Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penafsiran konstitusi adalah salah satu cara untuk mengubah UUD yang dimanfaatkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Penafsiran tersebut dilakukan dengan memaknai gagasan demokrasi dalam UUD 1945. Namun demikian, selama berlakunya UUD 1945 ternyata penafsiran konstitusi tidak hanya melahirkan sistem yang demokratis, tetapi juga berimplikasi pada terbentuknya sistem yang otokratis.Dalam penelitian ini, munculnya Sistem ketatanegaraan yang berbeda-beda tersebut disebabkan oleh perbedaan perspektif penafsiran atas UUD 1945, yakni perspektif internal dan eksternal. Perspektif internal adalah 'penafsiran dari sudut pandang yang terkandung dalam teks UUD, sedangkan perspektif eksternal adalah penafsiran dari sudut pandang yang berkembang di luar teks. Semakin kuat perspektif internal bekerja dalam penafsiran atas UUD 1945, maka semakin kuat kecenderungan untuk berimplikasi pada terbentuknya, sistem otokrasi. Sebaliknya, semakin kuat pengaruh perspektif ekstemalterhadap belmrjanya penafairan atas UUD 1945, maka semakin kuat kecenderungan untuk berimplikasi padaterbentuknya sistem demokrasi.Berdasarkan perspektif penafsiran tersebut berkembang pola~poIa penafsiran orisinalisme, kontekstualisasi nilai dasar, dan' proseduralisme yang bekerja berdasarkan perspektif internal dengan pengaruh perspektif ekstemal pada dua pola terakhir. Sementam dari perspektifekternal berkenibang pola dekonstruksi. Dengan ruang lingkup penelitian yang dihatasi pada tiga masalah, yakni dasar negara, struktur ketatanegaraan, dan HAM, penelitian yang bersifat deskriptif-analitis ini menggunakan V pendekatan normatif, hitoris, dan komparatif serta teknik pengumpulan data kualitatif.Dari hasil penelitian diperoleh simpulan, bahwa sejak awal kemerdekaan penafsiran konstitusi telah dilakukan untuk mendorong proses demokrasi dengan menggunakan pola penaffsiran yang bekerja berdasarkan pengaruh perspcktif ckternal, baik pola kontekstualisasi nilai dasar, proseduralisme, maupun dekonstruksi. Pola penafsiran yang sama digunakan pula pada selepas Orde Baru yang di antaranya mendorong terjadinya amandemen UUD 1945. Penggunaan pola orisinalisme berdasarkan perspektif intemal selama masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru terbukti berimplikasi pada terbentuknya sistem otokrasi.

---

Constitutional interpretation is one of ways to change the constitution that used as an effort to promote democracy in Indonesia. The interpretation is implemented by interpreting the meaning of the idea of freedom in the 1945 Constitution. Nevertheless, during the implementation of the 1945 Constitution periods apparently the interpretation of constitution has not only yield the democratic system, but also implicatin g to the establishment ofthe autocratic system.

In this research, the emerging of those different constitutional systems is caused by difference of the interpretation perspective, i.e. internal and external perspective. Internal perspective means interpretation from internal of the text of the constitution (self referential), while external perspective means interpretation from outside of the text of the constitution. The stronger internal perspective used in implementing ofthe 1945 Constitution interpretation, the stronger its tendency to establish the autocracy system will be. On the other hand, the .stronger external perspective used, the stronger its tendency to the democracy system will be.

Based on those interpretation perspectives have been developed originalism, contextualizatlon of fundamental values, and proceduralism as modes of constitutional interpretation that operated based on the internal perspective with external perspective influence in two latest modes. While based on external perspective has been developed deconstruction.

By the scope of research on three problems, that is the State principle, structure on the State, and human rights, this descriptive-analytical research use normative, historicaI,'ancl comparative approach and qualitative data collection procedure. This research get the conclusion, that since the first independence period the constitutional interpretation has been worked to promote democracy by using interpretation modes that operated based on external perspective influence, both contextualization of fundamental values, proceduralism, and deconstruction. The same interpretation modes were used after New Order regime, among others to stimulate the amendment of the 1945 Constitution. The use of originalism based on internal perspective during Guided Democracy and New Order periods proved that the interpretation was implicated on the establishment ofthe autocracy system."

"Konstitusi Indonesia sudah mengatur tentang sistem ketatanegaraan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Sistem pemerintahan presidensial mengonstruksikan adanya saling kontribusi yang dilekatkan pada lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, salah satunya dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Sistem Presidensial membawa konsekuensi bahwa kekuasaan Presiden tidak hanya berada dalam wilayah kekuasaan eksekutif saja tetapi juga menyentuh ranah di bidang peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sejatinya menjadi perihal penting sebagai instrumen untuk membangun kesejahteraan ekonomi dan masyarakat. Yang menyita atensi saat ini tren pembentukan peraturan perundang-undangan menemui beragam persoalan. Akar permasalahan yang ditemukan adalah ketiadaan suatu kelembagaan khusus untuk mengelola peraturan secara menyeluruh. Untuk itu, banyak bermunculan gagasan untuk mengatasi permasalahan peraturan perundang-undangan dengan membentuk kelembagaan khusus, dimana hal ini juga tertuang dalam ketentuan Pasal 99A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang mengakomodir pembentukan kementerian atau lembaga di bidang peraturan perundang-undangan. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum doktrinal dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang kemudian hasilnya akan diharapkan bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Berangkat dari pembahasan, kebutuhan pembentukan kementerian di bidang peraturan perundang-undangan untuk menguatkan kelembagaan dan mensentralkan fungsi peraturan perundang-undangan secara satu pintu yang dikontrol langsung oleh Presiden. Solusi yang ditawarkan ialah membentuk Kementerian Koordinator Peraturan Perundang-Undangan sebagai bagian dari kabinet pemerintahan dengan fungsi pengendalian yang melekat kepadanya untuk membantu Presiden melaksanakan kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan melalui koordinasi secara fungsional.

---

The Indonesian Constitution has regulated the constitutional system as the basis for exercising the state power. The presidential system of government constructs mutual contributions attached to the executive and legislative institutions, one of which is establishing laws and regulations. The presidential system has the consequence that the power of the President is not only within the area of executive power but also touches the realm of laws and regulations. Laws and regulations have a vital role as instruments in building economic and social welfare. What draws attention is that the present trend in formulating laws and regulations encounters various problems. The core of the problem discovered is the lack of a specialized institution to administer rules in their entirety. Thus, many ideas have emerged to address the issues of laws and regulations by establishing specific institutions, as stated in Article 99A of Law Number 15 of 2019, which accommodates the formation of ministries or institutions in the field of laws and regulations. The research method used to write this thesis is doctrinal legal research with literature study data gathering methods to answer problems, with the expectation that the results will provide solutions or suggestions to address problems. Aside from the discussion, there is a need to establish a ministry in the field of laws and regulations to strengthen the institution and centralize the functions of laws and regulations in a one-stop directly overseen by the President. The solution offered is to establish a Coordinating Ministry for laws and regulations as part of the government cabinet with an inherent control function to assist the President in exercising power in the field of laws and regulations through functional coordination."

"Dynamics of constitutional structure of Indonesia from legal and sociological viewpoints."