Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas asas keseimbangan dalam Power Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Listrik) dengan memfokuskan analisis kepada pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Perjanjian Jual Beli Listrik. Pembahasan mengacu pada peraturan perundangan di bidang ketenagalistrikan dan peraturan terkait, teori hukum tentang keseimbangan dari para sarjana hukum terkemuka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah sebaiknya mengawasi pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Listrik agar keseimbangan hak dan kewajiban tetap terjaga, memberikan dukungan kepada pihak yang lemah kedudukannya dalam Perjanjian Jual Beli Listrik agar kedudukan PLN dan produsen listrik swasta sama kuat.

---

The focus of this thesis discusses the balance of rights and obligations reflected in power purchase agreement with focus on the implementation of balance principle. The analysis is conducted by referring to prevailing Electricity laws and regulations and theory of law on balance principle from notable legal scholars. The data were collected by library research. The researcher suggests that Government supervises the implementation of power purchase agreement, to render support for less powerful party in order to protect both parties? position remain balance."

"ABSTRAKTesis ini membahas perlakuan akuntansi atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik pada pembukuan penjual, PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan pada pembukuan pembeli, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). PGE memperlakukan perjanjian ini sebagai perjanjian yang tidak mengandung sewa, sebaliknya PLN memperlakukan perjanjian ini sebagai perjanjian yang mengandung sewa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Perbedaan perlakuan ini terjadi karena perbedaan interpretasi atas kriteria perjanjianyang mengandung sewa sesuai ISAK Nomor 8 (2008). PLN menganggap bahwa PLN mempunyai kemampuan untuk mengarahkan PGE untuk mengoperasikan aset. Sedangkan PGE menganggap keterlibatan PLN hanya pada saat koneksi aliran listrik dari pembangkit PGE ke jaringan listrik PLN. Perbedaan lainnya adalah PLN menganggap bahwa harga dibayar PGE bukan harga yang secara kontraktual tetap untuk tiap unit keluaran. PGE menganggap sebaliknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PGE dan PLN merupakan perjanjian yang mengandung sewa.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the accounting treatment of Energy Sales Contract on seller?s bookkeeping, PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) and buyer?s bookkeeping, the State Electricity Company (PLN). PGE treats this contract as the arrangement does not contains a lease, on the contrary PLN treats thiscontract as arrangement contains a lease. This study was conducted using the case study method. These different treatments occurs because of different interpretation of the criterias arrangement contains a lease in accordance to ISAK Number 8 (2008). PLN assumes that PLN is able to direct PGE to operate the asset. While PGE assumes that PLN involvement only at the time of connection electricity from PGE plant to the PLN?s electricity network. Another difference is PLN assumes that the price paid by PGE is not contractually fixed price per unit of output, while PGE assumes otherwise. The study concluds that the Energy Sales Contract between PGE and PLN is an arrangement contains a lease."

"ABSTRAKDi Indonesia pengelolaan tenaga listrik diusahakan Perum Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pernerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. Adanya campur tangan Pernerintah dalani pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan tenaga listrik, dirnaksudkan agar tenaga listrik serta juga kekayaan alam sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, yang keseluruhannya itu merupakan kekayaan Nasional yang vital, dapat dipergunakan dan dirnanfaatkan se-efisien rnungkiri bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Peruni Listrik Negara sebagai pengelola tunggal tenaga listrik, rnemberikan kesempatan yang seluas-luasnya ke pada inasyarakat untuk rnemakai atau mernpergunakan tenaga listrik guna kebutuhannya sendiri. Para pernakai/konsumen tenaga listrik, mengadakan transaksi dengan Perurn Listrik Negara dengan jual beli tenaga listrik. Konsuinen tenaga listrik dapat dibagi clalani du bagian 1. Konsumen Urnurn adalah mereka yang mernakal tenaga listrik sesuai dengan peraturan yang tertuang dalarn Peraturan Menteri P.U.T.L. No. 023/PRT/1978 dan No. 024/PRT/1978, dalam hal mi perjanjian. bersifat publik. 2. Konsurnen Khusus adalah rrtereka yang rnemakai tenaga ustrik, dengan mengadakan perjanjian jual bell tenaga us trik yang tertuang dalam surat persetujuan / perjanjian secara khusus, dalam hal mi perjanjian bersifat perdata. Penelitian yang dilakukan dalarn menyusun skripsi mi rnenggunakan dua macam metode penelitian yaitu, Penelitian Kepustakaan dan Lapangan (wawancara). Dalam penelitian yang penulis lakukan telah diketemukan dua hal dalam melakukan perjanjian jual bell tenaga listrik, yaitu perjanjian yang bersifat Publik (bagi konsuinen Uinuni) dan perjanjian yang bersifat khusus / perdata (bagi konsumen Khusus) Dalam hal yang pertama konsumen hanya berhak memakai tenaga listrik untuk kebutuhannya sesuai dengan daya tersedia tidak dapat melakukan penuntutan bila perusahaan melakukan wanprestasi. Seclangkan dalam hal yang terakhir baik konsumen atau perusahaan bila melakukan wanprestasi, maka masing- rnasing pihak dapat menuntut ganti kerugian terhadap siapa yang melakukannya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam hal mi adalah bahwa asas kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat rnutlak dalam arti salah satu pihak dalam perjanjian, terutania yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah tidak dapat dengan be bas menentukan isi perjanjian. Dan saran yang dapat diberikan adalah agar pelayanan perusahaan terhadap konsumen lebih ditingkatkan yang di sesuaikan dengan kemajuan teknologi mutakhir dewasa ini."

"ABSTRAKSatu-satunya Perusahaan milik Negara yang telah ditugaskan untuk menampung dan mengelola semua kegiatan pengusahaan tenaga listrik di Indonesia, adalah Perum Listrik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972.Dalam hubungan ini campur tangan Pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan atas penggunaan tenaga listrik dimaksudkan. agar tenaga listrik serta kekayaan alam lainnya sebagai sumber pembangkitan yang merupakan kekayaan nasional yang vital dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin bagi kesejahteraan rakyat.Perjanjian yang dilakukan antara Perusahaan Umum Listrik Negara dengan Pelanggan, adalah perjanjian jual beli tenaga listrik. Dalam perjanjian tersebut terdapat dua kategori, yaitu konsumen umum dan konsumen khusus.Di dalam penulisan Skripsi ini dipergunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.Penentuan persyaratan perjanjian jual beli tenaga listrik dilakukan secara sepihak oleh Perusahaan Umum Listrik Negara, lazimnya dinamakan Standard Contract,yang lebih menampakkan ciri aspek hukum publik, sehirigga oleh karenanya tidak lagi terdapat kebebasan berkontrak secara murni.Dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, membawa konsekwensi pula bagi Perusahaan Umum Listrik Negara untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, hal mana sesuai dengan fungsinya sebagai pelayanan umum (public service)."

"Tesis ini membahas asas keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi Energy Sales Contract (Perjanjian Jual Beli Energi) di bisnis jual beli listrik yang menggunakan energi panas bumi dengan fokus utama pada pencarian implementasi asas keadilan dan kepastian hukum dalam Perjanjian Jual Beli Energi baik yang dibuat sebelum UU Panas Bumi tahun 2003 maupun yang dibuat setelahnya. Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Perundangan di bidang Panas Bumi, Ketenagalistrikan dan peraturan lain yang terkait serta teori hukum tentang keadilan dan kepastian hukum dari para sarjana terkemuka dipandang dari mata seorang praktisi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah secara selektif dan progresif mengambil sebagian resiko pengusahaan panas bumi di tahap awal (tahap survei pendahuluan) dengan menyediakan data sumber panas bumi yang lebih credible dan akurat sehingga memperkecil persepsi negatif atas resiko yang akan dipikul oleh Penjual saat melakukan pengusahaan panas bumi di Indonesia, agar kepentingan PLN dan pengembang swasta sama-sama terlindungi.

---

This thesis discusses the justice and legal certainty principles reflected in energy sales contract with focus on finding the implementation of justice and legal certainty principles in the energy sales contract made before as well as after Geothermal Law year 2003. The analysis is conducted by referring to prevailing Geothermal, Electricity Laws and Regulations and theory of law on justice and legal certainty principles from notable legal scholars viewed from the eyes of a practitioner. This research uses descriptive method. The data were collected by library research.The researcher suggests that Government selectively and progressively takes part of risks in geothermal business at early stage (preliminary survey phase) by providing geothermal resources data which more credible and accurate so as to reduce negative perception on risk that would be put on Seller`s shoulders when it carries out geothermal venture in Indonesia with hope that both PLN and independent power producer`s business interest would be protected."

"Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang dinamis setiap tahunnya menuntut pemerintah untuk melakukan penambahan di bidang pengadaan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, di dalam pemenuhannya pemerintah memerlukan dana yang tidak hanya dapat di tanggung oleh APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau pun APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah melakukan insiatif terbaru dalam menjalankan pemenuhan pembangunan nasional yaitu dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta dengan bentuk kerjasama yang sering dilakukan pemerintahyaitu dengan sistem Build Operate and Transfer BOT. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan perpajakan terhadap kerjasama sewa beli pembangkit listrik antara PT XYZ dengan PT PLN Persero. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan transaksi kerjasama dikondisi factual yang terjadi terdapat perbedaan-perbedaan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan baik publik maupun pajak dan tidak sesuai dengan konsep yang ada. Akibatnya terjadi sengketa pajak atas kerjasama ini. Sengketa ini muncul karena ada perbedaan pendapat mengenai nature transaksinya apakah masuk ke dalam sewa menyewa atau masuk ke dalam penjualan.

---

Every year the growth of population in Indonesia push the government to make improvements in the field of procurement of public facilities and infrastructure,which fulfillment of the government requires funds that can not only be provided by the State Budget of Revenue and Expenditure APBN or the Budget of Regional Revenue and Expenditure APBD. The Government has initiated to fulfill the national development by cooperating with the private sector in the form of cooperation which is Build Operate and Transfer BOT system.

The purpose of this study is to analyze the tax treatment on the purchase of power plants between PT XYZ and PT PLN Persero. This study used a qualitative approach with the aim of descriptive research and data collection techniques of literature study and field study in the form of in depth interviews.

The result of the research shows that the factual transaction in factual condition happened there are differences in the implementation of a policy both public and tax and not in accordance with the existing concept. As a result there is a tax dispute over this cooperation. This dispute occurs because of differences of opinion regarding the nature of the transaction whether entering into a lease or into the sale."