Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai apakah Palestina dapat dikategorikan sebagai Negara berdasarkan hukum internasional dan bagaimana status hukum alien occupation Israel atas Palestina berdasarkan hukum humaniter internasional. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Palestina dapat dikategorikan sebagai suatu Negara berdasarkan hukum internasional; pendudukan Israel atas Palestina dapat dikategorikan sebagai alien occupation berdasarkan hukum humaniter internasional, namun Israel melanggar aturan-aturan dalam Hague Regulation, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I 1977.

---

This thesis discusses about whether the Palestinians can be categorized as a State under international law and how the legal status of the alien occupation of Palestine by Israel based on international humanitarian law. The study was a normative study with a descriptive design. The study concluded that Palestine can be categorized as a State under international law; Israel's occupation of Palestine can be categorized as an alien occupation under international humanitarian law, but Israel has violated the rules of the Hague Regulations, the Geneva Conventions 1949 and Additional Protocol I 1977."

"ABSTRAK Tesis ini disusun berdasarkan pengamatan adanya kekhawatiran masyarakat internasional akan masa depan status internasional perekonomian Hongkong di bawah kedaulatan Cina, sehingga tesis ini diberi judul: "Masa Depan Status Internasional Perekonomian Hongkong Pasca 1997". Tesis ini menganalisa penerapan otonomi khusus dalam rangka menerapkan konsep "satu negara dua sistem", yang diberikan Cina kepada Hongkong.Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal itu, penulis menggunakan kerangka pemikiran internasionalisasi dari Jeffry Frieden dan Ronald Rogowski serta proses persiapan unifikasi antara 2emerintah Inggris dan Cina. Metode penelitian yang digunakan adalah studi perpustakaan dan tehnik pengumpulan datanya adalah melalui buku-buku, dokumen-dokumen, majalah dan koran serta data dari Internet. Diperoleh gambaran bahwa perekonomian Hongkong layak berstatus internasional dan perlu dipertahankan, apalagi kondisi ini mendukung perekonomian Cina. Berarti penerapan kebijakan otonomi khusus kepada Hongkong, memberi pengaruh positif bagi masa depan status internasional perekonomian Hongkong.Tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, bab pertama merupakan pendahuluan. Bab kedua menganalisa sejarah serta perkembangan perekonomian Hongkong dan Cina setahun sebelum dan sesudah unifikasi Hongkong. Bab tiga menganalisa internasionalisasi yang dialami Hongkong dan proses persiapan unifikasi Hongkong ke dalam kedaulatan Cina. Dan akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa dengan pertimbangan kepentingan ekonomi, Cina akan konsisten menerapkan kebijakan otonomi khusus dan status internasional perekonomian Hongkong pasca unifikasi dapat dipertahankan."

"ABSTRAKAdanya suatu wilayah tertentu, sampai sekarang tetap merupakan syarat mutlak akan adanya negara. Atas wilayah tersebutlah suatu negara melaksanakan kedaulatannya. Selama bertahun-tahun Sahara Barat merupakan suatu wilayah yang kurang dikenal dan kurang mendapatkan perhatian dari para pengamat hukum internasional. Tetapi dalam 12 tahun terakhir ini wilayah tersebut mulai menjadi pusat perhatian disebabkan timbulnya suatu sengketa antara Maroko dan Polisario yaitu suatu gerakan yang mewakili rakyat Sahrawi dalam perjuangan kemerdekaan Sahara Barat. Sengketa tersebut timbul setelah dicabutnya klaim Hauritania atas Sahara Barat bagian selatan berdasarkan persetujuan Madrid tahun 1975, yang membagi Sahara Barat kepada Maroko dan Mauritania. Maroko kemudian menganeksasi wilayah ini menjadi bagian dari kedaulatan wilayahnya. Pengambil alihan wilayah Sahara Barat bagian selatan ini jelas bertentangan dengan hukum internasional mengenai perolehan wilayah. Disamping itu, aneksasi Haroko terhadap Sahara Barat membawa konsekwensi hukum tentang penggkuan. Atas dasar tersebut diatas, Hukum internasional masih memerankan peranannya untuk menyelesaikan masalah ini melalui penerapan konsep hak menentukan nasib sendiri. (FH)"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimanakedaulatan dari suatu negara atas wilayah yang berada di luar negeri, denganmengambil contoh negara Perancis dan Belanda sebagai anggota Uni Eropa yangmenguasai wilayah di luar negeri. Penulis mempergunakan metode penelitianyuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwameskipun kolonialisasi tidak lagi diakui oleh bangsa-bangsa di dunia, penguasaanoleh suatu negara terhadap wilayah yang terletak di luar negeri ternyata tidakbertentangan dengan hukum internasional. Hal ini ditegaskan dengandisepakatinya konsep non-self governing territories di dalam Piagam PBB sertadibentuknya Association of Overseas Countries and Territories (OCTs) oleh UniEropa di dalam Traktat Lisbon. Adanya kedaulatan dari Perancis dan Belanda ataswilayah-wilayah di luar negeri (OCTs) diakui oleh negara-negara anggota UniEropa sebagaimana diatur dengan ketentuan Article 198 Treaty on theFunctioning of European Union (TFEU).

---

ABSTRACTThis research aimed to describe and to analyze the territorial sovereignty of a

State over its overseas territories, by taking examples from France and Kingdom

of Netherlands as Member States of European Union that possess overseas

territories. Author use juridical-normative research method with literature studies.

The research shows that although colonization is no longer recognized by all of

nations, possession of a State over a territory which located overseas of its main

territory is not contradictory to international law. It was acknowledged by the

United Nations which agree upon Non-Self Governing Territories as stated in the

UN Charter, and by European Union which establishing Association of Overseas

Countries and Territories as stated in Lisbon Treaty. The sovereignty of France

and the Kingdom of Netherlands upon their overseas territories was

acknowledged by Member States of European Union as regulated by Article 198

Treaty on the Functioning of European Union (TFEU)."

"The article 33 (3) o 1945 constitution states the land and the waters and the natural riches contained therein shall be controlled by the state and be used to the greatest prosperity of the people. It does not state air space, whereas in fact air space is not less strategic that the land the waters..."