Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan adanya fakta hukum mengenai Tap MPR yang saat ini masih berlaku sebagai produk hukum dari MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sedangkan tata urutan peraturan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun tidak memasukkan Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:1. Kewenangan apa saja yang dimiliki MPR Pasca Perubahan UUD'45?2. Bagaimana eksistensi Tap MPR Pasca Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hierarki perundang-undangan?C. Tujuan PenelitianBerdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, ada dua tujuan penelitian ini yang dimaksudkan untuk lebih menjelaskan dan mengemukakan tinjauan dari segi hukum administrasi negara, adalah:1. meneliti dan menganalisis kewenangan yang dimiliki MPR Pasca Perubahan UUD'45.2. meneliti dan menganalisis eksistensi Tap MPR pasca perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hierarki perundang-undangan."

"Secara formal perwakilan Indonesia bersifat bikameral karena terdiri atas DPR dan DPD, tetapi secara struktural bersifat trikameral karena terdiri atas MPR, DPR, DPD. Secara praktis parlemen Indonesia bersifat unikameral karena kekuasaan legislasi secara penuh ada di DPR."

"In civic politics, many things have to be noted, but in condition that concern to national political leaders and government, have to be the objectives of the political leaders action and to get greater attention, and at the same time, they are requared to practice, constanly, the pattern ethical life. This has to be done, so that people feel not far from their leaders. Officials and local Politicians who obey the norms of the code of conduct should place their duties as government officials over their own interests, carrier and status. Mean while, poltical communication has to be conducted by officials and local politicians in order to interlace communication with local people, both in the context to maintain relationship, namely, to channel the aspirations and political interest of the people as political inputs and also to channel the output of political system, and to carry out government functions. This paper has the attention to discuss on the existence of DPRD through two perspectives: first, perspective of political/government ethics implementation and perspective of political communication."