Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan internet yang merupakan jaringan komputer publik di seluruh dunia berkembang amat pesat. Internet tidak hanya digunakan untuk sekedar tukar-menukar data seperti tujuan diciptakan internet pada awalnya, tetapi juga digunakan sebagai sarana hiburan (entertainment), mencari informasi bahkan untuk melakukan transaksi secara online. Yang menjadi masalah dalam melakukan transaksi secara online ini adalah mengenai keamanan data yang dipertukarkan melalui jaringan Internet yang tidak aman. Saat pengirirnan dokumen, seseorang dapat mengubah isi dokumen tersebut secara ilegal tanpa diketahui si pengirim ataupun si penerima. Agar transaksi dapat di lakukan dengan aman, diperlukan fasilitas keamanan yang baik. Alternatif yang dapat digunakan adalah teknologi tanda-tangan digital yang berbasis pada kriprografi. Tanda-tangan digital dapat menjadi pengganti tanda-tangan konvensional sebagai tanda persetujan suatu transaksi. Selain sebagai tanda persetujuan, keamanan tanda-tangan digital relatif lebih aman daripada tanda tangan konvensional. Teknologi tandatangan digital ini akan memberikan manfaat pada praktek bisnis di Indonesia. Pertukaran data akan berlangsung secara efektif dan efisien tanpa isinya diketahui oleh orang lain. Walaupun skripsi ini membahas tentang aspek hukum dari penggunaan tanda-tangan digital, Penulis tetap membahas sekilas mengenai tanda-tangan digital dari segi teknisnya. Pada skripsi ini dilakukan studi perbandingan antara penggunaan tanda-tangan konvensional dalam perjanjian menurut Hukum Perdata dengan penggunaan tandatangan digital dalam perjanjian melalui jaringan komputer. Skripsi ini juga membahas permasalahan mengenai otentisitas dan kekuatan pembuktian masing-masing tanda-tangan dan perjanjian."

"Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi melalui internet dewasa ini, menyebabkan banyak transaksi yang dilakukan secara elektronik (electronic transaction), dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas (paperless transaction).Sama halnya dengan transaksi yang menggunakan kertas (paper based transaction), dokumen yang digunakan untuk transaksi ditandatangani oleh atau untuk dan atas nama pihak yang melakukan transaksi, dengan tujuan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tanda tangan tersebut, sehingga nantinya dapat dianggap sah dan dapat dijadikan alat bukti menurut KUH Perdata.Dokumen elektronik pun nantinya akan ditandatangani secara elektronik (Digital Signature). Digital Signature merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang dikirimkan. Dengan kata lain pembubuhan digital signature di samping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain, tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah.Jadi digital signature ini dibutuhkan untuk:1. mengidentifikasi si pengirim ;2. memastikan bahwa isi dari pesan tersebut tidak berubah selama dalam proses transmisi ;3. menyakinkan bahwa si pengirim untuk kemudian tidak dapat menyangkal pesan yang dikirimkan.Dengan demikian dokumen elektronik yang telah dibubuhi digital signature juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat secara hukum."

"Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik, dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik, yang menggunakan jaringan publik, karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris. Dari penelitian, terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik, yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dipersidangan. Pemerintah hendaknya segera mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Tanda Tangan Elektronik dan Peraturan Pemerintah mengenai Sertifikasi Elektronik, sehingga ada aturan hukum lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dokumen elektronik yang telah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan para notaris berpendapat dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawahtangan, karena tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, yaitu tidak menghadap kepada pejabat yang berwenang.

---

The use of electronic signatures on an electronic document, can guarantee the security of an electronic information message, which uses a public network, because an electronic signature based on asymmetric cryptography technology. From research, there is a difference of opinion regarding the strength of proof electronic documents, signed by electronic signature that is used as evidence dipersidangan. The government should immediately ratify the Government Regulation on Electronic Signatures and Certification Regulations on Electronic Government, so there is further legal rules of Law Number 11 Year 2008. Electronic documents signed with electronic signatures, have the same evidentiary power of the authentic deed made by the competent authority, having issued Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction, whereas the electronic document notary public opinion that was signed with the sign electronic hand, only has the power of proof , because it does not qualify as an authentic deed, that is not facing to the authorities."

"Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, menegaskan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Proses Pemerintahan akan menghasilkan dokumen-dokumen yang kemudian disimpan sebagai arsip. Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai kearsipan dan dokumentasi (hukum kearsipan dan dokumentasi) yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Tentang Dokumen Perusahaan Nomor 8 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi.Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar penggunaan Dokumen Elektronik (E-Doc) dimana secara teknis E-Doc hanya dapat dibaca dan dimodifikasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga aspek pengamanan atas suatu dokumen menjadi sesuatu yang mendasar. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dalam pasal 1 angka 13 memberikan definisi mengenai protokol yakni kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Implementasi E-Doc dalam kegiatan kenotariatan dapat menjadi suatu solusi atas permasalahan klasik yakni peningkatan efisiensi dan efektifitas terlebih dalam era globalisasi.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif analisis yang menitikberatkan pada? data kepustakaan khususnya peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Tanda tanqan Elektronik dan Hukum Kearsipan dan dokumentasi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk kemudian dianalisis secara normatif kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah yang hendak dibahas."

"The service of digital signature is created as electronical information system that be aimed to supporting identification by online method ?s. The digital signature does not same as conventional model which then be migrated into digitized image and as like signature that 's wrote at hard wore which is on touch screen base. The digital signature be resulted of encryption process to electronic models which has been done in mathematical or electronica! base and been sent by hard ware connection to any cyberspace network. This approach also runs to particular purpose as reflection of approval beside to protecting towards substance of document and archive of substance changing done. The author explains in the Indonesian legal circumstance's for further implication the topic submitted here in the related legal aspects on the role and junction of signature digital service, corporate document, ana' consumer protection."

"Dalam penulisan tesis ini, penulis mencoba untuk mengupas dan membahas permasalahan mengenai Surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan yang kaitannya dengan pemakaian materai. Dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu mencari data dan pasal-pasal yang berkaitan dengan topik yang dibahas, juga metode kepustakaan. Latar belakang mengapa topik ini diambil karena dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, masih banyak yang kurang mengerti apa kegunaan materai dalam pembuatan surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan.Dari hasil penelitian mengenai surat-surat perjanjian yang. khusus dibuat di bawah tangan, ditemukan banyak dari klien yang masih menganggap bahwa, penggunaan materai adalah merupakan syarat utama dari sahnya suatu perjanjian. Padahal tidaklah demikian. Kesimpulan utama hasil penelitian bahwa penggunaan materai bukanlah syarat dari sahnya suatu perjanjian."