Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis bertujuan untuk mengetahui masalah sebagai berikut :(1). Bagaimana suatu sengketa Tata Usaha Negara yang terkait dengan Masalah Ekonomi diselesaikan oleh Peradilan dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara :(2). Bagaimana sikap para pejabat/badan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.(3). Hambatan serta kendala apa yang masih dihadapi Peradilan Tata Usaha Negara.Pencarian data hanya dilakukan di kota Jakarta saja mengingat belum banyak data-data yang dapat diperoleh di luar Jakarta dan sumber data pun masih terbatas pada studi dokumen serta perpustakaan. Dari hasil penelaahan tersebut rnenunjukkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang terkait dengan masalah Ekonomi, didominasi oleh masalah pertahanan dan penyelesaiannya sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah RI No. 43/1991 seta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk Teknis dari Mahkamah Agung RI. Sikap para pejabatlBadan Tata Usaha Negara dalam menerirna putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, masih terlihat adanya keengganan untuk melaksanakan secara sukarela dan telah ada himbauan dari Menteri Penertiban AP peraturan Negara dan Irjen Dep. Dalam negeri untuk mematuhi putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya Juru sita serta sanksi yang tegas sehingga pelaksanaan putusan lebih diserahkan kepada kemauan baik para pejabat sendiri karena tidak ada upaya paksa sebagaimana terdapat pada lingkungan Peradilan Agama, juga belum adanya Hakim Ad-hok dan belum berperannya Jaksa ( Pengacara Negara ). Kiranya apa yang dikemukakan dalam tesis ini akan membawa menfaat bagi masyarakat serta para pencari keadilan guna mendapatkan perlindungan hukum yang mereka dambakan."

"ABSTRAKAnak dalam sebuah perkawinan oleh masyarakat Indonesia dipandang penting. Bagipasangan yang tidak memiliki anak, adopsi adalah salah satu pemecahan alternatif.Faktor keluarga besar dan lingkungan sekitar yang memandang kemandulan sebagai halyang memalukan, membuat banyak orang tua merahasiakan proses pengadopsian.Kerahasiaan ini menjadi salah satu masalah bagi orang yang diadopsi karena terhadapmereka sendiri pun status ini seringkali dirahasiakan juga. Penelitian sebelumnyamenunjukkan bahwa adopree mengalami beberapa masalah khusus sehingga jumlahmereka yang dirujuk pada klinik kesehatan mental lebih banyak dariapada orang yangtidak diadopsi (non-adoptee). Untuk itu ingin diketahui masalah apa saja yang dihadapioleh orang yang diadopsi ini dan bagaimana dengan identitas diri pada orang yangdiadopsi. Pembentukan identitas diri merupakan topik sentral pada masa adolesensi.Maka subyek penelitian ini adalah orang -orang yang telah atau sedang melalui masaadolesensinya. Orang yang diadopsi menjadi sumber informasi utama. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan wawancara dan observasi sebagai teknikpengumpulan data.Hasil penelitian adalah ternyata ketiga subyek merasa terbuang dan ditolak. Timbulkeinginan untuk mencari siapa orang tuanya sebenarnya. Ketiga subyek mengalamimasalah akademis. Seorang subyek tidak meneruskan kuliahnya karena merasa tidakdapat berkonsentrasi. Pada masa pembentukan identitas dirinya, para subyek disibukkandengan pertanyaan tentang asal-usulnya dan siapa orang tuanya sebenarnya.Salah satu subyek yang telah mengenal orang tua kandungnya kemudian mengalamimasalah dengan hubungan antara orang tua kandung dan orang tua adopsinya. Selain ituternyata faktor keluarga besar berperan dalam diri kedua subyek dalam penelitian ini.Seorang subyek merasa terus ditekan oleh keluarga besarnya, karena saudara»saudarajauhnya merasa iri karena subyek tersebut diambil dari pasangan yang tidak beruntung.Subyek lain diberitahu oleh adik sepupu ibunya tetapi ia harus merahasiakanpengetahuannya itu.Ketiga subyek dalam penelitian ini adalah perempuan dan ketiganya tidak diadopsisecara resmi. Untuk mendapatkan gambaran masalah yang lebih lengkap hendaknyapada penelitian lanjutan diambil subyek dengan karakteristik yang berbeda dengankarakteristik tersebut. Sedangkan untuk saran praktis, hendaknya orang tua betul~betulmemperhatikan kesiapan subyek pada saat memberitahu statusnya dan selain itu jugamengantisipasi kemungkinan pemberitahuan status oleh orang lain jika hendakmerahasiakan status adoptee tersebut."

"Penahanan adalah salah satu dari lima upaya paksa yang dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia. Kekhususan penahanan dibandingkan dengan upaya paksa lainnya adalah pelaksanaannya mengakibatkan kebebasan sebagai hak yang paling asasi dari manusia dicabut dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu KUHAP telah menentukan berbagai persyaratan dan pembatasan dalam pelaksanaan penahanan. Di samping itu dalam KUHAP terkandung sepuluh asas yang dapat memenuhi unsur-unsur prinsip proses hukum yang adil dalam upaya meningkatkan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana prinsip proses hukum yang adil telah diwujudkan dalam pelaksanaan penahahan dan apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.Penelitian ini dilaksanakan dengan mempergunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Penentuan sampel dilakukan dengan dua cara; untuk sampel dari aparat penegak hukum dilakukan secara purposive sampling dan untuk para tahanan ditentukan secara random sampling. Sampel wilayah atau lokasi penelitian adalah Propinsi Sumatera Utara khususnya Kotamadya Medan. Alat pengumpul data yang dipergunakan adalah kuesioner dan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan secara analisis deskriptif, sedangkan analisis kuantitatif hanya sebagai pendukung yakni dengan penggunaan statistik sederhana dalam bentuk tabel dan prosentase.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya penahanan merupakan upaya paksa yang perlu bagi kelancaran proses peradilan pidana, terlihat dari tingginya frekuensi pelaksanaan penahanan di Kota Medan terlebih lagi bila dibandingkan dengan jumlah kasus yang diselesaikan. Tetapi dalam pelaksanan penahanan tersebut masih sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang tidak sesuai ketentuan hukum acara pidana yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Hal itu merupakan indikasi bahwa prinsip proses hukum yang adil belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Hambatan yang dihadapi antara lain masih adanya kelemahan dalam KUHAP itu sendiri. Di samping itu sikap mental aparat penegak hukum belum mengedepankan penghormatan dan perlindungan martabat manusia sebagai hal yang utama dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Akhirnya perlakuan yang adil dan manusiawi tidak hanya suatu tuntutan tapi kebutuhan yakni dalam memanfaatkan masa penahanan bagi pengembangan diri pribadi tersangka ke arah yang lebih baik sebagai bagian dari apa yang disebut proses terapeutik."