Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mengatasi permasalahan akan kebutuhan perumahan yang meningkat dari tahun ketahun, maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dengan mengeluarkan kredit pemilikan rumah (KPR) yang diselenggarakan melalui Bank Pemerintah maupun Bank Swasta. Dimana pembangunan KPR ini ada yang diselenggarakan khusus untuk pegawai negeri sipil (PNS) perdepartemen maupun diselenggarakan untuk masyarakat umum. Salah satu pembangunan KPR yang diselenggarakan khusus untuk PNS perdepartemen adalah KPR PNS Departemen Pertanian, dan salah satu pembangunan KPR yang diselenggarakan untuk masyarakat umum adalah KPR BTN. Adapun masalah utama yang dihadapi dalam hal pemberian kredit perumahan oleh Bank pemberi kredit adalah mengenai terbatasnya sumber dana yang digunakan untuk memberikan kredit perumahan, dimana biasanya, Bank pemberi kredit hanya mengandalkan sumber dana berupa dana jangka pendek dari alokasi tabungan, deposito, dan giro dari para nasabahnya serta dana jangka panjang dari pemerintah saja. Oleh karena itu, kemudian pemerintah juga mengeluarkan suatu kebijaksanaan baru, yaitu dengan mengeluarkan sistem pembiayaan dan penyediaan dana dengan sistem Secondary Mortgage Facilities, dimana dengan sistem tersebut permasalahan mengenai terbatasnya sumber dana pemberian kredit perumahan tersebut dapat tertanggulangi, sebab dalam sistem ini, Bank pemberi KPR selain mendapat sumber dana jangka pendek dari alokasi tabungan, deposito, dan giro para nasabahnya dan dana jangka panjang dari pemerintah, juga mendapat dana berupa kredit jangka panjang dari Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan (PFPSP)."

"Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah membawa dampak yangbegitu besar terhadap sektor perbankan. Perbankan sebagai salah satu sendi perkonomianIndonesia menjadi terpuruk karena bank-bank yang ada ternyata tidak mempunyai tingkatlikuiditas yang sehat sebagai akibat dari banyaknya kredit macet yang tidak mampu dilunasioleh para nasabah debitur. Terpuruknya perbankan konvensional ternyata tidak diikuti olehperbankan syariah yang tetap kokoh menjalankan kegiatan usahanya. Sebagai pionir dalamperbankan syariah, Bank Muamalat Indonesia tetap bertahan di tengah badai krisis moneteryang melanda Indonesia dan mampu menawarkan berbagai produk pembiayaan syariahkepada masyarakat. Salah satu produk pembiayaan tersebut adalah pembiayaan ijarah, yangdiharapkan mampu menjadi pendorong bagi sektor usaha yang terkena dampak krisismoneter. Skripsi ini akan mengulas bagaimana landasan hukum pembiayaan ijarah menuruthukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, kemudian mengulas pula bagaimanapelaksanaan pembiayaan ijarah pada Bank Muamalat Indonesia dan apakah pelaksanaanpembiayaan ijarah tersebut telah sesuai menurut hukum Islam dan peraturan yang berlaku diIndonesia. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metodepenelitian kepustakaan yang menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen,dan juga menggunakan metode penelitian lapangan dengan alat pengumpulan data berupawawancara dengan nara sumber. Tipologi penelitian dari skripsi ini adalah penelitiandeskriptif analitis yang memberikan gambaran mengenai tinjauan yuridis pembiayaan ijarah.Pembiayaan ijarah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia pada dasarnya telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik menurut hukum Islam maupun menurutUndang-undang Perbankan Tahun 1998, namun dalam kontrak baku pembiayaan ijarahtersebut ternyata masih terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan Fatwa Dewan SyariahNasional tentang Pembiayaan Ijarah. Agar prinsip syariah dapat dilakukan secara kaffah,maka Bank Muamalat Indonesia perlu melakukan revisi terhadap kontrak baku pembiayaanijarah tersebut."

"Leasing merupakan suatu alternatif sistem pembiayaan yang banyak digunakan saat ini. Leasing memang memiliki banyak persamaan dengan sewa-menyewa, namun ada ciri tertentu dari leasing yang tidak dimiliki oleh sewa-menyewa Ciri tersebut adalah adanya hak opsi yang dimiliki oleh lessee di akhir periode lease untuk memperpanjang kontrak atau membeli aktiva yang di-lease serta adanya kesepakatan nilai sisa aktiva antara lessee dan lessor di akhir periode lease. Perbedaan lain yang juga penting untuk membedakan lease dan sewa-menyewa adalah bahwa lease biasanya dilakukan untuk barang-barang yang memiliki nilai produktif atau barang modal sedangkan sewa-menyewa dapat dilakukan terhadap barang produktif dan konsumtif Dalam skripsi ini, alternatif leasing yang telah digunakan PT Garuda Indonesia dibandingkan alternatif pembelian. Untuk pembelian ini diasumsikan Garuda akan meminjam dana sebesar yang dibutuhkannya untuk membeli pesawat-pesawat tersebut dari konsorsium beberapa bank dengan jangka waktu pengembalian 10 tahun dan tingkat bunga 9% per tahun dan pembayaran cicilan pinjaman berikut bunganya akan dilakukan dengan sistem anuitas setiap 6 bulan. Perbandingan ini dilakukan dengan melihat rasio-rasio profitabilitas dalam hubungannya dengan penjualan, dengan investasi dan Earning per Share (EPS). Dari laporan keuangan yang diperoleh dari PT Garuda Indonesia cq bagian akuntansi, dihitung rasio profitabilitas untuk alternatif lease yang telah digunakan Garuda. Kemudian berdasarkan laporan keuangan aktual tersebut disusun laporan keuangan hipotetis yaitu bila Garuda menggunakan alternatif bell. Dan laporan keuangan hipotetis ini kemudian dihitung juga rasio profitabilitasnya. Analisa ini dilakukan pada 8 pesawat Boeing 737-300 yang di-lease Garuda dari International Lease and Finance Corporation (ILFC). Berdasarkan hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa alternatif lease memberikan dampak yang relatif baik terhadap rasio-rasio yang menggunakan net income dalam perhitungannya. Sedangkan pembelian menunjukkan rasio profitabilita yang lebih baik dengan gross dan operating income dalam perhitunganya. Hal ini disebabkan karena sekalipun gross dan operating income yang dihasilkan alternatif bell lebih time namun net income-nya menurun karena timbulnya biaya bunga yang cukup tinggi ditambah kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan nilai kewajiban akibat perubahan nilai tukar."