Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berperannya usaha leasing di Indonesia dapat menguntungkan para pengusaha lemah modal agar dapat mengembangkan usahanya. Masalah yang diteliti dipusatkan kepada Tijauan fiukum Perjanjian Leasing antara PT. Bunas Finance dengan PT. Beta Buana Conblock Industry dalam praktek operasional, yang mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor Kep 122/MK/IV/2/1974, 32IMISK/2/1974, dan 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Pebruari 1974, tentang perizinan usaha leasing. Tujuan Penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui apakah perjanjian leasing antara PT. Bunas Finance dengan PT. Beta Buana Conblock Industry merupakan operasional leasing atau Financial Leasing, serta manfaat apa yang diperoleh PT. Beta Buana Conblock Industry dalam Perjanjian Leasing tersebut.Penulisan Tesis menggunakan metode kombinasi multidispliner dan interdisipliner, karena dalam melakukan Penelitian Ilmu Hukum membutuhkan verifikasi dan bantuan disiplin ilmu lain. Dengan demikian Metode Penelitian yang dipergunakan dalam Tinjauan Hukum Perjanjian Leasing antara PT. Bunas Finance dengan PT. Beta Buana Conblock Industry dalam Praktek Operasional, berupa metode pendekatan yang bersifat normatif, studi kepustakaan dan lapangan dengan menguraikan secara detail, tentang leasing yaitu pada penelitian hukum normatif, lahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terlebih dahulu serta dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yakni mengetahui secara jelas tentang Financial Leasing, yakni penggunaan peralatan/barang dapat diperoleh tanpa harus mengeluarkan uang, leasse memperoleh tambahan sumber pembiayaan dan leasse mempunyai kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Diakhir masa leasing,lessee mempunyai hak opsi untuk membeli atau memperpanjang jangka waktu kontrak leasing.Untuk itu disarankan agar pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang masalah leasing, karena selama ini peraturan yang ada hanya mengatur tentang perizinan pendirian perusahaan leasing, ketentuan bisnis leasing, tentang pajak penjualan dan ketentuan lain yang tidak mengatur mengenai mekanisme perjanjian itu sendiri. Penulis menghimbau agar pemerintah mengakui leasing sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), mengingat masalah dana dalam bisnis leasing masih memperoleh hambatan utama."

"Pengalihan utang atau disebut dengan take over kredit dalam perjanjian pembiayaan leasing dapat dilakukan sesuai ketentuan perjanjian pembiayaan, yaitu atas sepengetahuan pihak leasing atau perusahaan pembiayaan dan harus dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan hukum novasi atau pembaharuan utang. Namun, pada praktiknya masih sering dilakukan take over kredit tanpa sepengetahuan dan persetujuan perusahaan pembiayaan atau disebut juga take over kredit di bawah tangan. Pada tulisan ini akan membahas kasus Putusan No. 3/Pdt.G/2019/ PN. PgP mengenai terjadi take over kredit di bawah tangan yang mengakibatkan terjadinya penahanan BPKB mobil, meskipun telah dilakukan pelunasan oleh pihak ketiga karena pihak leasing tidak mengakui adanya take over kredit. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tujuan menganalisis keabsahan perjanjian take over kredit di bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan leasing dan akibat hukumnya dalam Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PN. PgP. Pengalihan utang (take over kredit) yang dilakukan di bawah tangan adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak dan berdasarkan novasi pengalihan debitur tidak terjadi apabila kreditur belum membebaskan debitur dari kewajiban perjanjian. Akibat hukumnya adalah pihak ketiga tidak memiliki hak atas kepemilikan objek pembiayaan.

---

Debt transfer or credit takeover in a leasing financing agreement can be carried out in accordance with the provisions of the financing agreement, namely with the knowledge of the leasing party or finance company and must be carried out based on the legal provisions of novation or debt renewal. However, in practice, credit takeovers are often carried out without the knowledge and approval of the finance company or also known as underhand credit takeovers. This paper will discuss the case of Decision No. 3/Pdt.G/2019/PN. PgP regarding an unofficial credit takeover that resulted in the detention of the car's BPKB, even though repayment has been made by a third party because the leasing party does not recognize the credit takeover. This paper uses the doctrinal research method with the aim of analyzing the validity of an unofficial credit takeover agreement in a leasing financing agreement and its legal consequences in Decision No. 3/Pdt.G/2019/PN.PgP. Credit takeover carried out unofficially is invalid because it does not fulfill the valid requirements of the agreement, namely the agreement of the parties and based on novation, the transfer of the debtor does not occur if the creditor has not released the debtor from the obligations of the agreement. The legal effect is that the third party has no right to ownership of the financing object."

"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan leasing terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector-nya dalam proses penagihan kredit macet, dengan fokus pada studi kasus perkara No. 593/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan leasing memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik penagihan kredit macet yang dilakukan oleh debt collector-nya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, terdapat indikasi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector perusahaan pembiayaan leasing dalam melakukan penagihan yang disertai penarikan paksa objek perjanjian pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menentukan apakah perusahaan pembiayaan leasing dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian internal perusahaan pembiayaan leasing terhadap praktik penagihan kredit macet, sehingga dapat melindungi hak-hak konsumen dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak berkepentingan, termasuk otoritas pengawas, dalam memperkuat regulasi terkait debt collector dan pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan leasing terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agennya dalam proses penagihan kredit macet.

---

This paper analyzes the liability of a leasing finance company regarding the unlawful actions conducted by their debt collectors in the process of collecting overdue credit, with a focus on the case study on decision number 593/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. This paper employs doctrinal legal research. The results of this research indicate that leasing finance companies must ensure that the practices of collecting overdue credit by their debt collectors comply with the applicable legal provisions. In this case, there are indications that the debt collectors of the leasing finance company engaged in unlawful actions during the collection process, including the forced repossession of the financed objects. Therefore, this research examines various legal instruments that can be used to determine whether a leasing finance company can be held accountable for such unlawful actions. The expected outcome of this research is to contribute to the improvement of the supervision system and internal control of leasing finance companies over the practices of collecting overdue credit, thus protecting consumers' rights and maintaining compliance with applicable legal principles. Furthermore, this research is anticipated to serve as a reference for stakeholders, including regulatory authorities, to strengthen regulations related to debt collectors and the accountability of leasing financing companies for the unlawful actions conducted by their agents in the process of collecting overdue credit."

"Sektor real estate merupakan salah satu sektor yang berperan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat di Indonesia dan kerap mengalami pertumbuhan yang cukup baik apabila dilihat dari segi harga jual, pengaruhnya terhadap produk domestik bruto, sekaligus cara pemanfaatan properti di sektor real estate tersebut. Apabila melihat dari pemanfaatannya, salah satu mekanisme yang kerap kali digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan cara menyewa rumah atau properti real estate lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu transaksi yang kerap dipilih dalam hal ini adalah transaksi sewa guna usaha (leasing). Meskipun pelaksanaan transaksi sewa guna usaha (leasing) pada sektor real estate telah berjalan masif, tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Belanda yang telah memiliki peraturan secara khusus untuk sewa guna usaha (leasing) pada sektor real estate. Pengaturan tersebut pun berisikan komponen-komponen yang sangat detail, seperti mekanisme kenaikan dan penurunan nominal sewa guna usaha, kompensasi, sewa guna usaha bersama, bahkan sampai persyaratan formil sekalipun. Merespons fenomena tersebut, penulis akan melakukan perbandingan hukum terhadap peraturan mengenai sewa guna usaha (leasing) pada sektor real estate di Indonesia dan Belanda dengan menggunakan studi doktrinal. Dalam hal ini, penulis akan merujuk pada studi kepustakaan yang utamanya adalah perbandingan peraturan perundang-undangan dan implementasinya dari kedua negara tersebut. Selain untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan sewa guna usaha (leasing) pada sektor real estate, capaian yang akan diraih dalam skripsi ini adalah identifikasi pengaturan yang dapat diadaptasi oleh Indonesia berdasarkan peraturan di Belanda sehingga peraturan di Indonesia dapat lebih berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia.

---

The real estate sector plays a crucial role in sustaining livelihoods in Indonesia and often experiences significant growth, as evidenced by sales prices, its impact on gross domestic product, and the utilization of properties within the real estate sector. Regarding utilization, one common mechanism employed by the Indonesian population is leasing homes or other real estate properties. In this regard, one commonly chosen transaction is leasing. Despite the widespread implementation of leasing transactions in the real estate sector, comprehensive regulations are lacking. This stands in contrast to the Netherlands, which has specific regulations governing leasing in the real estate sector. These regulations encompass detailed components such as mechanisms for lease adjustments, compensation, joint leasing arrangements, and even formal requirements. In response to this phenomenon, the author aims to conduct a comparative legal analysis of leasing regulations in the real estate sectors of Indonesia and the Netherlands using a doctrinal approach. The primary methodology involves a literature review comparing legislation and its implementation in both countries. Beyond identifying similarities and differences in leasing regulations in the real estate sector, this thesis seeks to identify regulations that Indonesia can adapt from the Netherlands to enhance its own legal framework in response to evolving human needs."

"Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui segi-segi hukum dari perjanjian leasing dalam praktik-nya di Indonesia. Penelitian sampai pada penemuan data menyimpulkan bahwa peraturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur sama sekali mengenai perjanjian leasing secara khusus, tetapi perjanjian leasing dalam praktik ditundukkan pada ketentuan-ketentuan umum tentang Perikatan dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Salah satu bagian terpenting dari sistem hukum perdata Indonesia adalah terdapatnya sistem terbuka dari hukum perjanjian seperti dianut oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tersimpul dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dalam doktrin dan yurisprudensi ditafsirkan adanya kebebasan berkontrak. Hal ini mengandung azas kebebasan dalam membuat perjanjian. Jadi Pasal 1338 ayat (1] yang memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk memilih isi produk perjanjian kepada mereka, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum. kesusilaan dan ketertiban umum.Tesis ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, Beserta wawancara dan/atau dengan kuisioner, selanjutnya rnenguraikan secara mendetail tentang sejarah perkembangan leasing, syarat usaha leasing, pengertian leasing, macam-macam leasing dalam praktik, landasan yuridis, isi perjanjian leasing, subyek dan obyek perjanjian leasing dan kemudian sebagai pelengkap dicantumkan yurisprudensi. Tentang perjanjian leasing secara yuridis ditundukkan pada ketentuan-ketentuan Umum Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan sumber hukumnya tercantum dalam berbagai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menentukan syarat-syarat minimal yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian leasing sebagai upaya mengurangi inequality of bargaining power dari pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian leasing. Karena itu penulis menyarankan, seyogianya pemerintah mengambil langkah untuk membentuk suatu Undang-Undang tentang Perjanjian Leasing di Indonesia guna mencapai kepastian hukum, dan agar terpenuhi kebutuhan hukum perjanjian sesuai dengan perkembangan masyarakat yang relatif sangat cepat."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan hukum mengenai perjanjian sewa guna usaha (leasing) dan akibat hukum yang timbul dari wanprestasi lessee dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing) pada praktiknya merujuk pada pendapat Hakim-Hakim dalam Putusan-Putusan Pengadilan di Indonesia dan disesuaikan dengan teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep dan ketentuan hukum mengenai Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) serta akibat hukum terhadap lessee yang wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan bentuk penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder yang memfokuskan pada studi dokumen dan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah mengenai akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam perjanjian leasing yang merujuk pada pertimbangan Hakim. Jika lessee wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai yang telah diperjanjikan, maka kreditur (lessor) dapat melakukan penarikan kembali barang/obyek sewa guna usaha. Namun setelah penarikan dilakukan penjualan untuk menutupi hutang debitur (lessee) di mana hal tersebut keliru dengan konsep jaminan kebendaan. Selain kekeliruan dan ketidakseragaman pendapat Hakim terhadap akibat hukum yang timbul, terdapat pula ketidakseragaman pendapat Hakim mengenai kepemilikan barang/obyek sewa guna usaha yang juga berkaitan dengan konsep penjaminan

---

This bachelor thesis discusses the legal provisions regarding lease agreement (leasing) and the legal consequences arising from default of lessee in leasing agreement (leasing) in practice referring to the opinions of Judges in Court Decisions in Indonesia and adjusted to the prevailing theory. This study aims to provide an understanding of the concepts ang legal provisions regarding leasing agreement and the legal consequences for lessee who are in default in the leasing agreement. This research is a descriptive study with the form of juridical-normative legal research using secondary data which focuses on document studies and data obtained from library materials. The results of this study are about the legal consequences if the debtor defaults in the lease agreement which refers to the Judge's consideration. If lessee is in default by not making the installment payments as agreed, the creditor (lessor) can withdraw the goods / objects of the lease. However, after the withdrawal is made, the sale is made to cover the debtor's debt (lessee), which is mistaken for the concept of a material guarantee. In addition to errors and disagreements in judges 'opinions regarding the legal consequences, there are also disagreements in judges' opinions regarding ownership of leased goods / objects which are also related to the concept of guarantee."