Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian Pemborongan adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu, yaitu pihak pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, yaitu pihak yang pemborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Pengaturan terhadap perjanjian pemborongan tersebut terdapat di dalam Bab 7. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1601 b, kemudian dilanjutkan pasal 1604 sampai dengan pasal 1616. Selain itu, perjanjian pemborongan juga diatur dalam Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Kep Pres No. 16 Tahun 1994), serta diatur juga di dalam Algemene Voorwarden voor de uitvoering bij aanneming van openbare werken in Indonesia (A.V. Tahun 1941) tentang syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan umum di Indonesia. Di dalam pelaksanaannya pemborongan pekerjaan bangunan melibatkan berbagai pihak seperti pihak yang memborongkan, pihak pemborong, arsitek, pengawas dan sebagainya. Dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan kemungkinan dapat timbul wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. Dalam keadaan demikian maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat adanya perbuatan wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan. Adapun penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pemborongan dapat ditempuh melalui cara perdamaian, arbitrase, dan Pengadilan Negeri."

"Perjanjian pemborong bangunan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak. Akan tetapi karena adanya aspek hukum publik dan demi kepentingan umum, maka kebebasan tersebut dibatasi dengan peraturan tentang standar yang dibuat oleh penguasa. Dalam perjanjian pemborongan bangunan sering terjadi wanprestasi yang bukan semata-mata karena kesalahan pemborong/kontraktor. Dengan kata lain pemborong tidak dengan sengaja melakukan wanprestasi atau melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan bestek, meskipun dalam praktek kita tahu tidak sedikit pemborong yang nakal. Timbulnya wanprestasi menurut pengamatan penulis antara lain adalah : kenaikan harga borongan sebagaimana biasanya tercantum dalam syarat-syarat kontrak perjanjian. Kemudian keterlambatan termin pembayaran juga sering menjadi penyebab pemborong wanprestasi. dalam penyelesaian nya dalam musyawarah atau dengan membentuk panitia arbitrase. Cara ini banyak ditempuh karena penyelesaian lewat pengadilan dianggap bertele-tele disamping memerlukan waktu yang relatif lama juga memerlukan biaya yang tidak sedikit."

"Sebagai Negara berkembang, Indonesia terus melakukanpembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur,termasuk di dalamnya adalah pembangunan di bidang konstruksi,yang salah satu wujudnya adalah pembangunan dan rehabilitasijalan. Resiko yang tinggi akibat biaya yang besar dan prosesyang unik untuk mewujudkan produk jalan menyebabkan faktortanggung jawab dalam penyelenggaraannya menjadi sangat penting,sehingga untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasipembangunan jalan diperlukan suatu bentuk perikatan tertulisantara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Indonesia sendiri barumemiliki undang-undang tentang jasa konstruksi pada tahun 1999,yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksidengan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebelumadanya peraturan-peraturan tersebut, suatu perjanjianpemborongan bangunan hanya menggunakan satu-satunya asas, yaituasas kebebasan berkontrak, yang diatur dalam pasal 1338 KitabUndang-undang Hukum Perdata. Untuk proyek pemborongan bangunanpemerintah seperti peningkatan jalan Muara Enim-Lahat ini,perjanjian pemborongannya dibuat berdasarkan Keputusan PresidenNomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara. Dalam pelaksanaan pekerjaan ada kemungkinantimbul wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalamperjanjian. Dalam keadaan demikian berlakulah ketentuanketentuanyang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi,yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugianatau pemenuhan. Dalam pelaksanaan peningkatan jalan Muara Enim-Lahat ini pihak kontraktor melakukan wanprestasi, yaitu tidaksanggup menyelesaikan pekerjaannya sehingga terjadi pemutusanperjanjian, dan harus memenuhi kewajiban seperti yang telahditentukan dalam perjanjian"