Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak hanya Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif, namun juga peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif, yang ternyata jumlahnya jauh lebih banyak. Sebagian peraturan perundang-undangan tersebut adalah peraturan delegasi dari Undang-Undang. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, dalam praktik seringkali pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang terjadi kesalahan atau memakan waktu yang lama. Sebagai contoh adalah peraturan delegasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun ada batasan waktu pembentukan peraturan delegasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, namun hingga akhir Juni 2018, Pemerintah masih belum menuntaskan 1 Peraturan Pemerintah dan 1 Peraturan Presiden. Ketiaadaan peraturan delegasi dari Undang-Undang akan mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di lapangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi penanggung jawab dalam pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang tersebut. Penelitian hukum yuridis-normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan maupun wawancara. Dalam perencanaan dan penganggaran pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang haruslah menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dengan indikator kinerja yang jelas, standar biaya, dan evaluasi kinerja sehingga tidak ada lagi peraturan delegasi yang mangkrak, tanpa alokasi anggaran atau bahkan menimbulkan inefisiensi anggaran yang dapat menghambat pencapaian prioritas pembangunan.

---

The regulation in Indonesia is not only the law formed by the legislative, but also the regulation formed by the executive, which turns out to be much more numerous. Most of the regulation is the delegated legislation. Although it has been regulated in the Act, in practice, it is often the formation of a delegate rule of the Act that displays errors or takes an amount of time. For instance, the delegated legislation of Law Number 11 Year 2012 on the Juvenile Justice System. Whilst there is a time limit on the formation of delegated legislation, the Government still has not completed 1 Government Regulation and 1 Presidential Regulation up till the end of June 2018. The inadequacy of the delegated legislation will affect the effectiveness of the implementation of Law Number 11 Year 2012 in the field. The Ministry of Justice and Human Rights and the Ministry of Women 39 s Empowerment and Child Protection are responsible for forming the delegation 39 s regulation of the Act. This juridical normative legal research is conducted through literature study and in depth interview. In the planning and budgeting of the delegated legislation, it should use a performance based budgeting approach with clear performance indicators, cost standards, performance evaluations, in order that no unmanaged or out dated delegated legislation will be budget allocated or even generate budget inefficiencies that could hamper the achievement of development priorities. "

"Dalam Skripsi ini diuraikan tentang penjatuhan pidana yang dilakukan oleh anak, dilihat dalam perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam. Setelah pembahasan secara teoritis dilanjutkan dengan analisis studi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2047K/PID.SUS/2010. Sehingga dapat diketahui putusan tersebut, apakah telah melindungi hak-hak anak. Hasil penelitian ini menyarankan perlu adanya pengetahuan psikologi hukum yang dapat menopang ketajaman analisis dan pertimbangan hukum bagi aparatur hukum guna melindungi hak-hak anak.dan pemantauan serta evaluasi dalam pelaksanaan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

Described in this paper about imposition of penalty for crimes committed by children in the perspective of child protection laws and the Islamic criminal law. After a theoretical discussion followed by acase study analysis in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No 2047K/PID.SUS/2010. So it can be known of such decisions, whether it has to protect the rights of children. The results of this study suggest to need for psychological knowledge that can sustain legal acumen and legal consideration for the analysis of the legal apparatus to protect the right of children and monitoring and evaluation of the implementation of law no 11 year 2012 about children criminal justice system."

"Masa remaja merupakan masa dimana anak mengalamiperubahan cepat dalam segala bidang, termasuk perubahantubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.Pada masa ini remaja mengalami banyak goncangan karenabanyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosiyang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap atautindakan yang dinilai sebagai perbuatan nakal. Sifatnyaterkadang destruktif, sering melakukan pelanggaran, danmelawan arus. Karena anak memiliki peranan strategis dalammeneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan mempunyai ciriciridan sifat khusus, maka ketentuan mengenaipenyelenggaran pengadilan bagi anak perlu dilakukan secarakhusus pula. Untuk menangani kenakalan anak yang merupakantindak pidana, pemerintah bersama DPR telah membentukperaturan tentang itu, yaitu Undang-undang No 3 Tahun 1997tentang Pengadilan yang diberlakukan 1 (satu) tahun setelahdiundangkan, yakni mulai berlaku tanggal 3 Januari 1998.Ini dilakukan agar anak dapat dibina dan dilindungi,sehingga pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dansosial dari anak yang melakukan tindak pidana dapatterjamin. Oleh karena itu, dalam Undang-undang PengadilanAnak, perkara anak ditangani oleh pejabat khusus yangbenar-benar mendalami masalah anak. Salah satunya adalahpembimbing kemasyarakatan. Tugasnya adalah membuat laporanpenelitian kemasyarakatan. Dalam penyelesaian perkara anaknakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasilpenelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbingkemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga darianak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporantersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yangtepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagianak yang bersangkutan."

"Penelitian ini membahas diversi dalam model Restorative Justice pada tahap Penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pokok permasalahan penelitian ini adalah sinkronisasi diversi pada tahap Penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile (The Beijing Rules), kekuatan hukum diversi pada tahap Penyidikan dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman, dan mekanisme pelaksanaan kesepakatan diversi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan sumber pengambilan data pada studi literatur dan wawancara narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah perlunya memperjelas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan segera mungkin membuat Peraturan Pemerintah untuk memberikan kejelasan pelaksaan diversi pada aparat penegak hukum yang berwenang.

---

This research disscusses about the diversion of Restorative Justice model in the investigation stage that is set forth in Act Number 11 of 2012 about Juvenile Justice System. The main problem of this research is diversion syncronization between the investigation stage in Act Number 11 0f 2012 about Juvenile Justice System and United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile (The Beijing Rules), legal force diversion at investigation stage associated with the judicial power, and the implementation mechanism of diversion agreement. This research used normatif juridical methodology with the data collection are by the literature study and interview. The results of this research shows that it is important to clarify Act Number 11 of 2012 about Juvenile Justice System and create Government Regulation as soon as posible in order to give clear on the implementation of diversion to the law enforcement agencies."