"Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29 Tahun 2002 telah memberikan implikasi yang luas, terutama menyangkut perubahan dalam sistem penganggaran berbasis kinerja sehingga diharapkan akan Iebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Dengan melakukan penelitian terhadap proses penyusunan anggaran kinerja pada APBD Kota Depok berdasarkan Kepmendagri No 29 tahun 2002 penulis mencoba untuk melihat proses pembahan sistem yang terjadi, akuntabilitas kinerja dari sistem baru serta kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem baru tersebut.
Dari hasil penelitian terhadap penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29 Tahun 2002 dalam Penyusunan RAPBD Kota Depok tahun 2003 didapati :
1. Unit-unit kerja telah dapat melakukan a) perubahan dalam format usulannya dari pola DIP/DIK menjadi format RASK, b) merubah struktur anggaran dari belanja rutin dan pembangunan menjadi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal c) merubah sistem pengkodean rekening anggaran serta d) membuat indikator dan target kinerja dalam usulan kegiatan yang dibiayai belanja langsung.
2. Masih rendahnya tingkat kelengkapan dokumen usulan Unit kerja (47 %), disebabkan terbatasnya tingkat pemahaman SDM, kurangnya waktu, kurang disiplinnya unit kerja dan tim anggaran dalam melengkapi dan mereview dokumen usulan anggaran. Unit kerja masih lebih berorientasi pada pembuatan dokumen usulan yang berkaitan dengan usnlan kegiatan (S3B1) dan usulan anggaran belanja administrasi umum (S3B2) seperti pola lama yang lebih berorientasi pada dokumen DIK dan DIP.
3. Rendahnya tingkat kesesuaian sistematika usulan anggaran unit kerja dengan sistematika perencanaan strategis dalam penyusunan anggaran kinerja menunjukkan masih kurang dipahaminya sistematika perencanaan strategis yang menjadi dasar bagi penyusunan anggaran kinerja.
4. Tidak ada informasi yang menggambarkan indikator-indikator dan terget kinerja yang harus dicapai oleh pemerintah daerah dalam RAPBD sebagai akibat tidak diaturnya hal tersebut dalam Kepmendagri No 29 tahun 2002.
5. Masih kurangnya akuntabilitas dalam sistem penganggaran yang baru, karena hanya 43,47 % dari belanja dalam RAPBD yang diusulkan Unit-Unit Kerja yang disertai indikator kinerja yaitu dalam BOP dan BM sedang belanja lainnya tidak disertai indikator dan target kinerja.
Untuk lebih meningkatkan disiplin anggaran, trensparansi dan akuntabilitas kinerja penulis menyarankan agar untuk penyusunan anggaran tahun-tahun berikutnya perlu dilakukan pelatihan yang lebih mendalam tentang penyusunan perencanaan strategis dan penyusunan usulan kegiatan dan anggaran kinerja.
Tim anggaran Pemerintah Kota Depok agar lebih ketat dalam mereview usulan-usulan anggaran Unit Kerja sesuai dengan pedoman yang telah diberikan sehingga tujuan dari perubahan format-format usulan anggaran tersebut dapat tercapai.
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, agar dalam RAPBD dimasukkan informasi tentang indikator dan target kinerja, sehingga masyarakat dan DPRD dapat menilai dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
