Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 150292 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sari Metta
Tinjauan hukum tentang akta penyerahan dan pengalihan hak atas tagihan [cassie] kredit kepemilikan rumah dari badan penyehatan perbankan nasional kepada bank artha graha
"BPPN memiliki kewenangan melakukan penjualan asset dalam restrukturisasi atas bank-bank yang berada dibawah pengawasannya berdasar ketentuan pasal 37A UU No .10/1998 Tentang Perbankan jo pasal 13 jo pasal 26 PP No .17 Tahun 1999. Oleh BPPN tagihan kredit kepemilikan rumah (KPR) dijual kepada Bank Arta Graha (BAG) dengan contract of sale No.3752/August /2000 tanggal 30 Agustus 2000. menurut pasal 1533 KUH Perdata penjualan atas piutang meliputi segala hak-hak yang melekat pada tagihan tersebut. Dalam hal ini termasuk Hak Tanggungan yang diletakan atas rumah tinggal yang menjadi jaminan KPR. Hak Tanggungan secara hukum beralih kepada Bank Artha Graha dalam kenyataannya tidak demikian halnya. Beberapa kanwil pertanahan tidak mau mendaftarkan peralihan tersebut dan minta dibuatkan akta PPAT baru. Untuk piutang KPR yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam kotrak jual-beli dapat dikembalikan ke BPPN dengan sistim clawback. Perjanjian jual beli bersifat obligatoir hanya menimbulkan Hak dan Kewajiban diantara para pihak. Agar kepemilikan tersebut beralih kepada pembeli, harus dilakukan penyerahan barang (levering). Pasal 613 ayat 3 KUH Perdata penyerahan dan pengalihan piutang atas nama harus dilakukan dengan membuat cessie. Cessie telah dilakukan secara notariil pada tanggal 29 September 2000 dengan Akta No. 14. Agar cessie dapat berlaku pada pihak debitur, maka cessie tersebut telah diumumkan di beberapa Koran dan debitur diwajibkan untuk melakukan pendaftaran yang berfungsi sebagai pengakuan debitur atas hutangnya. Hal-hal khusus yang diatur dalam cessie adalah kesepakatan para pihak untuk mengesampingkan pasal-pasal mengenai berakhirnya kuasa seperti yang termuat dalam pasal 1813,1814, 1815,1816 KUH Perdata. Berakhirnya pemberian kuasa kepada salah satu pihak tidak berlaku terhadap piutang-piutang yang termuat dalam contract of sale dan telah dialihkan dengan cessie dari BPPN kepada Bank Arta Graha. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak."
Depok: Universitas Indonesia, 2002
S20996
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rachmad Setiawan
Penjelasan hukum tentang cessie
Jakarta: NLRP (National Legal Refrom Program), 2010
347 RAC p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Purba, Laura Astrid H.
Tinjauan yuridis terhadap pembatalan perjanjian pengalihan (Cessie) oleh BPPN: Studi kasus pembatalan perjanjian pengalihan (cessie) antara PT BB dengan PT EGP
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S24472
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
J. Satrio
Cessie, subrogatie, novatie, kompensatie, dan pencampuran hutang
Bandung: Alumni, 1999
346.07 SAT c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
J. Satrio
Cessie, subrogatie, novatie, kompensatie, dan pencampuran hutang
Bandung: Alumni, 1991
346.07 SAT c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Syinto Isti Husada
Pengalihan revenue atas pengelolaan site tower berdasarkan perjanjian interkoneksi di bidang telekomunikasi = Assignment of revenue on the management of site tower based on interconnection agreement in telecommunication
"[ABSTRAK
Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai apakah revenue atas
pengelolaan site tower berdasarkan perjanjian interkoneksi di bidang telekomunikasi
dapat dialihkan, prosedur dan mekanisme pengalihan revenue atas pengelolaan site
tower berdasarkan perjanjian interkoneksi di bidang telekomunikasi, dan dokumendokumen
apa saja yang diperlukan dalam revenue atas pengelolaan site tower
berdasarkan perjanjian interkoneksi dalam bidang telekomunikasi. Penelitian yang
dilakukan untuk tesis ini menggunakan metode yuridis normatif (normative
research) yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris dengan prosedur
pengumpulan data yang sumbernya adalah bahan dari kepustakaan dan dari
wawancara. Dari pembahasan atas permasalahan-permasalahan tersebut, dapat
disimpulkan bahwa revenue atas pengelolaan site tower berdasarkan perjanjian
interkoneksi dapat dialihkan, prosedur dan mekanisme pengalihan revenue atas
pengelolaan site tower berdasarkan perjanjian interkoneksi di bidang telekomunikasi
adalah adanya berita acara kesepakatan pelaksanaan pengalihan revenue atas
pengelolaan site tower, dibuatnya perjanjian pengalihan revenue atas pengelolaan
site tower antara penyedia akses dengan operator pengganti, dibuatnya perjanjian
pengalihan pembayaran revenue antara pencari akses dengan operator pengganti.
Proses pengalihan revenue atas pengelolaan site tower tersebut dibuat dalam
perjanjian tertulis berupa perjanjian pengalihan. Adapun saran dari hasil penelitian
tesis ini adalah sebaiknya perjanjian interkoneksi dan perjanjian pengalihannya
dibuat secara otentik atau dengan jasa notaris dan sebaiknya hal-hal yang
diperjanjikan dalam perjanjian pengalihan revenue seperti blanko milik PT. Telkom
dapat diperjelas lagi
ABSTRACT
In this research, writer research on whether revenue on the management of site
tower based on interconnection agreement in telecommunication can be assignment,
procedure and mechanism assignment of revenue on the management of site tower
based on interconnection interconnection in telecommunication, and the documents
any lengths necessary in revenue on the management of site tower based on
interconnection agreement in telecommunication. Research for this thesis is using
judicial normative method (normative research) that is supported by an approach
judicial empirical with the procedure data collection is from literature and from
interview. From the discussion of these issues, it can be concluded that the revenue
on the management of site tower based on interconnection agreement can be
assignment, procedures and mechanisms for the assignment of revenue on the
management of site tower based on interconnection agreement in
telecommunication is the implementation of the assignment agreement for report
revenue on management of site tower, made an assignment of revenue agreement on
the management of site tower between access provider with replacement operator,
made an assignment of evenue payment agreement between access seekers with
replacement operator. The process of assignment of revenue on the management of
site tower was made in a written agreement in the form of assignment agreement.
The suggestion from the research of this thesis is the interconnection agreement and
the assignment agreements is better written by a notary and and better the things in
the assignment of revenue agreement such as blank-owned PT. Telkom should be
more obvious, In this research, writer research on whether revenue on the management of site
tower based on interconnection agreement in telecommunication can be assignment,
procedure and mechanism assignment of revenue on the management of site tower
based on interconnection interconnection in telecommunication, and the documents
any lengths necessary in revenue on the management of site tower based on
interconnection agreement in telecommunication. Research for this thesis is using
judicial normative method (normative research) that is supported by an approach
judicial empirical with the procedure data collection is from literature and from
interview. From the discussion of these issues, it can be concluded that the revenue
on the management of site tower based on interconnection agreement can be
assignment, procedures and mechanisms for the assignment of revenue on the
management of site tower based on interconnection agreement in
telecommunication is the implementation of the assignment agreement for report
revenue on management of site tower, made an assignment of revenue agreement on
the management of site tower between access provider with replacement operator,
made an assignment of evenue payment agreement between access seekers with
replacement operator. The process of assignment of revenue on the management of
site tower was made in a written agreement in the form of assignment agreement.
The suggestion from the research of this thesis is the interconnection agreement and
the assignment agreements is better written by a notary and and better the things in
the assignment of revenue agreement such as blank-owned PT. Telkom should be
more obvious]"
2015
T44633
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Konsep assignment of receivables pada transaksi sekuritisasi aset internasional ditinjau dari teori-teori hukum perdata internasional Indonesia
Universitas Indonesia, 2005
S26039
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harahap, Nabila Satira
Akibat Hukum Cessie atas Kredit yang Dialihkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional Semasa Krisis yang Merupakan Bagian dari Kredit Sindikasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR) = Consequences of Cessie Done by The Indonesia Bank Restructuring Agency during Crisis for Credit which was Part of Syndicated Loans (Case Study of North Jakarta District Court Decision Number 555/PDT.G/2018/PN.Jkt.UTR).
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan cessie dalam kredit sindikasi. BPPN merupakan badan dibentuk pemerintah semasa krisis moneter 1998 guna memperbaiki sektor perbankan yang terpuruk. Agar dapat melaksanakan tugasnya pemerintah memberikan BPPN wewenang yang luas termasuk dapat melakukan pengalihan piutang. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kewenangan BPPN melakukan cessie atas piutang yang merupakan bagian dari kredit sindikasi dikaitkan dengan kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR. Menurut Penggugat, cessie dilakukan oleh Para Tergugat tidak sah karena Penggugat adalah pemilik seluruh tagihan yang ada dalam sindikasi secara seluruh tagihan telah dialihkan BPPN kepada Penggugat. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis. Adapun data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Analisis didasarkan pada asas serta peraturan perundang-undangan mengenai cessie, wewenang BPPN dan ciri-ciri kredit sindikasi. Hasil analisa adalah wewenang BPPN untuk melakukan cessie hanya dapat dilakukan atas piutang yang dimiliki oleh Bank Dalam Penyehatan yaitu bank yang diserahkan Bank Indonesia kepada BPPN guna dilakukan program penyehatan. Untuk piutang anggota sindikasi yang bukan Bank Dalam Penyehatan BPPN tidak berwenang untuk mengalihkannya melainkan hanya berwenang untuk mewakili penagihan piutang kepada Debitur bersangkutan sehingga Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya. Maka dari itu disarankan perlunya kehati-hatian dan ketelitian setiap akan melakukan pengalihan piutang karena harus dilakukan oleh orang yang berwenang dan pengalihan tidak dapat dilakukan lebih dari bagian yang dimiliki agar tidak terjadi perbedaan penafsiran.
ABSTRACT
This study discusses the authority of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) to conduct cessie in syndicated loans. IBRA was a special body formed during the 1998 monetary crisis to improve the banking sector which had collapsed at that time. The government gave IBRA broad authority including one being able to transfer accounts receivable. Transfer of accounts receivable can be done by cessie. The problem raised in this study is the authority of IBRA to conduct cessie on receivables which are part of a syndicated loan associated with the North Jakarta District Court Decision Number 555/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR. To answer these problems, normative legal research methods are used with analytical approaches. The data in this study were analyzed descriptively. The analysis is based on norms and regulations related to cessie, authority of IBRA and syndicated loans characteristics. The result of the analysis is the authority of IBRA to conduct cessie can only be done on receivables owned by the Bank in Restructuring. Restructuring Bank is bank submitted by Bank Indonesia to IBRA for restructuring program. For the accounts of syndicated members who are not Banks in Restructuring, the IBRA was not authorized to transfer them but was only authorized to represent the collection of receivables from the debtor. It's suggested that the need for caution and thoroughness each will make the transfer of receivables because it must be done by an authorized person and the transfer cannot be done more than the portion owned."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Frans Elipus Mulyawan
Tinjauan hukum terhadap kedudukan pihak bank selaku pemberi kredit atas pengalihan hak kepada pihak ke tiga yang di dasarkan pada perjanjian pengikatan jual beli di pusat grosir metro tanah abang
"Perkembangan dunia perdagangan sedemikian pesat telah menumbuhkembangkan toko dan kios-kios pada gedung bertingkat dan kemudian membutuhkan pranata hukum untuk mengaturnya. Undang-Undang Rumah Susun dan peraturan pelaksanaannya kemudian menjadi pilihan hukum dengan sebutan Rumah Susun Non Hunian. Jumiah kios yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah permintaan, sehingga menyebabkan harga kios tersebut melonjak. Harga yang sangat tinggi telah menjadikan para pedagang tergantung pada kredit bank.
Permasalah pokok yang diteliti adalah perlindungan hukum bagi bank yang mendanai padahal jual beli baru dapat dilakukan melalui Pengikatan Perjanjian Jual Bell (PPJB). Kemudian, dipertanyakan tentang upaya yang dapat dilakukan bank apabila debitor wanprestasi. Dipergunakan pendekatan penelitian yuridis norrnatif dengan meneliti data sekunder dari bahan hukum primer berupa KUH Perdata, UU No. 10 Tabun 1998 tentang perbankan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan bahan hukum tersier sebagai pendukung.
Hasil penelitian dituangkan dalam kesimpulan bahwa Bank pemberi kredit belum dapat melakukan pembebanan flak tanggungan atas tokolkios Pusat Grosir Tanah Abang yang proses jual belinya barn sampai tahap PPJB. Pembebanan jaminan itu nantinya bisa dilakukan berdasarkan UU Hak Tanggungan dan UU Rumah Susun dengan mengklasifikasikan tokolkios tersebut sebagai Rumah Susun Bukan Hunian sebagaimana diatur dalam PP Rumah Susun. Untuk terjaminnya kepastian hukum bagi terjaminnya pengembalian kredit dari debitor pembeli toko/kios Bank dapat bertumpu pada asas kekuatan mengikat PPJB dan Perjanjian Kredit yang memuat janji-janji yang sejalan dengan ketentuan¬ketentuan Hak Tanggungan dan mengikat Pengelola Pusat Grosir Tanah Abang sebagai jaminan perseoranganlperusahaan.
Perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang dilakukan terhdap tokolkios yang baru sampai tahap PPJB secara yuridis telah memenuhi ketentuan pemberian kredit menurut Pasal 1 angka (12) UU Perbankan. Terhadap pengembalian kredit yang macet dari para debitor, Bank dapat mengalihkan tokolkios kepada debitor baru baik dari debitor yang lancar maupun debitor bare dan untuk lebih mengamankan pengembalian kredit, Disarankan untuk melakukan pengikatan barang dagangan sebagai jaminan fidusia kepada debitor pembeli tokolkios Pusat Grosir Tanah Abang yang menunjukkan gejala yang mengarah kepada kredit macet.
Rapid development of trade world has increased the number of shops and kiosks at a number of high-rises which later needed a rule for control purpose. High-Rise Law and its implemental regulation then became legal option called Non-Residential High Rise. The number of available stall does not in accordance with demand so it. causes the stall prices is rising.Expensive price has made customers rely upon bank credit.
Main problem being studied is how a legal protection works for the bank which has financed the necessity, considering that the new sale and purchase can be made through Sale and Purchase Agreement (PPJB). Later, a question arose as to what effort the relevant bank can make in case the debtor is in default. A method used is normative juridical study in addition to some interviews to support the available data.
The result of the study is stated in such a conclusion that the Bank which provides credit has yet to impose a security right on shops/kiosks at Tanah Abang Wholesaler Center whose sales process just reached the stage of PPJB. Imposition of guarantee will be made based on Security Right Law and High-Rise Law by classifying shops/kiosks as Non-Residential High-Rise as provided in the Government Regulation on High Rise. For the purpose of legal certainty to make sure that the credit is repaid by the debtor who has bought shop/kiosk, Bank may rely upon the principle of binding force of the PPJB and Loan Agreement stating a number of promises in line with the provision on Security Right which binds the Management of Tanah Abang Wholesaler Center as individual/corporate guarantee.
Loan agreement and security agreement applied to the shop/kiosk which up to now just reached the stage of PPJB has juridicaly satisfied the provision on credit extending under Article I figure (12) Bank Law. For repayment of problem credit by some debtors, bank may transfer the shop/kiosk to other good debtor chosen from reliable debtors and new debtors in a bid to secure repayment of the credit. It is further suggested to bind the goods as fiduciary guarantee with the buyer of shop/kiosk at Tanah Abang Wholesaler Center which has shown a tendency of a problem credit."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T24259
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Natasya Fila Rais
Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pengalihan Hak Atas Tagihan Piutang Secara Sepihak Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 471/PDT/G/2019/PN.Jkt.Utr) = Unlawful Actions against Unilateral Transfer of Rights on Receivables Based on the Deed of Credit Agreement (Case Study of Decision No. 471/PDT/G/2019/PN.Jkt.Utr)
"Penelitian ini membahas mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap pengalihan Hak Atas Tagihan Piutang secara sepihak berdasarkan Akta Perjanjian Kredit. Penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 471/PDT/G/2019/PN.Jkt.Utr untuk proses studi kasus terkait topik yang diangkat. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pengalihan hak atas tagihan piutang terhadap Akta Perjanjian Kredit. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang analisis Perbuatan Melawan Hukum terhadap pengalihan Hak Atas Tagihan Piutang secara sepihak berdasarkan Akta Perjanjian Kredit. Teori-teori yang dibahas dalam tesis ini antara lain teori-teori terkait Hukum Jaminan, Akta Perjanjian Kredit, wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum dan cessie. Pembahasan mengenai dasar hukum yang digunakan terkait Akta Perjanjian Kredit dan pengalihan hak atas tagihan yang berlaku juga dituliskan dalam tesis ini. Penulis juga mengidentifikasi aspek-aspek dalam Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan, seperti klausula-klausula yang merugikan para pihak maupun kesesuaian prosedur pengalihan hak atas tagihan dengan yang diperjanjikan. Selain itu, Akta-Akta yang sudah diperjanjikan berdasarkan putusan dan bagaimana akibat hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga diteliti dalam tesis ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif dan berbentuk penelitian preskriptif. Penelitian ini juga bersifat eksplanatoris.
This study discusses about unlawful actions against unilateral transfer of rights on receivables based on the Deed of Credit Agreement. This study uses Decision No. 471/PDT/G/2019/PN.Jkt.Utr for the case study process. This research discusses the legal consequences of unilateral transfer of rights on receivables based on the Deed of Credit Agreement. In addition, this study examines the analysis of unlawful actions against unilateral transfer of rights on receivables based on the Deed of Credit Agreement. The theories discussed in this thesis include theories related to the Guarantee Law, Deed of Credit Agreement, default, tort and Cessie. The Author also identifies aspects in the Deed of Credit Agreement and the Deed of Transfer of Rights on Receivables, such as clauses that are detrimental to the parties and suitability of procedure for transferring of rights on receivables between parties. The Deeds that have been agreed upon based on the decision and the legal consequences of the Deeds based on the applicable laws and regulations are examined in this thesis. The research method used in this study is the Normative Juridical method and is in the form of prescriptive research. This research also uses explanatory study."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>