Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dari yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman memerlukan perlindungan hukum melalui sebuah lembaga jaminan yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik kepada pemberi pinjaman maupun penerima pin jaman. Dengan disahkannya rancangan Undang-undang oleh Presiden mengenai Jaminan Fidusia, maka terbentuklah undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia, secara komperhensif, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggung yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan keadilan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka jaminan fidusia ini mewajibkan adanya pendaftaran bagi benda yang akan dijaminkan dengan jaminan fidusia ini. Adanya pendaftaran Fidusia membuat jaminan ini menjadi dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan perikatan jaminan tersebut, dan untuk memenuhi asas spesialitas dan publisitas."

"ABSTRAKFidusia adalah salat satu bentuk Jaminan Kebendaan, khususuntuk benda-benda bergerak, yaitu jaminan dari debitor yangmemberikan kepada kreditor suatu kebendaan milik debitor,hak untuk memanfaatkan benda tersebut apabila debitormelakukan wanprestasi.Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalambentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan olehsuatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu,berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hakpilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membelibarang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjangjangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telahdisepakati bersama.Lahirnya Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusiatelah membawa perubahan penting dalam pemberian jaminanuntuk benda-benda bergerak, khususnya pada perusahaanperusahaanleasing yang banyak melakukan praktek fidusia.Apakah obyek leasing dapat difidusiakan? Apakah PendaftaranFidusia telah dapat menjamin kepentingan Penerima Fidusia?Dengan memakai metode penelitian kepustakaan diskriptifdengan type normative, ternyata bahwa pada Leasing, hakmilik atas obyek leasing adalah tetap pada Lessor(perusahaan leasing), sedangkan pada Fidusia, hak miliktelah ada pada Pemberi Fidusia tetapi kemudian diberikansecara kepercayaan (constitutum possesorium) kepadaPenerima Fidusia.Obyek leasing dapat sekaligus menjadi jaminan bagiperusahaan leasing, karena apabila debitor wanpretasi, makaperusahaan leasing dapat menjual langsung obyek leasingdimaksud karena ia telah diberi kuasa untuk itu, apalagimengingat bahwa hak kepemilikan masih berada di tangannyaNamun ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwaapabila debitor telah membayar lebih dari 50% maka hakmilik atas obyek leasing telah berpindah kepadanya.Jaminan di dalam leasing yang seperti ini adalah tidaktermasuk Fidusia, meskipun itu untuk benda bergerak karen;?unsur kepemilikannya tidak sesuai dengan ketentuan fidusiaTetapi perjanjian leasing dapat diikuti dengan perianiianfidusia sebagax paminan tambahan. Namun obyek leasinatidak dapat dijadikan sebagai obyek fidusia.Fidusia lahir setelah dilakukan Pendaftaran di KantorPendaftaran Fidusia, yang bertujuan untuk mendapatkankepastian hukum melalui asas publisitas, sekaligus mencegah terjadianya fidusia ulang tanpa sepengetahuan kreditor.Dengan demikian maka Pendaftaran Fidusia memberikan jaminan bagi penerima fidusia bahwa obyek yang dijadikan jaminan fidusia tersebut tidak akan dipindahtangankan kepada pihak lain ataupun dijadikan lagi sebagai jaminan atas hutang yang lain. Untuk mencapai maksud tersebut ada baiknya Kantor Pendaftaran Fidusia membuka sebuah website di internet yang memudahkan masyarakat umum melihat daftar dari kendaraan yang telah dibebani dengan fidusia."

"Perkembangan dunia investasi dan perdagangan Indonesia seperti diuraikan diatas tersebut menyebabkan hukum jaminan menempati kedudukan yang semakin penting. Kegiatan investasi dan perdagangan memerlukan pembiayaan. Pembiayaan tersebut antara lain diperoleh melalui kredit. Kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan, karena pemberian kredit sering meniznbulkan permasalahan bagi kreditur, jika pengembalian pinjaman dari debitur tidak sesuai perjanjian kredit. Masalah pengamanan jaminan kredit dari aspek hukum adalah sebagai tindakan preventif dalam pemberian kredit.Jaminan Fidusia merupakan suatu jaminan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik, sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur, karena itu perlu dilakukan pendaftaran untuk memperoleh kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Fidusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis milakukan kajian terhadap Hukum Jaminan dengan penekanan mengenai Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia. Di mana dengan terbitnya Surat Edaran Nomor:C.HT.01.10-22 terutama pada ketentuan angka 2, 3 dan 7 dari surat edaran tersebut. Di samping itu akan dilihat implementasinya dalam praktek.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data yang bersifat yuridis¬normatif yang ditambahkan dengan wawancara yang dilakukan oleh pihak terkait dengan masalah pendaftaran fidusia. Hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris-analistis karena analisa datanya menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Dimana dalam kesimpulannya akan mengetahui tujuan dari diterbitkannya surat edaran terutama ketentuan angka 2, 3 dan 7 untuk memperoleh kepastian hukum mengenai benda yang didaftarkan dengan jaminan fidusia sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan implementasinnya dalam praktek bahwa ketentuan dalam surat edaran tersebut meberikan penafsiran yang berbeda dari berbagai praktisi hukum.

---

The dynamic development in the realm of investment and trade in Indonesia has made the growing importance of the law of guarantee. Investment and trade activities need financing, one way of which is through credit rendering. The need for credit rendering as well as its facilities needs a guarantee, particularly in the side of the creditor, in order to avoid any risk of loosing the investment profit expected in case the debtor doesn't comply with the agreement made before. Regarded from the law point of view, security on the credit guarantee is considered as a preventive act in lending a credit.A fiduciary right is defined as the guarantee of the transfer of ownership based on trust. The transfer merely happens in the ownership, while the real control still lies on the debtor, the reason of which it is necessary to register it in order to ensure the legal certainty which is in accordance with the Fiduciary Law. With respect to that matter, the writer would like to conduct a research towards the Guarantee Law with emphasis on the Standardization of the Fiduciary Registration Procedures, which is based on the Verdict No. C.HT.OI.10-22, particularly regarding to the one mentioned in number 2, 3 and 7 within. The implementation also will be one of the matter addressed in this thesis.This this research is conducted by applying the library study method, using the juridical normative data, supported by in-depth interview with the party concerned on the fiduciary registration matter. The result takes form in an explanatory-analytical, since the data analysis applying the qualitative descriptive method. Based on the elaboration, a conclusion will be drawn that is expected to be able to identify the purpose of the issuing of the verdict, particularly related to the number 2, 3 and 7, in attaining a legal certainty concerning the material registered under the fiduciary guarantee, whether it is already in accordance with the one mentioned in the law or not. Meanwhile concerning the matter of implementation, it will try to address whether the verdict opens any possibility to a different interpretation among the law practitioners."

"Sebelum berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang, Jaminan Fidusia, pelaksanaan jaminan fidusia menimbulkan banyak masalah, terutama ketiadaan perlindungan hukum bagi kreditor dan pihak ketiga terhadap debitor yang beritikad buruk. Pihak ketiga tidak mengetahui posisi suatu benda yang telah dijadikan jamian fidusia tersebut, apakah terikat jaminan atau tidak. Dengan penguasaan benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut berada ditangan debitor, pihak ketiga menganggap bahwa benda tersebut adalah milik debitor. Hal ini sesuai dengan asas yang terdapat dalam pasal 1977 ayat (1) KUHPer yang menyatakan bahwa penguasaan adalah alas hak yang sempurna. Terhadap permasalahan ini, pemerintah berusaha mengatasinya dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang salah muatannya berisi tentang pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, baik kreditor, debitor, dan pihak ketiga. Namun dengan adanya ketentuan baru tentang pendaftaran jaminan fidusia mempunyai dampak terhadap pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan kantor yang akan mencatat pendaftaran jaminan fidusia namun karenakan kantor tersebut baru berdiri, maka terdapat banyak hambatan yang dialami. Hambatan-hambatan yang dialami dapat menyebabkan tugas yang harus dilaksanakan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia tidak dapat berjalan dengan baik dan dapat pula menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum berkenaan dengan pelaksanaan tugas Kantor Pendaftaran Fidusia."

"Tesis ini membahas Mengenai Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik yang dibentuk berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik sebagai pengganti sistem pendaftaran jaminan fidusia manual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Terdapat beberapa perbedaan dalam prosedur, syarat, tempat pendaftaran, proses perubahan dan proses penghapusan pendaftaran jaminan fidusia apabila ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Keabsahan dari sertifikat jaminan fidusia bentuk elektronik yang dapat telah diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia namun perlu perbaikan agar kekuatan pembuktian terhadap dokumen elektronik menjadi nirsangkal.

---

This thesis discusses Concerning Fiduciary Registration System in Electronic established under Circular No. DG AHU AHU-06.OT.03.01 in 2013 on the Application of Registration Administration System Fiduciary Electronic lieu fiduciary guarantee registration system manually. The method used in this research is a normative juridical research, using secondary data. There are some differences in the procedures, conditions, place of registration, the process of change and the removal process fiduciary guarantee registration when viewed in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary who create legal uncertainty. The validity of the certificate fiduciary electronic form that can be recognized by the laws and regulations in Indonesia but needs improvement so that the strength of evidence to be non-repudiation of electronic documents."

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat 1 (a) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa Notaris Wachid Hasyim terbukti telah lalai dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris yaitu tidak menjalankannya secara cermat dan teliti yang berakibat ditolaknya pendaftaran akta jaminan fidusa atas bangunan tersebut. Penolakan pendaftaran jaminan fidusia atas bangunan adalah tepat karena ternyata bangunan tersebut didirikan diatas tanah HGB yang juga dimiliki oleh si pemilik bangunan yang merupakan objek Hak Tanggungan sehingga tidak dapat didaftarkan.

---

This thesis discusses about violation of regulated in Section 16 paragraph 1 (a) of Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary in the making Fiduciary Warranty Deed. This research is a normative legal research with the nature of explanatory research. The results of this study is the Notary Wachid Hashim proved has neglected in running his position as Notary who is not running a careful and thorough which resulted in rejection of registration fidusia warranty deed of the building. Refusal registration fiduciary of the building is appropriate because the the building was built on land which owned by HGB who is also the owner of building which is the object of Mortgage (Hak Tanggungan) that can not be registered."

"Jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan bertujuan untuk memberi rasa aman dan kepastian bagi kreditor akan pelunasan piutangnya. Salah satu keistimewaan jaminan fidusia adalah adanya ketentuan parate eksekusi yaitu kredit or bernak mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang rentang Jaminan Fidusia (UUJF). Terdapat beberapa hal dalam pelaksanaan eksekusi hak jaminan fidusia dalam hal terjadi kepailitan atas debitor, yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum jaminan kebendaan pada umumnya, dan UUJF pada khususnya. Ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai tersebut antara lain mengenai penangguhan eksekusi jaminan fidusia pada kasus kepailitan yang diatur Pasal 56A Undang-undang Kepailitan (UUK) dan pengalihan kewenangan eksekusi jaminan fidusia dalam kepailitan (Pasal 57 UUK). Pembatasan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut mengesampingkan hak kreditor penerima fidusia untuk melaksanakan parate eksekusi atas objek jaminan fidusia. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai kedudukan para kreditor dalam eksekusi jaminan fidusia pada kasus kepailitan, status dari barang jaminan, siapa yang berhak menjual barang jaminan, dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam hal terjadi kepailitan. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut, dilakukan analisa dari data-data mengenai jaminan fidusia, data-data mengenai kepailitan, khususnya data-data mengenai eksekusi jaminan fidusia dalam kepailitan."

"ABSTRAKLembaga jaminan fidusia adalah salah satu lembaga yangbertujuan untuk menjamin hutang debitur terhadap krediturdalam prakteknya banyak terjadi. Pada dewasa ini diaturdalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999. Salah satu yangmenjadi objek jaminan fidusia menurut Undang-undang iniadalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang menjadiobjeknya itu bisa berupa mobil dan sepeda motor. Pemberianfidusia termasuk pemberian kendaraan bermotor sebagaijaminan fidusia harus dilakukan dengan akta Notaris.Undang-undang Fidusia sendiri hanya mengatur objek fidusiasecara global saja. Pengaturan jaminan fidusia kendaraanbermotor tidak luput dari hal tersebut diatas. Sehinggapraktek pemberian jaminan fidusia kendaraan bermotor dalampraktek Kenotariatan diatur dalam suatu model akta yangtelah disediakan untuk itu. Kegunaannya tidak lain selainsebagai alat bukti para pihak juga untuk melengkapiatauran-aturan yang sebelumnya tidak diatur atau tidakterdapat dalam Undang-undang Jaminan Fidusia yang tujuannyaadalah untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak.Hasilnya adalah dalam praktek kenotariatan setiap pemberiankendaraan bermotor yang dijadikan sebagai jaminan hutang,maka harus dibuatkan akta jaminan fidusianya."