil dapat tetap berlangsung.

---

In contractual law, there is recognized the doctrine or principle of pacta sunt servanda, defining that agreement constitutes the law governing the parties. This made an agreement or contract legally bind upon the parties thereto. In oil and gas exploitation, the Government (in this matter represented by Oil and gas Upstream Operating Body or BPMIGAS) and Coal Contract of Work (KKKS) is bound by a contract known as Production Sharing Contract. The continuity of Oil and Gas Production Sharing Contract about 316 (three hundred sixteen) has given rise to questions by many parties after the passing of Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012 regarding Judicial Review Number 22 of 2001 on Natural Oil and Gas on RI Constitution of 1945. As per the said court's decision, BPMIGAS was declared unconstitutional. In compliance with pacta sunt servanda principle, legal assurance and investment value in industry is the largest contributor after tax to the State Budget and Expenditures per year, the government immediately responds to the Constitutional Court Decision by issuing Presidential Regulation Number 95 of 2012 on Delegation of Duties and Functions of Upstream Oil and Gas Operations, Minister of Energy and Mineral Resources decision Number 3135 K/08/MEM/2012 of November 13 2012 on Transfer of Functions and Organization in Upstream Oil and Gas Operations, Presidential Regulation Number 09 of 2013 on Upstream Oil and Gas Operation Management and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 9 of 2013 on Organization and Administration of Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities. In this regard, therefore, oil and gas exploitation under Production Sharing Contract will continue."

"Asas Pacta Sunt Servanda dapat ditemukan pada Pasal 1338 KUH Perdata. Asas PactaSunt Servanda terlahir karena adanya suatu kesepakatan atau perjanjian yang dibuat olehpara pihak dengan sukarela serta dengan kehendak sendiri, tanpa paksaan atau penipuanuntuk mengikatkan diri satu dengan yang lainnya didalam suatu perjanjian, dan harusdilakukan dengan itikad yang baik. Skripsi ini mengkaji penerapan peraturan perundangundanganyang baru pada Kontrak Karya (KK) yang telah ditandatangani oleh PTFreeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia berlandaskan asas pacta suntservanda yang telah ada. Pemerintah Provinsi Papua menggugat PT Freeport Indonesiapada Pengadilan Pajak dengan petitum PT Freeport Indonesia diminta untuk membayarPajak Air Permukaan berdasarkan SKDP-PAP Nomor 973/1713/Dispenda sebesarRp.357.696.000.000; (tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enamjuta rupiah). Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79873/PP/M.XVB/06/2017 memutusPT Freeport Indonesia bersalah dan harus membayar Pajak Air Permukaan SKDP-PAPNomor 973/1713/Dispenda sebesar Rp.357.696.000.000; (tiga ratus lima puluh tujuhmiliar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah). PT Freeport Indonesia mengajukanbanding namun ditolak oleh Pengadilan Pajak, karena Putusan Pengadilan Pajak NomorPut-79873/PP/M.XVB/06/2017 sudah berkekuatan hukum tetap. Langkah selanjutnyayang dilakukan PT Freeport Indonesia adalah mengajukan Peninjauan Kembali keMahkamah Agung, dan Mahkamah Agung memberikan putusan dalam PutusanMahkamah Agung Nomor 335/B/PK/Pjk/2018 untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali dan memutus untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut-79873/PP/M.XVB/06/2017.

---

The Principle of Pacta Sunt Servanda can be found in Article 1338 Indonesian Civil Code.

The Principle of Pacta Sunt Servanda is born when two parties or more, voluntarily and

by their own will, without coercion and deception, to bind themselves one another in an

agreement or treaty, and must be performed by both parties with a good faith. This thesis

examines the application of new laws and regulations to the Contract of Work (CoW) that

has been signed by PT Freeport Indonesia with The Government of The Republic of

Indonesia based on the existing principle of pacta sunt servanda. Papua Provincial

Government files lawsuit against PT Freeport Indonesia on Tax Court asked to pay

Surface Water Tax in the amount of Rp.357.696.000.000; (three hundred fifty seven

billion six hundred ninety six million rupiah) based on SKDP-PAP Nomor

973/1713/Dispenda as prayer for relief. The Tax Court Decision Number Put-

79873/PP/M.XVB/06/2017 gives verdict that PT Freeport Indonesia was guilty and had

to pay the Surface Water Tax in the amount of Rp.357.696.000.000; (three hundred fifty

seven billion six hundred ninety six million rupiah) based on SKDP-PAP Nomor

973/1713/Dispenda. PT Freeport Indonesia file an appeal but rejected by The Tax Court,

because The Tax Court Decision Number Put-79873/PP/M.XVB/06/2017 is legally

binding. PT Freeport Indonesia taking a next step which is file a judicial review petition

to The Supreme Court, and The Supreme Court grants the petition for judicial review and

gives verdict to cancel The Tax Court Decision Number Put-79873/PP/M.XVB/06/2017."

"Hubungan hukum yang lahir dari kontrak migas mengikat sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini karena pembentukan kontrak migas telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, secara hukum pemerintah dan kontraktor terikat untuk menaati seluruh ketentuan di dalam kontrak migas. Namun demikian, melihat fakta dan sentimen investasi terhadap industri migas di Indonesia yang semakin menurun terutama mengenai kepercayaan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia, maka perlu ada peningkatan dan perbaikan yang signifikan dalam kontrak migas di Indonesia. Mengelola kegiatan usaha hulu menggunakan sistem kontrak memiliki kekhasan tersendiri karena usaha hulu migas memiliki banyak risiko dan mengingat bahwa pemerintah juga memiliki banyak keterbatasan. Kekhasan lain adalah karena di dalam kontrak migas, salah satu pihak di dalamnya adalah pemerintah yang secara konstitusional berada pada ranah hukum privat dan publik secara bersamaan. Yang menjadi pertanyaan yuridis disini adalah, Bagaimana dampak kedudukan Pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian yang dapat mengubah peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi yang berakibat pada kepastian kontrak minyak dan gas bumi dan keadilan bagi para pihak? Bagaimana kontrak minyak dan gas bumi yang ideal yang menempatkan para pihak dalam kedudukan yang seimbang? Disertasi ini akan melihat bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan, baik peraturan di bidang hukum publik maupun hukum perdata, di dalam kontrak migas dan mencari tahu mengapa ketidakpastian hukum dalam penerapan kontrak migas masih menjadi masalah hingga saat ini. Selain itu disertasi ini membahas penerapan kontrak migas dan mengkaji bagaimana hubungan hukum yang terjadi selama ini, dan mencari titik ideal dari kontrak migas baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif dan data yang dikumpulkan adalah data sekunder (terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier). Kesimpulan, di dalam pelaksanaan kontrak migas, maka selain dari tataran implementasi, ada beberapa restrukturisasi hukum yang dapat berdampak kepada terciptanya hubungan hukum yang lebih baik antara pemerintah dan kontraktor migas dalam melaksanakan kontrak migas.

---

The legal relationship that is born from the oil and gas contract is binding as law for the parties who make it. This is because the formation of oil and gas contracts is in accordance with Article 1320 of the Civil Code and therefore based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, the government and contractors are legally bound to comply with all provisions in the oil and gas contract. However, considering the fact and investment sentiment towards the oil and gas industry in Indonesia that is decreasing, especially regarding investor confidence in legal certainty in Indonesia, it is necessary to have a significant increase and improvement in oil and gas contracts in Indonesia. Managing upstream business activities using a contract system has its own peculiarities because the upstream oil and gas business has many risks and given that the government also has many limitations. Another peculiarity is that in the oil and gas contract, one of the parties is the government which is constitutionally in the realm of private and public law simultaneously. The juridical question here is, what is the impact of the position of the Government as a party to an agreement that can change the laws and regulations in the oil and gas sector which results in the certainty of oil and gas contracts and justice for the parties? What is the ideal oil and gas contract that puts the parties in a balanced position? This dissertation will look at how the application of laws and regulations, both in the fields of public law and civil law, in oil and gas contracts and find out why legal uncertainty in the application of oil and gas contracts is still a problem today. In addition, this dissertation discusses the application of oil and gas contracts and examines the legal relationship that has occurred so far and looks for ideal points from oil and gas contracts from both government and private parties. The research will be conducted using the juridical normative research methodology and the data collected is secondary data (consisting of primary, secondary and tertiary legal materials). In conclusion, in the implementation of oil and gas contracts, apart from the level of implementation, there are several legal restructurings that can have an impact on the creation of a better legal relationship between the government and oil and gas contractors in implementing oil and gas contracts. "

"Dalam hukum kontrak dikenal adanya beberapa asas perjanjian yang merupakan tiang pokok bangunan hukum perdata di bidang hukum perikatan. Salah satu asas dalam KUH Perdata yang kerap dijadikan pedoman pada saat pelaksanaan perjanjian ada Pacta Sunt Servanda yang mengedepankan kepastian hukum. Dalam kelangsungannya ternyata sulit untuk menerapkan Pacta sunt Servanda secara mutlak terlebih jika terdapat suatu perubahan keadaan fundamental yang mengakibatkan ketidakseimbangan posisi para pihak. Asas Rebus Sic Stantibus adalah salah satu asas yang membatasi keberlakuan Pacta Sunt Servanda dalam asas ini ditekankan bahwa perjanjian akan dilaksanakan oleh para pihak sesuai yang telah disepakati sepanjang lingkungan dan keadaaan pada saat dibuatnya perjanjian tidak berubah untuk masa yang akan datang. Asas Rebus Sic Stantibus telah diberlaku di banyak negara negara Eropa Kontinental dan Amerika sebagai salah satu syarat pengakhiran perjanjian.Thesis ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan mengenai batasan definisi dari perubahan keadaan sebagaimana dimaksud dalam asas Rebus Sic Stantibus sehingga memungkinkan untuk dianulirnya keberlakukan asas Pacta Sunt Servanda serta bagaimana penerapannya di Indonesia.Hasil dari penelitian ini adalah perubahan keadaan barulah dapat dilakukan untuk mengakhiri kontrak dalam hal keadaan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan resiko yang terjadi haruslah benar benar menimbulkan kondisi yang tidak seimbang bagi para pihak Kata Kunci Pacta Sunt Servanda Kepastian Hukum Rebus Sic Stantibus Perubahan Keadaan.

---

There are several principles in Civil Code known as a fundamental pillar in agreement One of fundamental principles that is often used as a guideline when implementing contract is Pacta Sunt Servanda. This principle mainly expressed the matter of legal certainty However it is uneasy to absolutely implement this principle since there are several impracticability conditions of agreements Several requisites of that impracticability among others fundamental change of circumstances which result in an imbalance parties 39 bargaining positions is the legal doctrine allowing for treaties to become inapplicable because of a fundamental change of circumstances. It is essentially an escape clause that makes an exception to the general rule of Pacta Sunt Servanda promises must be kept. This principles has been enforced as a condition of termination of the agreement in many Continental European countries also in the United States.The author used the normative method The research was aimed to answer questions about the limitation of change of circumstances definition of referred in principle Rebus Sic Stantibus When the change of circumstances can possibly make an annulment of the Pacta Sunt Servanda principle and how it is applied in Indonesia.In conclusion change of circumstances must be define as a condition where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party rsquo s performance has increased or because the value of the performance a party received has diminished Keywords Pacta Sunt Servanda Rule of Law Rebus Sic Stantibus Change of Circumstances."

"ABSTRAKUndang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramengamanatkan dilakukannya negosiasi ulang terhadap kontrak-kontrakpertambangan yang masih berlaku, salah satunya adalah mengenai ketentuanroyalti. Pelaksanaan renegosiasi mengenai royalti belum berjalan karena parapemegang kontrak pertambangan menolak melakukan renegosiasi dengan dasarkeberadaan asas pacta sunt servanda bahwa kontrak yang sudah ada harus tetapdihormati dan dijalankan dengan iktikad baik. Asas pacta sunt servandamerupakan sebuah asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuatmengikat bagi para pihak dalam perjanjian, asas ini diakui dalam hukuminternasional dan hukum perjanjian di Indonesia. Skripsi ini dilakukan denganmenggunakan metode yuridis normatif melalui studi dokumen serta tinjauanterhadap norma hukum tertulis yang mencakup penelitian mengenai apakahrenegosiasi ketentuan nilai royalti merupakan pelanggaran terhadap asas pactasunt servanda dan bagaimana akibat hukumnya jika renegosiasi tidak dilakukanatau gagal dilakukan. Hasil dari penelitian ini adalah negosiasi ulang tidaklahmelanggar asas pacta sunt servanda, karena kontrak pertambangan sebagaisebuah perjanjian perdata haruslah tunduk pada amanat UU No. 4 Tahun 2009mengenai negosiasi ulang nilai royalti.

---

ABSTRACTRule of Law No. 4/2009 about Mineral and Coal Mining mandate to renegotiatethe existing valid mining contracts, one crucial and honored issue that need to berenegotiated is the royalty in Mining Contracts. The renegotiation of the royaltyvalue has not run yet since the Contractors still refuse to negotiating itrenegotiation based on the existence of pacta sunt servanda, the mandatoryprinciple rules that existing contracts shall be respected and executed withgoodfaith. The principle of pacta sunt servanda is a principle stating that theagreement which has been made is binding the parties in the agreement, thisprinciple is recognized in international law and Indonesia?s contract law. Thisthesis is conducted by using the method of juridical normative through study ofdocuments and review of the written legal norms which included whether theprovisions of royalty renegotiation is a violation of the pacta sunt servanda andhow due to the law if renegotiation not done or failed to do. The result of thisresearch is renegotiation not violate the principle pacta sunt servanda becausemining contracts as a treaty civil shall be subject to the implementation of LawNo. 4/2009 to renegotiate the royalty clause in its contract."