Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi mendukung terjadinya perubahan dalam sistem kehidupan manusia dari gaya hidup alam wujud (pisik) beralih ke alam elektronik (non pisik} atau yang biasa disebut sebagai ruang maya (cyberspace). Seringkali dalam kegiatannya, manusia menghasilkan berbagai jenis hubungan hukum dengan sesamanya akibat dari adanya kesepakatan yang mengikat diantara mereka dengan menggunakan media elektronik, atau dengan kata lain teknologi menjadi media bagi manusia untuk melakukan suatu perikatan. Perjanjian yang dibuat dengan menggunakan media elektronika inilah yang disebut dengan online contract. Sedangkan pengaturan secara spesifik yang hampir menyentuh masalah online contract ini hanya mengatur perdagangan melalui media elektronik (e-commerce) dan Scripless trading dalam pasar modal. Sehingga untuk menghadapi persoalan hukum perdata dari online contract ini maka di coba untuk mengatasinya dengan menggunakan peraturan megenai hukum perdata yang ada di Indonesia terutama yang mengatur mengenai perjanjian. Adapun peraturan tersebut adalah Buku ke III dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang sebenarnya adalah warisan dari zaman kolonial diharapkan skripsi ini dapat menjadi suatu bahan pertimbangan untuk menyusun peraturan yang khusus mengatur online contract."

"Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan manusia, dan teknologi informasi menuntut adanya kecepatan dan kemudahan dalam transaksi bisnis, sehingga berkembang pula hukum perjanjian. Kontrak yang semula hanya menggunakan kertas saat ini mulai tergantikan dengan kontrak elektronik. Adapun hadirnya kontrak elektronik tersebut mengakibatkan lahirnya perangkat hukum untuk melindungi transaksi bisnis yang dilakukan di dunia maya. Dengan adanya transaksi bisnis melalui dunia maya, dimungkinkan bagi para pihak untuk tidak bertatap muka dalam proses pembuatannya, maka perlu dilakukan analisis yuridis lebih lanjut mengenai keabsahan kontrak elektronik yang dibuat oleh para pihak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Nowadays, with the current development, human life and information technology demand speed and ease of doing business transactions, leading to the development of law of contract. Contracts that are originally paper-based, are now turning to electronic contracts. The presence of electronic contracts resulted in the need of legal instruments to protect cyberspace business transactions. With cyberspace business transactions, it is possible for the parties to not have face-to-face meeting. Therefor it is necessary to do further juridical analysis regarding the validity of electronic contracts based on the current laws."

"Jasa konstruksi dalam pembangunan suatu negara merupakan salah satu hal yang utama, dimana salah satu bentuk kontrak dalam jasa konstruksi adalah kontrak Lump Sum. Skripsi ini membahas dan menganalisis bagaimana pengaturan dan pelaksanaan kontrak Lump Sum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait kontrak Lump Sum memiliki konsep dasar yang sama, namun terdapat perbedaan terutama terkait adanya perubahan dalam kontrak Lump Sum. Sementara dalam pelaksanaannya, baik sebelum dan sesudah UU Jasa Konstruksi, kontrak Lump Sum masih memiliki permasalahan-permasalahan terutama terkait dengan adanya perubahan dalam kontrak Lump Sum.

---

A construction service within a country is one of the crucial issues, whereas one of the contract law types in construction services law is a Lump Sum Contract. This thesis discusses and analyses about the legal provisions and the implementation of Lump Sum Contract in Indonesia. This research is a juridical-normative legal research that is using secondary data.The result of this thesis shows that the legal provisions concerning Lump Sum Contract in Indonesia have a similar concept, however, there are some differences, especially in terms of provision concerning in the modification of the Lump Sum Contract. Meanwhile, on its implementation, there are several issues before and after enactment of Construction Service Law, and some of the problems are regarding the modification of the Lump Sum Contract."