Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan tidak akan mencapai kemajuan yang berarti tanpa disertai dengan kegiatan industrialisasi. Di sisi lain pembangunan industri juga membawa dampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada, baik makhluk hidup maupun benda mati termasuk daya dan kondisi yang terdapat dalam ruang dimana kita hidup dan dapat mempengaruhi kehidupan. Suatu sistem ekologis terj adi secara alamiah, namun seringkali manusia berperan dalam menciptakan keseimbangan bahkan ketidak-seimbangan ekosistem. Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada umumnya terjadi karena adanya over exploitation terhadap sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampaknya dalam dimensi waktu yang lebih panjang, atau industriawan enggan mengeluarkan biaya untuk menanggulangi limbah pabrik yang berbahaya (hazadous waste) Terhadap pencemaran dan perusakan lingungan hidup ini tindakan hukum harus diambil segera untuk menunjukan bahwa pelaku harus embayar mahal setiap perbuatan mereka yang merusak dan mengakibatkan kerugian pada orang lain. Undang-Undang No. 4 tahun 1982 pasal 23 menjadi dasar hukum acuan untuk dapat menuntut pihak pelaku dengan ketentuan hukum. pidana yang telah ada. Untuk mengaktualisasi pasal 20 dan 21 UULH, pihak masyarakat korban atau LSM lingkungan hidup dapat menggugat secara perdata dengan menggunakan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata t entang perbuatan melanggar hukum (PMH) di forum pengadilan.Adanya peluang hukum tersebut memberikan keberanian kepada WALHI untuk mengajukan gugatan PMH terhadap PT. IIU dan Pemerintah RI di forum pengadilan pada 20 Desember 1988. Kasus ini menjadi kasus lingkungan hidup paling menarik dan paling revolusioner ditahun 1989 dimana secara implisit lingkungan hidup diakui sebagai subyek hukum. Dengan demikian setiap pelaku dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan orang lain."

"As frustration mounts in some quarters at the perceived inadequacy or speed of international action on climate change, and as the likelihood of significant impacts grows, the focus is increasingly turning to liability for climate change damage. Actual or potential climate change liability implicates a growing range of actors, including governments, industry, businesses, non-governmental organisations, individuals and legal practitioners. Climate Change Liability provides an objective, rigorous and accessible overview of the existing law and the direction it might take in seventeen developed and developing countries and the European Union. In some jurisdictions, the applicable law is less developed and less the subject of current debate. In others, actions for various kinds of climate change liability have already been brought, including high profile cases such as Massachusetts v. EPA in the United States. Each chapter explores the potential for and barriers to climate change liability in private and public law"-- Provided by publisher.Contents Machine generated contents note: Part I. Legal, Scientific and Policy Aspects: 1. Introduction Jutta Brunne;e, Silke Goldberg, Richard Lord and Lavanya Rajamani; 2. The scientific basis for climate change liability Myles Allen; 3. Overview of legal issues relevant to climate change Jutta Brunne;e, Silke Goldberg, Richard Lord and Lavanya Rajamani; 4. Policy considerations Jutta Brunne;e, Silke Goldberg, Richard Lord and Lavanya Rajamani; Part II. National Laws: Asia and Pacific: 5. Australia Ross Abbs, Peter Cashman and Tim Stephens; 6. China Deng Haifeng; 7. India Lavanya Rajamani and Shibani Ghosh; 8. Indonesia Mas Achmad Santosa, Rifqi Assegaf and Josi Khatarina; 9. Japan Yukari Takamura; Africa/Middle East: 10. Egypt Dalia Farouk and Lamiaa Youssef; 11. Israel Issachar Rosen-Zvi; 12. Kenya Patricia Kameri-Mbote and Collins Odote; 13. South Africa Debbie Collier and Jan Glazewski; Europe and Eurasia: 14. European Union Ludwig Kra;mer; 15. Germany Hans-Joachim Koch, Michael Lührs and Roda Verheyen; 16. Poland Bartosz Kuras, Maciej Szewczyk, Dominik Walkowski, Tomasz Wardynski and Izabella Zielinska-Barlozek; 17. English law Silke Goldberg and Richard Lord; 18. Russia Fiona Mucklow Cheremeteff, Max Gutbrod, Daria Ratsiborinskaya and Sergei Sitnikov; North America: 19. Canada Meinhard Doelle, Dennis Mahony and Alex Smith; 20. United States of America Michael B. Gerrard and Gregory E. Wannier; Central and South America: 21. Brazil Yanko Marcius de Alencar Xavier and Pedro Lucas de Moura Soares; 22. Mexico Jose; Juan Gonzalez Marquez."

"Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di samping itu, untuk turut menyebarluaskan adanya pertanggungan bagi pengunjung Taman Mini Indonesia Indah dan kiranya akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pertanggungan bagi pengunjung Taman Mini Indonesia Indah, sehingga pembaca skripsi ini yang kebetulan menjadi Taman Mini Indonesia Indah akan mengetahui hak-haknya dari adanya perjanjian pertanggungan tersebut."