Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrialdilakukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkaradalam pengadilan. Berkaitan dengan masalah pembuktianmaka penelitian ini pada dasarnya ingin mengetahui (1)Bagaimanakah proses pembuktian dalam PengadilanHubungan Industrial? (2)Kendala-kendala apa yangdihadapi oleh pihak pekerja dalam mengajukan saksi danalat bukti lainnya dalam perkara pemutusan hubungankerja? (3)Apakah sistim pembuktian yang digunakan dalamPengadilan Perselisihan Hubungan Industrial sudahmelindungi kepentingan pekerja khususnya dalam perkarapemutusan hubungan kerja? Untuk menjawab permasalahantersebut maka telah dilakukan penelitian denganmenggunakan metode penelitian hukum normatif. Daripenelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwaproses pembuktian yang digunakan dalam PengadilanHubungan Industrial adalah seperti proses pembuktiansebagaimana digunakan dalam peradilan umum. Prosespembuktian ini seringkali menjadi kendala bagi parapekerja yang mengajukan gugatan ke pengadilan karenaketidakpahaman terhadap proses pembuktian yangditerapkan. Untuk itu sistim pembuktian yang digunakandalam Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial belumseluruhnya melindungi kepentingan pekerja khususnyadalam perkara pemutusan hubungan kerja."

"Pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut PHKadalah realitas yang sering dijumpai dalam dunia kerja. Banyakfaktor yang menyebabkan PHK baik dari pihak karyawan ataupihak pengusaha. Tugas akhir ini membahas keputusan PHK daripihak pengusaha. Pengusaha mempunyai banyak alasan dalammelakukan PHK terhadap karyawannya, namun tidak semuapengusaha memenuhi peraturan perundangan yang telahditetapkan oleh pemerintah. Banyak hal yang dijadikan alasanoleh pengusaha untuk melakukan PHK terhadap karyawannya adayang bersifat manajerial tetapi' ada juga yang bersifat personal.Daiam tugas akhir ini, penulis membahas bahwa faktor gayakepemimpinan menjadi variabel yang mepengaruhi pengusaha[pimpinan perusahaan) untuk memutuskan hubungan kerja.Artinya keputusan tersebut dapat saja bersifat personal jikamengacu pada sifat dan karakteristik dari seorang pimpinan padagaya kepemirnpinan teori Rensis Likert model Exploitative- ~AuihoritativaPada data yang diperoleh di lokasi penelitian, penulismendapatkan bahwa PHK diputuskan oleh pimpinan perusahaandengan tidak memperhatikan masukan dan kondisi karyawanyang bersangkutan. Hal ini mwunjukkan bagaimana bentukhubungan dalam perusahaan tersebut yang tidak melibatkanpartisipasi karyawan dalam menghadapi dan menyelesaikanpermasalahan yang menyebabkan PHK. Sedangkan hal mendasa:dalam teori Likert M adalah' sebagaimana dikatakan' oleh Davis'dan Newstroom [1985] dalam Johannes Basuki (1994) bahwaperbedaan mendasar pada kempat gaya kepemimmpinan dariLikert adalah terlem pada derajat partisipasi yang diberikanatasan kepada bawahannya, sehingga membentuk gayakepempinan yang lebih bersifat kontinuum. Dengan kondisiyang ada panda perusahaan PT. ?X? ini, maka akan lebih mudahuntuk mengetahui penyebab terjadinya pemutusan hubungankeeja dari pihak pengusaha adalah dengan teori Empat GayaKepemimpinan dari Rensis Likert.Selanjutnya untuk lebih menjamin adanya ketertiban,keadiian dan kepastian hukum dalam penyelesaian masalah-masalah yang menyertai dalam pemutusan hubungan kerja, makapemerintah telah membuat peraturan-peraturan khusus dalamperundangan tenaga kerja. Ketika penulisan ini dilakukan,peraturan yang tengah beriaku khusus mengenai pemutusanhubungan kerja adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor:150 Tahun 2000.Dengan demikian penulisan tidak hanya melihat penyebab'terjadinya pemutusan hubungan kerja secara manajerial dari sisigaya. kepemimpinan, tetapi juga melihat akibat hukum yangditimbulkan dalam hubungan Industri dengan mengacu padaKeputusan Menteri tersebut."

"Hubungan ketenagakerjaan atau hubungan industrial, tujuannya adalah untuk menjembatani hubungan antara Pengusaha dan Pekerja. Namun dalam prakteknya, masih ada permasalahan yang timbul, karena tidak adanya titik temu terhadap permasalahan yang dirundingkan untuk mendapatkan penyelesaian. Kegagalan dalam penyelesaian suatu perbedaan pendapat secara musyawarah untuk mufakat, membuat masing masih pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap sebagai haknya. Tindakan dari pekerja dapat berupa mogok kerja (strike), dan tindakan pengusaha berupa penutupan perusahaan (lock out). Terhadap lock out jarang sekali terjadi, tetapi mogok kerja dan unjuk rasa dapat dikatakan sering terjadi. Bagi pekerja, mogok kerja adalah hak yang keberadaannya diakui oleh perundang-undangan dan didukung dengan adanya konvensi-konvensi nasional (Hukum Tata Negara) dan internasional (ILO). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, meskipun terdapat jaminan kepastian hukum dalam perundang-undangan, konvensi-konvensi nasional serta internasional, masih berbenturan dengan berbagai kepentingan, misalnya kepentingan perekonomian, ketertiban dan keamanan. Sehingga mogok kerja dan unjuk rasa, wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, karena apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat berakibat terjadinya pemutusan hubungan kerja. Terhadap pelaksanaan mogok kerja dan unjuk rasa yang tidak memenuhi ketentuan peraturan-perundangan, ketertiban dan keamanan, dapat menimbulkan merugikan para pihaknya. Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. 627/2052/415-9/IX/PHK/4-2002 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di PT. Nagamas Busanatama, adalah salah satu contoh konkrit dari akibat pelaksanaan mogok kerja, yang dijadikan analisis kasus."

"ABSTRAKPemutusan hubungan kerja secara sepihak yang terjadi dikarenakan perusahaanmengalami kondisi keuangan yang buruk. Pemutusan hubungan kerja yangdilakukan perusahaan menimbulkan perselisihan hubungan industrial yang terjadiantara pengusaha dan pekerja. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan denganpenyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selama prosesnya di awasidengan Kementerian Ketenagakerjaan, sudah menjadi tugas dari penyelesaianperselisihan hubungan indutrial untuk menyelesaiakan permasalahan yang terjadiantara pengusaha dan pekerja. Pada penelitian kali ini penulis mengangkatpengawasan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyelesaian perselisihanpemutusan hubungan kerja antara PT. X dengan Pekerja Y. Adapun padapenelitian ini teori yang digunakan adalah teori hubungan indutrial, pemutusanhubungan kerja, dan pengawasan. Penelitian dilakukan dengan pendekatankualitatif melalui pengumpulan data sekunder dan primer. Kurangnya jumlahpegawai pengawasan dan proses penyelesaian perselisihan PHK yang lambanmenjadi faktor hambatan selama prosesnya

---

ABSTRACTTermination of employment by management of the company, usually caused byfinancial difficulties of the company. The termination of employment by thecompany usually follows by industrial dispute between the company andemployees. The dispute can be settled by the industrial relations disputesettlement which controlled by the ministry of labor. This study focused on thecontrol of the ministry of labor, in the proceses of industrial relation disputesettlement between management of PT. X and it?s employee (Y). The study usestheories and concepts of industrial relation, work termination and control theory.This study use qualitative approach, with data collection from primary andsecondary source. The study concludes that the lack number of employee to docontrol and to process industrial dispute settlement, had become factors thatdelayed the process."