Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah lastimewa Aceh hingga saat ini masih sangat didominasi oleh berbagai proyek yang berasal dari Program Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, yakni merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, guna meningkatkan kemampuan Daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan lingkup kewenangannya, dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan tersebut belum sepenuhnya terselenggara secara efektif. Berkaitan dengan hal di atas penelitian ini bertujuan menganalisis proses perencanaan pembangunan yang mencakup lima dimensi, yakni : penyusunan rencana, penyusunan program rencana, pelaksanaan rencana, pengawasan atas pelaksanaan rencana, dan dimensi evaluasi, Berta dampaknya terhadap efektivitas pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah lstimewa Aceh, yang mencakup tiga indikator yakni : pemerataan persebaran lokasi lstimewa Aceh, yang mencakup tiga indikator yakni : pemerataan persebaran lokasi proyek, jenis proyek yang dibangun sesuai skala prioritas dan kebutuhan, dan penyelesaian proyek tepat waktu serta penggunaan sumber daya/dana dapat dikontrol. Penelitian dilakukan atas dasar metode desktiptif analitis, sedangkan data dihimpun adalah hasil pengamatan langsung terhadap beberapa proyek inpres, penyebaran kuesioner kepada 71 responden, serta melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menurut koefisien korelasi dari Rank Spearman (rs), dan karena ukuran n > 30, maka langkah pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan Kendal. Kesimpulan hasil analisis menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan memiliki hubungan yang sangat positif terhadap pencapaian efektivitas pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. "

"Kondisi desa-desa di seluruh Indonesia sebelum dilaksanakannya Repelita, pada umumnya sangat memprihatinkan, khususnya keterbatasan prasarana desa, tingkat pendidikan relatif rendah dan pendapatan perkapita penduduk demikian rendahnya. Bertitik tolak dari berbagai masalah keterbatasan itu maka Pemerintah memberikan setiap desa, Inpres Bantuan Pembangunan Desa yang dimulai sejak Repelita I. Meningkatnya dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa dari tahun ke tahun telah mengurangi penduduk miskin dari 60% (1970) menjadi 11,36 % pada tahun 1995, dengan jumlah desa tertinggal 20633 desa.Dalam upaya mempercepat proses pengentasan kemiskinan maka pemerintah memberikan setiap desa dana IDT sesuai Inpres No. 5 Tahun 1993. Untuk melihat keberhasilan program Inpres dapat diwujudkan perlu diteliti, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan IDT dalam perspektif penanganan kemiskinan di Desa tertinggal.Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka alat analisis yang digunakan adalah model deskriptif dan didukung analisis kuantitatif model regresi liner berganda. Dan dari hasil analisis dapat disimpulkan, bahwa hipotesis alternatif yang diajukan dapat diterima dengan sangat nyata, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan IDT adalah Peranan Pendampingan PP), Peranan Aparat (PA), Kemampuan Pokmas (KP), Jenis Usaha (7U), Pengawasan (EP), Motivasi Pokmas (MP) dan Distribusi Pendanaan (DD) (koefisien determinasi sebesar 65,25%).Secara parsial bahwa masing-masing variabel bebas berpengaruh positif terhadap PED sebagai berikut :1. PP berpengaruh positif terhadap PED, artinya bila PP ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,2732%.2. Bila PA ditingkatkan 1 % maka PED akan meningkat sebesar 0,17%.3. Bila KP ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,057 % .4. Bila MP ditingkatkan 1 % maka PED akan meningkat sebesar 0,047%.5. Bila DD ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,035%.6. Bila .7U ditingkatkan 1% maka PED akan ineningkat sebesar 0,053%.7. Bila EP ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,0525%.Berdasarkan faktor-faktor dominan tersebut maka strategi meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan IDT dalam penanganan kemiskinan di desa tertinggal, adalah pertama, meneruskan kontribusi kebijakan IBD dan IDT dengan melalui prioritas program pada faktor-faktor yang diduga sangat berpengaruh tersebut. Kedua, memformulasikan kebijakan pemerintah yang bare sebagai pemantapan program pendukung XBD dan XDT secara terpadu dan terintegrasi lintas sektoral."

"Dalam mengemban tugas pendistribusian hasil-hasil pembangunan, pelaksanaan pembangunan di daerah masih menghadapi berbagai masalah, beberapa diantaranya justru membutuhkan pemecahan yang mendasar, seperti pelimpahan wewenang perencanaan, ketimpangan pendapatan antar daerah dan laju pertumbuhan, serta penciptaan lapangan kerja di daerah. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat darurat, yang dikenal dengan program Instruksi Presiden (Inpres). Program ini juga ditujukan untuk menunjang otonomi daerah.Program Inpres Dati II (Inpres No.611984) bertujuan: mempertinggi hasil produksi, memperlancar distribusi bahan dan basil pertanian dalam waktu singkat serta memperbaiki lingkungan hidup masyarakat berpenghasilan rendah, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan daerah.Maksud dari Program Inpres Dati II untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, yaitu : penyerahan urusan pembangunan daerah kepada Pemerintah Daerah, penciptaan kemandirian daerah (Keuangan Daerah), meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan sistem buttom up planning, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta meningkatkan profesionalisme aparatur daerah.Penelitian ini bersifat kualitatif dan kesimpulannya lebih bersifat deskriptif. Di dalam penelitian menggunakan sumber data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah dan berbagai kebijaksanaan lainnya. Data primer di sini adalah data yang diperoleh langsung dalam penelitian di lapangan, baik berupa hasil wawancara maupun observasi.Program Inpres Dati II telah memberikan dampak positif, yaitu transportasi lancar, meningkatnya hasil pertanian, meningkatnya taraf hidup masyarakat dan perekonomian daerah. Dan dampak utama yang diharapkan tersebut di atas Program Inpres Dati II telah menimbulkan dampak sampingan yang tidak diharapkan yaitu ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Di samping itu, tujuan/maksud Program Inpres Dati II sebagian besar tidak tercapai dan Program Inpres Dati II berdasarkan analisis/penelitian di Kab. Sleman belum berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah, disarankan kepada Pemerintah Pusat segera mengambil kebijakan agar Program Inpres Dati II berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan industri kerajinan tenun lejo di Kecamatan Bengkalis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2002. Penelitian ini penting mengingat bahwa industri kecil mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan. Industri kecil yang dalam hal ini kerajinan tenun lejo dalam perkembangannya menghadapi masalah-masalah seperti rendahnya kualitas hasil tenunan yang disebabkan oleh keterbatasan modal serta teknologi alat produksi sehingga berpengaruh kepada tingkat pendapatan pengrajin, disamping itu rendahnya sumberdaya manusia pengrajin yang juga menjadi permasalahan sangat mendasar dalam pengembangan industri kerajinan tenun lejo.Mengingat strategisnya kebijakan PPIKT ini dalam upaya pemberdayaan industri kerajinan tenun lejo yang sekaligus merupakan strategi pemberdayaan usaha kecil/industri kecil yang dilakukan dengan suatu proses penyadaran akan potensi dan masalah, memotivasi dan menggerakkan partisipasi, serta pembentukkan kelembagaan dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya, modal, pasar dan fasilitas non-ekonomi maka proses pelaksanaan kebijakan merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara dengan para informan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan dengan menggunakan teknik purposive sampling (penarikan sampel secara sengaja), dimana informan dipilih berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis tahapan pelaksanaan kebijakan dan untuk mengetahui pencapaian tujuan setelah dilaksanakannya Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan lndustri Kerajinan Tenun lejo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten BengkalisDari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan industri kerajinan tenun lejo dilakukan dengan beberapa tahapan yang dimulai melalui pembentukan tim pelaksana, pengenalan dan sosialisasi kemudian untuk lebih memfokuskan dan lebih memudahkan pelaksanaan program maka dibentuk kelompok usaha pengrajin. Tahapan selanjutnya adalah pembinaan teknis dan manajemen usaha yang merupakan kegiatan pembinaan dengan proses pembelajaran dengan mengabungkan teori dan praktek, tahapan lainnya adalah proses penyusunan permohonan bantuan dan pengisian blangko proposal kelayakan usaha Kemudian permohonan bantuan proposal kelayakan usaha diseleksi dengan tujuan untuk menentukan usulan bantuan yang memang layak untuk mendapat bantuan balk secara teknis maupun kemampuan pengelolaan bantuan yang berupa modal dan peralatan produksi (ATBM). Tahapan terakhir dan pelaksanaan kebijakan adalah kegiatan pemantauan dan pelaporan yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan program terutama dalam pemanfaatan bantuan pinjaman modal bergulir.Namun dalam pelaksanaan kebijakan PPIKT dengan tahapan tahapan tersebut mengalami beberapa hambatan dan kendala seperti kurangnya pemahaman pengrajin terhadap proses pelaksanaan kebijakan, deviasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dan manajemen usaha seperti kehadiran petugas yang akan memberikan materi pembinaan serta perubahan format dan tempat pembinaan, rumit dan sulitnya pengisian format usulan bantuan serta banyaknya persyaratan serta tidak seimbangnya jumlah petugas dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah yang akan dipantau mengakibatkan pemantauan tidak dapat dilakukan secara optimal.Pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan PPIKT terlihat dari kebijakan ini dapat membantu para pengrajin tenun lejo yang pada umumnya menghadapi kondisi keterbatasan modal usaha. Sedangkan dari segi peningkatan kualitas dan kuantitas menenun terjadi peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas kain tenun sehingga nilai jualnya pun lebih tingggi. Dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil tenunan akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapat pengrajin. Dan pelaksanaan program pembinaan teknis dan manajemen usaha terlihat bahwa pengrajin mulai memahami bagaimana pentingnya pemasaran, promosi, manajemen usaha walaupun belum dapat melaksanakannya dengan baik namun setidaknya pengrajin sudah mulai berpikir dan memahami bahwa untuk mengembangkan usaha kerajinannya diperlukan suatu rangkaian kegiatan produksi yang saling mendukung yang selama ini tidak pernah terperhatikan oleh pengrajin serta diversifikasi produk sehingga pengrajin mampu menciptakan kreasikreasi terhadap kain lejo."