Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian nominee dikategorikan sebagai perjanjian yang berindikasi menciptakan penyelundupan hukum karena perjanjian nominee tidak diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian nominee dibuat untuk memberi kesempatan atau celah kepada warga negara asing untuk menguasai dan memiliki bidang tanah hak milik di Indonesia sehingga bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengategorikan perjanjian nominee sebagai perbuatan melawan hukum serta menganalisis tanggung jawab notaris yang membuat perjanjian nominee yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor:274/Pdt.G/2020/PN Dps. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif. Pertimbangan hakim dalam mengategorikan perjanjian nominee sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata serta tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata ayat (4) yaitu suatu sebab yang halal. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan melawan hukum penguasaan atas tanah oleh warga negara asing tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum itu sendiri namun juga bertentangan dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Tanggung jawab notaris yang membuat perjanjian nominee yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor: 274/Pdt.G/2020/PN Dps, maka terhadap notaris dibebankan pertanggungjawaban perdata berupa penggantian kerugian yaitu membayar biaya atau pengeluaran yang timbul dalam perkara tersebut, pertanggungjawaban administratif berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak karena melanggar kode etik jabatan profesi serta dengan sengaja melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

Agreement nominee categorized as an agreement that has indications of creating legal smuggling because of the agreement nominee not regulated in the Civil Code. Agreement nominee created to provide an opportunity or loophole for foreign citizens to control and own land plots in Indonesia so that it is contrary to the objectives of the Agrarian Law. This research was conducted to analyze judges' considerations in categorizing agreements nominee as an unlawful act and analyze the responsibility of the notary who makes the agreement nominee which is categorized as an unlawful act based on the Decision Number: 274/Pdt.G/2020/PN Dps. This research uses doctrinal research with an explanatory research typology. The type of data used is secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material which is then analyzed using qualitative methods. Judge's considerations in categorizing agreements nominee as an unlawful act in accordance with what is stated in Article 1365 of the Civil Code as well as failure to fulfill the conditions for the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code paragraph (4), namely a lawful cause. The judge also considered that the unlawful act of controlling land by a foreign citizen not only conflicts with the rights of other people and is contrary to the law itself but also contrary to the norms of propriety and decency. Responsibilities of the notary who made the agreement nominee which is categorized as an unlawful act based on the Decision Number: 274/Pdt.G/2020/PN Dps, then the notary is charged with civil liability in the form of compensation for losses, namely paying costs or expenses incurred in the case, administrative responsibility in the form of warnings, warnings, temporary dismissal from association membership and dismissal without for violating the code of ethics for professional positions and deliberately violating the provisions of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries."

"Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 setiap perbuatan hukum atas tanah, baik berupa peralihan hak maupun penjaminannya harus dilakukan dengan akta Pejabat. Pejabat yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961. Camat adalah PPAT sementara, walaupun kehadirannya masih dibutuhkan oleh masyarakat terutama di Kota Salatiga. Sebelum berlakunya Undang-Undang Rumah susun Serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengenai PPAT tersebut hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Dengan metode penelitian Kepustakaan yang bersifat Yuridis Normatif, penelitian ini memberikan analisa terhadap masalah kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara dan Dapatkah kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara dipertahankan. Sebaiknya kedudukan camat sebagai PPAT sementara dihapus terutama untuk daerah-daerah yang sudah ada Pejabat Pembuat Akta Tanahnya. Dan menggingat masih banyak di kota salatiga tanah-tanah yang belum bersertipika, peran Camat sabagai Pamong Praja dan PPAT masih banyak berperan dan dibutuhkan."

"ABSTRACTTanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Pemerintah menerapkan pembatasan terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Pemerintah melarang badan hukum memiliki hak milik atas tanah, kecuali badan hukum yang dinyatakan oleh peraturan pemerintah. Dalam transaksi yang terkait dengan pertanahan, tidak jarang dijumpai badan hukum yang tidak ditunjuk Pemerintah yang mengupayakan agar dapat memperoleh tanah dengan status hak milik dengan mekanisme perjanjian pinjam nama nominee . Penelitian ini bersifat deskriptis analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan data primer. Pada kasus yang dibahas, kedua putusan menyatakan bahwa pemilik sesungguhnya dari tanah dan bangunan adalah pihak penggugat yang merupakan badan hukum berbentuk Perseoan Terbatas dan atau Yayasan. Dalam putusan, diketahui Majelis Hakim tidak mempertimbangan perjanjian nominee yang dibuat penggugat dengan tergugat sebagai upaya penyelundupan hukum tetapi menjadikannya dasar bahwa tanah dan bangunan sebenarnya adalah milik penggugat. Padahal perjanjian nominee tersebut apabila diuraikan berdasarkan syarat-syarat sah suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ldquo;suatu sebab yang halal rdquo;. Hal ini karena perjanjian nominee tersebut melanggar Pasal 21 ayat 2 jo Pasal 1 ayat 1 PP No 38 Tahun 1963 dan Pasal 26 ayat 2 UUPA. Sehingga seharusnya perjanjian nominee tersebut menjadi batal demi hukum karena melanggar hukum. Akan tetapi, didalam kedua putusan Majelis Hakim mengakui keabsahan perjanjian nominee tersebut. Oleh karena itu, putusan ini merupakan suatu penemuan hukum dimana Majelis Hakim mengakui keabsahan perjanjian nominee yang dibuat oleh badan hukum.

---

ABSTRACTLand is one of the natural resources which the state controls with the aim of realize prosperity and prosperity for all people. The government imposed restrictions on the ownership of land in Indonesia. The government banned legal entities to have rights upon land, except for those entitled by the government regulation. In transactions related to lands, it is not a rare sight to see legal entities which are not appointed by the government seeking to acquire the status of land ownership with the mechanism of Declaration of Trust Nominee Agreement . This research is descriptive analytical with a normative juridical approach based on secondary data obtained from the literature research and primary data. In the discussed cases, both verdicts stated that the true owner of the land and buildings were the plaintiffs which are legal entities in the form of a Limited Company or Foundation. In the verdict, the judges did not take into consideration the nominee agreement which was in fact created by the plaintiff and defendant as an attempt of penyelundupan hukum, but made it as the basis that the land and buildings are actually owned by the plaintiff. Whereas if the nominee agreement is broken down into the terms outlined by the agreement principles, then the said agreement does not qualify a cause that is halal . This is because the nominee agreement violates Article 21 paragraph 2 in conjunction with Article 1 1 of Government Regulation No. 38 of 1963 and Article 26 paragraph 2 of UUPA Basic Agrarian Law Act . So that the nominee agreement should become null and void because it clearly violates the law. However, in both verdicts the judges recognized the validity of the nominee agreement. Therefore, this decision is a legal discovery where the judges recognize the validity of a nominee agreement made by a legal entity."

"ABSTRAKPengusaha kecil dan menengah memiliki karakteristik kemandirian dan daya tahan alami dalam menjalankan usahanya. Meskipun demikian menyongsong era perdagangan bebas mulai tahun 2010 mendatang perlu pemikiran yang komperehensif terhadap upaya-upaya yang mendukung pengembangan mereka. Peranan pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekonomi termasuk dalam pengembangan pengusaha kecil dan menengah sejalan dengan teori Terence Daintith lebih mendekati pengertian "State intervention in the economy? daripada "economic polio". Teori Daintith tersebut dapat menarik substansi permasalahan peranan hukum dan kebijakan pertanahan nasional dalam pengembangan pengusaha kecil dan menengah. Menurut hemat kami intervensi pemerintah tersebut masih tercakup pengertian kebijakan dalam arti yang lebih luas. Intervensi tersebut dilakukan melalui peraturan dan kebijakan pertanahan sejak tahun 1960 hingga tahun 1999 telah banyak dikeluarkan pemerintah. Mulai dengan tahap awal berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA dan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960, tentang Penetapan Batas Penguasaan Maksimum tanah Pertanian yang dikenal dengan Undang-Undang Land Reform. Pada perkembangan kebijakan hukum pertanahan di tanah air kita selanjutnya ternyata ada sekian banyak peraturan dan kebijakan yang memiliki kaitan dengan pengembangan pengusaha kecil dan menengah. Lingkup pengaturan yang dilakukan meliputi pengaturan pemilikkan, penguasaan tanah, penggunaan tanah sebagai agunan kredit, kemudahan dan keringanan perpajakan bagi golongan ekonomi lemah. Hal itu sejalan dengan tujuan land reform yang ke lima, yaitu untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, disertai dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani. Dari ketentuan tersebut dapat pula dikatakan bahwa kebijakan pertanahan merupakan salah satu infrastruktur bagi pengembangan ekonomi dan tentu saja termasuk pengembangan pengusaha kecil dan menengah. Intervensi pemerintah melalui kebijakan dan peraturan hukum bagi pengusaha kecil dan menengah memang merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana dikatakan oleh Thomas Robert Malthus, dan pada kenyataanya golongan ini mampu bertahan dan relatif tidak terkena dampak krisis ekonomi yang telah melanda tanah air kita sejak pertengahan 1997 yang lalu hingga saat ini merupakan alasan pembenar lainnya."