Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mencatat, jumlah perkara kepailitan dalam sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Beberapa perkara diantaranya melibatkan badan hukum asing secara lintas batas (Cross-Border Insolvency) sehingga masuk dalam lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Aspek-aspek HPI dalam perkara kepailitan tersebut adalah status personal badan hukum, yurisdiksi yang berwenang, hukum yang dipergunakan, pengakuan dan pelaksanaan putusan (Recognition and Enforcement) serta tempat letaknya harta/boedel pailit (Lex Rei Sitae). Skripsi ini membahas tentang perkara kepailitan badan hukum asing berdasarkan teori HPI dengan menganalisis putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Wilayah Amsterdam, Belanda sebagai bahan perbandingan hukum kepailitan.

---

Indonesian Commercial Court in Central Jakarta recorded, the number of insolvency cases for the last ten years experienced the significant decline. Several cases among them involved the foreign legal entity in a cross-border manner (Cross-Border Insolvency) so as to enter the scope of Private International Law. Its aspects were the personal status of the legal entity, authority of the jurisdiction, the governing law, the recognition and enforcement of the court order, and the location of its assets (Lex Rei Sitae). The focus of this study is about the review and implementation of Private International Law theory in cross-border insolvency cases by analysing the insolvency order by Indonesian Commercial Court in Central Jakarta and the District Court of Amsterdam, Netherlands, as the comparative material of the bankruptcy law."

"Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi sebagai realisasi dari tanggungjawab debitur terhadap krediturnya atas perikatan-perikatan atau lebih dikenal dengan asas tanggungjawab debitur terhadap krediturnya, tidak dibedakan atau tidak dibatasi oleh kedudukan debitur ataupun subjek Termohon Pailit tersebut, apakah debitur tersebut merupakan badan usaha Indonesia atau badan usaha asing baik perorangan maupun badan hukum.Penelitian ini akan meneliti Apakah Pengadilan Niaga Indonesia berwenang untuk rnemeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit terhadap badan usaha asing?. dan Kendala apakah yang timbul berkenaan pelaksanaan eksekusi putusan kepailitan Pengadilan Niaga Indonesia terhadap badan usaha asing yang telah berkekuatan hukum tetap?Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum nonnatif (yuridis normatif) dengan pendekatan analisis kualitatif terhadap dan atas informasi atau data yang diperoleh dan diperlukan guna menjawab permasalahan pokok dalam penelitian ini, dengan mengacu kepada norma-norma atau asas-asas hukum baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan Konvensi-konvensi sebagai law in books maupun yang sudah secara konkrit ditetapkan oleh Hakim dalam kasuskasus yang diputuskan di dan oleh pengadilan sebagai law in action, yang tidak selalu ditentukan oleh jumlah (kuantitas) peristiwa yang terjadi atau banyaknya jumlah putusan pengadilan yang dimaksudkan, akan tetapi dilakukan pendalaman atas Peristiwa, Pertimbangan Hukum hakim dan Amar Putusan Pengadilan.Dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneiiti, ditemukan beberapa perkara kepailitan menyangkut permohonan pernyataan pailit terhadap pelaku usaha atau badan usaha asing baik berbentuk badan hukum maupun perorangan selaku debitur sebagai Termohon Pailit yang diajukan oleh krediturnya baik pelaku usaha Indonesia ataupun pelaku usaha asing sebagai Pemohon Pailit."

"Lembaga kepailitan memiliki arti penting dalam sistem hukum Indonesia terlihat sejak Indonesia dilanda krisis yang berkepanjangan yang dampaknya masih terasa sampai saat ini. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, terutama bagi kalangan dunia usaha dalam menyelesaikan utang-utangnya dan hal ini menimbulkan permasalahan terhadap perlindungan hukum bagi para kreditur. Permohonan pernyataan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga yang akan memeriksa dan memutus, baik mengabulkan ataupun menolak permohonan pernyataan pailit.Dalam proses pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum acara yang diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan, selain itu untuk hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Kepailitan berlaku pula ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang bersifat umum, yakni ketentuan umum yang ada dalam HIR/R.BG, hal ini berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan 2004.Penulisan tesis ini terutama membahas mengenai praktek hukum acara dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga dikaitkan dengan ketidakhadiran pihak debitor termohon pailit dalam persidangan dan hubungan antara ketidakhadiran pihak debitor termohon pailit di persidangan dengan diterima atau ditolaknya permohonan pailit.Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan masalah yuridis-normatif, melalui penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang diterapkan dalam hal ini Undang-Undang Kepailitan dan serta mengkaitkan dengan peraturan lain yang relevan.Melalui penulisan tesis ini ditemukan bahwa dalam prakteknya Pengadilan Niaga telah beberapa kali memutus perkara permohonan pernyataan pailit secara verstek (tanpa hadirnya pihak debitor termohon pailit). Ketidakhadiran pihak debitor termohon pailit tidak berarti bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan pihak kreditor termohon pailit pasti dikabulkan oleh majelis hakim. Selain itu, juga tidak secara otomatis diartikan bahwa pihak debitor termohon pailit tidak mampu membayar utangnya atau mengakui apa yang didalilkan oleh pihak kreditor pemohon pailit dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukannya."

"Tesis ini bermaksud untuk melakukan peninjauan dan penelitian atas beberapa putusan Pengadilan Niaga (yang merupakan badan peradilan khusus dalam lingkup Pengadilan Negeri yang disyaratkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan-"UJK") dan Mahkamah Agung, sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUK, dan selanjutnya untuk melihat apakah putusan-putusan Pengadilan N:aga dan Mahkamah Agung tersebut, yang secara implikasinya merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan UUK, dapat atau telah memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha pada khususnya dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai data dasar (sekunder). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dari peninjauan dan penelitian tersebut diharapkan dapat dilihat bagaimana pelaksanaan UUK dalam bentuk putusan-putusan tersebut, dan apakah pelaksanaan UUK tersebut telah memberikan kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Konsideran UUK. Hasil dari peninjauan dan penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan UUK dalam bentuk putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam kenyataannya belum mencerminkan adanya kepastian hukum.Sebagaimana terlihat dari beberapa keputusan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung, dimana banyak diantaranya yang saling bertentangan satu dengan yang lain maupun dengan ketentuan UUK itu sendiri, akibatnya keputusan-keputusan tersebut menjadi tidak mempunyai konsistensi/stabililitas (stability) dan dapat diperkirakan (predictability), sehingga menimbulkan efek ketidak pastian hukum. Kepastian hukum penting bagi dunia usaha, perbankan, dan para pemodal baik asing maupun domestik dalam menentukan keputusan apakah mereka akan melakukan usaha atau investasi di Indonesia. Sehingga tanpa adanya kepastian hukum tersebut adalah sulit bagi masyarakat dunia usaha untuk beroperasi secara optimal tanpa adanya 2 unsur utama dari kepastian hukum yaitu stability dan predictability. Kelemahan dari putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung sebagai bentuk dari pelaksanaan UUK tersebut dari segi yuridis dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti: 1) pembentukan UUK yang tergesa-gesa; 2) penolakan pihak debitur; 3) sumber daya manusia yang lemah; 4) judicial corruptioir, dan 5) rendahnya kemauan pemerintah, yang mana kelemahan segi yuridis tersebut sebenarnya bermuara dari kelemahan segi filosofis yaitu budaya hukum (legal culture) masyarakat kita yang kurang menghargai hukum itu sendiri karena dianggap sebagai hal yang tidak perlu diperhatikan, asal ada saja tetapi tidak perlu dijalankan. Hal tersebut karena kurangnya kesadaran mereka atas kegunaan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Oleh sebab itu, kelemahan tersebut perlu ditanggulangi dengan membangun budaya hukum masyarakat Indonesia itu sendiri secara bertahap menuju kearah perbaikan dengan pendidikan yang berkesinabungan baik dari segi moral maupun akademis, disertai insentif yang jelas, agar pelaksanaan UUK dapat memberikan kepastian hukum seperti yang diharapkan."