Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan melalui penyelenggara kegiatan penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) di Indonesia, menganalisis mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendaaan terorisme (TPPT) pada KUPVA BB yang dilakukan oleh Bank Indonesia serta upaya optimalisasi yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam rangka pencegahan TPPU dan TPPT pada penyelenggara KUPVA BB di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal yang menggabungkan data-data hasil analisis penelitian doktrinal dengan data empiris yang berasal dari hasil penelitian lapangan. Penulis mendapatkan data primer yang bersumber dari wawancara dengan Pengawas KUPVA BB dan Penyusun Kebijakan KUPVA BB dari Bank Indonesia serta FGD antara Bank Indonesia dengan Kementrian/Lembaga terkait serta Bank Indonesia dengan Asosiasi KUPVA BB dan Perwakilan 10 Besar KUPVA BB yang memiliki market share terbesar secara nasional. TPPU dan TPPT menjadi ancaman bagi negara Indonesia baik ancaman terhadap stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, ancaman terhadap kredibilitas Indonesia di mata internasional, ancaman terhadap risiko investasi dan TPPT menjadi ancaman bagi kedaulatan NKRI. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan legal mandat kepada Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur bagi Penyelenggara KUPVA BB. Penyelenggara KUPVA BB rentan dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan TPPU dan TPPT sehingga Bank Indonesia perlu melakukan upaya mitigasi risiko TPPU dan TPPT pada Penyelenggara KUPVA BB. Tingginya risiko TPPU dan TPPT pada KUPVA BB, perkembangan teknologi, implementasi UU P2SK, kondisi geografis negara Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara lain serta status keanggotaan negara Indonesia sebagai Full Member FATF perlu ditindaklanjuti dengan upaya optimalisasi pencegahan TPPU dan TPPT pada penyelenggara KUPVA BB oleh Bank Indonesia baik dari sisi pengaturan, perizinan dan pengawasan, maupun kerjasama dengan Kementrian/Lembaga lain

---

This research analyzes the typology of money laundering and terrorism financing conducted through non-bank foreign exchange providers (KUPVA BB) in Indonesia. It also examines the mitigation of money laundering (TPPU) and terrorism financing (TPPT) risks in KUPVA BB carried out by Bank Indonesia, as well as optimization efforts that can be undertaken by Bank Indonesia as the Supervisory and Regulatory Institution in preventing TPPU and TPPT among KUPVA BB providers in Indonesia. The study is structured using a doctrinal research method, combining data from the doctrinal analysis with empirical data obtained from field research. The primary data is sourced from interviews with supervisors of KUPVA BB and policy makers from Bank Indonesia, as well as Focus Group Discussions (FGD) between Bank Indonesia, relevant Ministries/Agencies, and the Association of KUPVA BB along with the Top 10 Representatives of KUPVA BB with the largest national market share. TPPU and TPPT pose threats to Indonesia, impacting economic stability, the integrity of the financial system, the country's credibility internationally, and investment risks, with TPPT further endangering the sovereignty of the Republic of Indonesia. The Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK) legally mandates Bank Indonesia as the Supervisory and Regulatory Institution for KUPVA BB providers. KUPVA BB providers are vulnerable to exploitation by criminals engaging in money laundering (TPPU) and terrorism financing (TPPT). Therefore, Bank Indonesia needs to make efforts to mitigate TPPU and TPPT risks among KUPVA BB providers. The high risks of TPPU and TPPT in KUPVA BB, technological advancements, the implementation of UU P2SK, Indonesia's geographical conditions bordering other countries, and Indonesia's status as a Full Member of FATF require follow-up actions to optimize the prevention of TPPU and TPPT among KUPVA BB providers by Bank Indonesia. This optimization includes regulatory measures, licensing and supervision, as well as collaboration with other Ministries/Agencies."

"Penelitian ini berusaha meneliti efisiensi pasar valuta asing Indonesia setelah mereformasi rezim nilai tukarnya menjadi nilai tukar mengambang. Data nilai tukar yang digunakan untuk makalah ini adalah nilai tukar rupiah (Rp) terhadap dolar Amerika Serikat (USD), rupiah terhadap yen Jepang (JPY), dan rupiah terhadap won Korea Selatan (KRW) sejak Januari 2000 sampai dengan November 2012, dimana Indonesia pada 14 Agustus 1997 merubah rezim nilai tukarnya yang semula berupa rezim managed floating regime menjadi free floating regime. Penelitian ini menguji efisiensi pasar valuta asing bentuk lemah (weak form), dengan menggunakan Unit Root Test, dan regresi dengan pendekatan Efficient Market Hypothesis. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menguji dengan menggunakan pendekatan paritas suku bunga baik terbuka maupun tertutup. Hasil yang di dapat bahwa pasar valuta asing Indonesia telah efisien bentuk lemah. Namun, jika ditinjau dengan pendekatan paritas suku bunga, pasar valuta asing Indonesia belum efisien.

---

This study sought to assess the efficiency of Indonesia's foreign exchange market after the reform of its exchange rate regime to a floating exchange rate. Data exchange rates used for this paper is the rupiah (IDR) against the U.S. dollar (USD), the rupiah against the Japanese yen (JPY), and the rupiah against the South Korean won (KRW) from January 2000 to November 2012, where Indonesia on August 14, 1997 to change its exchange rate regime which was originally a regime of managed floating regime became free floating regime. This study examined the efficiency of the foreign exchange market is weak form (weak form), by using the Unit Root Test, and regression to the Efficient Market Hypothesis approach. In addition, this study also attempted to examine the use of interest rate parity approach either open or closed. The result shows that the Indonesian foreign exchange market has been weak form efficient. However, if the review with interest rate parity approach, Indonesia's foreign exchange market has not been efficient."

"Peter F. Drucker dalam tulisan The Changed World Economy menyatakan bahwa telah menjadi kecendrungan bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan investasi dalam bentuk valuta, dan hal ini merupakan ciri dari perekonomian dunia pada dekade terahir ini, dimana nilai perputaran uang dunia dalam bentuk berbagai valuta asing telah mencapai US$ 150.000 juta. per hari, atau sekitar 12 kali nilai transaksi barang dan jasa dunia perhari. Sehingga pendapat dari Drucker, bahwa perubahan fundamental telah terjadi dalam perekonomian dunia, dimana symbol economy (perputaran uang dan modal Y menjadi lebih dominan daripada real economy (transaksi barang dan jasa) dan pendapatnya telah terbukti. Banyak jenis fasilitas maupun jenis transaksi yang dapat dilakukan dalam pasar uang ini, antara lain transaksi swap dan arbitrage yang merupakan bentuk transaksi va1uta asing yang paling populer didalam dealing room, dimana trader meyerahkan sejumlah deposito atau kewajiban kepada bank/lembaga keuangan lainnya, sehingga trader/dealer dapat melakukan transaksi jual beli valuta asing untuk suatu nilai nominal yang lazim diperdagangkan. Biasanya margin berkisar antara 5 % sampai 10% dari jumlah nominal tersebut. Dari segi keuangan, tingkat leverage yang tinggi ini menarik karena dapat memberikan return on investment yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada transaksi uang dalam bentuk tunai. Sebaliknya, segi resiko juga harus diperhitungkan mengingat tingkat leverage yang tinggi itu. Oleh karena itu, pengambilan keputusan menjadi sangat penting, terutama menyangkut waktu untuk menjua1 maupun membe1i . Secara idea1 yang pa1ing menguntungkan ka1au trader dapat membe1i pada kurs yang rendah dan menjualnya pada kurs yang tinggi (buy 1ow sell high), namun akibat gejo1ak kurs yang cepat dan tak terduga sering yang terjadi adalah seba1iknya (sell low buy high) sebagaimana terjadi pada kasus Bank Duta. Dalam transaksi va1uta asing ini tingkat spekulasi yang dikandung adalah tinggi. Namun justru hal inilah yang menarik, dan semakin banyak orang terjun ke bursa valuta asing,fluktuasi kurs ini makin menambah peluang bagi trader untuk meraih laba akibat selisih kurs. Masalahnya adalah bagaimana memanfaatkan situasi ini dengan sebaik mungkin. Keahlian untuk menangani transaksi valuta asing kian diperlukan, apa1agi sejak dike1uarkannya Paket 27 Oktober 1988, dimana syarat untuk menjadi bank devisa diperingan, dan cabang-cabang bank devisa otomatis berfungsi sebagai bank devisa. Dalam kurun waktu kurang dari sebulan sejak paket tersebut dikeluarkan, sudah ada dua bank yang naik statusnya menjadi bank devisa. Ini tentunya menyebabkan peningkatan permintaan terhadap kuantitas maupun kualitas tenaga profesional dalam bidang manajemen valuta asing. Untuk melakukan transaksi perdagangan valuta asing, peranan prakiraan tingkat pertukaran antar valuta sangat penting, termasuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhinya. Disamping itu, dalam perdagangan valuta asing, fasilitas swap dapat membantu meringankan beban perusahaan dalam menghadapi gejolak tingkat pertukaran yang tidak menentu baik pembayaran bunganya maupun dalam pembayaran kembali kewajiban pokoknya sedangkan fasilitas arbitrage dapat memberikan tambahan keuntungan dari suatu investasi dalam valuta asing serta keuntungan dari selisih spread tingkat pertukaran valuta tersebut. "

"The currency or foreign exchange (FX) market is the largest financial market in the world, with trading volumes surpassing $1,9 trillion a day. Although primarily dominated by a worldwide network of interbank traders, a new era of internet-base communication technologies has recently allowed individual investors to gain direct access to this popular and profitable market. Trading in the foreign exchange market is an alternative tool for investment other than investing in stock market.The tax issues on gain from foreign exchange trading tend to be disorienting since there are no tax circular that regulates the implementation of foreign exchange trading in Indonesia. Since the absence of specific income tax law on gain from forex trading, this research attempts to explain the nature of foreign exchange trading itself, then it will describe the difference between the US Income tax treatment and the Indonesian income tax treatment on gain on forex trading followed by the conclusion to propose the right alternative tax treatment to be implemented in Indonesia. This research uses qualitative approach with descriptive technique. Library study, field study and benchmarking are chosen to gather the information. The field study is executed by interviewing tax officers, brokers, and academic scholar. While as the benchmarking is being executed by comparing with tax rule in the United State of America to propose the right tax treatment to be implemented in Indonesia.Forex trading is traded in the Over the Counter Market where there are no centralized exchanges. The nature of forex trading is to speculate in buying or selling foreign currency contract in the spot market. According to the Indonesian income tax regulation article 4(1) leter l stated that gain on foreign exchange are treated as an taxable object whilst loss on foreign exchange principally could be recognized as deductible expense. Since the absence of specific regulation relating to the tax treatment on forex trading therefore the general rule may apply, the general rule stated forex trading falls under business income category and that all increase in economic capability originating from Indonesia as well as from offshore shall be accumulated and taxed according to article 17 tax rate.Differ from the Indonesia tax law, the US tax law on profit from the fluctuation in foreign exchange rates are treated differently from foreign exchange trading. The fluctuation in foreign exchange rate as as part of their normal course of business fall under IRC Section 988. Gains and losses from foreign exchange (such as buying and selling of foreign goods) are treated as interest income or expense and get taxed accordingly. Since forex traders are also exposed to daily exchange rate fluctuations, their trading activity falls under the provisions of Section 988. These daily fluctuations can be considered part of a currency trader's assets in the normal course of his business; the IRS gives the trader the option of rejecting (opting out) of Section 988 and electing that the gains be taxed under the favorable 60/40 split of IRC Section 1256. Under IRC Section 1256, forex traders can have a significant advantage over stock traders. Forex traders are allowed to split their capital gains using a 60% / 40% split. This means that 60% of the capital gains are taxed at the lower, long-term capital gains rate (currently 15%) and the remaining 40% at the ordinary or short-term capital gains rate, which depends on the tax bracket the trader falls under (as high as 35%). This results in an average rate of 23%, which is 12% less than the regular (short-term) rate.From the comparative study between the US tax laws on foreign exchange trading, this research propose an alternative tax policy on forex trading in Indonesia. One of the alternative is only net gain are calculated and tax. The second alternative to be implemented in the form of withholding final tax payment from every realize transaction."

"Companies that carry out international trade transaction will face a more complicated problem than when the companies only deal with a domestic market...."