Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha perparkiran melibatkan pelaku usaha atau pengelola parkir (baik pemerintah maupun swasta) dan konsumen pemanfaat jasa parif. Untuk usaha perparkiran masing-masing pemerintah daerah mempunyai peraturannya sendiri-sendiri, misalnya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1999 tentang Perpar iran. Untuk melindungi masyarakat pemanfaat jasa parkir, digunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) . Ada dua kepentingan yang saling berbentur dalam usaha perparkiran. Pertama, kepentingan pengelola parkir yang ingin mendapatkan keuntungan atas usahanya tersebut. Kemudian kepentingan konsumen pemanfaat jasa parkir. yang menginginkan keamanan dan keselamatan atas kendaraannya. Faktanya, seringkali konsumen dirugikan oleh pengelola parkir. Salah satu sebab adalah adanya klausula baku dalam tiket parkir yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak akan bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diparkir di area parkir miliknya. Mengenai hal ini konsumen tidak dapat berbuat banyak karena harus menerima klausula baku tersebut saat menggunakan area parkir tertentu. Menurut UUPK Pasal 18 ayat 1a klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang. Namun pengelola parkir di Jakarta menggunakan PERDA DKI Jakarta No. 5 / 1999 pasal 36 ayat (2) yang menyatakan bahwa atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada didalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir. Sebenarnya pengelola parkir harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi jika konsumen pemanfaat jasa parkir dirugikan. Hal tersebut sesuai dengan UUPK yang mengatur mengenai hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan konsumen atas perjanjian baku tiket masuk parkir kendaraan, perlindungan konsumen dapat terjadi dalam penerapan perjanjian baku pada tiket masuk parkir kendaraan jika perjanjian baku tersebut telah mentaati hal-hal atau atau aturan-aturan yang tertuang dalam prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berlaku. Penelitian dengan membandingkan peraturanperaturan yang ada terkait masalah perlindungan konsumen, peraturan daerah yang mengatur usaha perparkiran, serta ketentuan dalam hukum perdata dilakukan agar dapat dinilai tiket masuk parkir kendaraan telah memberikan perlindungan terhadap konsumen. Pandangan-pandangan terhadap penyelesaian kasus di badan peradilan juga di lakukan dan diteliti agar dapat menemukan penerapan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pengkajian hukum normatif untuk memahami fakta-fakta dan penjelajahan buku-buku serta putusanputusan dari badan peradilan. Hasil penelitian ini diperoleh suatu pandangan sudah sejauh mana bentuk perlindungan konsumen yang ada pada perjanjian baku tiket masuk parkir kendaraan dan periunya pengkaijian ulang peraturan daerah yang mengatur masalah perparkiran serta perlunya peran serta pemerintah dalam pengelolaan parkir.

---

This thesis is about to protect the consumen from the new standard agreement of parking regulation, the consumen protection can arise if only the implemented of the new standard agreement for parking regulation is along with the officiate standard agreement for parking regulation. Survey conduct by comparing the rules related to consumen protection, District law and Private Law to obtain the certainty that the parking regulation has fulfilled the standard to protect the consumen. This Thesis also combined judgement and opinion that arise from the cases to find out how this regulation was implemented by public. This survey also applied the normative law examination, books and the law decisions to understand the fact related to this regulation. As a result, this thesis conclude an opinion how far was the implementation of this standard and the necessary to re-examine the district law related to parking regulation, also the necessity for the government to play their role in parking-control."

"Sebagai konsumen perparkiran harus khususnya mengetahui dalam bidang hak-hak dan kewajibannya, klausula baku yang tercantum dalam karcis parkir termasuk telah diatur oleh Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini bersifat deskriptif, normatif dan empiris, terhadap klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pengelola parkir adalah dilarang dan batal demi hukum, karena pengelola bertanggung jawab atas keamanan, kenyamanan kendaraan yang diparkir oleh konsumen."

"Perjanjian baku merupakan salah satu cara yang dilakukan pelaku usaha untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi para pihak dalam mengadakan perjanjian. Maksud dan tujuan keberadaannya adalah untuk mempermudah dan memperlancar aktifitas dunia usaha dan perdagangan. Di lain pihak perjanjian baku melahirkan suatu masalah yang cukup pelik, yaitu ketidakadilan antara konsumen dan pelaku usaha. Namun, walaupun perjanjian baku dikatakan tidak memenuhi kriteria perjanjian yang seharusnya memiliki sifat yang konsensual, tetapi keberadaannya tidak dapat dielakkan. Ketidakadilan dalam perparkiran terjadi akibat tidak adanya keseimbangan dan kesetaraan hukum dalam hubungan masyarakat sebagai konsumen dengan pengelola parkir sebagai pelaku usaha. Hal ini di tambah lagi dengan adanya Perda No. 5 Tahun 1999 yang memperbolehkan adanya klausula yang melepaskan tanggung jawab pengelola parkir jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang atau kendaraan yang diparkir dipetak megelola parkir . Disinilah letak ketimpangan seperti dimaksud di atas, karena posisi konsumen dilemahkan oleh klausula tersebut. Hal ini sangat tidak adil karena konsumen telah membayar sejumlah uang sesuai tarif yang di tetapkan. Padahal, dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat klausula baku yang isinya menyatakan pengalihan tanggung jawab. Dari pada itu, maka konsumen sebagai pihak yang kini secara khusus telah dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen, hendaknya sudah mulai belajar secara kritis memperhatikan isi dari perjanjian baku dimana saja mereka melibatkan diri. Untuk itu perlu juga mensosialisasikan secara intensif dan efektif UU Perlindungan Konsumen terutama yang menyangkut hak-hak konsumen."

"Parkir yang memadai dan aman adalah salah satu sarana transportasi yang vital di kota besar. Salah satu jasa perparkiran yang tersedia adalah parkir di luar badan jalan (off-street) yang dikelola oleh Warga Negara Indonesia secara perorangan maupun Badan Hukum. Dengan memarkirkan kendaraannya di tempat parkir di luar badan jalan, pengendara berharap agar kendaraannya terjamin keamanannya, terhindar dari kerusakan maupun kehilangan. Dalam kenyataan di lapangan telah terjadi beberapa kasus dimana kendaraan yang diparkirkan di areal parkir yang dimaksud hilang ataupun barang yang ada di dalamnya hilang. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pihak pengelola jasa perparkiran tidak mau bertanggungjawab dengan dalih bahwa di dalam karcis parkir telah nyata dicantumkan bahwa pengelola parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan, kerusakan atau kemusnahan atas kendaraan yang diparkirkan dalam area parkir yang dikelolanya. Selain itu, pihak pengelola perparkiran berpendapat bahwa hubungan hukum yang tercipta antara pengelola jasa perparkiran dengan pengendara selaku pengguna jasa perparkiran hanyalah sebatas perjanjian sewa-menyewa. Pernyataan pihak pengelola perparkiran didasarkan pada Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perparkiran yang menyatakan bahwa pengelola jasa perparkiran tidak bertanggungjawab atas kehilangan, kerusakan atas kendaraan yang diparkirkan. Dalam thesis ini dibahas mengenai hubungan hukum yang tercipta antara pengelola jasa perparkiran dengan pengguna jasa perparkiran, apakah merupakan perjanjian sewa-menyewa ataukah penitipan barang yang pada akhirnya menentukan hak-hak maupun kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak serta tanggung jawab pengguna jasa perparkiran bila terjadi kerusakan, kehilangan maupun kemusnahan atas kendaraan yang diparkirkan.

---

An adequate and secure parking space is one of the most essential means of transportation especially in big cities. One of parking service management available is known as off-street parking which would be managed by not only Indonesian citizens but also legal entities. By parking his vehicle on off-street parking space, a rider practically exert to prevent his vehicle from any damage or loss that could probably happen and make sure that the vehicle has already been parked in safe and secure space. Reality bites, in fact there are several cases in which the already-parked vehicles lost or the goods inside the vehicles had surprisingly been taken away. The problem is, until at the time being, that the parking service management seems to make an effort to avoid its responsibility due to any loss and damage upon the vehicle parked on the so-called secure parking space which is officially run and managed by the management company since the responsibility limitation is clearly stated on parking tickets. Moreover, the parking management is of the opinion that the existing legal correlation between parking management and consumers utilizing the parking service is merely rental agreement; consequently, they can not be charged. According to their explanations, the statement of their limited responsibility is argumentatively based on Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perparkiran. The main theme of this thesis is emphasized on the legal correlation between parking service management and the consumers utilizing its service in order to reveal the exact relation: rental agreement or depositing (storaging) agreement. That being said, in the end this thesis ascertains the legal rights and duties of each party as well as the legal responsibilities of parking service management in case of losing, damaging upon the parked vehicles."

"Penyelenggara parkir selama ini tidak menjamin terhadap keamanan kendaraan karena berpegang terhadap ketentuan Peraturan Daerah di DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa kehilangan dan kerusakan kendaraan merupakan tanggungjawab pemakai tempat parkir. Perda ini tentu tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 PK/Pdt/2007 yang diikuti dengan lahirnya Perda Nomor 5 Tahun 2012 dimana mengatur bahwa kehilangan dan kerusakan kendaraan di area parkir merupakan tanggungjawab penyelenggara parkir melalui asuransi, maka dengan demikian penyelenggara parkir saat ini wajib bertanggungjawab dan lebih menjaga dengan baik atas keamanan kendaraan yang parkir di wilayahnya.

---

The parking providers so far do not guarantee the security of the vehicle because they refer to the provisions of Local Rule in DKI Jakarta No. 5 of 1999 which provides that the loss and damage to the vehicle is the responsibility of vehicle owner. That Local Rule is certainly not in line with the Consumer Protection Act. Then with the Supreme Court Decision No. 124 PK/Pdt/2007 followed by the birth of Local Rule No. 5 of 2012 which stipulates that the loss and damage to vehicles in the parking area is the responsibility of parking providers through insurance, therefore parking providers shall be more responsible to keep the security of vehicles parked in their area."

"Pembangunan dan perkembangan perekonomian yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, sehingga mendorong terjadi nya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi dan selalu menetapkan aturan atau ketentuan yang bersifat baku dalam berbagai nama seperti term & conditions, terms of service, ketentuan layanan dan banyak lagi. Pada umumnya klausula yang dibuat oleh satu pihak sangat merugikan konsumen yang memiliki posisi lemah, karena beban atau kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen. Sehubungan dengan adanya klausula baku tersebut penyelenggaraan jasa multimedia dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Karena bagi pelaku usaha yang melakukan penyelenggaraan jasa multimedia memiliki tanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan."

"Areal parkir adalah salah satu unsur pokok yang harus diperhatikan dalam perencanaan suatu pusat perbelanjaan khususnya di Jakarta. Karena kualitas parkir dapat mempengaruhi minat pengunjung yang akan berbelanja. Variabel-variabel yang mempengaruhi sistem perparkiran pusat perbelanjaan antara lain ; indeks parkir, akumulasi parkir, durasi parkir, petak parkir yang tersedia, faktor reduksi, kapasitas parkir, peluang parkir dan Occupancy Rate, tarif parkir, peluang parkir dan indeks aktivitas parkir. Pemodelan yang digunakan.adalah dinamika sistem dengan simulasi power sim. dan lokasi parkir yang ditinjau adalah lokasi parkir Pondok Indah Mall dan Hero Bintaro. Hasil simulasi menunjukkan, model yang dilakukan untuk variabel akumulasi parkir telah sesuai dengan data yang ada di lapangan, demikian juga .untuk variabel lainnya. Ketentuan tarifparkir dipengaruhi oleh akumulasi parkir maupun peluang parkir, dan disesuaikan dengan Perda DKI. Dengan demikian model telah dapat digunakan untuk sistem perparkiran pusat perbelanjaan."