Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) di kota Bandung dari tahun 1967 hingga 1974. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah latar belakang diselenggarakannya Walawa, pelaksanaan Walawa di Bandung, hingga bagaimana Walawa itu sendiri diubah dan digantikan dengan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan menggunakan sumber-sumber tertulis baik dokumen, majalah, koran, maupun buku. Tahap-tahap yang dilakukan antara lain tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah Walawa merupakan pendidikan kemiliteran yang diadakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan ketahanan nasional di lingkungan perguruan tinggi. Akan tetapi, sejak awal diterapkan Walawa sudah memunculkan berbagai macam pro dan kontra terhadap pelaksanaannya. Sistem Walawa dinilai tidak sesuai dengan sistem perguruan tinggi, sehingga melanggar kebebasan akademis dan membatasi kehidupan mahasiswa yang bersifat demokratis. Anggaran yang terbatas dari pemerintah juga turut mempengaruhi pelaksanaan Walawa. Oleh karena itu, Walawa hanya bertahan selama lima tahun. Pada tahun 1973, Walawa diubah dan digantikan dengan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD). Walawa secara resmi dibubarkan pada tahun 1974. 

---

This thesis discussed about the implementation of Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) in Bandung from 1967 to 1974. The problem discussed in this thesis is the background of the implementation of Walawa, and how is the implementation of Walawa in Bandung, until how Walawa itself changed and replaced by Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD). The method that used in this thesis is historical method, written by using documents, magazine, newspaper, and book as sources. The stages conduct are heuristics, critism, interpretation, and historiography. The result from this research are Walawa is a military program were held for fostering and developing national resilience in the college environment.However, since Walawa was implemented, there are various pros and cons to its implementation. The Walawa system is judged to be incompatible with the college system, so that violates academic freedom and limits democratic student life. The limited budget from the government also influenced the implementation of Walawa. Therefore, Walawa only lasted for five years. In 1973, Walawa was changed and replaced by Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD). But, Walawa was officially disbanded in 1974."

"ABSTRAKUntuk mewujudkan daya tangkal kewilayahan yang tangguh, diperlukan sinergitas yang baik dalam pemberdayaan wilayah pertahanan, terutama antara institusi sipil dan militer Pemerintah Daerah dan Kodim . Perbedaan pendapat yang terjadi karena adanya perbedaan persepsi mengenai fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka penyiapan wilayah pertahanan sejak dini sesuai dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif yang ditujukan untuk menganalisi sinergitas hubungan sipil-militer di Kabupaten Banyumas dalam konteks tugas pemberdayaan wilayah pertahanan yang belum dapat diwujudkan secara optimal, karena adanya perbedaan pemahaman tentang peran Pemda dalam pemberdayaan wilayah pertahanan.

---

ABSTRACTTo realize the tough territory shallower power, good synergy is required in the empowerment defence area, especially between civilian and military institutions local government and military district area command . The differences of opinion occur due to the difference of perception according to role of local government in order to early empowerment defence area preparation in accordance with Number 3 Year 2002 Act about The Defence of The Country. This research uses qualitative method aimed the synergies analyzing in civil military relations Banyumas Local government and Banyumas District Military Command in order to empowerment of defence area. The research prove that synergies of civil military relations can not realize optimally in Banyumas district, due to understanding difference about the local government role in empowerment of defence area."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengakomodasian postur minimum essential forces (MEF) terhadap pembangunan cyber defense di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi adalah fostur MEF yang dirumuskan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI selama ini masih difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) pada konteks revolution in military affairs (RMA) dalam organisasi tentara nasional Indonesia (TNI), dalam upaya pembangunan kekuatan pertahanan militer. Sementara itu, realita ancaman nir militer berupa cyber attack sudah sangat nyata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil akhir dari studi ini menunjukkan bahwa hingga saat ini kemhan dan Markas besar TNI telah memberikan perhatian terhadap ancaman cyber berikut upaya-upaya penanggulangannya, namun masih dalam skala pembangunan kekuatan cyber-defense, sehingga diajukan solusi perlu adanya revisi postur MEF agar secara eksplisit mengakomodasi pembnagunan cyber defense di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat tiga komponen inti untuk mewujudkannya melalui RMA yaitu dengan melakukan perubahan doktrin; perubahan organisasi yang berbasis cyber-defense; dan pembangunan teknologi untuk mengakomodasi cyber-defense; dan pembangunan teknologi untuk mengakomodasi cyber-defense"

"There are two different perspectives on the relationship between civil society and military : (1) military is seen as an output of historical processes of military demands and situation and (2) military interventions into politically strategic positions were obstacles for civil society to achieve the position and undermined their opportunities. The dichotomization of military - civil society may be minized by forming a certain policy intended to improve the welfares of civil society and military."

"ABSTRAKPembangunan konstruksi bangunan sipil tidak selalu berada di atas tanah dasaryang relatif baik, tanah lunak sebagai konsekwensi tempat pelaksanaan konstruksimenjadi kendala terutama pada proses konsolidasi yang nilainya cukup besardengan waktu yang lama.Dalam pemodelan tanah berdasarkan parameter hasil uji lapangan dan ujilaboratorium perlu ketelitian dan pemahaman yang komprehensif sehinggadiperoleh pemodelan tanah yang mendekati kondisi ideal di lapangan. Denganpemodelan yang akurat akan diperoleh estimasi settlement konsolidasi yangmendekati kondisi lapangan sehingga deviasi settlement hasil analisis teori danpelaksanaan di lapangan bisa diminimalisir.Dari hasil penelitian, perbaikan tanah dengan preloading dan drainase vertikalakan mempercepat proses settlement konsolidasi. Optimalisasi desain preloadingdan drainase vertikal ( jarak spasi, kedalaman instalasi dan property material )sangat mempengaruhi besaran settlement konsolidasi yang dihasilkan. Denganperencanaan perbaikan tanah yang baik, akan menghasilkan waktu konsolidasiyang cepat dan biaya konstruksi yang ekonomis."