Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada negara kesatuan, pemerintah pusat memegangkekuasaan penuh pemerintahan. Namun dimungkinkan adanyapenyerahan sebagian kekuasaan kepada pemerintah daerahdengan pembagian kekuasaan vertikal. Pembagian kekuasaaneksekutif kepada daerah menjadikan pemerintah daerahmendapatkan kewenangan mengatur dan mengurus masyarakat diteritori kewenangannya. Namun penyerahan tersebut tidakberarti memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untukmengatur tanpa koordinasi dan harmonisasi kebijakanpemerintah secara sekeluruhan. Mengingat Hubungan antarapemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam negaraKesatuan adalah pemerintah daerah merupakan subordinatedengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifatdependen pada pemerintah pusat. Maka pengawasan daripemerintah pusat terhadap tindakan pemerintah daerahsesuatu yang harus dilakukan. Malah sebenarnya Pengawasandi negara kesatuan merupakan pengikat kesatuan negara. DiIndonesia, pemerintahan daerah telah diatur dalam UUD 1945dan perubahan. kemudian pengaturan tersebut dijabarkandalam UU tentang pemerintah daerah. Dalam kurun waktu masaorde baru hingga saat ini, ada 3 Undang-Undang tentangPemerintahan daerah yang lahir bergantian, yaitu UU no.5tahun 1974, UU no.22 tahun 1999 dan UU no.32 tahun 2004.Penelitian ini mencoba membandingkan hubungan pusat dandaerah serta pengawasan peraturan daerah dalam 3 UUtersebut. Pada pengawasan represif, dimungkinkan peraturandaerah dibatalkan oleh pemerintah pusat. Padahal dilainpihak, ada wewenang lembaga lain yang dapat menguji ataupunbahkan membatalkan. Menurut Pasal 24 A UUD 1945 danperubahan, UU no.4 tahun 2004 dan UU no.14 tahun 1985 jo UUno.5 tahun 2004, telah diatur bahwa MA sebagai lembagayudisial mempunyai kewenangan untuk menguji peraturanperundang-undangan dibawah UU termasuk peraturan daerah.Penelitian ini juga mengkaji bagaimana sebaiknyapengaturan mengenai pengawasan terhadap peraturan daerah."

"Perkawinan campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974 telah banyak dilakukan oleh WNI, perbuatan hukum tersebut menimbulkan suatu permasalahan, antara lain mengenai kedudukan anak akibat perkawinan apabila ditinjau dari Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pembahasan permasalahan tersebut pada penulisan yang berjudul Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Kewarganegaraan No .12 Tahun 2006 (Analisis Yuridis Penetapan No. 90/Pdt. P/2005/PN.Jak.Sel), akan ditunjang oleh satu Penetapan Pengadilan No. 90/Pdt.P/2005/PN.Jak.Sel. Penulisan ini menggunakan metodologi penulisan kepustakaan dan lapangan yang bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penulisan deskriptif dan metode analisis data kualitatif. Hal tersebut untuk memberikan pendeskripsian mengenai ketentuan kedudukan anak dalam perkawinan campuran ditinjau dari UU No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan dan UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. UU No. 62 Tahun 1958 Toentang Kewarganegaraan menganut asas ius sanguinis, apabila ibu berkewarganegaraan Indonesia dan bapak berkewarganegraan Asing akan menimbulkan permasal ahan bagi kedudukan anak disebabkan status anak sebagai WNA, sehingga banyak dari wanita Indonesia pelaku perkawinan campuran memilih jalan keluar dengan memberikan status anak luar kawin pada anaknya. UU No. 62 Tahun 1958 tersebut telah diganti dengan UU No . 12 Tahun 200 yang disahkan oleh DPR pada 11 Juli 2006 dan disahkan oleh Presiden pada 1 Agustus 2006, UU No. 12 Tahun 2006 ini memberikan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dari perkawinan campuran sebelum anak berumur 18 tahun. Dengan demikian, pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dari perkawinan campuran pada UU No. 12 Tahun 2006 telah memberikan solusi bagi permasalahan kedudukan anak yang terdapat dalam UU No. 62 Tahun 1958."

"ABSTRAKIkatan antara dua orang manusia yang berbeda jenis kelamin untuk hidup bersama dalam suatu ikatan sering disebut perkawinan. Dalam hubungan suami-istri baik menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 biasanya mempunyai akibat-akibat yang sangat luas, dan salah satu diantaranya adalah mengenai harta kekayaan. Dalam perkawinan mengenai harta. kekayaan ini sering dipermaisalahakan baik oleh kedua belah pihak yaitu suami istri maupun oleh pihak ketiga. Agar hal itu nantinya tidak menjadi permasalahan, maka sebelum dilangsungkan perkawinan kepada calon suami istri diberi kesempatan untuk mengadakan perjanjian. Perjanjian inilah yang dinamakan dengan perjanjian perkawinan Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kelemahan-kelemahan serta kekurangan-kekurangan dari ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat dalam perkawinan dari ketentuan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan lain adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan. Adapun maksud orang mengadakan perjanjian perkawinan ini adaLah selalu untuk menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang."

"ABSTRAKMasalah pokok yang disoroti adalah rnengenai peranan pajak daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka menunjang pendapatan daerah yang ditinjau dari sudut perundang-undengan yang berlaku (UU No. 5 Tahun 1974). Penelitian bertujuan mengungkapkan bagaimana pelaksanaan pungutan pajak daerah di DKI Jakarta, yang merupakan masukan atau income daerah DKI Jakarta, serta dapat menunjang pendapatan daerah. Di samping itu tujuan penelitien dimaksudkan untuk melihat sampai sejauh mana pajak daerah di DKI Jakarta dapat berjalan di dalam mengembangkan otonomi pemerintahan DKI Jakarta terutama dalam pelaksanaan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Untuk mendukung penyusunan skripsi ini digunakan metode penelitian yang bersifat normatif berdasarkan data sekunder yaitu bahan kepustakaan. Sebabagai bahan data primer, penulis mengadakan penelitian lapangan (empiris) melalui wawancara yang ditujukan kepada beberapa pejebat DKI dari instansi yang terkait yang menangani bidang Pajak Daerah dan Pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan, behwa perlu adanya mekanisme secara terkoordinasi antara instansi yang terkait di DKI Jakarta, khususnya yang menangani Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah, sehingga Pajak Daerah di DKI Jakarta merupakan masukan bagi pendapatan di daerah DKI Jakarta, sehingga pengembangan otonomi dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang dituju. Di dalam hubungan ini, adanya usaha-usaha antara lain yang berupa pelaksanaan berbagai fungsi dari Pajak, Daerah, misalnya Pajak Daerah yang berfungsi budgetair, yaitu sebagai sumber pendapatan Pemenintah Daerah; Pajak Daerah yang berfungsi sebagai regulerent yaitu sebagai pengetur rakyat di daerah/warga daerah dan Pajak Daerah yang berfungsi sebagai distribution of income yaitu sebagai pemerataan rakyat di daerah /warga daerah dan akhirnya diusahakan agar dalam pelaksanaan pungutan Pajak Daerah di DKI Jakarta berfungsi sebagai social control (Pengawasan) dalam segala segi."