Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kewenangan pemerintah dalam rangka penataan ruang di era otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945 beserta peran kementerian terkait penataan ruang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis serta sosiologi hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan persetujuan substansi dan evaluasi oleh menteri terhadap rancangan Perda Tata Ruang Wilayah adalah konstitusional; dan kementerian memiliki peranan yang dominan dalam rangka penataan ruang di daerah.

---

This research about The Government Authority in Spatial Planning Based On Article 18 Clause (2) and Clause (5) The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia in regional autonomy era and the role of the relevant ministries of spatial planning. This research is a normative juridical approach legislation, the approach of the case, and a historical approach and sociology of law . The study concluded that the provisions of substance approval and evaluation by the minister for Spatial draft law is constitutional ; and the ministry has a imperative role in the framework of spatial planning in regional autonomy era."

"ABSTRAKPogram wajib belajar pendidikan dasar adalah suatu programyang mendukung jalannya pembangunan dalam bidangpendidikan,yang mana kontribusi yang amat sangat besar dalampembangunan bangsa adalah pendidikan.Berbagai negara didunia ikut melaksanakan program pendidikan dasar sebagaiupaya dari pemenuhan hak warga negara dalam bidangpendidikan.Pendidikan adalah salah satu upaya untukmewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Alineakeempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Perwujudan itudijabarkan pada amanat konstitusi yaitu seperti yangtertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.Permasalahan yang dikaji pada penulisan tesis ini adalahbagaimana hubungan program wajib belajar pendidikan dasardengan implementasi pasal 31 UUD 1945,bagaimana hubungankebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan program wajibbelajar pendidikan dasar untuk mewujudkan pemerataan danperluasan akses pendidikan,dan faktor-faktor apa saja yangmenghambat jalannya penyelenggaraan program wajib belajarpendidikan dasar.Metode yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah metodepenelitian normatif,dengan mengumpulkan data dari bahanbahankepustakaan sebagai data sekunder.Data tersebutdiperoleh melalui:bahan primer berupa peraturan perundangundangandan konvensi internasional yang sudahdiratifikasi,bahan hukum sekunder berupa buku-bukuteks,kumpulan makalah,tulisan dan artikel yang berkaitandengan permasalahan,bahan hukum tersier berupa kamus danlain sebagainya.Alat pengumpulan data selain melalui studidokumen,juga dilakukan wawancara dengan informan untukmencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan, metodepengolahan data yaitu dengan metode kualitatif dan bersifatdeskriptif analitis.Hubungan program wajib belajar pendidikan dasar denganimplementasi pasal 31 UUD 1945 adalah pemenuhan hakpendidikan atas warga negara Indonesia sebagai upayamencerdaskan kehidupan bangsa,kebijakan pemerintah yangmendukung jalannya program pendidikan dasar telahterealisasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia,danhambatan dalam penyelenggaraan program wajib belajarpendidikan dasar adalah faktor ekonomi,sosial-budaya bangsa Indonesia.

---

ABSTRACTEducation accountability program is a program whichsupports an education development program, which providesthe best contribution towards nation's development. Manynations in the world has join this basic education programas an effort to fulfill the right of a citizen to obtaineducation. Education is on of several efforts to createnation's objective which consists in the Forth paragraph ofUndang-Undang Dasar 1945. Which also lies in theconstitutional amendment such as article 31 of UUD 1945.Research issue will be observed in this thesis is therelationship between the basic education accountabilityprogram by implementing the article 31 of UUD 1945, and therelationship of government policy in implementing the basiceducation accountability program to achieve thesustainability and expansion of education access, and whatfactors which could limit the implementation of basiceducation accountability program.Method was used in this thesis is the normativeresearch method, by collecting data from research literatureas the secondary data. Data was obtained through : primarysource which is the constitution and internationalconvention which has been ratified, secondary source, suchas literatures, papers, and articles related to the researchissue; and lastly, tertiary source such as dictionary andothers. Data collection instrument was using documentarystudy, and interview with the informants to obtain relatedinformation toward research's issue, and the data processingmethod was using the qualitative method and analyticdescriptive.The relationship of the basic accountability educationprogram with the implementation of the article 31 of UUD1945 is the fulfillment of educational rights of the peopleof Indonesia as an effort to enhance the education standardof the nation, and the government policies to sustain thisbasic education accountability program has been realized,and several obstacles towards the basic educationaccountability program are as follows : economic factors,and the socio-culture of the Republic of Indonesia."

"Pengujian Terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan). Skripsi ini membahas tentang kesesuaian makna dari unsur ?efisiensi berkeadilan? yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui dengan niat awal para Bapak Bangsa mengenai perekonomian Indonesia. Pembahasan tersebut dilakukan dengan menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur "efisiensi berkeadilan" dalam Uji Materil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa makna dari ?efisiensi berkeadilan? dalam Pasal 33 ayat (4) adalah perekonomian nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Dalam kaitanya dengan sektor ketenagalistrikan Indonesia, interpretasi tersebut sesuai dengan niat awal para Bapak Bangsa selama diartikan bahwa efisiensi dalam penyediaan penyediaan tenaga listrik demi kepentingan umum dicapai melalui penguasaan negara dalam bentuk pengurusan, pengaturan, pengelolaan, serta pengawasan terhadap sektor usaha ketenagalistrikan Indonesia. Penguasaan negara tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjamin keadilan bagi rakyat, yaitu tidak adanya penindasan ekonomi dan terjaminya ketersediaan listrik bagi seluruh rakyat dengan harga terjangkau.

---

This paper discusses whether the meaning of "equitable efficiency" contained in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution After the 4th Amendment is in line with the original intent of the Founding Fathers regarding the Indonesian economy. Discourse is conducted by analyzing how the Constitutional Court interpret the element of "equitable efficiency" in the judicial review of Law Number 20 Year 2002 and Law Number 30 Year 2009 on Electricity.

The outcome of this research concludes that the meaning of "equitable efficiency" in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution after the 4th Amendment is that the national economy should be organized to use the least amount of resources to achieve the greatest amount of welfare which could be enjoyed equitably by the all citizens. In regards to Indonesia's electricity sector, such interpretation is in accordance with the original intent of the Founding Fathers as long as it is interpreted that efficiency in regards to the provision of electrcity for the public is achieved state control in the form management, regulation, and supervision of the Indonesian electricity sector. The aim of such state control is to ensure justice for the people; namely freedom from economic oppression and the guarantee that electricity is available to all members of society at affordable prices."

"Tujuan kemerdekaan Indonesia, salah satu diantaranya adalah memajukan kesejahteraan umum berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Salah satu harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat diperoleh melalui pengusahaan kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam, baik kekayaan yang berada di permukaan bumi, di dalam perut bumi maupun yang terdapat di dalam laut. Batubara merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang besar dalam mewujudkan tujuan negara tersebut, sehingga di dalam pengelolaan dan penambangannya diperlukan suatu pengaturan yang dapat mencapai tujuan negara atau setidak-tidaknya mendekati apa yang ingin dicapai oleh negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD), yang telah mengalami amandemen sebanyak 4 (empat) kali, telah menetapkan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan beberapa prinsip, salah satunya adalah prinsip kebersamaan.Dengan demikian semua arah dan kebijakan perekonomian Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan batubara harus dilaksanakan sesuai konsensus nasional tersebut. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU Minerba), sebagai landasan hukum pengelolaan penambangan batubara di Indonesia ternyata tidak mencantumkan prinsip kebersamaan tersebut, sebagai dasar pertimbangan pembentukan dan pemberlakuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa yang dimaksud dengan prinsip kerbersamaan di dalam UUD tersebut, bagaimana penerapan prinsip kebersamaan dalam pengelolaan pertambangan batubara dan apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip kebersamaan dalam pengelolaan pertambangan batubara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis penelitian yuridis-normatif, yang bertumpu pada studi kepustakaan serta dianalisa secara kualitatif.

---

One of the Indonesia independence purpose to thrive the public prosperity is based on the independence, enduring peace, and social justice. One of the nation`s hope to increase the society prosperity can be obtained throughthe cultivation of various Indonesia`s natural resources, both the natural resources on surface of the earth, in the bowels of the earth, and to get in the sea. Coal mine is one of the natural resources in Indonesia. It expect to be afford a lot contribution to bring into realize Indonesia independence purpose. That, in the management and the activity of coal mining needs the regulation to bring into realize the nation`s purpose or at the least come near to strive nation`s purpose.

The Indonesia Constitution, 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia, was experience fourth times amendment. The last amendment determined is national economy implementation must based on economics democracy. One of the principles of economics democracy is mutualism principles. In such all the Indonesia economy directions and policies be related to activity of coal mining must carried out based on constitution.Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, is basis for the activity of the coal mining in Indonesia. However, the act does not attach mutualism principles, as the basis of consideration to establishment and enforcement.

The aim of this research to analyze what is meant of the mutualism principles from the Constitution, how the application of the mutualism principles in the management activity of coal mining, and what the obstacles application of mutualism principles in the management activity of coal mining in Indonesia. This uses a juridical-normative research as research method based on literature study which qualitative analysis."