Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keagenan tunggal adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang saling berhubungan dai ani bidang pemasaran barang industri tertentu; d i mana pihak yang satu, merupakan pemilik dari barang tersebut, yaitu pihak agen tunggal, bertindak sebagai perantara yang barang industri pihak prinsipal kepada pihak ke tiga. yaitu pihak prinsipal, sedangkan pihak yang lain, memasar kan Di dalam hubungan ini dapat timbul masalah, apabila para pihak tunduk atau menganut sistem hukum yang berbeda; dimana pihak prinsipal tunduk di bawah hukumnya sehari-hari yaitu sedangkan pihak agen tunggal tunduk di bawah timbul berkisar hukum luar negeri/asing, hukum Indonesia. Pada umumnya masalah yang sekitar masai ah hukum yang akan berlaku dalam perjanjian perjanjian oleh para pihak, kewajiban pihak agen tunggal yang dirugikan perse1 i sihan/sengketa yang kemudian hari. Di tersebut, masalah pemutusan untuk memberi ganti rugi kepada dan jiuga masalah mengenai penyelesaian mungkin timbul di antara para pihak di Indonesia sudah ada peraturan yang mengatur mengenai perjanjian keagenan tunggal, tetap terdapat perselisihan, peraturan meskipun demikian tidak jarang dalam praktek Oleh karena itu yang ada lebih digalakkan berlakunya, perlulah ki ranya agar para pihak dapat melaksanakan Per janjian keagenan tunggal dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan dan dampak transformasi suatu kebijakan, khususnya menyangkut kebijakan tata niaga menuju kebijakan mekanisme pasar pada industri pupuk di Indonesia pada tatanan pengadaan dan penyaluran. Mengamati komoditas pupuk yang saat ini seolah-olah berkembang menjadi komoditas politik, artinya harga dan ketersediaan produk pupuk berpengaruh besar dalam mendinginkan sekaligus memanaskan suhu politik dan pilar ekonomi mikro, maka dalam kondisi seperti ini campur tangan pemerinath menjadi sangat penting dalam kapasitas pemerintah sebagai regulator dan stabilisator pembangunan.Melalui pendekatan ekonomi, politik dan kebijakan, penelitian ini bertujuan : pertama, untuk mendeskripsikan model kerangka analisis structure, consuct, performance (SCP) industri pupuk di Indonesia. Kedua, menelusuri dampak transformasi kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk pada tatanan industri pupuk di Indonesia dari kebijakan tata niaga menuju mekanisme pasar, di mana pada tatanan era mekanisme pasar distributor tidak diwajibkan memenuhi region tertentu, tetapi bebas menjual pada pasar yang dikehendakinya, kondisi ini berpotensi memunculkan pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan. Ketiga, melihat sejauh mana urgensi keberadaan pupuk khususnya pupuk urea bagi kebutuhan sektor pertanian. Sehingga dengan bantuan koefisien nilai-nilai elastisitas harga, elastisitas silang, maupun elastisitas pendapatan terhadap permintaan pupuk urea, kita dapat menarik kesimpulan seberapa besar arti pentingnya pupuk bagi petani dan sektor pertanian. Ketiga, menelaah solusi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dalam kondisi sulit di tengah-tengah kelangkaan pupuk yang semakin meluas akhir-akhir ini."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan penggunaan ruang bawah tanah yang saat ini tidak hanya digunakan sebagai bagian dari bangunan di atasnya. Hingga saat ini, hukum tanah nasional belum mengakomodir penggunaan ruang bawah tanah yang tidak digunakan oleh pemegang hak atas tanah di atasnya, tidak seperti negara-negara lain seperti Singapura, Jepang dan Belanda. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan yang baik mengenai penggunaan ruang bawah tanah, sehingga pembentukan pengaturan di Indonesia dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ada pada saat ini dan masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif.

---

This thesis discusses about the regulation on the utilization of underground space that is currently used not only as part of a building above it. Up until now, the national land law still does not accommodate the utilization of underground space that is not used by the right holders of the land on it, unlike the other countries such as Singapore, Japan and the Netherlands. The purpose of this study is to provide an overview of a good arrangement on the use of underground space, so the establishment of law in Indonesia can accommodate the needs of communities that exist in the present and the future. This study uses normative with descriptive qualitative data analysis methods so that the conclusions obtained in the form of an explanatory description. "

"Selama tiga dekade distribusi komoditi pupuk Urea diatur secara ketat untuk mendukung program pemerintah di bidang peningkatan produksi pertanian dan swasembada beras. Masalahnya adalah pemerintah telah membuat kebijakan penghapusan tata niaga pupuk dan pencabutan subsidi, namun di sisi lain pemerintah masih memberikan subsidi untuk daerah sulit dijangkau (remote area) dan mengawasi ekspor Urea. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan formulasi, implementasi dan implikasi kebijakan distribusi pupuk Urea di Indonesia dengan cara menelusuri latar belakang yang mendasari kebijakan tersebut. Kerangka pemikiran ekonomi politik digunakan untuk menjelaskan latar belakang di dalam formulasi kebijakan, dan menjelaskan implementasinya serta implikasi kebijakan terhadap pelaku distribusi. Metode penelitian menggunakan analisis deskriftif dengan satuan analisisnya adalah Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di bidang pengadaan dan penyaluran pupuk. Data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai publikasi dan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam kebijakan distribusi pupuk pada departemen terkait dan pelaku distribusi yang terlibat sehingga mewakili untuk diolah, dianalisis dan diinterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) formulasi kebijakan distribusi Urea di Indonesia dilatarbelakangi oleh kepentingan masing-masing departemen terkait dalam mewujudkan misi yang ingin dicapai, (2) peranan Pemerintah sangat dominan di dalam pengaturan masalah pupuk mulai dari tingkat investasi, produksi, distribusi dan penetapan harga eceran, (3) peranan pemerintah secara bertahap mulai berkurang sejak desember 1998 dengan hanya mengatur masalah pengadaan untuk kebutuhan dalam negeri dan penetapan ijin ekspor Urea, (4) implikasi kebijakan terhadap pelaku distribusi adalah mereka menikmati monopoli di dalam pendistribusian pupuk Urea untuk tanaman pangan sehingga tidak memberikan kesempatan kepada pelaku lain untuk terlibat di dalam distribusi dan pemasaran pupuk Urea, dan (5) hapusnya tata niaga pupuk telah mampu menghilangkan distorsi yang selama ini terjadi di dalam distribusi pupuk Urea untuk tanaman pangan. Penelitian menyarankan/merekomendasikan beberapa hal berikut : (1) dalam formulasi kebijakan yang menyangkut masalah pupuk Urea hendaknya diperhatikan aspek sosio ekonomi yang berdampak pada petani, (2) pengawasan mutu perlu diatur kembali dalam rangka menertibkan peredaran pupuk alternatif, dan (3) ekonomi-politik kenaikan harga pupuk perlu dikaji dalam penelitian tersendiri."

"Tesis ini membahas pengaruh pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan RI (?Permen?) No. 53/2012 dan Permen 07/2013 terhadap formil dan materil Perjanjian Waralaba antara Pemberi dan penerima waralaba. Bagaimana Indonesia mengatur penyelenggaraan waralabanya dan perhatian utama pengaturan waralaba di Indonesia serta perbandingan dengan beberapa negara ASEAN. Indonesia merupakan negara yang mengatur waralaba dan penggunaan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% barang dan/atau jasa produksi dalam negeri serta kewajiban bagi Pemberi Waralaba untuk bekerjasama dengan usaha kecil dan menengah sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa. Khusus untuk perjanjian waralaba jenis usaha makanan dan minuman Perjanjian waralaba telah diatur pembatasan pada jumlah tertentu outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet) dengan kewajiban Diwaralabakan; dan/atau dikerjasamakan dengan pola penyertaan apabila outlet/gerai melebihi jumlah pembatasan; Dalam penyelenggaraan waralaba terlihat Pemerintah berperan dan turun mengatur kebijakan dalam penyelenggaraan waralaba di Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Sedangkan Singapura dan Filipina pengaturannya pada asosiasi yaitu Franchising And Licensing Authority Singapore (FLA) dan Philippine Franchise Assocition (PFA).Negara-negara anggota ASEAN cenderung menerbitkan aturan khusus yang mengatur bisnis franchisenya. Kedepan, Indonesia perlu memberikan bantuan dan kebijakan yang berkaitan dengan memperkuat peran asosiasi franchise dalam penyelenggaraan waralaba untuk menggantikan peran negara agar negara tidak terlalu mengintervensi kegiatan ekonomi.

---

This thesis discusses the impact of the enforcement of Regulation of the Minister of Trade of Republic of Indonesia ("Minister Regulation") No. 53/2012 and Minister Regulation No 07/2013 to the formal and materil of Franchise Agreement between the franchisor and the franchisee of a franchise. How Indonesia arrange the maintenance of its franchise and the main concern of the franchise regulation in Indonesia, and the comparison with some ASEAN countries. Indonesia is a country that regulates franchises and the use of raw materials, business equipment as well as sells merchandise order at least 80% of goods and / or services of domestic production and the obligations of the Franchisor to work with small and medium enterprises as the franchisees or suppliers of goods and / or services. Especially for the franchise agreement on the food and beverage business type, the franchise agreement has been arranged its certain limitations of the number of outlets / stalls owned and managed their own (company owned outlets) with the obligations that it must be franchised; and / or cooperated with the participation patterns if the outlets / stalls exceeds the limitation; In the maintenance of franchise, it looks that the government has a role and regulate the policy in the maintenance of franchises in Indonesia, Malaysia and Vietnam. While in Singapore and Philippines, its organization is in the association namely Franchising And Licensing Authority Singapore (FLA) and Philippine Franchise Assocition (PFA). The ASEAN members tend to issue specific rules that govern its franchise bussiness. Franchisor and franchisee should improve the role of associations in the franchising activities."

"Perjanjian franchise berperan penting dalam sistem franchise karena sistem franchise didasarkan pada suatu perjanjian sebagai pedoman pelaksanaan. Di Indonesia, mengenai franchise diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Sementara itu, di Australia, franchise diatur dalam Competition and Consumer Industry Codes ndash; Franchising Regulation 2014 Select Legislative Instrument No. 168, 2014 yang dikenal sebagai "Franchising Code of Conduct". Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, penelitian perbandingan hukum ini menunjukkan bahwa selain terdapat perbedaan dalam pengaturan hukum mengenai perjanjian franchise yang berlaku di Indonesia dan Australia, juga terdapat persamaan.

---

Franchise agreement has a vital role in the franchise system, because the franchise system based on an agreement as implementation guidance. In Indonesia, franchise is regulated in Government Regulation No. 42 year 2007 on Franchise and Regulation of the Minister of Trade of The Republic of Indonesia Number 53 M DAG PER 8 2012 on Franchising. Meanwhile, in Australia, franchise is regulated in Competition and Consumer Industry Codes ndash Franchising Regulation 2014 Select Legislative Instrument No. 168, 2014 also known as ldquo lsquo Franchising Code of Conduct rdquo . This research is jurisdistic normative research, this legal comparative research shows that other than the difference in the regulation about franchise in Indonesia and Australia, it also has the similarity."

"Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait perlindungan hukum padapenyelenggraan usaha Perusahaan Pembiayaan dalam mengawasi dan mengendalikantindakan Fraud. Pengawasan dan pengendalian terhadap fraud Perusahaan Pembiayaanpada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NomorNomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelanggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan yangtermuat pada pasal 53-64 mengenai Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud namunaturan ini belum mengatur secara rinci dan lengkap terkait pengawasan danpengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan. Permasalahan yang akan dikaji dalam tesisini meliputi analisis mengenai bentuk pengawasan dan pengendalian terjadinya fraudPerusahaan Pembiayaan di Indonesia dengan membandingkan aturan dan kebijakanterkait Fraud Perusahaan Pembiayaan di Negara Australia dan Inggris. Tesis inibertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap pelaku usaha PerusahaanPembiayaan terkait tindakan fraud untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasanefektif yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk mengurangi bahkanmenghindari terjadinya fraud pada Perusahaan Pembiayaan. Adapun metode dalampenulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif denganmenggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain dengan menggunakan studikepustakaan dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundangundangan,dokumen resmi, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan bentupengawasan dan pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan

---

This thesis examines and traces the rules relating to legal protection in the operation of

the Financing Company in overseeing and controlling the actions of Fraud. Supervision

and control of Fraud Company fraud has basically been regulated in the provisions of

the Financial Services Authority Regulation Number 35 / POJK.05 / 2018 concerning

Financing of Business Financing Companies contained in articles 53-64 about Fraud

Control and Anti-Fraud Strategy but this rule does not yet regulate in detail and in full

related to the supervision and control of the Financing Company fraud. Issues that will

be examined in this thesis include an analysis of the forms of supervision and control of

the occurrence of fraud in Financing Companies in Indonesia by comparing the rules

and policies related to Financing Company Fraud in Australia and the United Kingdom.

This thesis aims to examine the legal protection of business entities in finance

companies related to fraud to make effective prevention and supervision efforts that can

be carried out by finance companies to reduce or even avoid the occurrence of fraud in

finance companies. The method in writing this research uses the normative legal

research method by using a comparative approach with other countries by using a

literature study with secondary data types obtained from legislation, official documents,

reports, books relating to the form of fraud oversight and control Financing Company"

"Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait perlindungan hukum padapenyelenggraan usaha Perusahaan Pembiayaan dalam mengawasi dan mengendalikantindakan Fraud. Pengawasan dan pengendalian terhadap fraud Perusahaan Pembiayaanpada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NomorNomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelanggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan yangtermuat pada pasal 53-64 mengenai Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud namunaturan ini belum mengatur secara rinci dan lengkap terkait pengawasan danpengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan. Permasalahan yang akan dikaji dalam tesisini meliputi analisis mengenai bentuk pengawasan dan pengendalian terjadinya fraudPerusahaan Pembiayaan di Indonesia dengan membandingkan aturan dan kebijakanterkait Fraud Perusahaan Pembiayaan di Negara Australia dan Inggris. Tesis inibertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap pelaku usaha PerusahaanPembiayaan terkait tindakan fraud untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasanefektif yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk mengurangi bahkanmenghindari terjadinya fraud pada Perusahaan Pembiayaan. Adapun metode dalampenulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif denganmenggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain dengan menggunakan studikepustakaan dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundangundangan,dokumen resmi, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan bentupengawasan dan pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan.

---

This thesis examines and traces the rules relating to legal protection in the operation of the Financing Company in overseeing and controlling the actions of Fraud. Supervision and control of Fraud Company fraud has basically been regulated in the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 35 / POJK.05 / 2018 concerning Financing of Business Financing Companies contained in articles 53-64 about Fraud Control and Anti-Fraud Strategy but this rule does not yet regulate in detail and in full related to the supervision and control of the Financing Company fraud. Issues that will be examined in this thesis include an analysis of the forms of supervision and control of the occurrence of fraud in Financing Companies in Indonesia by comparing the rules and policies related to Financing Company Fraud in Australia and the United Kingdom. This thesis aims to examine the legal protection of business entities in finance companies related to fraud to make effective prevention and supervision efforts that can be carried out by finance companies to reduce or even avoid the occurrence of fraud in finance companies. The method in writing this research uses the normative legal research method by using a comparative approach with other countries by using a literature study with secondary data types obtained from legislation, official documents, reports, books relating to the form of fraud oversight and control Financing Company."