Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 163388 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
"Penetapan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pelaksanaan pemungutannya harus memperhatikan kemampuan ekonomi dan daya pikul wajib pajak. Wajib pajak yang secara ekonomis tidak mampu melunasinya perlu memperoleh keringanan pembayaran pajak tersebut. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengajuan keringanan atas beban PBB, wajib pajak harus mendapat pelayanan yang baik dan pengajuannya dipertimbangkan secara adil oleh aparat perpajakan. Wajib apajak yang merasa tidak puas atas putusan aparat perpajakan dapat mengajukan perselisihan perpajakannya kepada PTUN."
Hukum dan Pembangunan, Vol. 25 No. 4 Agustus 1995 : 317-327, 1995
HUPE-25-4-Agt1995-317
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rochmat Soemitro
Bandung: Eresco, 1989
336.22 ROC p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
336.22 IND p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rochmat Soemitro
Bandung: Eresco, 1986
336.2 ROC p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nehseh Bangun
"Perpajakan sangat erat kaitannya dengan akuntansi. Pembukuan merupakan sarana informasi bagi wajib pajak untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan secara lengkap dan benar serta merupakan alat pembuktian apabila administrasi perpajakan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan wajib pajak yang disebabkan kepada standar akuntansi keuangan berbeda dengan penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan pajak.
Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak kebendaan yang pengenaannya berdasarkan atas kondisi objek pajak dan bukan atas kondisi ekonomis wajib pajak. Hal ini sering menimbulkan situasi yang saling berlawanan, dimana jumlah pajak atas suatu objek pajak (Tanah atau Bangunan) cukup tinggi, tetapi tidak didukung oleh kondisi finansial wajib pajak. Dalam kasus seperti ini, pemerintah memberikan keringanan dalam bentuk pengurangan pajak dengan jurnlah persentase tertentu. Pengurangan pajak ini diberikan apabila dari hasil penelitian memang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memiliki kemampuan ekonomis (finansial) yang cukup untuk melunasi hutang pajaknya.
Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memperjelas tingkat kesehatan perusahaan dalam menentukan persentase pengurangan hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas wajib pajak, yang di anut Indonesia.
Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan yang diperoleh melalui buku, peraturan dan media ilmiah lainnya serta mengumpulan data secara langsung dari otoritas pajak, konsultan pajak, pakar pajak dan akuntan publik.
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa claim menentukan persentase pengurangan hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Wajib Pajak Badan, adanya unsur subyektif (bias) karena persentase pengurangan hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas badan tidak semua sama, walaupun tingkat kesehatan perusahaan tersebut sama. Untuk tercapainya kekonsistenan ketentuan tersebut, maka ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangannya lebih baik transparan terhadap wajib pajak."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T958
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
S9370
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Faris Shafrullah
"Tesis ini berkaitan dengan Perencanaan Keuangan Publik/Keuangan Daerah dengan judul Kajian Kemampuan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Untuk Mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemilihan judul ini berkaitan dengan pemikiran, bahwa kegiatan perencanaan pembangunan di daerah yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah di Propinsi DKI Jakarta sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Dan salah satu masalah yang merupakan masalah pokok dalam perencanaan pembangunan daerah adalah masalah perencanaan anggaran, baik alokasinya maupun sumber pendapatan/ penerimaannya.
Berkaitan dengan masalah alokasi anggaran, maka penentuan sector-sektor strategis yang akan dikembangkan merupakan hal yang mutlak diperlukan agar perencanaan berjalan efektif dan efisien. Sedangkan berkaitan dengan masalah penerimaan anggaran, maka pengetahuan mengenai profil keuangan daerah merupakan hal yang mutlak diketahui sehingga pendugaan besarnya penerimaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan diperkirakan secara tepat dan akurat.
Dalam penentuan sektor-sektor strategis digunakan peralatan analisis ekonomi dengan metode analisa tax rasio, sehingga dapat diketahui profil keuangan daerah secara tepat.
Hasil dari Tesis ini berupa informasi tentang hal-hal sebagai berikut :
· Rasio kinerja pengelolaan pajak pusat
· Rasio kinerja pengelolaan seluruh pajak-pajak daerah di Propinsi DKI Jakarta.
· Output dari Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penentuan kebijaksanaan pembangunan daerah, khususnya di Propinsi DKI Jakarta."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T12605
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siahaan, Ruth Kusumawati
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
S10164
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>