Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian utang-piutang atau loan agreement adalah suatu perjanjian perdata antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum lain di mana satu pihak meminjam uang kepada pihak yang lain dan pihak yang lain akan mendapat timbal-balik berupa bunga atau hal lain yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pengaturan terhadap perjanjian utang-piutang menurut hukum Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti lahirnya dan hapusnya. Para pihak dalam perjanjian utang-piutang dapat berbeda status personalnya, sehingga menimbulkan masalah HPI. Ketika terjadi wanprestasi, kemudian juga akan timbul permasalahan forum mana yang berwenang untuk mengadili dan hukum apa yang akan berlaku untuk mengadili perkara tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai perkara-perkara wanprestasi yang berasal dari perjanjian utang-piutang yang tidak berjalan sebagaimana seperti yang diperjanjikan antara para pihak yang berbeda status personalnya. Kemudian salah satu pihak menggugat pihak lainnya di Pengadilan Indonesia.

---

A Loan agreement is an agreement between two or more legally competent individuals or entities on borrowing a sum of money by one person, company, government, and other organization from another. The lender will get another sum of money or other certain profit paid as compensation for the loan. Loan agreement in Indonesia is regulated in Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code). It regulates how the agreement begins and when it completes. The parties of a loan agreement can come from different countries. This will create international private law issue. When a loan agreement is not enforced as it has been agreed, breach of contract occurs. Some questions will appear like which court has the competence to adjudicate the case and which law should govern the case. This thesis will explain about a breach of contract cases related to a loan agreement where the parties come from different countries, then one of the parties conducted a lawsuit againts the other in Indonesian court."

"Skripsi ini membahas tentang perspektif Indonesia dalam mengatur instalasi tidak terpakai yang berada di laut, terutama di landas kontinen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang mengatur pembongkaran instalasi tidak terpakai setelah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berakhir. Sementara itu dalam kontrak bagi hasil antara sebelum 1994 dan sesudah 1994 terdapat perbedaan mengenai kewajiban kontraktor mengenai pembongkaran instalasi tidak terpakai setelah kontrak bagi hasil berakhir. Terhadap instalasi tidak terpakai kontrak bagi hasil sebelum 1994, sampai saat ini Indonesia belum pernah dilakukan pembongkaran. Sedangkan untuk PSC sesudah 1994, karena kontrak bagi hasil yang ada masih berlaku maka belum saatnya untuk dilakukan pembongkaran.

---

The focus of this thesis is about Indonesian perspective regulation of abandonment installation which is located at sea, especially at continental shelf. The research method is normative which showed that Indonesia had some regulations that order the removal of abandonment installations after exploration and exploitation activities ended. Therefore, there is a different between Product Sharing Contract/PSC before 1994 and after 1994 about contractor’s liability to removal abandonment installation after the PSC ended. For PSC before 1994, Indonesia never been done removal abandonment installation. Meanwhile, PSC after 1994, not yet removal can be done because the PSC still valid."

"Skripsi ini membahas mengenai sejauh apa negara pantai dapat menerapakan yurisdiksinya terhadap anjungan minyak lepas pantai yang terpancang di landas kontinennya. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan desain deskriptif analitis, yang bertujuan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai konsep yurisdiksi negara pantai terhadap anjungan minyak lepas pantai secara komprehensif baik dalam the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf, the 1982 United Convention on the Law of the Sea, dan hukum nasional negara pantai. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam kasus Arctic Sunrise (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), negara pantai dalam menerapkan yurisdiksi pada anjungan minyak lepas pantai di landas kontinennya, tidak dapat diberlakukan sepenuhnya karena sudah berbatasan dengan rezim hukum laut lain yaitu rezim hukum laut lepas.

---

The focus of this study is about the extent to which a coastal state may exercise its jurisdiction to offshore oil platforms which fixed on its continental shelf. This normative juridical with analytical descriptive, is aim for the further understanding of the concept of jurisdiction of coastal states to offshore oil platforms comprehensively which regulated in the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf, the 1982 United Convention on the Law of the Sea and the national law of the coastal State. Based on the analysis that has been done in the case of the Arctic Sunrise (the Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), a coastal state in the exercise of its jurisdiction to offshore oil platforms on the continental shelf, can not be fully enforced because it is bordered by the other legal regime of the sea, which is high sea."