Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kajian mengenai kedudukan perjanjian internasional dan pelaksanaannya dalam sistem hukum nasional guna menciptakan kepastian hukum antara hubungan hukum nasional dan hukum internasional, khususnya kedudukan dan pelaksanaan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Terlebih dalam era globalisasi dewasa ini, Indonesia sebagai negara berkembang, tentunya akan semakin intens terlibat dalam hubungan antar negara yang diatur dengan perjanjian internasional. Ketidakjelasan konsepsi pengesahan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional memberikan dampak yang tidak sederhana dan kendala yang cukup rumit dalam tataran praktis, baik dalam tahapan pembuatan perjanjian internasional maupun dalam tahapan pelaksanaan atau implementasi perjanjian internasional tersebut. Dalam tataran pembuatan perjanjian internasional, ketidakpastian hukum tentang hubungan perjanjian internasional dengan hukum nasional mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip "predictability". Apabila pengesahan perjanjian internasional memberikan makna yang jelas maka status dan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional akan dapat digambarkan secara jelas pula, sebaliknya apabila pengesahan perjanjian internasional tidak memberikan makna yang jelas maka perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional pun akan terus berada pada posisi yang tidak menentu, dan pada akhirnya berakibat pada inkonsistensi pelaksanaan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Langkah yang harus ditempuh dalam rangka menuntaskan persoalan ini adalah dengan membentuk suatu constitutional provisions sebagai norma dasar (grundnorm) yang menyatakan secara jelas dan tegas sikap Indonesia berkaitan dengan hubungan hukum internasional dan hukum nasional, khususnya status dan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional.

---

This thesis discusses the status of international treaties and their implementation in national legal systems, in order to createlegal certainty between national law and international law, particularly the status and implementation of international treaties in national legal systems. Especially in today's globalization era, Indonesia as a developing country would be more intensely involved in interstate relations, governed by the international treaties.

The vagueness of the conception of treaty ratification in national legal systems may cause to a tremendous and complex impact in the practical level, not only in the treaty drafting stage but also in the treaty implementation phase. In the international treaty-making level, the legal uncertainty between international treaty and the national law may lead to the non fulfillment of the principle of "predictability".

If the ratification of a treaty gives a clear meaning then the status and position of international treaties in the national legal system will be clearly described. On the other hand, if the ratification of the treaty does not give a clear meaning to the national legal system, this would result uncertain position, and ultimately will result to an inconsistency of the treaty in the national legal system.

In order to solve this problem, there are several efforts could be made, such as establishing a constitutional provisions as the basic norm which states clearly the position of Indonesia related to the relationship between international law and national law, particularly the status and position of treaties in the national legal system."

"Pengamatan terhadap ozon stratosfer menunjukkan bahwa lapisan ozon mengalami penipisan. Lapisan ozon stratosfer mempunyai fungsi sangat vital bagi kehidupan di bumi, karena lapisan ini merupakan satu-satunya filter-terhadap radiasi ultra violet gelombang pendek yang dikenal dengan UV-B yang berbahaya bagi kehidupan.Para pakar menyatakan bahwa lepasnya antara lain Chlorafluorcrcarban (CFC) telah mengakibatkan rusaknya lapisan ozon di stratosfer. Radiasi gelombang pendek yang memanasi stratosfer menyebabkan terurainya CFC dan melepaskan radikal klorin. Semakin banyak klorin bereaksi dengan molekul ozon menyebabkan kurangnya ozon di stratosfer dan akan mengakibatkan bertambahnya radiasi ultraviolet ke permukaan bumi.Emisi CFC ke atmosfer semakin banyak sejak tahun 1970-an (Kantor Menteri Lingkungan Hidup, 1994: 141). Data UNEP (1987 : 14) menyatakan bahwa emisi CFC-11 dan CFC-12 mengalami kenaikan 5% per tahun. Impor CFC Indonesia dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan. Selain itu kebutuhan barang-barang seperti AC, kulkas, solvent, kosmetika, busa juga semakin meningkat, ini menunjukkan meningkatnya konsumsi masyarakat akan CFC.Sumber pemakai CFC adalah industri alat pendingin AC, industri lemari es, industri busa, penyemprot produk aerosol. Chlorofluorocarbon menjadi pilihan industri-industri. ini karena CFC merupakan gas yang tidak mudah terbakar, tidak beracun, tidak berbau dan tidak mudah bereaksi. Hasa tinggal CFC di atmosfer sangat panjang. CFC-11 (CFCL3) yang dipakai untuk pendingin AC/kulkas mempunyai masa tinggal di atmosfer selama 75 tahun, CFC-12 (CF2C12) masa tinggal nya 110 tahun (UNEP, 1987: 14).Banyak dampak berbahaya yang timbul karena meningkatnya radiasi UV-B yang terjadi karena penipisan lapisan ozon. Sinar UV-B menyebabkan ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. UNEP (1992c: 28) menegaskan bahwa UV-B menyebabkan sun burn, snow blindness, eye damage, skin cancer and the ageing and wrinkling of skin..." Selain itu timbul resistensi kulit dan seluruh tubuh terhadap beberapa infeksi.Pada tanaman, penipisan lapisan ozon menyebabkan decreased yield of important food crops such as corn, rice, soybeans and wheat" (Miller, 1992: 299).Data menunjukkan bahwa UV-B merusak larva, anak ikan, larva udang, larva kepiting, tanaman .yang panting dalam jaring-jaring aquatik (Worrest, 1986: 175). Penipisan lapisan ozon berdampak negatif juga pada pemanasan global, memberi kontribusi pada pencemaran udara dan berdampak pada bahan-bahan bangunan.Mempertimbangkan masa tinggal CFC yang lama di atmosfer, potensinya merusak ozon, kecenderungan peningkatan produksi dan konsumsinya serta dampak yang timbul pada kesehatan manusia dan lingkungan, maka masyarakat internasional sepakat untuk melakukan upaya perlindungan lapisan ozon dengan menghapus pemakaian CFC dan Bahan Perusak Ozon lainnya.Kesepakatan di atas terwujud dalam Konvensi Wina 1985 dan Protokol Montreal 1987 serta Amandemennya. Indonesia telah meratifikasi kedua perjanjian internasional tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992, berarti bahwa Indonesia siap dengan komitmen internasional dan slap untuk melaksanakan keputusan-keputusannya.Masalah yang diteliti adalah bagaimana implikasi ratifikasi tersebut dalam sistem hukum nasional. Di samping itu apakah peraturan perundang-undangan yang telah ada mendukung kesepakatan internasional di atas.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapat kepastian hukum terhadap wujud tanggungjawab negara bilamana kegiatan yang dilakukan dalam wilayahnya menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan negara lain dan bahkan kerusakan lingkungan milik semua umat manusia.Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian bertitik tolak dari studi dokumen dengan mempergunakan analisis konten. Pendekatan kualitatif dipergunakan, karena pendekatan ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang sifatnya deskriptif, yaitu data yang diungkapkan dalam bentuk tertulis, lisan dan perilaku nyata.Kunci keberhasilan strategi penghapusan BPO ada di tangan masyarakat. Untuk itu penelitian ini dibantu dengan studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan narasumber dan industri yang dipilih secara purposive di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab negara terhadap kerusakan laporan ozon yang dianggap miliki bersama umat manusia karena kegiatan yang dilakukan di wilayahnya sudah diatur dalam berbagai peraturan nasional secara umum.Implikasi ratifikasi Konvesi Wina 1985 dan Protokol Montreal 1987 dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari adanya peraturan nasional yang menyerasikan dengan isi perjanjian tersebut.

---

Ozone observation indicates that the stratospheric ozone layer of this gas in the stratosphere is depleting. The stratospheric ozone layer has a vital role for life on earth, because it is the only gas that filters the harmful solar ultraviolet radiation, known as UV-B.

Scientists are convinced that the release of a chemical compound, Chlorofluorocarbon (CFC), has destroyed the stratospheric ozone. The solar ultraviolet radiation has broken down the CFC chemically and released a highly reactive chemical, known as chlorine. More reactive chlorines in the stratosphere will destroy more ozones.

The CFC emitted into the atmosphere is increasing. Data from UNEP (1987: 14) indicated that there was 5 per cent increase of CFC-11 and CFC-12 emissions annually. Besides, the Indonesia's consumption on CFC tends to increase from time to time. Needs for commodities like refrigerators, air conditions, solvents, cosmetics, foam are also improving. This situation indicated the rising of CFC consumption.

CFCs have advantages for industries producing air con., refrigeration, aerosol containing products because it is inflammable, not toxid, oudorless and inreactive. CFC-11 and CFC-12 have long residence time in the atmosphere, so it would take' many decades for the. atmosphere to return to its. original condition.

Changes in the stratospheric ozone leads to increased UV-B radiation. UNEP (1987: 28) stated that more portion of this spectrum causes sunburn, snow blindness, eye damage, skin cancer and the ageing and wringkling of skin

Besides it causes, skin and body resistency to various infections. Increased UV-B radiation caused damage to plants, "... decreased yield of important food crops such as corn, rice, soybeans and wheat (Miller, 1992: 299).

UV-B radiation causes serious threat to fish larvae and juveniles, shrimp larvae, copepods and plants essential of aquatic food web (Worrest, 1986 : 175). The modification of ozone layer will contribute to global warming, air pollution and causes damage to materials.

Considering the above mentioned facts, the international communities have determined to phase out CFC and other ozone depleting substances. The Vienna Convention of 1985 and the Montreal Protocol 1987 were then drawn up, and updated by the London and Copenhagen Amendments. Indonesia has ratified bath the Convention and the Protocol by the Presidential Decree No. 23 year 1992. It means that Indonesia is prepared to implement all of the provisions contained there-in.

This thesis is trying to study the implication of the ratification in the national legal system, to study whether the existing national legislative regulations are in line with the Vienna Convention 1985 and Montreal Protocol 1987.

The objectives is to obtain legal certainty about state's responsibility upon human activities within its territory which have caused damage to the environment of other countries and even the damage to the environment which is the common property of mankind.

Normative qualitative method is applied in this study. In addition, field research was also conducted to purposive respondents domiciling in the Special Capital Region of Jakarta, to support the study.

The important findings are that the principle of the state's responsibility has been contained in the national legal system, and that the implication of the ratification of the Vienna Convention' and Montreal Protocol in the national legal system is manifested in the national regulations conforming with the Convention and Protocol."

"Pasar Modal merupakan sarana bagi suatu perusahaan untuk menjual sahamnya kepada masyarakat dalam rangka memperoleh dana jangka panjang untuk keperluan perluasan usahanya maupun untuk restrukturisasi modalnya. Pasar Modal di Indonesia juga ditinjau dari aspek sosial politik, dan perannya adalah untuk meratakan tugas dan hasilhasil pembangunan guna mencapai masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka menjual sahamnya kepada masyarakat, suatu perusahaan memerlukan bantuan dari lembaga-lembaga penunjang Pasar Modal, dalam hal ini adalah Penjamin Emisi Efek (Underwriter) . Penjamin Emisi Efek (Underwriter) memegang peranan yang sangat penting dalam proses emisi efek suatu perusahaan. Peranan yang penting ini terlihat dari kesanggupan Penjamin Emisi Efek untuk menjamin terjualnya seluruh saham yang akan diemislkan oleh Perusahaan (Emiten) dan membeli sisa saham yang tidak habis terjual pada waktu pasar perdana. Penjamin Emisi Efek jenis ini disebut kesanggupan penuh (full firm commitment) di mana Penjamin Emisi Efek mengambil resiko penuh dalam rangka emisi efek. Hubungan antara perusahaan yang hendak memasyarakatkan sahamnya dan Penjamin. Emisi Efek dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriting Agreement). Dalam rangka melakukan penjaminan suatu emisi efek, Penjamin Emisi Efek dapat melakukan kerjasama dengan Penjamin Emisi Efek lainnya dengan membentuk Sindikat Penjamin Emisi Efek. Hubungan antar Penjamin Emisi Efek ini tertuang dalam suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Antar Penjamin Emisi Efek (Agreement Among Underwriter). Jika dalam proses Penjualan efek dibutuhkan jasa Agen Penjual, maka.antara Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjual (Broker) harus dibuat suatu Perjanjian agen Penjual (Selling Agent Agreement). Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Antar Penjamin Emisi Efek dan Perjanjian Agen Penjual, ketiganya tidak diatur secara tegas dalam buku III KUHPer. Ketiga perjanjian ini dapat dibuat karena Buku III KUHPer menganut azas konsesualitas yang dapat disimpulkan dari pasal 1320 KUHPer dan adanya azas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPer. Akan tetapi isi daripada perjanjian-perjanjian tersebut harus berpedoman pada lampiran I surat Edaran Ketua BAPEPAM No. SE.24/PM/1987 tentan Pedoman Penyusunan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek di Pasar Modal."